BINTUNI, JAGAINDONESIA.COM – Anggota DPD RI Dr. Filep Wamafma menjadi pembicara dalam Temu Raya Persekutuan Anak Muda (PAM) ke IV GKI se-Papua yang berlangsung di gedung GKI Sion Sibena, Klasis kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, Selasa (18/7/2023).

Dalam paparannya, Filep menekankan pentingnya generasi muda Papua menjadi generasi yang tangguh, berkarakter dan berdikari. Senator Papua Barat ini menyampaikan sangat banyak putra-putri Papua yang kini sukses meraih cita-cita sehingga menjadi mandiri dan berkontribusi bagi masyarakat Papua.

“Kita sebagai generasi Papua, terutama adik-adik kaum muda harus tangguh, berani melangkah untuk kemajuan diri, keluarga dan masyarakat. Kita tidak boleh mudah menyerah, karena jati diri anak muda Papua yang tumbuh dalam GKI adalah kuat dan berbudaya, maka harus siap berkompetisi di segala bidang agar memanfaatkan peluang untuk bisa memberikan kontribusi bagi tanah Papua,” ujar Filep.

Menurutnya, salah satu kunci untuk sukses meraih masa depan yang gemilang adalah melalui pendidikan. Filep pun menceritakan masa-masa perjuangannya saat menhadapi kesulitan hidup lantaran keterbatasan finansial terutama saat hendak melanjutkan pendidikan tinggi.

Saat itu, dirinya tetap bertahan, tidak putus asa dan terus berjuang hingga akhirnya mampu menyelesaikan studi Strata Satunya. Selanjutnya, perjuangan yang tidak mudah dan diperlukan keteguhan serta semangat yang tinggi mengantarkan dirinya menyelesaikan pendidikan hingga bergelar doktor dan saat ini menduduki jabatan pimpinan Komite I DPD RI.

“Pendidikan itu sangat penting, terutama untuk mencetak SDM unggul. Contoh kalau sudah tamat SMA/SMK, maka harus melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana. Sebab apabila sumber daya manusia (SDM) Papua tidak berkembang, maka berbagai peluang yang ada akan diambil orang lain,” pesan Filep.

Diskusi itu pun berlangsung interaktif dan salah seorang peserta Temu Raya bertanya kepada Filep Wamafma tentang bagaimana pemuda GKI akan maju tanpa mendapat modal. Termasuk dibenturkan dengan berbagai aturan ketika mengajukan bantuan kepada pemerintah.

Menanggapi hal itu, Filep mengatakan bahwa sebagai anak muda GKI harus berani membuka peluang sendiri, mengenali potensi diri, peka dengan situasi lingkungan sekitar, menangkap ide untuk berkreasi dengan memanfaatkan potensi diri yang dimiliki dan potensi SDA di Papua.

“Saya berharap pemuda GKI SE Tanah Papua lewat kegiatan ini harus lebih percaya diri, mengenali potensi diri dan terus berjuang untuk menjadi pemuda yang bertanggung jawab tidak hanya kepada gereja, tapi masa depan tanah Papua di berbagai sektor kehidupan,” tambah Filep.

Bersama Filep Wamafma, Mamberob Yosephus Rumakiek S.Si., M.Kesos juga menjadi pembicara dalam diskusi temu raya PAM GKI tersebut. Para pembicara juga memotivasi pemuda GKI di tanah Papua untuk tetap menjaga kebersamaan untuk gereja dan kepedulian terhadap tanah kelahirannya termasuk mendiskusikan persoalan tentang Otsus agar berdampak efektif bagi kesejahteraan masyarakat Papua. (WRP)

BINTUNI, JAGAINDONESIA.COM – Senator Filep Wamafma menghadiri acara pembukaan temu raya PAM GKI se-Tanah Papua yang ke-IV di kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, Selasa (18/7/2023). Senator Filep bertolak dari Steenkool Hotel Bintuni ke lokasi acara pembukaan di gedung Gereja Sion Sibena, Teluk Bintuni.

Pantauan media ini, saat berada di lobi hotel Steenkool, Filep nampak disambut oleh para tokoh agama dan berbincang hangat. Adapun lokasi Gereja Sion Sibena berjarak cukup dekat dari hotel ini.

