PAPUA BARAT, JAGAINDONESIA.COM – Senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma angkat bicara perihal upaya penyelamatan pilot Susi Air Philip Mark Merthens, yang disandera KKB di Nduga, Papua Pegunungan. Dalam upaya penyelamatan itu, sebanyak 5 anggota TNI AD gugur diserang KKB sehingga Panglima TNI menerapkan status siaga tempur.

Filep memahami maksud siaga tempur bagi TNI juga untuk perlawanan saat diserang lantaran untuk menjaga keselamatan diri. Meskipun begitu, senator Filep memandang bahwa tetap saja kekerasan tidak dapat menyelesaikan masalah.

“Persoalannya adalah tuntutan KKB untuk memisahkan diri dari Indonesia. Saat Philip Mark Merthens dijadikan sandera, maka boleh jadi disitu ada jalan damai, negosiasi bisa dilakukan. Selain TNI mengedepankan negosiasi, pihak Susi Air juga saya pikir harus turut berupaya penuh untuk membantu negosiasi,” ujarnya, Sabtu (29/4/2023).

“Yang saya pikirkan dari peristiwa ini, rakyat sipil bisa saja kembali menjadi korban karena kedua pihak saling terus bersitegang. Ini berbahaya bagi kelanjutan penegakan HAM di Papua yang notabene masih memiliki sejumlah kasus yang belum terselesaikan,” kata Filep (27/04).

Selain itu, anggota DPD RI dapil Papua Barat ini mengingatkan bahwa setiap peristiwa kekerasan hanya akan menambah tragedi baru. Dirinya menekankan agar semua pihak menahan diri untuk tidak bertindak yang mengakibatkan berulangnya kekerasan di tanah Papua.

“Tentu kita tidak inginkan bersama berulangnya peristiwa kekerasan terutama di tengah perjuangan untuk kesejahteraan anak cucu kita di Papua. Soal penyanderaan ini, coba kita lihat bersama, peristiwa ini mungkin tidak terjadi jika kapten Philip Mark Merthens juga punya manajemen resiko, sudah paham tentang penerbangan di wilayah pegunungan, dan pasti punya asuransi KRE (Kidnapping, Ransom, Extorsion). Saya yakin pihak Susi Air paham hal ini,” ujarnya.

“Selain itu, kita perlu menggandeng Pemerintah Selandia Baru sebagai negara asal Philip Mark Merthens, karena semakin banyak pihak yang didengarkan untuk negosiasi, maka risiko kekerasan pasti bisa diturunkan. Sebagai anak Papua, saya hanya ingin Papua ini damai, karena saya tahu masa depan anak-anak Papua masih sangat panjang untuk membangun tanah ini,” tegas Filep.

Lebih lanjut, pimpinan Komite I DPD RI ini juga menyinggung perihal Keppres Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Adapun tugasnya adalah memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan rekomendasi Tim Penyelesaian non-yudisial pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat masa lalu dan melaporkan kepada Presiden.

“Saya pikir ini menarik, karena kita berharap bisa melihat kembali semua pelanggaran HAM yang lalu di tanah Papua, yang sudah diperiksa Komnas HAM. Namun, saya dan rakyat Papua juga membutuhkan aksi nyata bahwa semua kasus HAM di Papua di masa lalu bisa selesai dengan adil. Tapi yang saya catat pernyataan dari pemerintah, adanya tim penyelesaian non yudisial ini tidak akan menghilangkan aspek yudisialnya, dan saya setuju poin itu. Karena keadilan itu tidak hanya memberikan kemanfaatan, tapi juga kepastian hukum bahwa para pelaku kejahatan HAM harus diadili berdasarkan hukum,” ucapnya dengan tegas.

Filep mengingatkan kembali bahwa perjuangan di tanah Papua akan selalu terhambat jika KKB dan TNI tidak duduk bersama. Masalah ini akan berkepanjangan sebagaimana yang terjadi dan berlangsung hingga saat ini.

“Jika duduk bersama tidak bisa direalisasikan, maka bisa didengarkan pendapat dari pihak lain yang independen. Karena bertahun-tahun sudah diusulkan ini dan itu, dibuat aturan ini dan itu, tetapi tetap saja kekerasan terjadi diantara KKB dan TNI, dan bahkan berlarut-larut dan rakyat sipil seringkali jadi korban. Maka saya mengimbau agar masing-masing pihak menahan diri, cukuplah anak-anak Pegunungan mendengar suara tembakan, karena trauma-trauma akan terus tercipta,” ungkap Filep.

