JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (Litbang Kemendagri), Agus Fatoni menyampaikan, terdapat 5 provinsi yang memiliki nilai indeks inovasi terendah, di antaranya Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Maluku, Kalimantan Timur, dan Gorontalo. Kelima provinsi tersebut masuk dalam kategori kurang inovatif hasil penilaian Indeks Inovasi Daerah tahun 2020. Sedangkan, masih terdapat 55 kabupaten dan 3 kota yang tidak dapat dinilai inovasinya (disclaimer). Hal tersebut disampaikannya pada acara Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota Tahun 2021, Rabu (16/6/2021) secara virtual.

Fatoni mengatakan, rendahnya skor indeks tersebut dipengaruhi berbagai faktor, salah satunya dipicu kurang maksimalnya Pemda dalam melakukan pelaporan inovasi. Sering kali, Pemda tidak memenuhi persyaratan yang diberikan, kendati daerah tersebut sejatinya memiliki berbagai terobosan kebijakan.

“Bisa jadi Pemerintah Daerah memiliki inovasi yang cukup banyak, tapi tidak dilaporkan atau bisa saja dilaporkan tapi tidak _evidence based_ dan ditunjang data-data pendukung yang ada,” terang Fatoni.

Dirinya menambahkan, bagi Pemda yang memperoleh hasil skor indeks rendah diimbau untuk segera berbenah. Para Kepala Daerah diminta untuk melakukan langkah strategis dengan jajarannya, yakni dengan mensinergikan perangkat daerah untuk melahirkan inovasi. Di sisi lain, peran dan fungsi litbang daerah harus diperkuat untuk mendukung terobosan kebijakan melalui pengkajian dan penelitian.

“Kolaborasi dengan para aktor inovasi juga wajib dilakukan. Selain itu tiap perangkat daerah harus menumbuhkan budaya inovasi,” tutur Fatoni.

Hasil penilaian Indeks Inovasi Daerah, lanjut Fatoni, dapat menjadi masukkan bagi Kemendagri untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadapnya. Penilaian indeks juga diharapkan dapat memotivasi daerah agar senantiasa meningkatkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kemendagri sendiri selalu melakukan evaluasi terhadap penilaian Indeks Inovasi Daerah guna menghasilkan sistem penilaian yang lebih terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Tahun ini, tahap penginputan data inovasi dalam indeks akan dimulai pada Mei hingga 13 Agustus 2021. Diharapkan semua pemda berpartisipasi,” ujar Fatoni

Sebagai informasi, berikut daftar Pemerintah Daerah dengan kategori kurang inovatif dan disclaimer hasil penilaian Indeks Inovasi Daerah tahun 2020: Provinsi dengan Skor Indeks Inovasi Terendah (Kurang Inovatif) 1. Provinsi Nusa Tenggara Barat 2. Provinsi Kalimantan Barat 3. Provinsi Maluku 4. Provinsi Kalimantan Timur 5. Provinsi Gorontalo.

Kabupaten dengan kategori Tidak Dapat Dinilai (Disclaimer): 1. Kabupaten Boalemo 2. Kabupaten Boven Digoel 3. Kabupaten Buru 4. Kabupaten Buton Tengah 5. Kabupaten Buton Utara 6. Kabupaten Deiyai 7. Kabupaten Dogiyai 8. Kabupaten Fakfak 9. Kabupaten Halmahera Barat 10. Kabupaten Halmahera Tengah 11. Kabupaten Halmahera Timur 12. Kabupaten Intan Jaya 13. Kabupaten Kaimana 14. Kabupaten Kapuas Hulu 15. Kabupaten Kepulauan Aru 16. Kabupaten Kepulauan Yapen 17. Kabupaten Lanny Jaya 18. Kabupaten Mahakam Ulu 19. Kabupaten Malaka 20. Kabupaten Mamberamo Raya 21. Kabupaten Manggarai 22. Kabupaten Manggarai Barat 23. Kabupaten Manggarai Timur 24. Kabupaten Manokwari Selatan;

25. Kabupaten Mappi 26. Kabupaten Maybrat 27. Kabupaten Memberamo Tengah 28. Kabupaten Morowali 29. Kabupaten Nduga 30. Kabupaten Ngada 31. Kabupaten Nias Utara 32. Kabupaten Paniai 33. Kabupaten Pasangkayu 34. Kabupaten Pegunungan Arfak 35. Kabupaten Polewali Mandar 36. Kabupaten Pulau Taliabu 37. Kabupaten Puncak 38. Kabupaten Puncak Jaya 39. Kabupaten Raja Ampat 40. Kabupaten Rokan Hilir;

41. Kabupaten Sabu Raijua 42. Kabupaten Sarmi 43. Kabupaten Seram Bagian Timur 44. Kabupaten Sorong 45. Kabupaten Sorong Selatan 46. Kabupaten Supiori 47. Kabupaten Tambrauw 48. Kabupaten Tana Toraja 49. Kabupaten Teluk Bintuni 50. Kabupaten Teluk Wondama 51. Kabupaten Timor Tengah Utara 52. Kabupaten Tolikara 53. Kabupaten Waropen 54. Kabupaten Yahukimo 55. Kabupaten Yalimo. Sedangkan kota dengan kategori Tidak Dapat Dinilai (Disclaimer) 1. Kota Sorong 2. Kota Gunungsitoli 3. Kota Subulussalam. (rls)

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Laporan Badan Intelijen Negara (BIN) yang menyebut banyaknya peralatan negara yang ditempeli satelit mata-mata asing, menjadi perhatian Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. 

