JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma menyampaikan secara langsung laporan hasil advokasi terkait persoalan yang dialami masyarakat terdampak operasional BP Tangguh di Kabupaten Teluk Bintuni kepada Menko Polhukam Mahfud MD, pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) hingga Badan Intelijen Negara (BIN).

“Tujuan penyerahan hasil advokasi ini adalah untuk mendorong pemerintah dalam hal ini Menko Polhukam, Pak Mahfud untuk mendalami sekaligus membentuk tim investigasi terkait temuan advokasi kami di BP Tangguh Bintuni,” ujarnya kepada media ini, Jumat (7/7/2023).

“Tim investigasi ini harapannya dapat menyelidiki lebih jauh, mencatat, merekam fakta hingga melakukan peninjauan atas temuan masalah ini dari berbagai aspek, termasuk aspek dugaan pelanggaran HAM serta dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan atas nama Program CSR di Bintuni Papua Barat,” sambungnya.

Dalam kesempatan ini, Filep memaparkan sejumlah data dan bukti temuannya yang disampaikan pada saat rapat kerja Komite I DPD RI dengan Menkopolhukam beserta jajarannya beberapa waktu lalu.

“Sebagai wakil rakyat, sudah menjadi tanggung jawab kami untuk menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, terutama saat saya terjun langsung ke daerah-daerah terdampak operasional BP LNG Tangguh Bintuni, mendapati secara langsung kondisi masyarakat yang sangat memprihatinkan. Tentu kami tidak tinggal diam atas kondisi ini,” ungkap Filep.

Atas persoalan tersebut, Filep mengungkapkan, pemerintah berkewajiban ikut turun tangan lantaran mengemban amanat konstitusi UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) yang menegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Menurutnya, amanat itu sudah seharusnya diimplementasikan dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk dalam keterkaitan antara investasi dan hak-hak masyarakat adat, dalam hal ini masyarakat adat di Teluk Bintuni.

“Perusahaan besar migas itu sudah sangat lama beroperasi di Bintuni, tentu telah memperoleh banyak keuntungan juga. Namun pertanyaan mendasar terbesar ialah, apakah kehidupan masyarakat adat di daerah terdampak eksplorasi dan eksploitasi Tangguh sudah mendapatkan hak-hak konstitusionalnya dan hak-hak tradisionalnya sesuai amanah UU?” ucapnya.

“Sederhananya, apakah masyarakat adat di Bintuni telah sejahtera lahirbatin dengan kehadiran BP Tangguh? Atau jika dibalik, apakah klaim BP Tangguh di berbagai media terkait keberhasilannya, benar-benar sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan? Untuk semua pertanyaan tersebut-lah, maka advokasi ini dilakukan. Jadi atas dasar Konstitusi, advokasi ini bertujuan meminta pertanggungjawaban BP Tangguh dan Pemerintah, atas diabaikannya hak-hak masyarakat adat di wilayah terdampak BP Tangguh,” tutur Filep.

Dalam laporan hasil advokasinya, Pimpinan Komite I DPD RI ini menjabarkan secara terperinci temuan-temuan fakta di lapangan hingga kesaksian-kesaksian masyarakat setempat termasuk mantan karyawan BP Tangguh Bintuni. Dalam paparannya, Filep menampilkan perbandingan antara klaim kontribusi yang dipublikasikan BP Tangguh dengan temuan fakta dan data di lapangan.

Paparan hasil temuan advokasi ini terbagi dalam 5 poin yakni tentang (1) Klaim Transparansi Tanggung Jawab Sosial (TJD/CSR) BP Tangguh, (2) Klaim Peran BP Tangguh dalam Bidang Kesehatan, (3) Klaim Peran BP Tangguh dalam Bidang Pengembangan Masyarakat dan Kewirausahaan, (4) Klaim Peran BP Tangguh dalam Bidang Tenaga Kerja, dan (5) Klaim BP Tangguh dalam Bidang Pendidikan.

Terhadap klaim CSR BP Tangguh, salah satu diantaranya Filep menitikberatkan pada sumber dana CSR BP Tangguh yang selama ini disebutkan dengan kalimat “BP dengan dukungan SKK Migas, atau BP dengan Dukungan Pemerintah”.

