PAPUA, JAGAINDONESIA.COM – Perjuangan Masyarakat adat Awyu, Marga Woro yang mengajukan gugatan lingkungan atas tanah adatnya memasuki sidang pembuktian perdana di PTUN Jayapura pada Kamis, 6 Juli 2023. Gugatan ini disampaikan perwakilan masyarakat adat Awyu dan Marga Woro kepada Majelis Hakim PTUN Jayapura pada pertengahan Maret 2023 lalu.

Masyarakat adat menggugat putusan Pemprov Papua atas Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Papua Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit dengan luas lahan seluas 36.094,4 hektar oleh PT Indo Asiana Lestari di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi, Kabupaten Boven Digoel.

Gugatan ini dilandasi atas pemberian izin kelayakan lingkungan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan di wilayah adat mereka tanpa melalui musyawarah dan persetujuan luas melibatkan masyarakat adat. Sedangkan, izin dan usaha perkebunan kelapa sawit tersebut dinilai berpotensi merusak dan menghilangkan hutan sebagai sumber kehidupan masyarakat setempat.

Melansir dari laman resmi PUSAKA, dalam sidang ini, Kuasa Hukum Pimpinan Marga Woro sebagai Penggugat dan sekaligus Kuasa Hukum Walhi Nasional sebagai Penggugat I Intervensi serta Pusaka sebagai Penggugat II Intervensi menunjukkan alat bukti suratnya berupa 50 Alat Bukti Surat dan beberapa alat bukti surat yang dipastikan oleh Majelis Hakim antara asli dan salinan yang diperiksa oleh Kuasa Hukum Pemprov Papua dan Kuasa Hukum PT. Indo Asiana Lestari sebagai Tergugat Intervensi.

Sementara itu, pihak Tergugat dan Tergugat Intervensi juga diminta menunjukkan alat bukti surat namun belum dapat menampilkannya. Pihak Tergugat pun mengajukan waktu untuk dapat menghadirkan alat bukti surat pada persidangan berikutnya.

Selain itu, berdasarkan laporan pemantauan persidangan Tim Advokasi Selamatkan Hutan Adat Papua, diketahui Kuasa Hukum PT. Indo Asiana Lestari juga meminta kepada Majelis Hakim agar alat bukti surat yang diajukan tidak diperbolehkan untuk diakses oleh Penggugat dengan alasan khawatir akan disalahgunakan.

Atas permintaan itu, Kuasa Hukum Penggugat mengingatkan bahwa berkaitan dengan dokumen rahasia telah jelas diatur dalam UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga diharapkan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara bisa menyesuaikan dengan ketentuan Informasi yang dikecualikan dalam UU KIP.

“Maka berkaitan dengan permintaan Kuasa Hukum PT. Indo Asiana Lestari wajib dilihat berdasarkan UU KIP. Majelis Hakim menanggapi bahwa untuk mengakses Alat Bukti Surat oleh masing-masing pihak silahkan berkordinasi dengan Panitera Perkata di PTUN Jayapura,” sebutnya.

“Dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara seluruh alat bukti dapat diperlihatkan dalam sidang pembuktian, sehingga kekhawatiran yang tidak objektif dengan perkara ini bisa dikesampingkan atau ditinggalkan di luar Sidang Perkara ini”, ungkap Emanuel Gobay, salah satu anggota Tim Advokasi Selamatkan Hutan Adat Papua.

Selanjutnya, kedua pihak diminta untuk melengkapi Alat Bukti Surat sepanjang sidang berjalan dan sebelum agenda kesimpulan. Adapun sidang selanjutnya dengan agenda pembuktian khususnya menunjukan Alat Bukti Surat dari Pemerintah Provinsi Papua dan PT. Indo Asiana Lestari dijadwalkan pada hari Kamis, 15 Juli 2023, di Ruang Sidang Utama PTUN Jayapura. (UWR)

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengusut dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) BP Tangguh di Teluk Bintuni, Papua Barat.

Filep menilai peran stakeholder terkait dalam persoalan ini sangat diperlukan sejak unsur tanggung jawab sosial (TJS) perusahaan atau CSR dimasukkan ke dalam komponen biaya-biaya operasional migas yang bisa dipulihkan pemerintah yakni cost recovery, melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2017.

Pasalnya PP tersebut mengandung ketentuan dimana komponen CSR ini ditanggung pemerintah jika aktivitas hulu migas telah memasuki masa eksploitasi. Sehingga menurutnya, komponen cost recovery tersebut tidak hanya menjadi domain eksekutif, melainkan juga masuk dalam wilayah penegakan hukum.

“Saya harus tegaskan sekali lagi bahwa sejak awal advokasi terhadap masyarakat adat terdampak BP Tangguh, saya tidak pernah setuju bahwa CSR itu dijadikan sebagai bagian dari cost recovery. Itu yang harus dipahami dulu, karena walaupun merupakan bagian dari investasi, pemerintah tetap harus membayar kembali kepada kontraktor, sehingga porsi penerimaan negara dari Dana Bagi Hasil (DBH) berkurang dan menyebabkan penerimaan APBN berkurang. Dengan kata lain, ya tetap memakai uang negara, uang rakyat,” ujar Filep di Gedung DPD RI, saat ditemui awak media (10/7/2023).

“Selain itu, diperbolehkannya CSR sebagai salah satu jenis biaya kegiatan yang dapat dilakukan cost recovery itu jelas sangat bertentangan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,” tegas Filep

Terkait BP Tangguh, Filep menyebut, sejak awal dirinya pun sudah mempertanyakan hasil atau dampak CSR dari cost recovery itu saat melakukan advokasi di tengah masyarakat. Hal itu lantaran Filep mendapati fakta di lapangan justru berbanding terbalik dengan klaim BP Tangguh.