Selain itu, nampak pula para tamu lainnya yakni Kepala Suku Besar Arfak Dominggus Mandacan, Ketua Sinode GKI tanah Papua Pdt. Andrikus Mofu, M.Th, Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihiw dan Wakil Bupati Matret Kokop, Pj gubernur Papua Barat diwakili Kepala Biro Pemerintahan A. Rumbino beserta tokoh GKI, Klasis Teluk Bintuni.

Filep yang menumpangi kendaraan pribadinya bergerak menuju tempat kegiatan. Saat tiba di depan gereja, Filep bersama rombongan lantas disambut dengan prosesi adat lengkap dengan tarian adat dari 7 wilayah adat di tanah Papua.

Saat penyambutan, Filep Wamafma nampak memperhatikan prosesi adat ini. Dirinya bahkan nampak memperbaiki ikat kepala atau mahkota salah seorang tokoh di sampingnya saat pengalungan mahkota dan noken adat. Sikap Filep ini sontak terlihat menyita perhatian masyarakat di lokasi acara.

“Bapak Filep nampak perhatian sekali saat prosesi adat berlangsung. Bahkan beliau sempat memperbaiki mahkota salah seorang tokoh, ketua sinode GKI saat penyambutan adat. Hal itu membuat kami tertegun, berarti beliau memiliki perhatian yang tulus kepada sesama putra adat Papua,” ujar salah seorang warga di lokasi penyambutan.

“Sikap bapak Filep ini memberikan teladan dan budaya yang baik bagi masyarakat dan generasi muda khususnya, untuk memperhatikan adat dan budaya kita, peduli dengan sesama dan saling berkasih sayang, termasuk hal sederhana seperti memperbaiki perekat ikat kepala,” sambungnya. (MW)

BINTUNI, JAGAINDONESIA.COM – Masyarakat adat Suku Besar Sebyar Distrik Weriagar menyampaikan aspirasi tertulis kepada Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin bahwa sudah 15 tahun lamanya LNG dieksplorasi, namun tidak ada solusi bagi kesejahteraan masyarakat setempat.

Dalam dokumen tertulis yang diterima, masyarakat Suku Sebyar menyampaikan kesulitan yang dialami selama ini hidup di bawah garis kemiskinan. Berbagai persoalan disampaikan mulai dari kesulitan air bersih hingga masalah pendidikan.

“Dengan kerendahan hati, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan kondisi kami di sekitar daerah industri yang sangat memprihatinkan. Hampir 15 tahun Sumber Daya Alam kami (LNG) dijual, namun sampai saat hari ini kami tetap masih hidup di bawah garis kemiskinan,” bunyi penggalan pernyataan aspirasi tersebut, dikutip Sabtu (15/7/2023).

Masyarakat Sebyar yang hidup dekat dengan LNG Tangguh masih mengalami kesulitan air bersih, listrik, rumah yang tidak layak huni, SDM yang menganggur, dan kemiskinan ekstrem.

“Bapak Wakil Presiden yang kami hormati, saat ini kami sedang bersedih dan jika kami harus menangis, maka kami akan menangis di depan bapak Wakil Presiden untuk menyampaikan isi hati kami tentang kondisi hari ini dengan Tingkat Pengangguran yang Sangat Tinggi, Kesulitan Air Bersih, Listrik yang Sangat Sulit Kami dapatkan untuk kebutuhan anak-anak sekolah belajar, rumah yang tidak layak huni, rendahnya sumber daya manusia dan masih banyak lagi,” sebutnya.

“Kami sebagai indikator kesejahteraan di Provinsi Papua Barat, jika kami saja yang mempunyai sumber daya alam masih miskin, bagaimana dengan saudara-saudara kami yang lain?” sambungnya.

Suku Sebyar juga mempertanyakan keberadaan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang dinilai belum berdampak pada kesejahteraan orang asli Papua, terutama masyarakat di daerah penghasil.

“Kami selalu bertanya-tanya tentang dana bagi hasil migas yang diberikan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat dan juga Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, namun sampai hari ini yang sudah 15 tahun lamanya kami menunggu, tetapi tidak ada sebuah perencanaan yang baik dari Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat maupun Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni untuk memberikan sebuah solusi bagi kami. Sehingga kami mengambil sebuah kesimpulan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni tidak dapat menggunakan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas untuk mensejahterakan Orang Asli Papua, khususnya kami yang ada di daerah penghasil,” katanya.