“Frasa ini menutupi informasi tentang sumber dana CSR yang berasal dari cost recovery, yang mengurangi penerimaan negara dan Dana Bagi Hasil Migas Daerah. Ketidaktransparanan BP mengenai sumber dana CSR BP ini telah membohongi publik seolah-olah dana CSR BP bersumber dari keuntungan BP, padahal dana CSR harusnya dikeluarkan tersendiri dari total keuntungan BP Tangguh bukan menggunakan cost recovery,” jelasnya.

Di bidang kesehatan, Filep menyoroti ketimpangan antara klaim dan fakta di lapangan. Masalah air bersih, keterbatasan fasilitas kesehatan hingga akses transportasi untuk berobat yang nyatanya masih menjadi kendala masyarakat.

“Misalnya kesaksian mantan Security BP Tangguh dari Suku Asli Sebyar, yang menyatakan masyarakat hanya berharap dari air hujan karena tidak ada program air bersih yang dijalankan oleh BP Tangguh. Sama dengan esaksian, mantan karyawan BP Tangguh Suku Asli Sebyar, yang mengatakan, memang ada renovasi rumah dan pemberian tangki air, namun itu untuk tadah hujan dan tidak ada program air bersih, padahal di BP Tangguh sendiri ada air bersih yang melimpah. Masyarakat terpaksa minum air hujan dan air kali yang tidak higienis,” paparnya.

Pada bidang pengembangan masyarakat dan kewirausahaan, Filep mengkritisi klaim dampak operasional Proyek Tangguh LNG yang menyebut besarnya nilai kontrak yang mencapai Rp 4 Triliun dengan 30 perusahaan asal Papua yang terlibat dalam rantai pasok Proyek Tangguh periode 2006-2019.

Selanjutnya, senator Papua Barat ini juga menyoroti klaim BP perihal jumlah tenaga kerja asli Papua yang jumlah terbesar pekerja OAP masih berada di wilayah unskilled labour atau tenaga kerja tidak terlatih. Sementara belum banyak tenaga kerja OAP yang berada pada level manajerial maupun supervisor.

Filep lantas membandingkan data BPS dengan klaim BP Tangguh tentang Angka Harapan Lama Sekolah tahun 2020 yang disebut naik 3 kali lipat dibandingkan pada tahun 2009. Namun cross-check data itu justru tak menemukan kesesuaian. Kemudian, dirinya mengungkap temuan-temuan masih banyaknya sekolah yang tak layak hingga belum adanya TK Negeri maupun SMA Negeri di beberapa daerah setempat.

Oleh sebab itu, melalui Laporan Advokasi ini, Filep Wamafma kembali menegaskan untuk meminta kepada Pemerintah agar mengaudit seluruh dampak keberadaan BP Tangguh, dan mengambil langkah-langkah konkret lain yang diperlukan, guna mengembalikan dan merestorasi hak-hak masyarakat adat dan masyarakat terdampak yang dilanggar.

“Laporan advokasi ini merupakan bentuk pembelaan yang dilindungi oleh Konstitusi, dan merupakan bentuk penghormatan kami kepada negara republik Indonesia,” pungkasnya.

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko angkat bicara perihal situasi keamanan di Papua belakangan ini. Moeldoko menilai TNI perlu diberi peran lebih dominan dalam menangani gangguan keamanan di Papua. Terlebih masih adanya kelompok kriminal bersenjata disana.

“Perlu dipikirkan kembali lembaga yang diberi peran utama dalam menangani situasi di Papua. Kurang tepat kalau (peran utamanya) itu polisi, karena memang bukan domain operation-nya di situ. Sehingga nanti perlu otoritas yang kuat kepada TNI,” ucap Moeldoko dikutip dari Antara, Rabu (5/7/2023).

Mantan Panglima TNI itu juga menyebut perlu adanya redefinisi mengenai ancaman yang ada di Papua. Salah satunya tentang penggunaan istilah kelompok kriminal bersenjata (KB). Menurut dia, hal itu perlu dilakukan karena mempengaruhi penanganan atau operasi yang dilakukan.

