JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Forum Komunikasi dan Aspirasi Masyarakat Papua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI atau yang disebut dengan MPR RI For Papua mengundang seluruh Anggota DPD RI terpilih dan Penjabat (Pj) Gubernur se-tanah Papua periode 2024-2029 dalam sebuah pertemuan pada Jumat, 24 Mei 2024.

Agenda yang akan digelar di salah satu  hotel di Jayapura, Provinsi Papua itu mengangkat tema ‘Menata Langkah dan Strategi Percepatan Pembangunan Tanah Papua di Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Maksimalisasi Sumber Daya Alam’.

Adapun MPR RI For Papua merupakan forum komunikasi yang terdiri dari seluruh Anggota DPD RI dan DPR RI dari Daerah Pemilihan Papua dan Papua Barat. Pembentukan forum ini bertujuan menguatkan posisi MPR RI sebagai Rumah Kebangsaan dengan menjadi bagian dari solusi mewujudkan Papua yang aman, damai, dan selaras dengan semangat Sila kelima Pancasila, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Sekretaris MPR RI For Papua, Dr. Filep Wamafma menyampaikan, pertemuan tersebut merupakan agenda konsolidasi dalam rangka memperkuat sinergitas antara DPD RI dan Pemerintah Daerah serta mempertegas peran DPD RI dalam memperjuangkan kepentingan rakyat dan Pemerintah Daerah di tanah Papua.

“Pertemuan ini akan menjadi ajang konsolidasi kepentingan rakyat Papua, menyatukan visi bersama untuk percepatan pembangunan Papua, utamanya di sektor fundamental seperti pendidikan, kesehatan hingga pemberdayaan SDA dan SDM di Tanah Papua,” ungkap Filep kepada awak media, Rabu (8/5/2024).

“Pembahasan juga akan meliputi konsolidasi politik terkait partisipasi dan representasi Papua dalam kelembagaan DPD RI dan MPR RI. Selain itu, juga untuk memperkokoh sinergitas DPD RI dengan seluruh pemda sebagai simpul kekuatan untuk mewujudkan kemajuan-kemajuan di tanah Papua,” sambungnya.

Senator Papua Barat yang kembali terpilih untuk periode 2024-2029 itu menambahkan, kegiatan tersebut juga akan dihadiri langsung oleh Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo dan jajaran kementerian terkait.

Ia berharap seluruh anggota DPD RI dan Pj Gubernur dapat menghadiri agenda tersebut dan menghasilkan poin-poin produktif-kontributif untuk menjawab persoalan-persoalan di daerah dan aspirasi masyarakat Papua.

“Melalui agenda ini, saya berharap akan dapat juga terserap berbagai aspirasi, persoalan-persoalan terkini dari masing-masing daerah untuk kita diskusikan bersama,” kata Filep yang akrab disapa Pace Jas Merah itu.

“Saya berharap saudara-saudara Anggota DPD RI terpilih se-Tanah Papua, juga para Pj Gubernur 6 Provinsi bisa hadir pada agenda 24 Mei nanti. Mari bersama-sama kita rapatkan barisan memberikan sumbangsih pemikiran dan gagasan-gagasan produktif-strategis, mempererat sinergisitas dan kolaborasi untuk membangun tanah Papua yang lebih baik ke depan,” pungkasnya.

PAPUA BARAT, JAGAINDONESIA.COM – Dinamika politik terkait keberpihakan orang asli Papua (OAP) dalam pencalonan kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota semakin berkembang seiring dimulainya tahapan Pilkada 2024. Polemik terkait syarat pencalonan calon gubernur (Cagub) dan calon wakil gubernur (Cawagub) juga semakin mengemuka ke tengah publik Papua.

Merespons hal itu, senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma pun angkat bicara. Ia mempertegas hak kesulungan OAP yang telah lama diamanatkan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) yang menyebutkan bahwa yang dapat maju menjadi calon gubernur dan wakil gubernur adalah benar-benar orang asli Papua (OAP).

Filep pun mengingatkan perihal aspek historisitas, sosiologi hingga filosofi UU Otsus hadir di tanah Papua. Secara historis, Otsus lahir dari proses politik yang cukup panjang antara pemerintah pusat dengan rakyat Papua.

