PAPUA, JAGAINDONESIA.COM – Majelis Rakyat Papua (MRP) mencermati dampak dari penataan dan pergeseran anggaran usai pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) tidak hanya akan dirasakan oleh masyarakat namun juga mahasiswa yang berkuliah dengan biaya dari Pemerintah Provinsi Papua.

Wakil ketua I MRP Yoel Luiz Mulait mengatakan pada awal tahun ini, MRP telah menerima banyak pengaduan dari orang tua mahasiswa/i yang berkuliah di dalam negeri dan luar negeri dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Papua. Para orangtua khawatir putra-putrinya akan terancam putus kuliah sebagai dampak dari persoalan anggaran tersebut.

“Dampak dari DOB, pembiayaan kuliah yang selama ini dibiayai oleh Pemprov Papua tidak mampu lagi untuk tanggulangi semua mahasiswa Papua karena dana terbatas tidak seperti tahun-tahun sebelumnya,” kata Yoel Luiz Mulait menyikapi pengaduan yang diterima lembaga kultural orang asli Papua itu, dilansir dari laman resmi MRP pada Senin, (30/1/2023).

Mulait menerangkan, berdasarkan data  Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua, saat ini jumlah anak-anak Papua yang kuliah di dalam dan luar negeri cukup banyak. Menurutnya, persoalan tersebut harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah tiga provinsi baru yakni Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan.

“Sehingga masing-masing Provinsi DOB terutama Provinsi Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Selatan agar segera lakukan pendataan mahasiswa untuk biayanya ditanggung oleh Pemda masing-masing sesuai asal daerah,” ucapnya.

“Jika tidak, banyak mahasiswa yang bakal putus kuliah,” tegas Mulait menambahkan.

Dirinya kembali menekankan agar Pemerintah Daerah Otonomi Baru secepatnya melakukan inventarisasi jumlah mahasiswanya sesuai asal daerah/kabupaten masing-masing.

“Dengan demikian beban biaya kuliah dapat ditanggulangi oleh kabupaten/kota masing-masing sesuai dengan kucuran dana pendidikan di masing-masing Daerah Otonomi Baru di tanah Papua oleh pemerintah pusat,” kata Mulait.

Lebih lanjut, MRP juga meminta pemerintah secara berjenjang dapat bertanggungjawab atas masa depan anak-anak Papua, sehingga adanya penataan penyelenggaraan pemerintahan di 3 DOB tidak mengakibatkan banyak mahasiswa putus kuliah.

“Mereka adalah aset generasi emas Papua yang harus dipastikan masa depan mereka melalui Pendidikan, hari ini mereka terancam putus kuliah, ini harus ada solusi cepat, oleh Pemerintah Pusat juga Pemerintah Daerah, khusus nya DOB baru,” tegas Mulait. (UWR)

MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM – Anggota Komite I DPD Republik Indonesia asal Provinsi Nusa Tengara Timur (NTT) Ir. Abraham Liyanto mengunjungi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari, Senin (30/1/2023). Kedatangan Ir. Abraham di STIH Manokwari ini didampingi langsung oleh Dr. Filep Wamafma, SH., M.Hum., C.L.A yang juga merupakan pimpinan Komite I DPD RI.

Pada kesempatan itu, Ir. Abraham berdiskusi dengan pihak kampus yakni Ketua Prodi STIH Marius Suprianto Sakmaf, SH., MH, Kabag Umum Enni M. Sasea, SE,. MH dan Kepala Jaminan Mutu Pendidikan Donny Karauwan, SH., MH.

Selain berdiskusi, Dr. Filep juga menyampaikan bahwa saat ini pihak STIH sedang mempersiapan diri melakukan penyusunan akreditasi institusi. Dr. Filep kemudian menjelaskan tentang sejarah berdirinya STIH Manokwari di tanah Papua khususnya di Manokwari.

“STIH Manokwari ini berdiri sejak tahun 1975 silam, sehingga sekarang kampus ini sudah berusia 48 tahun. STIH terus berbenah diri, berupaya meningkatkan mutu dan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi dan saat ini, kami sedang bersiap untuk melaksanakan akreditasi institusi,” ungkap Filep.

Mendengar sejarah STIH Manokwari, Ir. Abraham terkejut dan sangat mengagumi perjuangan kampus hukum tersebut hingga saat ini. Ir. Abraham menyatakan bahwa kampus STIH sangat nyaman, bersih dan indah.

“STIH Manokwari sangat mengagumkan. Sudah berdiri puluhan tahun yang lalu dan sampai saat ini masih konsisten terus meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini layak menjadi kebanggaan rakyat Papua, terutama para mahasiswa STIH,” katanya.

Selanjutnya, Dr. Filep Wamafma bersama Ir. Abraham Liyanto melakukan diskusi internal di ruang kerja ketua STIH tentang kemajuan pendidikan dan perguruan tinggi yang ada di wilayah Papua Barat. (WRP)

MANSEL, JAGAINDONESIA.COM – Acara syukuran lepas sambut Ikatan Keluarga Besar Biak di kabupaten Manokwari Selatan menjadi momen penting bagi para hamba Tuhan di jemaat GPDI Bethesda wilayah Ransiki, Sabtu (28/1/2023) malam.

Dipimpin oleh Pdt Manufandu, para jemaat mendoakan para tokoh intelektual Biak Dr. Filep Wamafma, kepala suku besar Arfak Dominggus Mandacan dan ketua MRPB Max Nelson Ahoren serta kepala suku Biak Papua Barat Petrus Makbon agar diberikan kesehatan, kelancaran dan kesuksesan dalam setiap langkah perjuangannya mengikuti tahapan pemilu 2024 mendatang.

