Tapaktuan | — Memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-98, Majelis Pengurus Daerah (MPD) Pemuda ICMI Aceh Selatan menggelar webinar bertajuk “The Power of Public Speaking: Membangun Kredibilitas, Pengaruh, dan Kepemimpinan di Era Digital.”

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas generasi muda dalam membangun keterampilan komunikasi, kepercayaan diri, dan kepemimpinan di tengah perkembangan teknologi digital.

Webinar menghadirkan narasumber Ms. Hj. Veni Nella Syahputri, S.Pd., M.Pd., CPS (Certified Public Speaking Trainer). Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari berbagai kalangan, meliputi dosen, praktisi, guru, pemuda, mahasiswa, dan masyarakat umum.

Ketua Umum MPD Pemuda ICMI Aceh Selatan, Ir. T. Irwansyah, ST, dalam sambutannya menegaskan bahwa peringatan Hari Sumpah Pemuda harus dimaknai lebih dari sekadar kegiatan seremonial.

Momentum ini perlu menjadi penggerak bagi generasi muda untuk meningkatkan kualitas diri, memperkuat persatuan, serta mengambil peran nyata dalam pembangunan masyarakat dan bangsa.

“Semangat Sumpah Pemuda mengajarkan kita tentang persatuan, keberanian, dan komitmen untuk membangun bangsa. Di era digital, pemuda tidak cukup hanya memiliki ide dan gagasan, tetapi juga harus mampu menyampaikan gagasan tersebut secara jelas, meyakinkan, dan bertanggung jawab,” tegasnya.

Menurut Irwansyah, kemampuan berbicara di depan umum atau public speaking merupakan salah satu kompetensi penting dalam membangun kepemimpinan.

Keterampilan ini diperlukan agar generasi muda mampu menyampaikan pemikiran, membangun kepercayaan, memperluas kolaborasi, serta mendorong perubahan positif di lingkungan masing-masing.

Ia juga menekankan bahwa kemajuan teknologi digital harus diimbangi dengan kemampuan berkomunikasi yang baik, etika, integritas, dan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi kepada publik.

“Pemuda harus menjadi pelopor perubahan, bukan sekadar penonton perkembangan zaman. Kita membutuhkan generasi yang berani menyampaikan gagasan, kritis dalam berpikir, santun dalam berkomunikasi, dan mampu menghadirkan karya nyata bagi masyarakat,” tambahnya.

Melalui materi yang disampaikan narasumber, webinar ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman peserta mengenai teknik komunikasi efektif, pengembangan kepercayaan diri, pembentukan kredibilitas, serta pemanfaatan kemampuan berbicara untuk membangun pengaruh positif dan kepemimpinan di era digital.

Keterampilan tersebut semakin relevan di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan media sosial. Kemampuan berkomunikasi tidak hanya berkaitan dengan keberanian berbicara, tetapi juga mencakup kecakapan menyusun pesan, memahami audiens, menyampaikan informasi secara bertanggung jawab, dan membangun dialog yang produktif.

Bagi kalangan akademisi dan pendidik, kemampuan komunikasi menjadi modal penting dalam proses pembelajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Sementara itu, bagi pemuda dan mahasiswa, keterampilan ini dapat mendukung aktivitas organisasi, pengembangan karier, kewirausahaan, serta partisipasi aktif dalam kehidupan sosial.

Penyelenggaraan webinar ini sekaligus menjadi bentuk komitmen MPD Pemuda ICMI Aceh Selatan dalam mendorong pengembangan sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Momentum Hari Sumpah Pemuda ke-98 diharapkan mampu membangkitkan kesadaran bahwa masa depan bangsa tidak hanya ditentukan oleh besarnya potensi generasi muda, tetapi juga oleh kemampuan mereka mengembangkan potensi tersebut menjadi gagasan, karya, dan kontribusi nyata.

MPD Pemuda ICMI Aceh Selatan mengajak generasi muda untuk terus memperkuat persatuan, meningkatkan kompetensi, dan mengambil peran strategis dalam pembangunan daerah maupun nasional.