“Maka kita bisa lihat itu dalam ketentuan pasal 18a dan 18b Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian dijabarkan dalam undang-undang, Otsus merupakan politik hukum negara kepada rakyat Papua. Lalu, kita bicara dari aspek filosofi, filosofi dasarnya adalah bercermin dari histori tadi, berdasar pada prinsip keadilan, negara memberikan keadilan bagi rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan kewenangannya, haknya dan akad itulah yang dijabarkan dalam undang-undang Otsus,” sebutnya.

“Lalu dalam aspek sosiologis. Jumlah populasi orang Papua, pola kehidupan sosial orang asli Papua, masyarakat Papua memiliki nilai-nilai adat, nilai-nilai kearifan lokal itu kemudian dijabarkan bahwa ada perbedaan-perbedaan sosiologis, ada perbedaan-perbedaan suku Papua dengan suku Nusantara lainnya. Oleh sebab itu dalam aspek sosiologi, ada dua hal poinnya yaitu eksistensi orang asli Papua secara personal dan eksistensi masyarakat adat sebagai komunal. Dua hal inilah yang menjadi subjek utama dalam pembahasan konteks otonomi khusus. Jadi termasuk dalam Pilkada ini, harapan saya harus memperhatikan amanah UU Otsus tersebut,” kata Filep lagi.

Ia kembali menegaskan bahwa Undang-undang Otsus sudah menyampaikan secara tegas tentang syarat menjadi gubernur dan wakil gubernur adalah orang asli Papua (OAP). Filep lantas menekankan perihal pentingnya memastikan keaslian sosok calon OAP, utamanya sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Rakyat Papua (MRP).

“Soal definisi OAP, ada dua unsur yang terkandung di dalamnya sesuai dengan ketentuan pasal 1 UU Otsus yaitu orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh masyarakat adat Papua. Bagian yang kedua ini yakni pengangkatan oleh tokoh adat perlu diperhatikan lebih dalam,” ujarnya, dikutip dari YouTube Jas Merah, Selasa (7/5/2024).

Filep menerangkan bahwa tokoh adat atau kepala suku memiliki peran yang sangat besar dalam hal pengangkatan orang lain atau orang non-Papua melalui mekanisme adat. Menurut Filep, setidaknya terdapat 3 hal yang harus diperhatikan Kepala Suku atau tokoh adat dalam hal pengangkatan ini.

“Yang pertama harus memperhatikan bahwa seseorang yang diangkat tidak semata berniat untuk kepentingan politik sesaat, misalnya untuk pencalonan gubernur dan wakil gubernur. Dalam hal ini jika perlu dibuatkan regulasi khusus guna mempertajam filter kepentingan itu. Kemudian, yang diangkat wajib memiliki status hukum adat yang jelas dalam kehidupan keluarga, kelompok, suku dan bangsa daripada yang mengangkat, punya hak dan punya kewajiban adat, punya hak dan punya kewajiban yang melekat dalam suku dan juga dalam suku bangsa keluarga yang mengangkat,” jelasnya,

“Yang kedua, lalu siapakah yang mengangkat? Kalau perorangan yang mengangkat maka wajib hukumnya yang diangkat harus melakukan perubahan status atau identitas secara hukum, harus mengubah identitas marga, asal usul, identitas keluarga dan semua yang terkait dengan data kependudukan harus disempurnakan dan disesuaikan dengan status perubahan berdasarkan pengangkatan yang dilakukan oleh keluarga atau suku,” sambungnya.

Kemudian, yang ketiga, di sisi yang mengangkat tidak memiliki kepentingan politik tertentu. Artinya, setiap orang maupun suku atau kepala suku atau masyarakat adat dalam melakukan pengangkatan, tidak berorientasi untuk pencalonan sebagai gubernur dan wakil gubernur. Bahkan jika perlu dibuatkan regulasi tertentu untuk memperkuat ketentuan tersebut.

“Karena tidak ada di dalam hukum adat atau hukum kebiasaan terkait dengan mengangkat seseorang dalam rangka untuk menjadi calon gubernur dan wakil gubernur. Hal-hal inilah yang harus mendapatkan koreksi dan verifikasi oleh Majlis Rakyat Papua (MRP) sehingga tidak ada ruang bagi siapapun yang mempermainkan hukum adat untuk kepentingan politik. Jadi siapapun yang ingin melalui mekanisme adat maka dia wajib patuh dan taat, keturunannya, keluarganya, anak cucunya juga wajib menjadi bagian daripada keluarga itu, wajib memiliki hak yang melekat pada keluarga inti lain, wajib mengatasnamakan suku dan marga sejak penetapannya,” urai Filep.