PAPUA, JAGAINDONESIA.COM – Situasi gangguan keamanan yang meningkat di sejumlah daerah di Papua belakangan ini mendapat sorotan berbagai pihak, tak terkecuali Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko. Dalam sebuah video, Moeldoko mengatakan TNI dan Polri akan melakukan tindakan yang lebih tegas kepada kelompok separatis di Papua.

“Sekali lagi saya ingatkan TNI-Polri akan mengambil langkah yang lebih tegas, khususnya terhadap tiga kabupaten, yang kita lihat perkembangannya semakin tidak baik,” kata Moeldoko dikutip Kamis (27/4/2023).

Terkait tiga kabupaten yang dimaksud, Moeldoko menyebutkan ketiga kabupaten itu adalah Nduga, Intan Jaya dan Puncak yang meningkat tingkat kerawanannya lantaran kelompok separatis yang berulang kali beraksi.

Menurutnya, pemerintah berupaya melindungi masyarakat Papua dari kelompok separatis dan menjamin keamanan seluruh masyarakat Papua terutama yang berada di daerah-daerah rawan konflik bersenjata.

“Tugas negara bukan saja hanya memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, tetapi negara memberikan perlindungan kepada rakyat bangsa dan negara,” katanya.

Terlebih, baru-baru ini warga di Kabupaten Intan Jaya Papua Tengah dikabarkan mengangkat senjata turut melawan KKB. Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Herman Taryaman menyampaikan bahwa warga gerah lantaran kerap dijadikan tameng atas rentetan aksi teror KKB di wilayahnya.

Menurut Herman, warga di Intan Jaya kompak bertekad mengusir KKB dan tidak mau lagi dimanfaatkan. Dirinya mengatakan masyarakat resah dan merasa terancam karena KKB beraksi dalam dua hari berturut-turut pada 24-25 April.

“Karena itu masyarakat pun angkat panah untuk mengusir KKB apabila datang ke kampung merekaKKB kerap menjadikan warga sebagai tamengnya, h. ingga mengancam nyawa masyarakat,” tegas Herman dalam keterangannya, Selasa (26/4/2023).

Herman lantas menekankan bahwa aparat TNI dan Polri berkewajiban memberikan perlindungan kepada warga bersama dengan Forkopimda Kabupaten Intan Jaya.

“TNI-Polri tentu akan berada di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan rasa aman. Dan saat ini siaga 1 dilakukan, guna mengantisipasi adanya serangan susulan,” kata Herman menambahkan.

Di sisi lain, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono telah menerapkan status siaga tempur untuk menghadapi KKB di Papua. Terhadap beragamnya tanggapan publik, Yudo menekankan bahwa prajurit TNI yang bertugas di Papua akan tetap menggunakan pendekatan defensif meski operasinya di Papua kini sudah berstatus siaga tempur.

Yudo Margono mengatakan, status operasi siaga tempur bukan berarti prajurit TNI yang ada di Papua akan melakukan serangan atau pendekatan ofensif terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB).

“Bukan, bukan ofensif, kita tetap defensif, tapi mereka harus siap karena memang di daerah yang kerawanannya tinggi, sehingga harus siaga tempur tadi,” kata Yudo Margono di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (26/4/2023).

Menurutnya, prajurit yang bertugas di daerah-daerah yang kerawanannya tinggi ditingkatkan operasinya sehingga dalam status siaga tempur demi mengantisipasi serangan dari pihak lawan. Panglima TNI menerapkan status siaga tempur ini usai lima prajurit TNI gugur lantaran diserang KKB saat berupaya membebaskan pilot Susi Air, Philip Marks Methrtens.

“Jadi jangan dipelesetkan itu operasi militer, bukan, belum operasi militer. Siaga tempur itu untuk menumbuhkan naluri militer pada para prajurit,” ujar Yudo Margono. (UWR)

PAPUA, JAGAINDONESIA.COM – Menanggapi perubahan status operasi TNI di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, naik menjadi siaga tempur, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid angkat bicara.

“Selama puluhan tahun, Jakarta menerapkan pendekatan keamanan dalam mengatasi konflik di Papua, selama itu pula korban terus berjatuhan. Pendekatan keamanan terbukti tidak menyelesaikan kekerasan di Papua. Namun negara tidak pernah belajar dari pengalaman ini.”