Lebih lanjut, masyarakat Sebyar menyampaikan ingin menawarkan sebuah solusi yang terbaik kepada Pemerintah Pusat tentang percepatan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan dengan konsep maju dan makmur bersama antara pihak Investor dan Masyarakat Pemilik Hak Ulayat. Terlebih Wapres sebagai Ketua Dewan Pengarah Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Di akhir pernyataannya, masyarakat adat Suku Sebyar menyatakan akan melakukan aksi untuk menghentikan aktivitas LNG Tangguh apabila aspirasi ini tidak diperhatikan oleh Wapres.

“Jika aspirasi ini tidak diperhatikan dengan baik oleh Bapak Wakil Presiden, maka kami akan melakukan aksi lautan merah putih untuk menghentikan aktifitas LNG TANGGUH, sampai ada perhatian serius dari Pemerintah Pusat dan Daerah kepada kami Daerah Penghasil,” tutupnya.

Diketahui pernyataan aspirasi tertulis masyarakat adat Suku Sebyar ini ditandatangani oleh para perwakilan Tua-Tua Adat pada 13 Juli 2023, yakni Muhammad Patiran perwakilan Marga Patiran, Timar Gegetu perwakilan Marga Gegetu, Primus Kutanggas perwakilan Marga Kutanggas, Yustinus Hindom perwakilan Marga Hindom.

Nikodemus Bauw perwakilan Marga Bauw, Hendrikus Sorowat perwakilan Marga Sorowat, Barnabas Frabun perwakilan Marga Frabun, Piter Braweri perwakilan Marga Braweri, Hendrikus Sorowat  Ketua LMA Distrik Weriagar dan Waterus Hindom Kepala Suku Distrik Weriagar. (UWR)

PAPUA BARAT, JAGAINDONESIA.COM – Dalam kunjungan Wapres Ma’ruf Amin ke Papua Barat, Jumat (14/7/2023), Kathy Wu, Regional President Asia Pacific, Gas & Low Carbon energy untuk BP Tangguh menyampaikan bahwa BP Tangguh akan terus berinvestasi di Indonesia. Dalam laporan kepada Wapres, BP Tangguh menegaskan komitmennya untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Papua melalui bisnis SUBITU, pemberdayaan koperasi lokal, pengembangan perusahaan lokal, pelatihan melalui program pemagangan teknisi Tangguh.

Menurut BP Tangguh, mereka telah menginvestasikan sekitar 600 M untuk program-program sosial termasuk dalam bidang pendidikan, kesehatan, kewirausahaan, dan berbagai program pemberdayaan masyarakat lokal. Perusahaan ini mengklaim telah memberikan beasiswa kepada lebih dari 1.350 pelajar Papua di tingkat SMA dan Universitas. Di bidang tenaga kerja, mereka mengklaim ada 72% pekerja BP Tangguh  berasal dari Papua.

Menanggapi klaim BP Tangguh ini, Senator Papua Barat, Filep Wamafma memberikan tanggapannya. Menurutnya, apa yang diklaim BP seharusnya dicek secara langsung ke lapangan.

“Menurut saya klaim BP Tangguh masih merupakan klaim sepihak, sehingga stakeholder, termasuk bapak Wapres perlu memeriksa secara langsung fakta dan kondisi di lapangan. Dalam advokasi saya di lapangan terhadap masyarakat adat terdampak, orang-orang yang saya temui mengeluhkan persoalan air bersih dimana masyarakat merasakan efeknya,” ungkap Filep, Sabtu (15/7/2023).

“Lalu, faskes yang tidak memadai, disertai akses transportasi dengan kapal kayu swadaya masyarakat, termasuk jembatan yang juga dari swadaya masyarakat, menyebabkan masyarakat kesulitan berobat. Kesaksian dari orang Sebyar, Weriagar, Taroy, juga kesaksian dari Ketua LMA 7 Suku Teluk Bintuni dan Kepala Pemerintahan Adat 7 Suku, membuktikan bahwa masyarakat sekitar dan terdampak oleh operasi BP Tangguh sama sekali tidak diperhatikan”, kata Filep lagi.

Filep pun menilai klaim BP soal jumlah tenaga kerja OAP yang disebut hingga 72 persen perlu diinvestigasi. Menurutnya, klaim itu perlu dipastikan atau divalidasi terkait kebenarannya.