“Karena itu akan mempengaruhi pola operasi yang digunakan, dan dari pola operasi itu akan menentukan siapa role utamanya,” kata Moeldoko.

Menurut Moeldoko, usulannya itu juga telah disampaikan kepada Menko Polhukam Mahfud MD dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Ia menyampaikan, perlunya dipikirkan kembali mengenai lembaga yang diberi peran utama menangani keamanan di Papua.

“Saya juga sudah sampaikan itu harus ada perbaikan untuk operasi ke depan,” ujarnya.

Lebih lanjut, perihal kasus penyanderaan pilot Susi Air, Moeldoko mengatakan operasi penyelamatan itu membutuhkan waktu. Meskipun begitu, pemerintah terus berupaya yang terbaik agar pilot dapat kembali dengan selamat. Menurutnya, pembebasan tak boleh dilakukan secara gegabah.

“Jadi kita juga kan melihat dinamika lapangannya. Kalau tentaranya nanti ngawur, pembebasan korban kan repot juga. Harus dikalkulasi dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh ada tindakan-tindakan gegabah,” kata Moeldoko sebelumnya saat konferensi pers di Lobby Gedung Bina Graha, Jalan Veteran, Gambir, Jakarta Pusat.

“Ada pendekatan-pendekatan diplomasi, soft pendekatan, soft approach-nya ada, hard approach-nya. Masing-masing sudah tahu bagaimana melaksanakan perannya. Kepolisian melaksanakan peran seperti apa, TNI melaksanakan peran seperti apa, Kementerian Luar Negeri melaksanakan peran seperti apa, ada. ada jalur-jalur yang telah ditempuh,” sambungnya.

Selain itu, Moeldoko menekankan bahwa pemerintah juga ingin membebaskan sandera tanpa mengakibatkan korban jiwa, sebagaimana yang diminta oleh Pemerintah Selandia Baru.

“Sekali lagi bahwa ada sebuah permintaan dari Pemerintah New Zealand supaya dalam penyelesaiannya itu bisa berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan korban,” jelasnya.

Kondisi terkini pilot Susi Air

Setelah beberapa bulan disandera oleh KKB Nduga, kondisi terkini pilot Susi Air diungkapkan oleh Komnas HAM perwakilan Papua. Terlebih, batas waktu tuntutan dan ancaman KKB menembak pilot tersebut telah lewat.

Kepala Kantor Komnas HAM perwakilan Papua Frits Ramandey mengungkapkan bahwa berdasarkan komunikasi terakhir pihaknya, disebutkan kondisi pilot Philip Mark Mehrtens saat ini baik-baik saja. Menurutnya, proses negosiasi masih terus berjalan.

“Sandera dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Negosiasi saat ini sedang dilakukan. Sekali lagi saya berkeyakinan sejak awal bahwa mereka akan memperlakukan sandera secara baik,” kata Frits Ramandey dikutip dari detikcom, Rabu (5/7/2023).

Terkait tebusan uang sebesar Rp 5 miliar, Frits menyebut, pimpinan KKB Nduga Egianus Kogoya belum memberikan tanggapan apapun. Menurutnya, saat ini Egianus Kogoya hanya meminta rundingan.

“Sejauh saya komunikasi, mereka belum mengatakan biaya yang dibutuhkan. Mereka hanya minta rundingan. Kalau nominal belum disebutkan. Semoga dalam waktu dekat sudah ada semacam sinyal baik dalam pembebasan pilot. Saya percaya dan yakin sekali,” jelasnya. (UWR)

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti dan Direktur Lokataru Haris Azhar kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan agenda pemeriksaan saksi lanjutan yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus dugaan pencemaran nama baik Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan di PN Jakarta Timur, Senin (3/7/2023).

Pada proses sidang kali ini, JPU menghadirkan 3 orang saksi yakni Heidi Melissa selaku direktur pada PT Toba Sejahtera yang sebelumnya merupakan head of legal, Paulus Prananto selaku Direktur PT Tobacom Del Mandiri dari 2013–2018, dan Agus Dwi Prasetyo yang merupakan Produser Youtube Haris Azhar.