Lebih lanjut, doktor hukum alumnus Unhas Makassar itu turut mengingatkan agar keberpihakan bagi OAP dalam Pilkada 2024 dapat diwujudkan melalui adanya ruang yang seluas-luasnya terkait pencalonan OAP sebagai Cagub-Cawagub maupun calon bupati/walikota.

“Sebagai senator Papua Barat, saya berharap ada ruang yang terbuka seluas-luasnya kepada rakyat Papua untuk memimpin di tanahnya sendiri. Hal ini juga akan mendukung kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Saya juga mengharapkan jangan lagi menggunakan mekanisme pengangkatan dalam rangka untuk kepentingan politik sesaat, tetapi wujudkanlah mimpi putra-putri asli Papua sebagai gubernur dan wakil gubernur dengan mendukung pemimpin-pemimpin terbaik Papua untuk memimpin tanahnya masing-masing,” pungkas Filep.

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengapresiasi terobosan yang dijalankan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Mendikbudristek Nadiem Makarim melalui Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Berbasis Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSP-PU).

Program yang diluncurkan Presiden Joko Widodo tersebut, Senin (6/5/2024), menjadi bagian solusi untuk mempercepat pemenuhan dokter spesialis di daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk daerah kepulauan.

“Ini merupakan terobosan yang bagus dari Pak Menkes yang berkolaborasi dengan Pak Mendikbudristek, karena memang kebutuhan dokter spesialis cukup besar dan kita butuh percepatan untuk memenuhinya. Formasi ASN-nya bisa dialokasikan sebenarnya, tetapi kuantitas SDM-nya yang sejalan dengan kualitasnya perlu diakselerasi,” ujar Anas seusai peluncuran program tersebut.

Melalui program tersebut, Anas optimistis, jumlah dokter spesialis bisa diakselerasi karena terdapat potensi untuk menjadikan RS sebagai pusat pendidikan yang berdiri sendiri. Tentu saja dalam hal ini kolaborasi Kemendikbudristek menjadi sangat penting, karena fakultas kedokteran yang ada di perguruan tinggi harus mendampingi rumah sakit pendidikan yang ditunjuk.

“Dengan menjadikan Rumah Sakit Pendidikan sebagai Penyelenggara Utama atau RSPPU, saya kira selain akan mempercepat pemenuhan dokter spesialis, pemerintah juga bisa melakukan pemerataan dokter spesialis di daerah yang kekurangan. Kalau normatif, pemenuhan kebutuhan dokter spesialis perlu waktu belasan tahun lamanya. Dengan program inovatif Pak Menkes ini, kita bisa memenuhi kebutuan dokter spesialis secara lebih cepat,” ujar Anas.

Anas melanjutkan, program tersebut sangat membantu Kementerian PANRB sebagai kementerian yang bertugas mengatur alokasi formasi ASN, termasuk dalam hal ini ASN bidang kesehatan yang akan ditempatkan di daerah 3T dan kepulauan. Sebagai informasi, Kementerian PANRB telah menyetujui 100 persen usulan kebutuhan formasi ASN Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada tahun 2024, yakni sebesar 23.200 formasi. Formasi tersebut terdiri atas 8.607 calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan 14.593 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

“Soal penataan SDM dokter ini sangat penting, karena arahan Presiden Jokowi ingin Indonesia-Sentris bukan hanya terkait pembangunan infrastrukturnya, tetapi juga pemenuhan SDM-nya harus merata ke seluruh Indonesia. Karena soal ASN ini, termasuk soal dokter, bukan soal jumlahnya yang harus diperhatikan, tapi juga distribusinya,” ujar mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut.

Anas menambahkan, pemerintah juga mengakselerasi pendidikan dokter melalui fleksibilitas masa percobaan CPNS, sesuai UU 20/2023 tentang ASN sebagai revisi dari UU 5/2014.

“Masa percobaan PNS di aturan lama dikunci selama setahun. Dalam masa percobaan setahun, tidak boleh melanjutkan pendidikan. Misalnya dokter, selama masa percobaan, dia tidak bisa melanjutkan pendidikan spesialis. Padahal kita butuh percepatan pemenuhan dokter spesialis. Sekarang sudah tidak seperti itu,” ujar Anas.

