JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Komite I DPD RI mengadakan Rapat Kerja bersama Kejaksaan Agung (Kejagung) pada hari ini Selasa, 21 Mei 2024. Dalam raker ini, diperoleh 8 poin kesimpulan yang diantaranya Komite I DPD RI mendorong Kejagung memaksimalkan peran Satgas Investasi dalam upaya pencegahan korupsi di daerah.

Raker yang berlangsung di ruang DPD RI tersebut dihadiri oleh para pimpinan Komite I DPD RI yakni Ketua H. Fachrul Razi, M.IP, M.Si, M.H, Wakil Ketua I Prof Sylviana Murni, SH, MSi dan Wakil Ketua II Dr. Filep Wamafma SH, MHum.

Adapun 8 poin kesimpulan Raker yang disepakati Komite I DPD RI dengan Kejagung RI yang dihadiri oleh Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Prof Dr. Reda Manthovani SH, LLM tersebut antara lain:

1. Komite I DPD RI mengapresiasi Kejaksaan Agung RI dalam upaya penegakan hukum di daerah untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas korupsi.

2. Komite I DPD RI meminta Kejaksaan Agung RI untuk terus meningkatkan pelaksanaan Restorative Justice secara proporsional dalam pelaksanaan penegakan hukum.

3. Komite I DPD RI meminta Kejaksaan Agung RI untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku korupsi hingga mendorong perampasan aset para koruptor.

4. Komite I DPD RI meminta Kejaksaan Agung RI untuk berkolaborasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintahan (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam pencegahan pelanggaran hukum dengan mengedepankan pendekatan asistensi di desa.

5. Komite I DPD RI meminta Kejaksaan Agung RI untuk menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI yang berpotensi merugikan keuangan negara.

6. Komite I DPD RI mendorong Kejaksaan Agung RI untuk lebih berperan aktif dalam menangani kecurangan Pilkada terutama terkait money politic dan pelanggaran Pilkada melalui sentra Gakkumdu untuk mewujudkan Pilkada yang berkualitas, aman, tertib, damai dan adil.

7. Komite I DPD RI bersepakat dengan Kejaksaan Agung RI untuk bersinergi dalam upaya sosialisasi dan pencegahan tindak pidana korupsi di daerah dan pemberantasan mafia tanah di daerah.

8. Komite I DPD RI meminta Kejaksaan Agung RI untuk memaksimalkan peran satgas investasi di daerah dalam upaya pencegahan korupsi di daerah. (UWR)

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Pemberlakuan UU Cipta Kerja berikut Perppu-nya telah membuka ruang peningkatan ekosistem investasi di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari adanya kemudahan dalam perizinan berusaha berbasis risiko, penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha, penyederhanaan perizinan berusaha sektor, dan penyederhanaan persyaratan investasi lainnya.

Terkait dampak hukum UU dan Perppu ini, senator Filep Wamafma menyoroti sejumlah ketentuan Perppu Cipta Kerja yang bernuansa sentralistik lantaran mewajibkan penggunaan sistem perizinan berusaha secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat. Bahkan, terdapat sekitar 15 PP turunan dari Perppu Cipta Kerja yang berbicara tentang Perizinan dan Kegiatan Usaha Sektor.

“Di sektor lingkungan misalnya, hak akses masyarakat terhadap partisipasi dalam mengajukan keberatan dan penilaian AMDAL direduksi. Dari sisi izin usaha, seharusnya disesuaikan dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), apabila RDTR belum tersedia di sebuah lokasi, pengusaha bisa saja mengajukan rencana tersebut kepada Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat akan memakai tata ruang wilayah nasional (RTRWN) dan tidak memakai RDTR sehingga berdampak pada perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup di daerah,” ungkap Filep kepada awak media, Senin (20/5/2024).

“Khusus untuk Proyek Strategis Nasional (PSN), Perppu Cipta Kerja mengatur secara khusus kemudahan-kemudahan perizinan tersebut. Kementerian tertentu bahkan memiliki kewenangan yang sangat luas, misalnya Kementerian Keuangan yang berwenang melakukan kegiatan pengelolaan aset dan menentukan calon mitra investasi, termasuk dalam menetapkan dan/atau menunjuk badan layanan umum, badan usaha milik negara, dan/atau badan hukum lainnya. Dalam hal penggunaan sistem perizinan berusaha secara elektronik yang dikelola pemerintah pusat ini, Pemerintah Daerah tidak punya kuasa yang cukup kuat, apalagi dapat diberikan sanksi jika tidak taat terhadap ketentuan tersebut,” sambungnya.