Bersatu dalam gagasan, bergerak dalam karya, mengabdi untuk Indonesia (*).

PAPUA BARAT, JAGAINDONESIA.COM – Senator DPD RI asal Papua Barat sekaligus Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum., menyatakan dukungan terhadap langkah Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, yang menyurati Menteri Keuangan untuk meminta rekonsiliasi dan penelaahan kembali rancangan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus (Otsus) Tahun Anggaran 2027.

Dukungan tersebut berkaitan dengan surat Gubernur Papua Barat tertanggal 19 Oktober 2026, yang mempersoalkan penurunan tajam rancangan DBH Migas Otsus dari sekitar Rp2,688 triliun pada 2026 menjadi hanya Rp495,735 miliar pada 2027. Berdasarkan lampiran surat gubernur, penurunan itu mencapai Rp2,192 triliun atau sekitar 81,5 persen. Angka ini masih berstatus rancangan sehingga memerlukan konfirmasi resmi dari Kementerian Keuangan.

Menurut Filep, perubahan besaran transfer fiscal memerlukan dianalisis dalam kerangka politik anggaran nasional, keadilan fiskal, hak daerah penghasil sumber daya alam, serta tanggung jawab negara dalam melaksanakan amanat Otonomi Khusus Papua. Ia menekankan, pemerintah pusat perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar perhitungan dan penyebab perubahan alokasi tersebut.

“Saya mendukung langkah Gubernur Papua Barat yang meminta rekonsiliasi kepada Menteri Keuangan. Penurunan budgeting yakni soal DBH Migas Otsus sebesar lebih dari Rp2,19 triliun perlu dijelaskan secara transparan. Pemerintah daerah dan masyarakat berhak mengetahui dasar perhitungan, perubahan penerimaan negara, serta formula yang digunakan dalam menentukan hak fiskal daerah penghasil,” ujar Filep dalam keterangan yang diterima, Senin (26/10/2026).

Politik Anggaran Otsus Harus Mencerminkan Keadilan Fiskal

Lebih lanjut dalam perspektif politik anggaran, Filep menilai Otonomi Khusus merupakan kebijakan afirmatif yang memiliki tujuan mempercepat pembangunan, memperbaiki pelayanan publik, mengurangi kemiskinan, serta mempersempit kesenjangan antara Papua dan daerah lainnya.

Oleh karena itu, menurutnya, perubahan alokasi DBH Migas Otsus dalam skala besar perlu diuji dari sisi konsistensi kebijakan, ketepatan formula, transparansi data, dan dampaknya terhadap kemampuan fiskal pemerintah daerah. Ia mengingatkan bahwa UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana diubah terakhir melalui UU Nomor 2 Tahun 2021 memberikan kerangka hukum khusus bagi penerimaan daerah dari sumber daya alam.

“Politik anggaran negara tidak hanya berorientasi pada efisiensi fiskal nasional, melainkan juga mempunyai kewajiban menjaga keadilan distribusi manfaat sumber daya alam dan memastikan kebijakan afirmasi benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat Papua,” ujarnya.

Dia lantas menyinggung bahwa dalam Lampiran surat Gubernur Papua Barat menunjukkan bahwa lifting gas bumi Papua Barat hingga Semester I 2026 mencapai sekitar 268,21 juta MMBTU atau 27,27 persen dari total lifting gas nasional dalam periode yang sama. Data ini menunjukkan gambaran besarnya kontribusi produksi gas Papua Barat meskipun lifting merupakan ukuran volume produksi, dan tidak secara langsung menunjukkan nilai penerimaan negara yang menjadi dasar perhitungan DBH.

Oleh sebab itu, Filep mendorong rekonsiliasi data secara menyeluruh antara Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, SKK Migas, dan Pemerintah Provinsi Papua Barat mencakup volume lifting, harga realisasi penjualan, penerimaan negara bukan pajak, biaya dan faktor pengurang yang diakui dalam ketentuan, wilayah kerja penghasil, serta formula pembagian penerimaan yang berlaku.