“Benarkah demikian? Di posisi manajerial kah mereka, atau di posisi unskilled labour? Lalu soal klaim pendidikan, dimana mereka semua yang sudah dapat beasiswa itu yang katanya sampai ribuan? Fakta di lapangan, pada tahun 2007, ada Keputusan Masyarakat Kampung Tanah Merah, Kampung Saengga, Dusun Onar Baru, Dusun Onar Lama dengan Pemerintah Daerah terkait Pengelolaan SMP dan Asrama di Tanah Merah. Dalam keputusan tersebut, masyarakat di kampung dan dusun ini meminta Bupati agar mendesak BP Tangguh untuk bertanggungjawab atas biaya operasional dan pengelolaan SMP serta asrama selama Tangguh beroperasi di Bintuni,” katanya.

“Tapi realitanya, hingga kini, tidak ada realisasi yang jelas atas keputusan bersama ini. Temuan kami di lapangan menunjukkan kondisi sekolah yang tidak layak, misalnya lihat bangunan SD YPK Serito. Saya sangat berharap supaya tim Wapres tidak hanya mendengar klaim sepihak itu. Laporan advokasi kami sudah masuk dan bisa dijadikan pembanding untuk investigasi lebih lanjut,” tegas Filep.

Lebih lanjut, Senator Jas Merah ini membantah klaim BP dengan mengangkat aspirasi dari Masyarakat Hukum Adat (MHA) Mbaham Matta, juga pernyataan dari masyarakat adat Suku Sebyar.

“Pada 11 Juli 2023, MHA Mbaham Matta dengan tegas meminta perhatian Pemerintah Pusat untuk diadakannya Dana Abadi yang dikhususkan untuk pemberdayaan MHA. Mereka meminta dikembangkan komoditi unggulan Pala, meminta supaya ada evaluasi terhadap CSR BP Tangguh, sekaligus meminta supaya AMDAL dikaji ulang. Ini keresahan masyarakat. Itu berarti masyarakat belum merasakan dampak CSR BP Tangguh. Otoritas Kultur Mbaham Matta bahkan sudah memberikan permohonan evaluasi terhadap Dampak Proyek LNG Tangguh. Apakah ini artinya distribusi Dana Bagi Hasil yang diklaim sama sekali tidak berdampak pada mereka?” tambah Filep.

“Suku Sebyar bahkan secara tegas menyampaikan aspirasi tertulis kepada Wapres, bahwa sudah 15 tahun lamanya menunggu Dana Bagi Hasil Migas, namun tidak ada solusi. Mereka yang hidup dekat dengan LNG Tangguh masih mengalami kesulitan air bersih, listrik, rumah yang tidak layak huni, SDM yang menganggur, dan tentu saja kemiskinan ekstrem. Kondisi yang mereka alami ini apakah tidak dilihat oleh BP Tangguh yang sudah mengeksplorasi dan mengeksploitasi gas alam di tanah mereka? Maka saya katakan, klaim BP itu berbeda dengan fakta di lapangan,” tegas Filep menambahkan.

Mantan Ketua Pansus Papua DPD RI lantas ini mengkritik BP Tangguh yang tidak melihat kondisi riil ke lapangan.

“Sebagai penyalur aspirasi masyarakat, saya sangat kecewa mengapa BP Tangguh mengklaim tanpa melihat fakta sebenarnya? Ini kan sama saja dengan membohongi publik, asal bapak Wapres senang. Tranparansi mengenai CSR saja tidak terimplementasi. Apalagi kalau bicara tentang Subitu. Subitu Karya Busana mengalami kerugian, Subitu Trans Maritim kapal-kapalnya tidak berfungsi, tidak sesuai spesifikasi,” ujarnya.