Sementara itu, daerah-daerah di Indonesia memiliki potensi investasi yang sangat besar dan memerlukan pengaturan kebijakan investasi yang cukup adil. Filep lantas menyinggung Luhut Binsar Pandjaitan yang baru-baru ini menawarkan agar peluncuran roket Starship dapat dilakukan di Biak, Papua saat kedatangan Elon Musk ke Bali, 19 Mei 2024 kemarin. Luhut menawarkan hal itu lantaran Biak berada di ekuator dimana biaya peluncuran dapat ditekan menjadi lebih murah.

“Dalam konteks kemudahan perizinan investasi di daerah inilah, maka permintaan Luhut kepada Elon Musk menjadi masuk akal. Namun demikian, apakah hal ini adil bagi daerah, khususnya daerah dengan potensi investasi besar? Papua misalnya, dalam ritme kekayaan alam dengan potensi investasi yang sangat besar, Papua telah diberikan Otonomi Khusus (Otsus) melalui UU Nomor 2 Tahun 2021 yang mengubah UU Otsus sebelumnya. Kekayaan alam Papua jelas sangat melimpah dan memiliki potensi investasi yang sangat besar,” katanya.

Oleh sebab itu, penulis buku ‘Pengaturan Kebijakan Investasi dalam Rangka Perlindungan terhadap Hak-Hak Masyarakat Adat di Provinsi Papua Barat itu mengungkapkan urgensi adanya Politik Investasi Daerah. Menurutnya, melalui pemberlakuan politik investasi ini, kebijakan yang diturunkan akan dapat memperhatikan potensi, kewenangan dan fiskal daerah hingga memperkuat otonomi daerah. Politik investasi daerah ini juga akan memitigasi nuansa sentralistik dalam penentuan investasi di daerah.

“Politik investasi daerah memberi ruang yang luas bagi daerah untuk mengambil kebijakan-kebijakan investasi yang menciptakan afirmasi bagi Sumber Daya Manusia (SDM) daerah, termasuk memegang kendali penuh atas SDA yang menjadi tulang punggung daerah,” ucap Filep.

“Jika tidak ada pengaturan mengenai politik investasi daerah, maka akan terjadi keterkejutan pembangunan di daerah (development shock), sebagaimana yang sudah ditampilkan Pemerintah Pusat dengan PP Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional yang diikuti dengan berbagai Peraturan Menteri misalnya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 9 Tahun 2022, dimana Pemerintah Pusat memiliki kewenangan yang sangat luas untuk menentukan wilayah-wilayah yang menjadi pusat dari Proyek Strategis Nasional (PSN),” jelasnya.

Sebagai contoh, Filep kemudian membeberkan potensi investasi yang sangat besar di tanah Papua. Di sektor pertambangan, Papua memberikan sumbangan yang sangat besar, misalnya di Paniai, terdapat penyebaran potensi bahan galian tambang seperti batu bara, yang endapannya ditemukan di Distrik Paniai Barat, Siriwo dan Distrik lainnya di Kabupaten Paniai;

“Lalu emas ada di Distrik Sugapa, Agisipa, Homeyo, Aradide, Mbiandogo, Bogobaida, dan Paniai Barat. Besi, ditemukan di Puncak Cartens, dengan jumlah cadangan besi diperkirakan sebesar 4 % dari tembaga dan perak. Batu kapur, ditemukan di Distrik Paniai Timur dalam jutaan meter persegi, kemudian Pasir Kualin, terdapat di Distrik Paniai Barat. Belum lagi jika kita bicara tentang Freeport di Mimika, atau tentang Gas Alam di Bintuni, Papua Barat. Catatan dari dataindonesia.id menyebut bahwa Papua memiliki tambang emas terbesar di Indonesia dengan luas mencapai 229.893,75 ha. Tambang emas tersebut tersebar di enam kabupaten, yakni Pegunungan Bintang, Keerom, Nabire, Dogiyai, Mimika dan Paniai,” katanya.

“Tak hanya itu, dari aspek perkebunan dan kehutanan pun Papua sangat kaya. Data Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian merilis luasan perkebunan sawit di Papua pada 2020 mencapai 159,7 ribu hektar (ha) dan meningkat menjadi 162,2 ribu ha pada 2021. Adapun luasannya bertambah 3 ribu ha dalam satu tahun. Sementara di Papua Barat luasan perkebunan sawit lebih kecil dibanding Papua yakni 51 ribu ha pada 2020. Di 2021, luasannya mencapai dan 51,8 ribu ha. Semua ini belum termasuk sebaran kekayaan alam lainnya. Maka saya pikir penting adanya ruang yang memperkuat kewenangan daerah, misalnya melalui politik investasi daerah ini,” pungkasnya.