“Pemerintah daerah perlu memperoleh akses yang memadai terhadap data dan metode perhitungannya. Pasalnya, transparansi fiskal merupakan syarat utama untuk membangun kepercayaan antara pemerintah pusat dan daerah,” ujar Filep menambahkan.

Penurunan DBH Berpotensi Memengaruhi Pelayanan Dasar

Di kesempatan yang sama, Filep juga mengingatkan bahwa penurunan penerimaan dalam skala triliunan rupiah, apabila benar ditetapkan dan tidak diimbangi sumber pendanaan lain akan dapat memengaruhi ruang fiskal daerah untuk membiayai pelayanan dasar. Hal itu misalnya terhadap bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat adat, dan pelayanan publik di wilayah terpencil.

Menurut Filep, penelaahan DBH Migas Otsus 2027 harus disertai simulasi dampak terhadap APBD Papua Barat, terutama program yang bergantung pada penerimaan transfer pusat.

“Kita perlu pertimbangkan dan perhatikan betul persoalan perhitungan fiskal agar tidak berdampak pada tertundanya pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pembangunan yang sangat dibutuhkan masyarakat. Pemerintah pusat perlu memastikan bahwa setiap penyesuaian anggaran memiliki dasar yang jelas dan mempertimbangkan kemampuan daerah menjalankan kewajibannya,” jelas Pace Jas Merah itu.

Filep kembali menegaskan dukungannya terhadap permintaan Gubernur Papua Barat agar dilakukan rapat teknis dan rekonsiliasi yang melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ESDM, SKK Migas, dan pemerintah daerah.

Ia juga memandang pentingnya koordinasi para gubernur di Tanah Papua untuk membahas dampak kebijakan transfer fiskal secara lebih luas, dengan tetap membedakan karakteristik penerimaan masing-masing provinsi.

Dalam kapasitasnya sebagai anggota DPD RI, Filep menyatakan kesiapan untuk mengawal aspirasi tersebut melalui fungsi representasi daerah dan koordinasi kelembagaan sesuai kewenangan DPD RI.

“Yang kita minta bukan perlakuan istimewa di luar ketentuan hukum, melainkan kepastian bahwa hak fiskal Papua Barat dihitung secara benar, terbuka, dan sesuai peraturan perundang-undangan. Otonomi Khusus harus diwujudkan melalui kebijakan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.

MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM – Senator Papua Barat sekaligus Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum., mengajak gereja mengambil peran lebih besar dalam memperjuangkan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan generasi muda Papua di tengah berbagai persoalan sosial yang semakin kompleks.

Pesan tersebut disampaikan Filep saat menghadiri kegiatan bersama warga Jemaat Petrus Amban, Manokwari, sekaligus menyerahkan bantuan kepada panitia pelaksana Sidang Jemaat ke-34 pada hari ini, Kamis (22/10/2026).

Dalam kesempatan ini, Filep menegaskan bahwa selain memiliki tanggung jawab dalam pelayanan spiritual, gereja juga bertanggung jawab secara moral dan sosial untuk memastikan anak-anak Papua memperoleh kesempatan pendidikan dan kehidupan yang lebih baik.

“Peran gereja sangat penting. Selain memperkuat soliditas internal, gereja juga turut berperan memikirkan masa depan anak-anak jemaat. Jangan sampai kita memiliki gedung gereja yang megah, tetapi anak-anak kita tidak mampu bersekolah dan melanjutkan pendidikan karena kondisi kemiskinan,” ujar Filep.

Filep lantas mengingatkan bahwa Papua masih menghadapi persoalan serius terkait kemiskinan, kualitas sumber daya manusia, dan ketimpangan akses pelayanan dasar. Menurutnya, kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Papua belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan yang layak.

Ia menilai kondisi tersebut harus menjadi perhatian bersama, termasuk lembaga keagamaan yang memiliki kedekatan langsung dengan kehidupan masyarakat.

“Papua memiliki kekayaan alam yang luar biasa, tetapi kita masih menghadapi masalah kemiskinan dan keterbatasan pendidikan. Karena itu, gereja harus ikut merawat generasi agar anak-anak dari keluarga tidak mampu tetap mendapatkan kesempatan untuk sekolah dan kuliah,” tegasnya lagi.