“Yang saya dapati di lapangan, tidak ada transparansi terkait anggaran CSR. Persoalan air bersih yang menyebabkan masyarakat menderita penyakit, persoalan stunting, persolan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang buruk, angka kemiskinan yang naik, rekrutmen tenaga kerja Orang Asli Papua yang minim dan hanya di sekitar unskilled labour, ketidakjelasan pengelolaan dana abadi, dan berbagai hal lain di lapangan, membuka mata semua orang dan Pemerintah bahwa selama bertahun-tahun BP beroperasi, CSR tidak berjalan sesuai harapan masyarakat. Pertanyaannya sekarang, kemana semua dana tersebut? Hal ini patut diduga ada tindak pidana korupsi, dan bahkan pencucian uang terkait dana ini,” kata mantan anggota Pansus Papua ini.

Oleh sebab itu, Anggota Komite I DPD RI ini kembali menegaskan, pentingnya penegak hukum turun tangan mengusut dugaan penyelewengan dana CSR yang menjadi bagian dari cost recovery tersebut.

“Saya meminta teman-teman penegak hukum, terutama Kejaksaan, dan juga teman-teman dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk turun ke lapangan dan memeriksa, mengaudit kemana larinya semua dana tersebut, pasalnya tidak ada kesejahteraan yang didapati masyarakat adat di Bintuni,” katanya.

“Bisa dimulai dari perusahaan berbendera Subitu yang sering diklaim BP Tangguh sebagai keberhasilan. Hingga tahun 2019, tidak pernah dilakukan audit terhadap Subitu. Temuan yang saya dapatkan, perusahaan tersebut mengalami kerugian. Dari Laporan Laba-Rugi per 30 Juni 2018 tercatat kerugian sebesar 2 milyar. Ini baru temuan di Subitu Karya Busana, belum termasuk Subitu lainnya,” imbuh Filep.

Filep lantas menuturkan, apabila terdapat 4 Subitu yang mengalami nasib serupa, maka dalam tahun 2018 saja bisa diduga ada kerugian Rp 8 milyar. Sehingga menurutnya, apabila dihitung dari masa eksploitasi misalnya dari 2010 sampai sekarang, dapat diduga terdapat kerugian mencapai Rp 26 milyar.

“Sebagai informasi, saya sudah menyampaikan hal ini kepada Jaksa Agung melalui Wakil Jaksa Agung pada Rapat Kerja bersama DPD RI. Kenapa saya minta penegak hukum harus turun? Pertama, berdasarkan Pasal 30 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan ditetapkan bahwa Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Jika ada indikasi korupsi ataupun tindak pidana ekonomi  maka jelas Kejaksaan bisa turun tangan. Dasarnya juga ada dalam Pasal 282 ayat (2) KUHAP. Ada uang negara disana karena dikeluarkan dalam wujud DBH. Kedua, BPK harus turun tangan. jika kita cek kembali UU Nomor 26 Tahun 2009 terkait APBN 2009,” papar Filep.

Selain itu, doktor hukum alumnus Unhas Makassar ini menambahkan, pada Pasal 4 UU tersebut menyebutkan bahwa penerimaan SDA Migas memperhitungkan cost recovery sebesar US$11.050.342.000,00 (sebelas miliar lima puluh juta tiga ratus empat puluh dua ribu dolar Amerika Serikat), naik dari besaran tahun 2008 sebesar US$10.473.000.000,00 (sepuluh miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta dolar Amerika Serikat), yang disebabkan oleh kenaikan lifting gas on stream Exxon dan Tangguh, serta swap Conoco dan Chevron.

“Sebagai kelanjutannya, pasal ini juga menugaskan BPK untuk melakukan audit atas kewajaran unsur biaya dalam cost recovery sejak tahun 1997, dan apabila terdapat temuan ketidakwajaran, maka BPK wajib melaporkan estimasi besaran kerugian negara yang timbul, termasuk kerugian daerah dalam kerangka bagi hasil, dan disampaikan dalam Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun Anggaran 2009 untuk dapat ditindaklanjuti. Sehinggga, menjadi jelas bagi kita bahwa dana cost recovery yang di dalamnya dimasukkan CSR harus diaudit,” kata Pace Jas Merah ini.

Lebih lanjut, Senator Papua Barat ini mengingatkan bahwa skema cost recovery ini pernah membuat penerimaan negara kecil sementara pengeluarannya membengkak, terjadi di tahun 2016, dimana waktu itu biaya cost recovery sebesar US$ 10,4 (Rp 138 triliun), sementara penerimaan negara hanya Rp 110,4 triliun saja.

Saat itu, diduga ada dugaan penyelewengan terutama dari sisi cost recovery yang membengkak tersebut. Kemudian, setelah dilakukan audit BPK waktu itu, ternyata ada penyimpangan cost recovery di Chevron Pasific Indonesia, Pertamina EP, CNOOC SES Ltd dan Premier Oil Natuna Sea B.V. Menurut laporan BPK, ada dana Rp 4 triliun berupa biaya-biaya yang tidak semestinya yang dibebankan dalam cost recovery.

“Jadi, sekali lagi, advokasi saya terhadap masyarakat adat di Bintuni terkait eksistensi BP Tangguh yang tidak jelas CSR-nya untuk masyarakat, sudah selayaknya ditindaklanjuti oleh penegakan hukum,” tegas Filep menutup wawancara.