JAGAINDONESIA.COM – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari, Herzon Korwa mengingatkan Billy Mambrasar selaku Stafsus Presiden Bidang Pendidikan dan Inovasi agar tidak menggunakan kewenangannya untuk membatasi hak-hak orang asli Papua mendapat perhatian pendidikan melalui beasiswa KIP.
Menurutnya, beasiswa KIP aspirasi dari anggota DPR RI dan DPD RI merupakan bentuk aspirasi yang dijawab melalui kementerian guna memenuhi kebutuhan kuliah bagi anak asli Papua di tanah Papua.
Herzon menyayangkan pernyataan Billy Mambrasar yang ditayangkan salah satu channel TV Nasional yang menurutnya menuding adanya pemberian KIP tidak tepat sasaran. Padahal, lanjut Herzon, Billy seharusnya melakukan cross-check terlebih dahulu ke daerah, terutama di tanah Papua untuk memastikan bagaimana peruntukan aspirasi KIP yang berasal dari anggota DPR RI asal tanah Papua.
Oleh karena pernyataan tersebut, Herzon meminta Presiden untuk memberikan teguran kepada Billy sekaligus mendorong DPR RI Komisi X untuk memanggil Billy Mambrasar.
“Menurut saya, kegaduhan yang tidak berdasar pada kondisi nyata OAP di lapangan seperti ini, patut ditindaklanjuti. Presiden perlu memberi teguran pada Billy yang menurut saya menyalahkan tafsir pemerintah atas frasa pemangku kepentingan. Seharusnya Saudara Billy berkoordinasi dengan Kemendikbud lebih dulu, dan bukan koar-koar di media seolah-olah paling benar. Maka Komisi X DPR juga perlu memanggil Saudara Billy guna memberikan klarifikasi terkait tuduhannya,” katanya kepada awak media, Minggu (12/5/2024).
Ia menambahkan, tanah Papua memiliki sumber dana Otsus, namun tidak sebanding dengan kebutuhan pendidikan. Oleh sebab itu menurutnya, beasiswa KIP aspirasi dari DPR RI tentu membantu memberikan peluang bagi anak-anak asli Papua, sebab tidak semua orang tua memiliki kemampuan finansial untuk berkuliah.
“Manfaat dari KIP aspirasi ini sangat membantu anak Papua dalam berkuliah, maka stop memberikan komentar yang seakan memunculkan polemik membatasi hak anak Papua dalam biaya pendidikan di tanah Papua,” tegas Herzon Korwa.
Menurut Herzon, Papua membutuhkan kerja nyata bagi kepentingan orang asli Papua lewat pendidikan sehingga sumber biaya yang berasal dari negara diharapkan juga dioprimalkan peruntukannya menjamin kebutuhan pendidikan di semua jenjang.
“Papua tidak hanya butuh bicara-bicara saja lewat media, namun membuktikan secara langsung atas kerja nyata dari kepercayaan negara kepada seorang Stafsus Presiden yang notabene berasal dari tanah Papua,” pungkas Herzon. (WRP)