Tak hanya itu, pimpinan institute hukum itu juga menyoroti kondisi masyarakat di sejumlah wilayah pedalaman dan daerah konflik yang masih menghadapi keterbatasan fasilitas pendidikan, tenaga kesehatan, serta pelayanan publik. Menurutnya, pembangunan Papua selayaknya menempatkan manusia sebagai prioritas utama, bukan semata-mata menargetkan pembangunan infrastruktur dan sumber daya alam.

Dorong Gereja Bentuk Program Beasiswa melalui Diakonia

Dalam kesempatan tersebut, Filep mendorong Jemaat Petrus Amban mengembangkan pelayanan diakonia yang lebih berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, terutama bantuan pendidikan bagi anak-anak kurang mampu.

Ia mengusulkan agar gereja mulai melakukan pendataan terhadap anak-anak jemaat yang terancam putus sekolah, anak yatim piatu, serta generasi muda yang memiliki kemampuan akademik tetapi terkendala biaya pendidikan.

Menurut Filep, pelayanan diakonia tidak hanya diwujudkan melalui bantuan kebutuhan sehari-hari, tetapi perlu diarahkan pada investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas generasi.

“Kalau kita membantu satu anak menyelesaikan pendidikan, kita sedang mempersiapkan masa depan satu keluarga. Karena itu, pelayanan diakonia harus mampu menjawab persoalan pendidikan anak-anak kita,” katanya.

Filep yang akrab disapa Pace Jas Merah itu juga membagikan pengalamannya dalam membantu pembiayaan pendidikan sekitar lima hingga sepuluh anak melalui perguruan tinggi yang dikelolanya. Ia menyampaikan bahwa sebagian pendapatannya, sekitar 10 persen, disisihkan untuk mendukung kebutuhan pendidikan anak-anak tersebut. Langkah itu diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi warga jemaat yang memiliki kemampuan ekonomi agar peduli pada generasi muda.

Hindari Narkoba dan HIV Hingga Dorong Program Gereja Kontributif bagi Masyarakat

Selain pendidikan, Filep menaruh perhatian terhadap ancaman penyalahgunaan narkoba, kebiasaan merokok di kalangan pelajar, serta penyebaran HIV yang dapat memengaruhi masa depan generasi muda.

Ia mengingatkan bahwa persoalan tersebut membutuhkan keterlibatan aktif keluarga, gereja, sekolah, dan masyarakat. Filep meminta para orang tua meningkatkan pengawasan dan komunikasi dengan anak-anak, sekaligus mendorong gereja memperkuat edukasi kesehatan dan pembinaan generasi muda.

“Sebagai orang tua, kita wajib memberikan pengawasan bagi anak-anak kita. Tanamkan karakter kuat, beri edukasi moral dan pengetahuan agar juga terhindar dari narkoba, HIV, dan berbagai pengaruh negatif yang merupakan ancaman nyata,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya pendidikan kesehatan, pencegahan penularan HIV, serta pendampingan terhadap anak-anak dan keluarga yang terdampak tanpa diskriminasi. Menurutnya, perlindungan generasi muda harus menjadi gerakan bersama yang dimulai dari lingkungan keluarga dan jemaat.

Di kesempatan yang sama, Filep berharap pelaksanaan Sidang Jemaat ke-34 Petrus Amban dapat melahirkan program yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Ia mendorong agar pendidikan anak, pemberdayaan ekonomi keluarga, kesehatan, dan perlindungan generasi muda menjadi bagian dari perhatian strategis dalam pembahasan sidang.

Sebagai Ketua Komite III DPD RI yang memiliki lingkup tugas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, Filep menyatakan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui fungsi pengawasan dan kelembagaan DPD RI. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Amban Raya atas dukungan dan hubungan baik yang telah terbangun selama ini.

Senator Filep Wamafma di kesempatan ini juga menyerahkan bantuan berupa pakaian, tas, buku catatan, buku agenda, dan bolpoin kepada panitia Sidang Jemaat Petrus Amban. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis sebagai bentuk dukungan terhadap pelayanan gereja dan persiapan pelaksanaan sidang jemaat.