Pada persidangan ini, saksi Heidi Melissa menyatakan perusahaan milik Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan tidak memiliki usaha tambang di Papua. Pernyataan Heidi itu menjawab pertanyaan jaksa, “Sampai dengan podcast itu disiarkan apakah ada fakta itu tadi, PT Toba Sejahtera memiliki tambang?”

Menurut Heidi, PT Toba Sejahtera dan anak perusahaannya tidak memiliki tambang di Papua. Dirinya juga menyebut tidak memiliki saham pada perusahaan pertambangan di Papua.

“Tidak. Toba Sejahtera maupun anak perusahaannya tidak pernah memiliki tambang di Papua, maupun memiliki saham di perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan di Papua,” ujar Heidi dalam persidangan, dikutip dari detikcom.

Lebih lanjut, Jaksa menanyakan perihal ada tidaknya rencana untuk memiliki pertambangan di Papua. Lantas, Heidi mengakui bahwa sempat ada penjajakan, namun tidak ditindaklanjuti.

“Penjajakan kerja sama yang saya pahami sebagaimana tertuang di minutes of meeting 2016,” kata Heidi.

Heidi Melissa yang diketahui merupakan keponakan Luhut Binsar Pandjaitan itu juga menyampaikan bahwa Luhut merupakan pemegang saham mayoritas di PT Toba Sejahtera.

“Berdasarkan akta saat ini pemegang sahamnya adalah Bapak Luhut Binsar Pandjaitan sebagai majority shareholders dan Bapak David Pandjaitan sebagai minority shareholders,” katanya.

Sementara itu, terkait tudingan Luhut memiliki komando di Papua, saksi Brigjen TNI (Purn) Paulus Prananto mengaku heran atas tudingan itu dan mengatakan bahwa Luhut Binsar Pandjaitan merupakan warga sipil sehingga tidak memiliki kuasa untuk mengerahkan operasi militer. Pernyataan ini menjawab pertanyaan jaksa dalam sidang tersebut.

“Tentang podcast, dalam judul podcast dikatakan bahwa ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi operasi militer Intan Jaya, tadi juga dikatakan anda menonton podcast dan di sini anda menyampaikan apa yang anda alami, sebenarnya ada tidak jejak Luhut Binsar Pandjaitan di Papua terkait dengan operasi militer dan juga ekonomi di sana?” kata Jaksa.

“Sebagai seorang purnawirawan di lingkungan militer sudah tidak punya komando apa-apa,” jawab Paulus.

“Seorang purnawirawan ya seorang sipil biasa seperti masyarakat yang lain. Jadi aneh kalau purnawirawan dikatakan punya komando apalagi operasi militer, itu sebenarnya tidak benar, Yang Mulia,” sambungnya.

Selain itu, Paulus yang merupakan Presiden Direktur PT Tobacom Del Mandiri (PT TDM). PT TDM, anak perusahaan dari PT Toba Sejahtera mengatakan tidak ada tambang yang dimiliki perusahaannya di Papua.

Respons Pihak Haris dan Fatia

Di sisi lain, Direktur Lokataru Haris Azhar menanggapi bahwa kesaksian Dirut PT Tobacom Del Mandiri (TDM), Brigjen TNI (Purn) Paulus Prananto memposisikan dirinya hanya menjadi ‘bemper’ dalam kasus tersebut agar aktor utama pemain tambang di Papua tak terseret.

Haris menilai Paulus mencoba mengarahkan kesalahan pada dirinya sendiri dan ingin menanggung beban dari dugaan permainan tambang di Papua. Hal itu lantaran kesaksian Paulus disebutnya sulit dibuktikan karena hanya lisan dan tidak terdokumentasikan.

“Maksud saya begini mau bilang, Paulus Prananto hadir di persidangan hari ini hadir sebagai bemper aja. Dia ini kalau dalam konstruksi kasusnya kesimpulan saya saya mau bilang bahwa dia ini seolah-olah dialah yang bertanggung jawab dan itu personal,” ujar Haris. 

“Sayangnya di persidangan ini hanya dia sendirian yang melakukan klaim pribadi sepihak, ‘saya saya yang tanggung jawab saya yang inisiatif saya yang punya duit, tapi tidak berjejak pada dokumen’,” tambah Haris. 