“Belum program di bidang ekonomi yang diragukan keberlanjutannya yaitu Peternakan Sapi di SP5, Peternakan Ayam Petelur di SP5, Bengkel Sepeda di Babo, Bengkel mobil di SP4, Pabrik Sauce Tomat, Pabrik Kaleng ikan, Pertanian Padi di SP4, hanya satu kali panen saja yang dirayakan secara besar-besaran bersama Pemda Bintuni, Koperasi Ikan di Arguni, Koperasi Mairy di Tanah Merah, dan Koperasi Saengga. Berkaitan dengan itu, pada Juni 2022 diadakan survey pertanian, di lokasi SP4-Kabupaten Teluk Bintuni, dan ditemukan keluhan petani terkait program pertanian/sawah dari LNG Tangguh yaitu terkait jaminan akan adanya pangsa pasar yaitu LNG Tangguh sendiri. Ternyata berasnya tidak diambil oleh LNG Tangguh dengan alasan kualitas tak memenuhi standar. Puluhan ton beras yang sudah digiling akhirnya rusak di gudang. Apakah semua itu dilaporkan ke Wapres? Saya kira tidak, karena BP Tangguh akan laporkan yang baik-baik saja,” kata Pace Jas Merah ini.

Atas kontradiksi antara klaim BP Tangguh dan temuannya di lapangan, wakil daerah Papua Barat ini meminta dengan hormat kepada Wapres sebagai Ketua BP3OKP agar memeriksa dan mengevaluasi kembali semua klaim BP tersebut untuk disesuaikan dengan AMDAL.

“Selanjutnya, saya meminta jika ada pelanggaran hukum terhadap AMDAL, juga jika ada indikasi ketidaksesuaian penyaluran dan penggunaan Dana Bagi Hasil migas termasuk CSR, maka saya meminta BPK melakukan audit atas uang negara yang hilang. Jika ada kerugian negara di sini, maka KPK silakan masuk,” tegas Filep.

“Apa yang saya lakukan ini merupakan pembelajaran dan pembelaan bagi masyarakat adat yang saya advokasi. Tanah mereka dan kekayaan alam mereka, seharusnya menjadi milik mereka. Mereka sudah ada lebih dulu daripada eksistensi negara. Negara harus melindungi mereka sebagai pemilik tanah Papua,” pungkas Filep.

FAKFAK, JAGAINDONESIA.COM – Masyarakat adat Mbaham Matta di Kabupaten Fakfak wilayah adat Bomberay menyampaikan aspirasi khusus berkaitan dengan agenda kunjungan kerja Wakil Presiden Ma’ruf Amin ke Povinsi Papua Barat.

Dalam rilis dokumen resminya, masyarakat adat Mbaham Matta menyampaikan 7 poin aspirasi pada Selasa, 11 Juli 2023. Sejumlah poin pernyataan aspirasi ini diharapkan dapat didengar dan ditindaklanjuti oleh Wapres Ma’ruf Amin.

“Pada hari ini Selasa tanggal Sebelas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, Pukul 16.10 WIT bertempat di Ruang Rapat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Fakfak, kami atas nama Masyarakat Adat Mbaham Matta di Kabupaten Fakfak Wilayah Adat Bomberay dalam rangka Kunjungan Kerja Yang Mulia Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Prof. Dr. (H.C) K.H. Ma’ruf Amin, dengan ini menyampaikan aspirasi,” demikian bunyi penggalan pernyataan aspirasi, dikutip Sabtu (15/7/2023).

Adapun ketujuh aspirasi Masyarakat adat Mbaham Matta di Kabupaten Fakfak wilayah adat Bomberay tersebut antara lain:

1. Mendorong pembangunan Papua Culture Center (PCC) dan Penetapan Dilosofi Satu Tungku Tiga Batu sebagai simbol Peradaban di Semenanjung Onin;
2. Meminta perhatian Pemerintah Pusat dalam bentuk Rekening Dana Abadi yang dikhususkan terhadap Pemberdayaan Masyarakat Adat;
3. Mendorong penetapan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Barat Tengah sebagai Provinsi dengan status Daerah Istimewa;
4. Mendorong pengembagan komoditi unggulan Henggi Thomandin (Pala Negeri) dalam bentuk pembangunan pabrik pengolahan pala dengan segala jenis produk turunannya, akses permodalan dan pemasaran;
5. Mendorong pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) Migas dan Minerba secara maksimal berpihak pada kesejahteraan masyarakat;
6. Mendorong evaluasi kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) British Petroleum (BP Tangguh) berkenaan TRAIN 3 – Sumur Gas Ubadari;
7. Mendorong pengkajian AMDAL Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Permenko Perekonomian Nomor 21 Tahun  2022 di Kabupaten Fakfak yang berpihak pada kepentingan masyarakat adat.