“Kami menyayangkan keputusan Panglima TNI yang menaikkan status operasi TNI menjadi siaga tempur.

Status siaga tempur ini merupakan keputusan dengan dampak yang besar dan hingga diumumkan Panglima TNI, belum ada keputusan politik dari negara terkait status ini.

“Terlebih lagi pemberlakuan siaga tempur ini meningkatkan risiko keselamatan warga sipil di sana dan juga pilot Susi Air asal Selandia Baru, Phillip Mehrtens, yang masih disandera kelompok pro-kemerdekaan pimpinan Egianus Kogoya. Potensi pelanggaran HAM dengan korban jiwa juga makin besar, apabila kita merujuk pada insiden kekerasan empat tahun belakangan ini. Dan korbannya tidak hanya warga sipil, namun juga dari kalangan aparat keamanan.”

“Secara otomatis, status ini pun berisiko menimbulkan eskalasi kekerasan di Papua. Kami mengingatkan bahwa kondisi HAM di Papua sudah sangat mengkhawatirkan. Kami mencatat dalam lima tahun terakhir setidaknya sudah 179 warga meninggal dalam puluhan kasus pembunuhan di luar hukum yang melibatkan aparat keamanan dan kelompok pro-kemerdekaan Papua.”

“Kami menyerukan agar aparat keamanan segera menghentikan operasi militer dengan status siaga tempur TNI, mengedepankan pendekatan dialog dengan kelompok pro-kemerdekaan dan pihak-pihak terkait untuk mencegah potensi pelanggaran HAM dan krisis kemanusiaan yang lebih besar.”

“Kami juga mendesak agar proses pembebasan sandera dilakukan tanpa menimbulkan korban sipil.

Laporan media menyebutkan bahwa Panglima TNI Laksamana Yudo Margono pada Selasa 18 April menaikkan status operasi TNI dari pendekatan lunak (soft approach) menjadi siaga tempur. Peningkatan status ini dilakukan setelah terjadinya serangan dari kelompok pro-kemerdekaan Papua pada Sabtu 15 April yang telah menewaskan seorang prajurit TNI, empat orang luka-luka, dan empat orang lainnya hilang di Nduga, Papua Pegunungan, seperti yang dikutip Panglima TNI.

Insiden ini terjadi saat TNI dikabarkan tengah mencari pilot Susi Air asal Selandia Baru, Phillip Mehrtens, yang disandera Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat pimpinan Egianus Kogoya sejak 7 Februari 2023.

Dalam Pasal 17 Undang-undang No. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menyebutkan bahwa pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI merupakan kewenangan Presiden dan harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Data yang diperoleh Amnesty International Indonesia mengungkapkan bahwa sejak 2018 hingga 2022, terdapat setidaknya 94 kasus pembunuhan di luar hukum yang melibatkan aparat TNI, Polri, petugas lembaga pemasyarakatan, dan kelompok pro-kemerdekaan Papua yang menewaskan setidaknya 179 warga sipil.

Selama periode 2018 hingga 2022, jumlah korban yang meninggal dari pihak TNI sebanyak 35 jiwa dari 24 kasus pembunuhan di luar hukum, 9 anggota Polri dari 8 kasus, dan 23 anggota kelompok pro-kemerdekaan Papua dari 17 kasus. (Rls)

BINTUNI, JAGAINDONESIA.COM – Masjid Babussalam Kamundan, kabupaten Teluk Bintuni merupakan masjid tertua yang dibangun pada tahun 1975 hingga tahun 2023. Selama kurang lebih 48 tahun, masjid tersebut belum terisi sajadah atau karpet khusus bagi jamaah melakukan sholat. Hal itu disampaikan oleh kepala suku Kamundan, Supri Brawery.

“Jadi Masjid Babussalam distrik Kamundan ini didirikan pada tahun 1975 dan tidak ada bantuan seperti ini untuk isi masjid seperti karpet ini, sampai 2023 saat ini baru bisa lengkap”, kata Supri kepada senator Filep Wamafma, 19 April 2023.

Lebih lanjut, Supri mengatakan dengan kehadiran Filep Wamafma dan aspirasi pengurus masjid sehingga masjid ini sudah dapat dilengkapi dengan karpet. Bahkan kata dia, momen sholat idul Fitri akan menjadi sejarah tersendiri sebab karpet tersebut tiba tepat waktu dan langsung dapat digunakan untuk sholat berjamaah.