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma menyoroti beragam konflik investasi yang kerap kali bersinggungan dengan masyarakat adat di tanah Papua. Pasalnya, konflik investasi sering terjadi lantaran berkaitan dengan penggunaan tanah ulayat yang memunculkan reaksi berupa tuntutan masyarakat adat sehingga akhirnya memicu terjadinya konflik tersebut.

Menurut Filep Wamafma, hadirnya investasi harus berbanding lurus dengan manfaat signifikan terutama bagi kepentingan rakyat. Ia mengatakan, prinsip utama yang harus dipegang dalam pemberian investasi ialah kemudahan bagi investor tanpa merugikan kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat yang dimaksud ialah kepemilikan hak atas tanah.

Ia pun memberikan sejumlah rambu-rambu realisasi investasi di daerah yang dinilai ideal untuk menghasilkan investasi yang adil dan memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

“Sebagai senator, saya mencermati persoalan dan dinamika konflik yang berkembang di masyarakat Papua terkait masuknya investasi. Dalam praktik percepatan investasi yang berkaitan dengan pertanahan, perlu diperhatikan hal-hal pokok seperti pertama, kepastian waktu dalam seluruh proses pengadaan tanah mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Kedua, kepastian dan kejelasan pembagian tanggung jawab ke beberapa lembaga dalam proses persiapan dan pelaksanaan,” ujarnya kepada awak media, Senin (20/5/2024).

“Lalu ketiga, kejelasan dalam objek musyawarah terkait bentuk dan/atau ganti kerugian. Keempat, kepastian terkait ketentuan konsinyasi, kelima kepastian terkait pengadaan tanah di kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Eksklusif. Keenam, kepastian dan kejelasan mengenai hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat yang menjadi bagian dari investasi, ketujuh, adanya perlindungan terhadap masyarakat yang terlibat dalam konflik agraria, termasuk di wilayah Proyek Strategis Nasional (PSN) dan kedelapan, adanya kepastian dan kejelasan terkait tafsir-tafsir regulasi pertanahan,” sambungnya.

Berkaca dari prinsip utama yaitu kemudahan bagi investasi tanpa merugikan kepentingan rakyat, Filep menekankan seluruh kebijakan yang diambil tidak boleh bertentangan dengan kerangka dan konsep peruntukan serta penggunaan tanah sebagai maksud dari Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. Ia mengingatkan agar sifat populis Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tidak berubah nuansa menjadi kapitalis.

Kondisi saat ini, lanjut Pace Jas Merah itu, lahirnya UU Cipta Kerja sedikit banyak sudah menampilkan wajah kapitalis itu, misalnya dengan memperluas jangkauan makna kepentingan umum, sehingga bukan saja atas nama kepentingan infrastruktur dilakukan peralihan hak atas tanah, melainkan juga mencakup hilirisasi pertambangan, kawasan ketahanan pangan, serta kawasan industri dan pariwisata premium.

“Dari UU Cipta Kerja, lahir PP Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan PSN, PP No 64/2021 tentang Badan Bank Tanah, PP No 19/2021 tentang Pengadaan Tanah, dan PP No 18/2021 tentang Hak Pengelolaan, yang tentu saja perlu diperiksa lebih jauh terkait penerapannya di lapangan. Di luar itu, lambannya pemerintah untuk menuntaskan persoalan Hak Guna Usaha (HGU), menjadi faktor krusial dalam investasi. Bahkan, pemeriksaan KPK menemukan ada 8,3 juta hektar lahan HGU yang belum terpetakan sehingga menimbulkan konflik vertikal. Selain itu, proses sertifikat luas HGU di Indonesia masih banyak yang belum terpetakan,” jelasnya.

Dalam konteks Papua, Filep menilai peralihan tanah lebih banyak diakomodir melalui peralihan adat, yang diklaim lebih memberikan kemudahan bagi investasi. Oleh karena itu, ia menekankan perlu adanya regulasi yang bersifat khusus terkait investasi yang dilakukan di atas tanah daerah Otonomi Khusus (Otsus) mengingat daerah Otsus memiliki kekhususan dalam upaya percepatan pembangunan.