LaNyalla meminta pemerintah segera mengambil tindakan. Salah satunya, mengganti semua peralatan negara yang disusupi satelit mata-mata.

“Ini bukan persoalan sepele. Harus mendapat perhatian serius dari pemerintah dan perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap seluruh sistem maupun peralatan negara karena ini menyangkut ketahanan nasional,” tutur LaNyalla, Rabu (16/6/2021).

Ditambahkannya, pengecekan terhadap seluruh peralatan ketahanan negara perlu sesegara mungkin dilakukan sebagai antisipasi terjadinya kebocoran data. Untuk itu, ia meminta BIN merinci peralatan mana saja yang sudah disusupi pihak asing.

“BIN sebagai sebagai satu-satunya institusi yang kedudukannya sebagai ‘State Intelligence’ perlu menyampaikan informasi detil mengenai peralatan-peralatan yang dijadikan mata-mata asing tersebut,” tuturnya.

LaNyalla juga meminta BIN bekerja sama dengan instansi terkait agar masalah penyusupan mata-mata asing ini bisa ditangani dengan sebaik mungkin. Termasuk dengan TNI sebagai penjaga pertahanan negara.

“Kita harus duduk bersama untuk mengatasi persoalan ini. Jangan sampai ada ego sektoral yang akhirnya justru merugikan dan mengancam ketahanan nasional yang akan berdampak terhadap kehidupan bangsa,” tegas LaNyalla.

Mantan Ketua Umum PSSI ini berharap pemerintah menanggapi serius permintaan BIN agar Indonesia bisa memiliki satelit sendiri sehingga kita tidak bergantung kepada satelit pihak lain yang akhirnya menyebabkan kebocoran-kebocoran. LaNyalla menilai perlu ada peran serta dari jajaran akademisi dan berbagai instansi yang terkait dengan teknologi.

“Sudah saatnya Indonesia memiliki teknologi sendiri untuk menjamin keamanan setiap data yang kita miliki. Ini harus menjadi kebijakan pemerintah, apalagi Indonesia kini sudah memiliki BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional),” tegasnya.

LaNyalla juga mengimbau agar masyarakat tenang. Ia juga mengingatkan supaya persoalan adanya mata-mata asing di sistem peralatan negara tidak dijadikan bahan pro-kontra.

“Kita harus berpegangan tangan, bersatu untuk bisa sama-sama menyelesaikan persoalan kemungkinan adanya kebocoran data. Tidak perlu saling menyalahkan, tapi mari kita cari solusi bersama demi tegaknya kedaulatan negara tercinta,” kata LaNyalla. (rls)

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI menilai Arab Saudi merupakan mitra penting Indonesia. Kedua negara ini memiliki hubungan baik dan sudah berjalan dalam jangka waktu yang sangat lama.

“Arab Saudi mitra penting dan punya kedekatan khusus dengan masyarakat Indonesia. Karena itu DPD RI berharap itu bisa menjadi modal untuk kerja sama yang lebih luas,” ucap Ketua BKSP, Gusti Farid Hasan Aman, saat bertemu dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Syekh Essam bin Abed Al-Thaqafi, Jakarta, Kamis (17/6).

Sementara itu, Duta Besar Arab Saudi Syekh Essam bin Abed Al-Thaqafi dalam pertemuan tersebut memaparkan bahwa hubungan kedua negara semakin baik, khususnya pasca kunjungan kedua Kepala Negara.

“Arab Saudi juga ikut berinvestasi dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN),” tuturnya.

Menurut Syekh Essam bin Abed Al-Thaqafi bahwa kerja sama ekonomi dan perdagangan juga semakin intensif dan akan segera dilakukan expo perdagangan kedua negara.

“Dalam perjanjian sosial budaya, kedua megara juga terus mengembangkan hubungan people to people yang berbasis pada semangat perdamaian, toleransi dan kemanusiaan,” paparnya.

Haji dan Umrah

Para anggota BKSP DPD RI memanfaatkan kesempatan Rapat Kerja ini untuk menanyakan beberapa hal seputar ibadah haji. Seperti diketahui Arab Saudi belum membuka haji bagi jamaah dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Para Senator mengajukan permohonan agar dicari jalan tengah mengingat banyak sekali rakyat Indonesia yang sangat ingin berhaji dan berumrah. Jalan tengah yang dimaksud misalnya memberlakukan screening dan tindakan pencegahan melalui Swab Test dan kesamaan pemahaman dalam hal vaksin.