“Kami berharap bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan dengan baik serta mendukung kelancaran kegiatan pelayanan jemaat. Sekali lagi, kita semua memiliki tanggung jawab bersama dalam mempersiapkan masa depan generasi muda Papua. Jadi jangan hanya mewariskan tanah dan kekayaan kepada anak-anak kita. Wariskanlah pendidikan, pengetahuan, karakter, dan masa depan yang lebih baik. Sebab, masa depan Papua sangat ditentukan oleh kualitas generasi mudanya,” pungkas Filep.

MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM – Anggota DPD RI Dapil Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, menyerap aspirasi pendidikan dalam kunjungan reses di SMP Negeri 10 Manokwari, Rabu (21/10/2026).

Dalam kunjungan ini, Filep melihat secara langsung kondisi sekolah, mengevaluasi kebutuhan pascarevitalisasi, serta mendengarkan berbagai persoalan yang dihadapi kepala sekolah dan guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.

Sejumlah aspirasi utama disampaikan dalam pertemuan ini, diantaranya yakni kelengkapan laboratorium IPA, keterbatasan perangkat komputer, kebutuhan rehabilitasi fasilitas sekolah, ketepatan sasaran bantuan pendidikan, hingga peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru.

Pada kesempatan itu, pihak sekolah menyampaikan bahwa program revitalisasi telah membantu memperbaiki sejumlah fasilitas, termasuk bangunan sekolah, ruang kelas, laboratorium IPA, dan toilet. Namun, masih terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi, terutama peralatan praktikum, perabot, perangkat pembelajaran, dan fasilitas pendukung lainnya.

Menanggapi hal ini, Filep menekankan bahwa pembangunan infrastruktur pendidikan selayaknya diikuti dengan melengkapi sarana pembelajaran yang memadai. Menurutnya, keberadaan ruang laboratorium saja belum cukup apabila tidak didukung peralatan yang memungkinkan siswa melakukan praktikum secara langsung.

“Pembangunan gedung sekolah perlu dilengkapi dengan peralatan yang memadai, misalnya laboratorium, agar siswa dapat belajar melalui praktik, melakukan pengamatan dan mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah,” ujar Filep, Rabu (21/10/2026).

Selain laboratorium IPA, keterbatasan perangkat komputer juga menjadi kebutuhan, lantaran jumlah perangkat yang tersedia belum memadai. Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis teknologi dan kegiatan evaluasi kompetensi siswa. Filep lantas menyampaikan komitmennya untuk mengupayakan dukungan pengadaan komputer melalui koordinasi dengan pihak terkait.

“Sebagai solusi sementara, dalam pertemuan juga dibahas kemungkinan pemanfaatan laboratorium komputer di perguruan tinggi yang memiliki sekitar 40unit komputer untuk mendukung kegiatan pembelajaran atau ujian tertentu, dengan pengaturan jadwal dan pendampingan guru. Kami juga akan mengkoordinasikan hal ini ke kementerian dan lembaga terkait,” katanya lagi.

Soal PIP dan KIP Hingga Penguatan Kompetensi Guru

Dalam dialog bersama pihak sekolah, persoalan penetapan penerima Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) turut menjadi perhatian. Pihak sekolah menyampaikan kekhawatiran bahwa data sosial ekonomi dan klasifikasi desil belum selalu menggambarkan kondisi riil keluarga peserta didik. Akibatnya, terdapat risiko siswa yang benar-benar membutuhkan bantuan tidak terakomodasi secara tepat.

Menanggapi aspirasi tersebut, Filep meminta agar sekolah menghimpun data dan kasus yang dapat menjadi bahan evaluasi kebijakan. Menurutnya, program bantuan pendidikan memang bertujuan untuk memastikan bahwa peserta didik dari keluarga miskin dan rentan miskin memperoleh kesempatan yang adil untuk mengakses pendidikan.