“Jadi adanya regulasi khusus ini penting sekali ya. Regulasi khusus ini harus menyangkut jaminan perlindungan dan kesejahteraan bagi Orang Asli Papua, jaminan akan adanya afirmasi positif bagi OAP, dimana OAP dilibatkan dalam investasi, baik dalam bentuk aktif rekrutmen kerja, maupun pasif dalam kepemilikan saham investasi,” tegasnya.

Mendukung hal itu, Filep mendorong RUU Masyarakat Adat menjadi agenda prioritas pada pemerintahan mendatang, termasuk UU Penanaman Modal yang perlu diamandemen dalam rangka menjawab persoalan investasi di daerah.

Lebih lanjut, Doktor Hukum lulusan Unhas Makassar itu mempertegas hal tersebut dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, yang menggarisbawahi bahwa masyarakat adat memiliki hak penuh atas tanah, wilayah dan sumber daya alam, termasuk atas hutan adat. Menurutnya, Pengakuan terhadap hak-hak ini, merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi yang melekat pada masyarakat adat dan dijamin oleh UUD 1945. Selain itu, dalam putusan tersebut, MK menegaskan bahwa Hutan Adat adalah Hutan yang berada di wilayah adat, dan bukan lagi Hutan Negara.

“Nah anehnya, meskipun sudah ada Putusan MK ini, konflik masih sering terjadi karena ketidakpastian status hak masyarakat adat di kawasan hutan. Padahal dengan alur pemikiran MK ini, pemerintah harus memperhatikan hal-hal utama yakni: (1) masyarakat hukum adat adalah subjek hukum dan pemegang hak atas kawasan hutannya termasuk tanahnya, sehingga harus dihormati oleh pemerintah, termasuk dalam ganti untung investasi. (2) Penyelesaian konflik kehutanan yang berkaitan langsung dengan kepemilikan hak atas tanah adat, dilakukan dengan tetap mengutamakan hak-hak masyarakat adat di masa mendatang,” urai Filep.

“Patut diingat juga bahwa persoalan investasi dan pertanahan sejatinya melibatkan berbagai sektor dan instansi misalnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Keuangan, dan lain sebagainya. Di titik inilah mutlak perlu koordinasi dengan melepaskan ego sektoral, agar kepentingan populis masyarakat didahulukan atau setidaknya diperhatikan sebagai entry point bagi semua jenis investasi,” tegasnya.

BINTUNI, JAGAINDONESIA.COM – Kasus korupsi proyek jalan Simei-Obo ramai diperbincangkan publik. Banyak masyarakat setempat yang mempertanyakan perkembangan kasus dan menantikan kejelasan penyelesaian kasus tersebut.

“Kasus ini menjadi misteri, walau rakyat dua kampung sudah datang melaporkan kasus ini pada yang berwajib, namun hingga kini belum juga jelas. Ada apa dan ada siapa di balik kasus ini sehingga hukum negara ini tidak mampu ditegakkan. Saya khawatir hukum bisa dibeli sehingga kasus ini terkesan dibiarkan,” ungkap Sander Werbete pada media ini, Minggu (12/5/2024)

“Kasus jalan Simei-Obo sudah berjalan dari tahun 2023 hingga hari ini tahun 2024, kenapa pihak kepolisian tidak bisa temukan pelakunya. Maaf kata dari judulnya ‘jalan Simei Obo’ itu saja sudah terdapat kesalahan dari peta kabupaten, ada perencanaan yang salah dari Bappeda kabupaten Teluk Bintuni. Kalau judulnya jalan Obo kami rasa benar tapi dananya kan sudah terpakai lenyap di perjalanan,” katanya.

Ia berharap pihak berwenang segera menuntaskan kasus tersebut. Manurutnya masyarakat terus menunggu kejelasan kasus ini dengan terus berupaya melalui jalan yang bisa ditempuh sebagai rakyat kecil.

“Kami ini rakyat kecil kami tidak punya banyak biaya untuk bayar sana sini. Kami masih meyakini teriakan kami dari desa, dusun dan kampung kami, Negara akan hadir untuk melihat kami melalui perpanjangan tangan negara yakni kepolisian negara sebagai penegak hukum,” ujarnya.

“Tapi jika hingga kini tidak ada keadilan dan tidak ada penegakan hukum terhadap kasus ini, saya kasih tahu saja, mari kita lihat ke depan ini jika tidak ada penegakan hukum untuk kasus ini kami sudah tidak percaya kepada hukum negara ini, dan kami akan pakai cara kami,” demikian tutupnya. (MW)