Dalam kesempatan ini, Senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma menyampaikan keyakinan yang kuat kepada Kepala Suku besar Arfak Dominggus Mandacan sebagai sosok ketokohan yang berpeluang besar memenangkan Pilgub Papua Barat. Ia pun berharap langkah dan perjuangan Dominggus Mandacan selalui dilindungi dan direstui Tuhan.

“Saya sangat yakin bapak Dominggus Mandacan dapat memenangkan Pilgub 2024 nanti. Hal itu kita harapkan dapat terwujud dengan campur tangan Tuhan lewat doa bersama ini, untuk menjadi kekuatan bapak Dominggus Mandacan kembali terpilih melalui suara rakyat Papua Barat,” ungkap Filep.

Sementara itu, Max Nelson Ahoren dalam sambutannya mengatakan bahwa secara pribadi dan keluarga besar Arfak di Mansel juga mendukung seorang Dominggus Mandacan untuk kembali bertarung dan memenangkan Pilgub 2024.

“Bagi kami, sudah tidak ada lagi yang lain yang diinginkan dan hanya Dominggus Mandacan yang harus diperjuangkan kembali menjabat gubernur Papua Barat untuk kedua kalinya,” ungkap Ahoren.

Seperti diketahui, Dominggus Mandacan telah mantap melangkah maju menjadi calon Gubernur Papua Barat untuk melanjutkan perjuangan dan kepemimpinannya pada periode kedua sebagaimana incumbent Dr. Filep Wamafma juga kembali mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI asal daerah Papua Barat.

Sementara itu, Max Nelson Ahoren yang kini menjabat ketua MRPB digadang-gadang akan menjadi bakal calon Bupati Manokwari Selatan (Mansel) dan Petrus Makbon sedang dijagokan menjadi calon anggota DPR Papua Barat. (WRP)

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Sekelompok mahasiswa yang menamakan diri Front Mahasiswa Papua menggelar aksi demonstrasi di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (26/1/2023). Massa yang membentangkan spanduk bertuliskan #SaveLukasEnembe itu mendesak Komnas HAM mengusut dugaan pelanggaran hak asasi manusia pada kasus penangkapan Lukas Enembe.

“Kami mahasiswa Papua menduga dugaan penangkapan terhadap Lukas Enembe adalah kepentingan politik bukan murni penegakan hukum semata,” ucap Perwakilan Front Mahasiswa Papua Lanny Yikwa dalam keterangannya, Jumat (27/1/2023).

Pihaknya menilai proses penangkapan dan penjagaan di rumah sakit mengesankan Lukas Enembe seperti teroris. Menurutnya, penangkapan Lukas yang dalam keadaan sakit juga terkesan tidak adil dan manusiawi lantaran disebutnya Lukas telah mengabdi dengan cukup baik.

“Sehingga menangkap dan dijaga di rumah sakitpun seperti tersangka teroris,” ujar Lanny menambahkan.

Aksi tersebut, lanjut Lanny juga meminta Komnas HAM agar dapat memberikan rekomendasi untuk Lukas bisa dirawat dan berobat ke Singapura. Pihaknya juga berharap sebagai pasien Lukas dapat merasa aman dan nyaman agar segera pulih.

“Front Mahasiswa Papua juga mengharapkan Komnas HAM Memberikan rekomendasi agar Lukas Enembe dirawat segera ke Singapura atau tempat dimana pasien dan keluarga dapat bertemu,” ungkap dia.

“Hukum harus ditegakan. Karenanya, aspek keadilan dan HAM tentu memperhatikan hal itu semua. Semangat berkonstitusi adalah semangat menghormati HAM dan keadilan. Komnas HAM diharapkan harus cermat dan bertindak cepat apalagi keluarga dan pengacara sudah melakukan pengaduan ke Komnas HAM,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe kembali menjalani pemeriksaan di Gedung KPK RI. Lukas yang mengenakan rompi oranye KPK dan sarung biru itu tiba di Gedung KPK hari ini, Jumat (27/1/2023), sekitar pukul 10.40 WIB dan tampak duduk di kursi roda.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan keputusan KPK dalam penanganan perkara Lukas berkaitan dengan kondisi kesehatannya selalu didasarkan pada rekomendasi dan pendapat tim dokter. Pasalnya, kata Ali Lukas tetap berkeinginan untuk berobat ke Singapura.

Akan tetapi, permintaan itu tidak disetujui KPK karena tim dokter lembaga antikorupsi maupun RSPAD dinilai cukup memadai untuk menangani kesehatan Lukas.

“Ya tentu tidak kami penuhi ya karena sekali lagi kalau masalah berobat di dalam negeri pun saya kira masih bisa untuk melakukan pengobatan-pengobatan tersebut,” tegas Ali.

Ia menuturkan, permintaan Lukas untuk berobat ke Singapura baru akan disetujui jika memang hal itu merupakan pendapat tim dokter.

“Kecuali nanti ada keadaan lain yang memang dari pendapat dokter KPK ataupun dokter independen dari PB IDI dan sebagainya berpendapat harus berobat tidak di dalam negeri. Ya kami akan pertimbangkan, sejauh ini kan hari ini pun bisa dibawa pemeriksaan ke Gedung Merah Putih KPK,” kata Ali.

Diketahui, Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe menolak melakukan kontrol kesehatan rutin di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Senen, Jakarta Pusat. Tersangka KPK itu bersikukuh ingin tetap menjalani pengobatan di Singapura. (UWR)