“Data bantuan pendidikan perlu terus diperbaiki agar benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat. Jangan sampai anak yang membutuhkan dukungan justru kehilangan kesempatan karena persoalan ketidaksesuaian data,” jelasnya.

Kunjungan tersebut juga menampung aspirasi guru mengenai kebutuhan pelatihan literasi, numerasi, penelitian, dan pengembangan metode pembelajaran. Filep membuka peluang koordinasi dengan kementerian terkait, Perpustakaan Nasional, Universitas di tanah Papua, dan perpustakaan daerah untuk menjajaki dukungan pelatihan sesuai kebutuhan sekolah.

“Peningkatan kapasitas dan kompetensi pihak sekolah, baik guru, tenaga kependidikannya sampai budaya belajar siswa perlu menjadi bagian integral dalam kemajuan pendidikan. Maka perhatian kebijakan pendidikan juga harus menjawab hal itu, juga mengenai kesejahteraan guru honorer dan perbaikan mekanisme pembayaran honorarium jadi pokok pembicaraan kami,” urai Pace Jas Merah itu.

Lebih lanjut, Filep yang juga Ketua Komite III DPD RI ini menegaskan bahwa pendidikan merupakan fondasi penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memutus mata rantai kemiskinan. Ia juga menyoroti pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar pembangunan fasilitas sekolah diikuti dukungan operasional dan pemeliharaan yang berkelanjutan.

“Pendidikan harus menjadi investasi utama dalam pembangunan daerah. Anak-anak membutuhkan ruang belajar yang layak, laboratorium yang dapat digunakan, akses terhadap teknologi, serta guru yang memperoleh dukungan untuk terus meningkatkan kompetensinya,” sebutnya.

Sebagai tindak lanjut, ia meminta pihak sekolah menyusun daftar kebutuhan secara terperinci, mencakup kondisi bangunan, kebutuhan laboratorium IPA, perangkat komputer, dan sarana pendukung pembelajaran lainnya.

Usulan tersebut selanjutnya disampaikan melalui dinas pendidikan dengan tembusan kepada Filep Wamafma untuk mendukung proses pengawalan aspirasi kepada kementerian terkait. Langkah ini diharapkan dapat membantu sekolah memperoleh dukungan yang sesuai dengan kebutuhan faktual serta program pemerintah yang tersedia.

“Reses di SMP Negeri 10 Manokwari menegaskan pentingnya menghadirkan kebijakan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tapi juga memastikan tersedianya fasilitas dan dukungan pembelajaran yang memadai bagi seluruh peserta didik,” tegasnya.

“Pendidikan yang berkualitas harus dirasakan langsung oleh siswa, guru, dan masyarakat, termasuk mereka yang belajar di wilayah yang masih membutuhkan perhatian lebih besar dalam pemerataan layanan pendidikan,” pesan Filep Wamafma.

JAGAINDONESIA.COM – Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menyampaikan hasil kajian mengenai dampak program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menunjukkan potensi peningkatan kehadiran siswa di sekolah, semangat belajar, serta pengurangan rasa lapar pada anak kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 20 Oktober 2026.

Hasil kajian ini juga menjadi masukan bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas menu dan memperluas jangkauan program agar semakin tepat sasaran, terutama bagi masyarakat miskin dan wilayah yang masih membutuhkan perhatian lebih.

Anggota DEN Mochamad Firman Hidayat menjelaskan bahwa kajian tersebut dilakukan melalui modul khusus dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang disusun DEN bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan sejumlah lembaga lainnya. Modul tersebut mulai diterapkan sejak September 2025 dengan cakupan seluruh wilayah Indonesia.

“Salah satu pertanyaannya adalah melihat bagaimana outcome dari program MBG ini terhadap absensi siswa di sekolah, semangat belajarnya, dan rasa laparnya. Jadi terlepas dari segala kekurangan yang dialami program MBG ini, kami melihat temuannya cukup menarik. Jadi kalau kita lihat absensi siswa, penerima MBG itu jarang absen dibandingkan dengan non-penerima MBG,” ujar Firman.