Sementara itu, Ketua Takmir Masjid Babussalam, distrik kamundan, Abdul Gafur Urbun menyampaikan terima kasih atas bantuan karpet tersebut. Menurutnya, adanya bantuan itu membuat bahagia masyarakat karena puluhan tahun sejak masjid ini dibangun belum ada karpet yang dipergunakan untuk sholat.

“Kami doakan semoga apa yang diberikan oleh Filep Wamafma menjadi berkah dan semoga Allah memberikan kesehatan dalam keluarga dan aktivitasnya selalu dijaga oleh Tuhan,” ungkap Gafur Urbun.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala kampung Kalitami Badarudin Tabiar menyampaikan terima kasih dan rasa hormat kepada Filep Wamafma. Menurutnya, masyarakat sangat terbantu dan berkesan atas bantuan tersebut.

Sementara itu, Senator DPD Republik Indonesia Dr Filep Wamafma berharap sedikit dari berkat yang dimiliki itu dapat membantu masyarakat muslim di  Kamundan.

“Ini bantuan murni tanpa motivasi apapun, sebab melihat kondisi masjid ini sangat menggugah hati sehingga perlu dibantu,” singkat Filep saat safari Ramadhan ke Kamundan. (WRP)

BINTUNI, JAGAINDONESIA.COM – Senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma melakukan kunjungan kerja (kunker) di Distrik Kamundan, Kabupaten Teluk Bintuni, Rabu (19/4/2023). Agenda kunker ini bertujuan untuk duduk bersama dan menyerap aspirasi masyarakat setempat.

Adapun Kamundan merupakan salah satu distrik yang letaknya paling jauh dari ibukota Teluk Bintuni. Pasalnya distrik ini berada tepat berbatasan dengan Kabupaten Sorong Selatan. Distrik ini juga cukup terpencil lantaran hanya dapat ditempuh menggunakan speedboat dan longboat. Senator Filep bersama staf harus menempuh waktu sekitar 3 jam untuk tiba di Distrik Kamundan.

Dalam kunker kali ini, Filep berbicara secara langsung dengan kepala distrik Kamundan dan masyarakat baik para kepala suku, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan hingga bertemu dengan anak-anak asli Kamundan.

Kepala Distrik Kamundan, Muharam Braweri menyampaikan sejumlah permasalahan yang dialami masyarakatnya. Salah satu diantaranya adalah masalah krisis air bersih. Menurut Muharam, masyarakat Kamundan hanya bisa menunggu hujan dan menggunakan air hujan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dirinya menyebut, meskipun Kamundan dikelilingi sejumlah sungai, namun air sungai tersebut tak layak untuk digunakan lantaran dikhawatirkan akan menimbulkan masalah kesehatan.

“Kami hanya minum air hujan tanpa minum air bersih lainnya. Meskipun kami disini banyak air kali (sungai) tetapi air ini tidak layak minum karena kondisi air tidak menjamin kesehatan masyarakat kami disini,” kata Muharam Braweri, Rabu (19/4/2023).

Muharam menuturkan, konstruksi tanah di daerah Kamundan berlumpur dan air kali atau muara disini tidak bisa dikonsumsi karena sudah tercampur dengan air laut. Oleh sebab itu, dengan kehadiran senator Dr. Filep Wamafma ke distrik Kamundan, dirinya bersama lima kepala kampung dan masyarakat berharap dapat menyampaikan aspirasi dan keluhan tersebut untuk dapat diteruskan ke pemerintah dan pihak terkait lainnya.

“Sebagai kadistrik yang membawahi lima kampung, kami tetapi tidak bisa lakukan apapun karena terbatas segala macam dukungan dana untuk menyediakan air bersih memenuhi kebutuhan masyarakat kita disini,” ungkap Muharam.

Menanggapi persoalan air bersih di Kamundan, senator Dr. Filep Wamafma mengaku sangat prihatin lantaran masyarakat terpaksa menggunakan air hujan. Pasalnya, air bersih adalah kebutuhan pokok manusia dalam kehidupan sehari-hari sekaligus untuk menjaga kesehatan.

Filep pun mempertanyakan adanya perusahaan maupun industri migas yang beroperasi di daerah Kamundan bahkan bisa menggunakan air bersih melalui proses penyaringan air, namun di sisi lain, masyarakat setempat masih kesulitan air bersih.

