Free Porn eşya depolama pornhub Galabetbonuslari.com Galabetadresi.com Galabetcasino.com Vipparkbahissitesi.com Vipparkcanlicasino.com Vipparkcanlislotsitesi.com Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler paper.io yohoho.io yohoho unblocked io games unblocked 1v1.lol unblocked io games unblocked google sites slope play unblocked games io games padisahbetgirisyap.com padisahbetgirisadresi.net padisahbetbahis.net padisahbetcasino.com deneme bonusu یاس بت وین بت وان کیک بت هتریک بت manotobet takbet betcart ریتزو بت alvinbet بت فا betboro رومابت megapari mahbet betforward io games unblocked unblocked games google sites fnaf unblocked github yohoho unblocked github.io unblocked games krunker.io drive mad 1v1.lol classroom 6x unblocked io games unblocked io games
Kamis, 13 Juni 2024
Beranda Nasional Gelar Raker, Komite I DPD RI Dorong Kemendagri Evaluasi Daerah Otsus Terkait...

Gelar Raker, Komite I DPD RI Dorong Kemendagri Evaluasi Daerah Otsus Terkait Pelaksanaan Pilkada 2024

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Komite I DPD RI mengadakan Rapat Kerja bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Selasa, 14 Mei 2024. Diantara 8 poin kesimpulan yang diperoleh, salah satu diantaranya Komite I DPD RI meminta Kemendagri melakukan evaluasi terhadap daerah yang memiliki otonomi khusus terkait pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024.

Adapun 8 kesimpulan Raker yang disepakati Wakil Ketua Komite I DPD RI Prof Sylviana Murni, SH, MSi dan Plt. Sekretaris Jenderal Kemendagri, Komjen Pol Drs. Tomsi Yohir, M.Si. tersebut antara lain:

1. Komite I DPD RI sepakat dengan Kementerian Dalam Negeri bahwa terdapat urgensitas untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikarenakan impelementasi otonomi daerah masih menimbulkan masalah dalam tataran pelaksanaan dan untuk memperkuat desentralisasi melalui revitalisasi kewenangan pemerintahan daerah.

2. Komite I DPD RI sepakat dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mengusulkan RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Program Legislasi Nasional 2025-2029.

3. Komite I DPD RI meminta Kementerian Dalam Negeri memuat Substansi RUU yang saat ini sedang disusun Komite I DPD RI dalam rangka penguatan otonomi daerah yang memuat substansi terkait penataan daerah, urusan pemerintahan/kewenangan, organisasi perangkat daerah, birokrasi dan SDM, regulasi lokal, keuangan daerah, penyelenggara pemerintahan daerah serta pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat dalam pembahasan RUU nantinya.

4. Komite I DPD RI meminta Kemenerian Dalam Negeri untuk melaksanakan langkah-langkah antisipasi dalam rangka mencegah kecurangan dan mengevaluasi daerah yang belum melaksanakan hibah daerah untuk pelaksanaan Pilkada dalam mewujudkan Pilkada yang berjalan lancar, aman, damai dan bebas konflik.

5. Komite I DPD RI meminta Kementerian Dalam Negeri melaksanakan evaluasi terhadap daerah yang memiliki otonomi khusus terkait pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024.

6. Komite I DPD RI sepakat dengan Kementerian Dalam Negeri dalam penyusunan 27 dan 26 RUU tentang Kabupaten/Kota memuat 3 (tiga) substansi yaitu penyempurnaan dasar hukum, penyesuaian cakupan wilayah dan penegasan karakteristik.

7. Komite I DPD RI meminta Kementerian Dalam Negeri untuk melaksanakan review terhadap usulan calon daerah otonom baru sebagai rekomendasi penataan daerah untuk pemerintahan 2024-2029.

8. Komite I DPD RI meminta Kementerian Dalam Negeri dalam melaksanakan evaluasi penjabat kepala daerah dilakukan secara objektif. (UWR)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Berita Terkini

- Advertisment -