Berdasarkan hasil kajian, Firman menyebut siswa penerima MBG tercatat lebih jarang absen dibandingkan dengan siswa yang belum menerima program tersebut. Perbedaan ini bahkan terlihat cukup signifikan pada kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah atau desil pertama.

“Bahkan sebenarnya gapnya cukup besar, terutama di Desil-1 yang paling miskin. Jadi ketika dia non-penerima MBG, dia akan sering absen, sementara kalau penerima MBG dia akan relatif tidak absen ke sekolah, dan ini semakin tinggi berkurangnya absen seiring dengan intensitas penerimaan MBG di sekolahnya. Jadi saya kira ini satu hal yang positif,” imbuh Firman.

Selain kehadiran siswa, Firman mengatakan kajian DEN juga menemukan hubungan antara kualitas menu MBG dan semangat belajar anak. Berdasarkan hasil kajian tersebut, sebanyak 95 persen siswa penerima MBG yang menilai kualitas menu sangat baik menyatakan bahwa semangat belajar mereka meningkat. Sebaliknya, ketika kualitas menu dinilai buruk, persentase siswa yang merasakan peningkatan semangat belajar menurun secara signifikan.

“Artinya memang salah satu rekomendasi kami ke Bapak Presiden yang tadi kami sampaikan, perlu diperhatikan kualitas menu MBG karena ini berkorelasi dengan rasa lapar dan semangat belajar anak di sekolah,” ungkap Firman.

Temuan tersebut menjadi salah satu masukan DEN kepada Presiden Prabowo untuk mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan program MBG. Di samping kualitas menu, pemerataan distribusi penerima manfaat juga menjadi perhatian. Berdasarkan data Susenas periode September, Firman mengatakan distribusi penerima MBG masih cenderung terkonsentrasi di wilayah perkotaan dibandingkan dengan perdesaan.

“Artinya perlu ada prioritas yang lebih baik, terutama untuk daerah 3T, daerah pedesaan, dan masyarakat miskin. Karena sekali lagi tadi studi kita menunjukkan bagaimana program ini sebenarnya mampu menurunkan absensi siswa ke sekolah dan meningkatkan semangat belajar dan mengurangi rasa lapar mereka di sekolah,” pungkas Firman. (BPMI Setpres)

MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM – Institut Ilmu Hukum dan Teknologi Pembangunan Papua (IHTP) Manokwari turut berpartisipasi pada ajang Rektor Cup Unipa Manokwari tahun 2026. Rektor IHTP, Filep Wamafma melepas kontingen mahasiswa/i di aula utama, Sanggeng, Manokwari, Senin (19/10/2026).

Tim mahasiswa/i IHTP ini mengikuti dua kategori lomba yaitu paduan suara dan pertandingan basket. Kedua kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari sejumlah kegiatan yang terlaksana dalam rangka Rektor Cup Unipa Manokwari.  Adapun pelepasan peserta IHTP didampingi oleh wakil rektor (Warek) II Dr. Enni Sasea, S.E., M.H, Dr. Yohana Watofa, S.H., M.H, dan para official dari kedua tim.

Dalam sambutannya, rektor Filep Wamafma menyampaikan pihaknya mendukung penuh kegiatan mahasiswa IHTP dan berpesan agar tim menunjukkan daya juang yang tinggi dan sportivitas.

“Kami mendukung penuh siswa/i IHTP yang tergabung dalam tim paduan suara. Ayo semangat dan berikan yang terbaik bagi kampus IHTP. Tunjukkan kualitas suara kalian di atas pentas dan buktikan bahwa kalian semua, keluarga IHTP bisa bersaing dengan peserta paduan suara lainnya,” pesan Filep, Selasa (20/10/2026).

“Lalu bagi mahasiswa yang tergabung dalam tim basket, kalian harus bisa menunjukkan skill kalian dalam mengolah si kulit bundar di lapangan basket. Ini waktunya mahasiswa IHTP baik putra dan putri unjuk gigi dalam setiap ajang pertandingan basket,” katanya lagi.