Sementara itu, melansir dari laman KontraS (3/7/2023), Tim Advokasi untuk Demokrasi menilai bahwa keterangan saksi Heidi dan Paulus kontradiktif serta menegaskan keterlibatan perusahaan Luhut pada bisnis pertambangan di Papua

“Dari keterangan saksi Heidi Melissa, diketahui bahwa Luhut Binsar Panjaitan selaku pemegang saham mayoritas PT Toba Sejahtera terlibat dalam manajemen perusahaan khususnya hal-hal yang sifatnya strategis dan kritikal,” sebutnya.

“Selain itu, terdapat perjanjian yang tertuang dalam Minutes of Meeting (MoM) bahwa PT Tobacom Del Mandiri akan mendapatkan 30% saham pada Derewo project. Adapun kewajiban yang harus dilakukan adalah pembersihan dan pengamanan lokasi pertambangan (clean and clear),” sambungnya.

Dalam kesaksiannya, lanjut Tim Advokasi, Saksi Heidi memberikan pernyataan dan keterangan yang semacam sudah mengarahkan tidak adanya keterlibatan perusahaan Luhut pada aktivitas pertambangan di Papua, khususnya di Sungai Derewo. Hal itu disertai dengan penjelasan bahwa Paulus Prananto sebagai Direksi PT Tobacom Del Mandiri membiayai kewajiban clean and clear dengan uang pribadi.

Selain itu, tidak ada perjanjian ataupun dokumentasi yang saksi Heidi ketahui terkait keterlibatan perusahaan PT Toba Sejahtera dalam aktivitas pertambangan di Papua. Padahal, kami berpendapat bahwa keterangan Saksi Heidi mengungkap sejumlah kesepakatan dalam MoM telah ditindaklanjuti dengan kesepakatan-kesepakatan lainnya termasuk dibuatnya perjanjian kerahasiaan. Dalam keterangannya, Saksi Heidi juga menjelaskan bahwa aliansi bisnis yang terbangun dan melibatkan Toba Group diakhiri secara sepihak oleh Toba karena kekhawatiran resiko bisnis.

“Kami melihat dalam sidang ini, keterangan yang disampaikan oleh saksi Heidi dan Paulus berlainan satu dengan yang lain, utamanya berkaitan dengan keterlibatan Paulus dalam pembuatan perjanjian dengan West Wits Mining dan PT Madinah Qurrata’Ain (PTMQ). Salah satunya, Saksi Heidi menyebut Paulus diberhentikan karena membuat tindakan di luar sepengetahuan perusahaan holding. Di kesempatan lain, Paulus menyatakan bahwa dirinya resign dari jabatan direksi anak perusahaan PT Toba Sejahtera,” sebutnya.

“Lebih jauh, kami menilai terdapat poin penting dalam keterangan saksi Paulus Prananto yakni setelah rapat tanggal 5 Oktober 2016, PT Tobacom Del Mandiri sebagai anak perusahaan Luhut memiliki kewajiban untuk melakukan clean and clear terhadap lahan konsesi milik PT MQ,” sambungnya.

Dari keterangan Paulus pun diketahui bahwa perusahaan sudah melakukan clean and clear dan sudah terbit rekomendasi dari Dirjen Minerba Kementerian ESDM. Keterangan saksi Paulus ini membuktikan bahwa kesepakatan aliansi bisnis Toba Group dan West Wits Mining tidak hanya di atas kertas saja berupa MoM, melainkan sudah dilaksanakan oleh pihak Toba Group. Terbukti, kewajiban telah selesai untuk mengurus rekomendasi clean and clear.

“Paulus Prananto juga mengakui banyak melakukan transaksi atas nama pribadi dengan menggunakan email dan kop surat perusahaan. Hal ini kami anggap tidak masuk akal mengingat biaya yang dikeluarkan tidaklah sedikit. Meskipun di awal Paulus mengatakan penjajakan aliansi bisnis merupakan inisiatif pribadi, namun ketika dikonfrontasi dengan bukti dokumen di persidangan, diketahui bahwa kerjasama yang dibangun bersifat institusional dan melibatkan para petinggi di Toba Group,” katanya. (UWR)