Anas menambahkan, bersama Kemenkes, Kementerian PANRB juga menyiapkan afirmasi bagi para dokter umum yang ingin melanjutkan studi dokter spesialis berbasis RS. “Nantinya lulusan dokter spesialis berbasis rumah sakit yang mengabdi di daerah 3T dan kepulauan langsung diangkat menjadi PNS. Kami intens koordinasi dengan Pak Menkes, sudah dipetakan, ada sekian ratus daerah 3T dan kepulauan yang jadi atensi pemenuhan ASN dokter spesialis,” tuturnya.

Adanya kebijakan PPDS Berbasis RSP-PU meniadakan biaya pendidikan bagi para calon dokter spesialis. Bahkan calon dokter spesialis akan mendapatkan gaji serta hak-hak lainnya sebagai tenaga kerja karena masuk ke dalam sistem kontrak setiap RS. Mereka menjadi tenaga kontrak di RS pendidikan yang ditunjuk, lalu juga mendapat benefit seperti perlindungan kesehatan dan jam kerja yang diatur proporsional.

“Sebagaimana praktek pendidikan dokter spesialis di dunia, ini akan memotivasi para dokter termasuk ASN dokter untuk berlomba menjadi dokter spesialis, dan saya optimis pemerintah bisa mengakserasi kebutuhan dokter spesialis ” pungkas Anas.

BINTUNI, JAGAINDONESIA.COM – Salah seorang pemuda adat suku Kuri, Kelly Werbete mempertanyakan perkembangan kasus korupsi proyek jalan Simei-Obo. Menurutnya, proses hukum atas kasus ini terkesan lamban, sedangkan masyarakat adat setempat menantikan penyelesaiannya dengan segera.

“Kami masyarakat mengerti bahwa penegakan hukum itu ada di tangan pihak-pihak yang menangani masalah seperti kepolisian dan pengadilan. Nah saya bertanya melalui media ini kenapa untuk kasus jalan Simei-Obo yang waktu itu kami laporkan ke pihak yang berwajib kok lama sekali penanganannya,” ungkapnya kepada awak media, Senin (6/5/2024).

“Apa kendala pihak kepolisian? Dan apakah benar pihak kepolisian menangani masalah ini atau tidak. Kalau tidak mau menangani biar kami masyarakat adat yang jalan sesuai aturan adat kita saja,” sambungnya.

Ia menambahkan, lambannya proses hukum kasus jalan Simei-Obo ini berakibat timbulnya rasa saling curiga dari masyarakat adat.

“Saya selaku masyarakat adat berpikiran bahwa pihak pemerintah dan khususnya kepolisian yang pada saat itu menerima aspirasi kami masyarakat suku Kuri dua kampung Simei dan Obo dengan sengaja membiarkan masalah ini yang hingga saat ini saya terus terang di kampung timbul kecurigaan dan masalah diantara masyarakat adat. Dalam masalah ini saya katakan bahwa pihak kepolisiaan gagal menegakkan hukum,” tegasnya.

“Kami saat ini juga menunggu hasil dari Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni. Ya., kami juga sudah melayangkan surat ke kejaksaan dengan harapan Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni dapat menyelesaikan kasus jalan Simei-Obo sehingga hukum itu benar-benar dijalankan,” tutupnya. (MW)

RIAU, JAGAINDONESIA.COM – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari menjadi satu-satunya organisasi BEM di tanah Papua yang mendapat undangan khusus menghadiri musyawarah nasional (Munas) BEM ke-XVII seluruh Indonesia. Kegiatan ini terpusat di Pekanbaru, Provinsi Riau pada 6-12 Mei 2024.

Tiga orang delegasi dari BEM STIH Manokwari berkesempatan menghadiri Munas BEM se-Indonesia yang merupakan momen penting dan dinantikan oleh seluruh mahasiswa.

“Kami dari STIH tak hanya dikenal di kabupaten Manokwari, namun tercatat sebagai BEM secara nasional bersama BEM lainnya,” ungkap Ketua BEM STIH Manokwari, Herzon A. Korwa saat bertolak dari Manokwari, Minggu (5/5/2024).

Ketiga delegasi BEM STIH Manokwari yang dikirim oleh ketua STIH Manokwari, Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum., C.L.A itu antara lain Ketua BEM Herzon A. Korwa, Wakil Ketua BEM Aldrialdi Andi Tajong dan anggota BEM Silfian Iki.