Lebih lanjut, Filep menyampaikan bahwa tim IHTP merupakan perwakilan yang dipercaya membawa nama baik kampus. Maka ia berpesan agar seluruh peserta dan official selalu menjaga tata krama dan etika santun dimana pun berada.

“Kalian bisa menangkan pertandingan secara sportif dan buktikan bahwa mahasiswa IHTP juga bisa diperhitugngkan dalam pertandingan basket dan paduan suara tingkat perguruan tinggi yang akan kalian ikut di Unipa” pesan rektor IHTP.

Ia lantas menyampaikan selamat dan sukses atas partisipasi tim paduan suara dan tim basket putra putri. Filep berharap tim IHTP memiliki mental yang tangguh baik nantinya memperoleh kemenangan maupun kekalahan.

“Kami mendukung penuh partisipasi IHTP ini, menang kalah urusan ke sekian, namun semangat juang dan mental petarung adalah yang paling utama,” pungkasnya.

Jantho – Pemerintah Kecamatan Peukan Bada bersama Forum Keuchik, BPBD dan Dinas Sosial Aceh Besar menyalurkan bantuan masa panik kepada tujuh anggota keluarga korban kebakaran yang menghanguskan rumah mereka di Gampong Meunasah Tuha, pada Jumat (17/10/2026) malam.

Kebakaran yang terjadi pada Jumat (17/10/2026) sekitar pukul 16.00 WIB itu menghanguskan satu unit rumah yang ditempati keluarga Zulfikar.

Akibat musibah tersebut, tujuh anggota keluarga kehilangan tempat tinggal dan membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Peukan Bada, Rusydi, SAg MPd, mengatakan pemerintah kecamatan bersama unsur terkait bergerak melakukan koordinasi dan pemantauan guna memastikan kondisi keluarga korban serta penanganan kebutuhan mendesak pasca kebakaran.

Menurutnya, bantuan darurat menjadi salah satu langkah awal untuk meringankan beban keluarga yang terdampak musibah, terutama setelah kehilangan tempat tinggal.

Selain berkoordinasi dengan aparatur gampong, pihak kecamatan juga melaporkan kejadian tersebut kepada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar agar kebutuhan korban dapat ditindaklanjuti melalui penyaluran bantuan yang diperlukan.

Bantuan sembako darurat turut disalurkan oleh Forum Keuchik Kecamatan Peukan Bada. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Besar juga menyalurkan bantuan masa panik bagi keluarga korban.

Rusydi menjelaskan, selain kebutuhan pokok, keluarga korban juga membutuhkan tempat tinggal sementara berupa tenda serta perlengkapan pendukung lainnya.

“Kebutuhan tersebut menjadi perhatian agar keluarga dapat menjalani masa darurat dengan lebih baik,” ujarnya.

Sementara Ketua Forum Keuchik Peukan Bada, Tjut Gunawan, bersama unsur setempat turut terlibat dalam upaya kepedulian terhadap keluarga yang terdampak.

Penyaluran bantuan tersebut mencerminkan kerja sama antara pemerintah kecamatan, aparatur gampong, Forum Keuchik, dan BPBD dalam merespons musibah yang dialami masyarakat.

Adapun tujuh anggota keluarga yang terdampak kebakaran tersebut terdiri atas Zulfikar, Nelly Sofita, Muhammad Zamzami Z., Asmaul Husna Z., Muhammad Amran Z., Fatimah Azzahra Z., dan Ahmad Uwais Al Warni Z.

Pemerintah kecamatan bersama unsur terkait terus melakukan koordinasi untuk memastikan kebutuhan mendesak keluarga korban mendapat perhatian.

Pemkab Aceh Besar melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Aceh Besar juga telah menyalurkan bantuan masa panik kepada keluarga Zulfikar (47), Jumat (16/10/2026) malam.

Penyaluran bantuan itu sebagai respons untuk memenuhi kebutuhan mendesak keluarga yang terdampak musibah.

Turut hadir pada kesempatan itu Bupati Aceh Besar, Syech Muharram, Kepala Dinas Sosial Aceh Besar, Darwan Asrizal, SE, MT, bersama unsur terkait.[]