Dokumen pernyataan aspirasi ini ditandatangani oleh 8 orang perwakilan atas nama Masyarakat Adat Mbaham Matta di Kabupaten Fakfak Wilayah Adat Bomberay, yaitu (1) Demianus Tuturop Ketua Dewan Adat; (2) Willy Hegemur Sekretaris LMA.

(3) Atarai Iba Raja Patipi; (4) Hanafi Paus-Paus Raja Arguni; (5) Arif H. Rumagesan Raja Peg Peg Sekar; (6) Taufiq Heru Uswanas Raja Fatagar; (7) Agustinus Kabes dari tokoh masyarakat dan (8) Umar Rifai Heremba Raja Muda Wertuar. (UWR)

MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di kabupaten Manokwari yang terdiri dari perwakilan mahasiswa STIH Manokwari, BEM Unipa dan BEM STIH Caritas Papua melakukan aksi demo damai di trotoar Taman Ria tepat di lampu merah kali dingin Wosi.

Demonstrasi ini bertujuan untuk menyuarakan aspirasi pendidikan gratis bagi masyarakat Papua Barat yang ditujukan kepada Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam kunjungannya di kabupaten Manokwari, Jumat (14/7/2023).

Aksi demo damai yang dikoordinasikan oleh Ketua BEM STIH Manokwari, Herzon A. Korwa, ketua BEM STIH Caritas Papua Galang, Rusman, dan Presma Unipa Yuliance Fanataf digelar bersama para mahasiswa turun ke jalan mengenakan jas almamater dan memegang pamflet berisi tuntutan diberlakukannya pendidikan gratis sekaligus dukungan untuk kunjungan Wapres kali ini di Manokwari.

Salah seorang orator aksi Herzon A. Korwa menyampaikan bahwa aksi tersebut tidak bermaksud untuk menghalangi kunjungan Wapres ke Manokwari. Sebaliknya, para mahasiswa ini menyambut kedatangan Wapres Ma’ruf Amin dengan aspirasi sebagaimana wapres akan membahas perihal kebijakan Otsus bersama dengan BP3OKP Papua di kabupaten Manokwari sore ini.

Hal yang sama juga diungkapkan Galang Pahala yang menegaskan bahwa agenda mereka saat ini hanya ingin menuntut diberlakukannya pendidikan gratis di Papua Barat sesuai peruntukan Otsus untuk sektor pendidikan.

“Kita turun ini sama sekali tidak menghalangi kunjungan wapres RI, namun kami mendukung penuh kunjungan ini, sekaligus kami minta ruang bebas berdemokrasi menyampaikan aspirasi tentang pendidikan gratis sesuai peruntukan Otsus untuk pendidikan. Aksi ini juga diadakan di pinggir jalan tanpa menghambat agenda kunjungan wapres,” jelas Galang maupun Herzon secara bergantian dalam orasinya.

Herzon menegaskan bahwa aspirasi ini sudah kerap kali disuarakan kepada pemerintah provinsi dan DPR Papua Barat. Namun menurutnya, hingga kini aspirasi yang juga disampaikan di gedung DPR Papua Barat itu sama sekali tidak digubris.

Dirinya berharap, kedatangan Wapres ke Manokwari juga untuk mendengar langsung aspirasi rakyat dan tidak hanya mendengar dari para pejabat di Papua Barat.

“Kami sudah lakukan aksi berulang kali ke DPR tetapi mereka menutup mata terhadap aksi kami. Padahal kami punya aksi ini mewakili masyarakat Papua tentang pendidikan gratis di Papua Barat, maka kami yakini bahwa lewat aksi ini ke hadapan Wapres Republik Indonesia di jalan sangat wajar dan semoga bisa ditindaklanjuti menjawab masalah pendidikan gratis Papua,” teriak Herzon.

Meskipun begitu, aksi yang berlangsung dari pagi hingga sore tadi itu justru dianggap mengganggu kunjungan kerja wapres. Gabungan aparat Kepolisian dan TNI nampak terus melakukan mediasi agar aksi demo itu dihentikan.

Pantauan media, nampak dari mediasi yang dilakukan sebanyak tiga kali tersebut tidak memberikan ruang kepada mahasiswa menyampaikan aspirasi di jalan, sehingga akhirnya aksi sejumlah mahasiswa ini dibubarkan. (WRP)