Menurut Herzon, Munas BEM ini sangat penting bagi STIH Manokwari, sebab organisasi BEM harus terus berkiprah dan berkembang tidak hanya di tingkat daerah, melainkan juga di tingkat nasional.

“Visi-misi dari ketua STIH, Dr. Filep Wamafma sangat jelas untuk mengembangkan kemampuan organisasi mahasiswa tidak hanya sebatas mimpi, namun juga mewujudkannya dalam rangka memajukan sumber daya manusia (SDM) secara khusus mahasiswa/i STIH Manokwari,” ujarnya.

Lebih lanjut, Herzon menegaskan bahwa almamater STIH dan visi-misi kemajuan STIH akan terus digaungkan oleh delegasi BEM STIH Manokwari di kegiatan Munas BEM ke-XVII. Bahkan motto STIH Manokwari yakni ‘unggul, peduli dan berkarakter’ juga akan dijunjung tinggi dalam setiap aktivitas kampus, terlebih motto ini juga telah menyatu dan terbukti diwujudkan oleh sosok Filep Wamafma yang juga merupakan senator DPD RI asal Papua Barat.

“Setidaknya masa tugas kami BEM STIH Manokwari meninggalkan rekam jejak bagi pengurus BEM berikutnya. Sebab lewat Munas ini kami pengurus sudah daftarkan BEM STIH secara nasional dan satu-satunya BEM di tanah Papua yang memberikan andil positif bagi pengurus BEM secara Nasional,” tambah Herzon.

Sementara itu, Aldi Tajong dan Silfian Iki menyampaikan rasa terima dan hormat kepada Ketua STIH Manokwari, Dr. Filep Wamafma yang sudah mempercayai pengurus BEM hadir dalam pertemuan nasional tersebut.

“Semoga amanah yang dipercayakan kepada BEM STIH Manokwari tidak hanya sekedar euforia, namun kami membawa visi-misi kemajuan STIH di tingkat nasional lewat kegiatan Munas BEM se-Indonesia ini,” sambung Aldi dan Iki. (WRP)

MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM – Seleksi penerimaan calon siswa anggota Polri tahun 2024 yang dibuka oleh Mabes Polri sampai ke wilayah kerja jajaran Polda se-Indonesia. Hal ini memberikan peluang bagi para pemuda/i untuk berkompetisi dalam seleksi tersebut agar turut serta dalam pengabdian menjaga kesatuan bangsa dan tanah air.

Memahami kondisi tanah Papua yang notabene menjadi daerah khusus sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 2 tahun 2021 tentang otonomi khusus Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP) terdorong untuk menjaga dan mengangkat martabat OAP, termasuk dalam seleksi anggota Polri ini.

Terkait tes seleksi penerimaan calon siswa anggota Polri di Polda Papua Barat, MRPB sebagian lembaga kultur memiliki tanggung jawab, terutama melakukan pertimbangan tentang keaslian OAP sekaligus mengeluarkan rekomendasi keaslian OAP Casis Polri.

Ketua MRPB, Judson Ferdinandus Waprak menyampaikan bahwa saat ini lembaga MRPB sudah membentuk panitia kerja (Panja) dan segera bekerja di kantor MRP guna melaksanakan kepentingan tersebut.

Lebih lanjut, Judson menyampaikan bahwa tujuan dari pembentukan Panja MRPB ini sebagai pengawasan non-internal dan sekaligus memastikan Casis Polri yang mengikuti seleksi di Polda Papua Barat adalah benar-benar adalah OAP.

“MRPB sudah membentuk panja dan akan melaksanakan tugas pengawasan non internal dalam seleksi ini sehingga dalam seleksi Casis Polri ini OAP harus menjadi prioritas untuk menjawab kebutuhan sesuai amanat dalam UU Otsus Papua,” sebut Judson Waprak, Sabtu (27/4/2024).

“Jalur penerimaan calon siswa anggota Polri tahun ini memang reguler, namun tidak menutup kemungkinan MRPB harapkan para Casis Polri adalah OAP untuk menjawab kebutuhan afirmasi OAP,” sambungnya.

Dia menambahkan bahwa animo anak-anak asli Papua dalam mengikuti penerimaan anggota polri sangat luar biasa di tanah Papua. Hal itu terbukti ketika Casis pengiriman dari jajaran polres se-tanah Papua, khususnya di provinsi Papua Barat sangat besar. Oleh sebab itu, peluang ini sangat penting bagi MRP dalam memproteksi keberpihakan untuk OAP. (WRP)