“Artinya ketika perusahaan menikmati air bersih dengan teknologi modern penyaringan air laut dan air kali untuk bisa diproses dan bisa dikonsumsi, kenapa masyarakat tidak diberikan solusi seperti itu. Selaku wakil rakyat tentu saja hal ini menjadi pertanyaan mendasar tentang keberpihakan pihak perusahaan kepada masyarakat pribumi asli di Kamundan,” kata Filep.

Lebih lanjut, Filep akan menindaklanjuti persoalan krisis air bersih tersebut kepada pihak terkait. Dirinya berharap akan ada solusi yang dapat diupayakan guna menjawab masalah air bersih di Distrik Kamundan. (WRP)

KAMUNDAN, JAGAINDONESIA.COM – Senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma didampingi para staf mengunjungi Distrik Kamundan, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat pada Rabu (19/4/2023). Kedatangan Filep Wamafma disambut antusias oleh masyarakat se-distrik Kamundan yang telah memadati pinggiran sungai Kamundan juga di dermaga distrik.

Terlihat tua-tua adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh agama hingga anak-anak kecil menyambut riang kehadiran Wakil Ketua Komite I DPD RI tersebut. Filep Wamafma  disambut dengan serangkaian prosesi adat seperti dipakaikan kain rumpat khas masyarakat adat Kamundan dan penyematan makohta adat di kapala.

Kemudian, prosesi adat berlanjut dengan injak piring yang dilakukan di atas dermaga rakyat. Dalam kesempatan itu, Kepala Distrik Kamundan Muharam Brawei juga memberikan penghormatan terhadap senator Filep Wamafma beserta staf. Masyarakat adat distrik Kamundan selanjutnya melakukan prosesi arak-arakan mengiringi senator Filep Wamafma hingga tiba di Masjid Darussalam.

Untuk sampai di Kamundan, senator Filep bersama beberapa tua adat kepala suku Kamundan menempuh perjalanan sekitar 3 jam lamanya bertolak dari pelabuhan Jetty kampung lama. Selain kepala distrik, nampak hadir dalam kunjungan senator Papua Barat itu yakni enam kepala kampung setempat termasuk Kepala Kampung Kali Tami dengan menggunakan pakaian dan atribut lengkap kepala kampungnya.

Kebersamaan dan kekompakan masyarakat Kamundan sangat terasa mulai dari kehadiran kepala distrik hingga para kepala kampung yang berdiri berbaris sejajar dengan para tokoh masyarakat adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, masyarakat adat setempat serta anak-anak yang berbaris menyambut kedatangan senator Filep Wamafma.

Penyambutan dan kebersamaan masyarakat se-distrik Kamundan sangat berkesan bagi Filep Wamafma. Dirinya berharap kebersamaan dan keharmonisan masyarakat Distrik Kamundan terus terpelihara dengan baik untuk menguatkan jalinan dan ikatan antar masyarakat Kamundan. (MW)

BINTUNI, JAGAINDONESIA.COM – Di tengah keramain aktivitas nelayan mengantre BBM dan lalu lalang warga ke Pasar Sentral Bintuni, nampak seorang mama Papua dan cucunya sedang memancing ikan di Dermaga Jetty, Rabu (19/4/2023).

Berbekal sebuah benang nilon dan kail pancing, mama itu berharap mendapatkan ikan untuk dibawa pulang. Seorang mama yang ditemui tim media ini mengaku memancing ikan untuk menjadi lauk makan bersama cucunya.

Mama Papua ini menyampaikan bahwa dirinya merupakan seorang ibu rumah tangga yang tak berpenghasilan. Baginya, harga ikan di pasar Bintuni cukup mahal.

“Mama suda biasa kesini untuk memancing. Karena harga ikan di pasar lumayan mahal. Mama ini kan hanya seorang ibu rumah tangga tidak berpenghasilan,” ujarnya.

“Anak mungkin lebih tahu banyak, saat ini mama rasa Kota Bintuni ini tidak tahu sudah bagaimana. Macam tambah susah kita cari uang,” tuturnya menambahkan.

Mama mengaku selama ini tidak mendapat bantuan dari pemerintah sehingga tidak mampu membeli kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi mama bersama cucunya tetap gigih berjuang untuk mendapat penghidupan yang lebih baik lagi.

“Kemarin mama ada dengar pasar murah tapi mama tidak ada uang untuk beli barang-barang itu, meski hati ini ingin tapi mama tidak berdaya karena ekonomi,” tutupnya. (MW)