Anggota DPD RI asal Provinsi Banten, Ali Ridho, mengatakan jamaah haji Indonesia telah dua kali tidak bisa berangkat disebabkan oleh pandemi yang belum usai. Hal ini mengakibatkan antrian jamaah haji yang semakin panjang dan lama serta beberapa daerah bahkan antriannya bisa lebih dari 40 tahun.

“DPD RI berupaya mengakomodasi aspirasi masyarakat dan menyampaikan secara langsung pada Yang Mulia Dubes Arab Saudi. Harapannya ada solusi yang baik bagi kedua belah pihak,” terangnya.

Menanggapi hal tersebut, Syekh Essam bin Abed Al-Thaqafi mengatakan bahwa pihaknya memahami keinginan masyarakat Indonesia dan soal ini akan menjadi masukkan dan pertimbangan Pemerintah Arab Saudi ke depan.

Industri Syariah

Dalam hal industri syariah kedua pihak juga sepakat untuk menjalin kerja sama yang lebih intensif. Pasalnya potensi bisnis syariah dalam berbagai bidang sangat besar. Untuk Indonesia sendiri industri syariah berkembang sebesar 20 persen year on year pada tahun 2020.

Peluang yang sangat besar dalam industri syariah bagi kedua negara mencakup industri keuangan, pariwisata, makanan dan minuman. Untuk itu kedua negara perlu membicarakan hal ini lebih lanjut untuk menggali potensi dan menetapkan standar bersama.

Terakhir dalam bidang pendidikan, Arab Saudi terbuka bukan hanya dalam pendidikan keagamaan tetapi juga dalam pendidikan secara umum seperti kedokteran, arsitektur dan sebagainya. Peluang beasiswa juga terbuka di Arab Saudi. Para Senator DPD RI melihat kesempatan ini untuk memberdayakan putra daerah agar bisa belajar di Arab Saudi.

JAGAINDONESIA.COM – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono mengungkap bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan prioritas anggaran dalam RAPBN 2022 memiliki nilai strategis bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan. Hal ini dikarenakan keduanya akan menjadi transisi untuk kembali rebound dan membawa angka defisit kembali pada ambang batas 3 persen pada tahun 2023.

“Namun perlu diingat bahwa pondasi paling awal dari pemulihan ekonomi adalah pengendalian Covid-19 itu sendiri. Percepatan belanja pemerintah, terutama dalam bentuk bantuan sosial, program padat karya prioritas, dan mendorong belanja masyarakat diperlukan untuk kembali meningkatkan demand side,” kata Ibas, sapaan akrab Edhie Yudhoyono, saat membuka Rapat Panja Banggar DPR RI dengan pemerintah di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/6/2021).

Untuk itu, RKP yang disusun tidak hanya sekedar baik secara konseptual tetapi secara implementatif harus mampu menjadi acuan pembangunan nasional di tahun 2022. RKP juga hendaknya mampu menyaksikan program kerja antar Kementerian/Lembaga, sekaligus menghubungkan pembangunan yang dilakukan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Lebih lanjut, politisi Partai Demokrat itu menekankan bahwa penyusunan RKP dan prioritas anggaran RAPBN Tahun 2022 juga harus mengutamakan prinsip inklusivitas. Pemulihan ekonomi yang digagas juga harus senantiasa mengedepankan keterpaduan dan keberlanjutan (sustainability). Sehingga output dan outcome yang ingin dicapai dapat terukur, tepat sasaran dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Kebijakan yang tertuang di dalam RKP 2022 merupakan sebuah keberlanjutan dari proses pembangunan yang sudah disusun dalam rencana pembangunan jangka menengah atau RPJMN tahun 2020-2024. Oleh karena itu, penyusunan RKP dan prioritas anggaran RAPBN 2022 tidak bisa berjalan sendiri, tetapi harus selaras dengan kondisi ekonomi makro dan kebijakan fiskal di tahun 2022.

“Kondisi pada pandemi Covid-19 jangan sampai menyurutkan upaya kita untuk mewujudkan visi Indonesia 2045, menjadi negara maju berpendapatan tinggi dan tidak terjebak sebagai negara berpendapatan menengah atau middle income trap country,” tegas Anggota Komisi VI DPR RI itu.

‘Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural’, menjadi tema yang diusung pada RKP 2022. Menurut Ibas, tema tersebut harus mampu menjawab tantangan yang sedang dihadapi dalam proses pemulihan akibat pandemi Covid-19. Harapannya, tahun 2022 menjadi tahun pertama Indonesia bisa terlepas dari tekanan pandemi, sekaligus menjadi transisi bagi penetapan ekonomi nasional dan kondisi fiskal tahun 2023.

RKP 2022 hendaknya juga harus mencerminkan kuatnya upaya pemerintah untuk melanjutkan program pemantapan pemulihan ekonomi nasional, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial yang bersifat inklusif. Serta, penyaluran subsidi yang tepat sasaran dan tepat guna berbasis data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). 

“Selain memberikan penekanan kepada pemantapan pemulihan kondisi ekonomi masyarakat, kita harus tetap konsisten untuk melaksanakan reformasi struktural secara lebih optimal mengingat kita masih memiliki masalah struktural yang harus diatasi segera,” jelasnya.

Permasalahan struktural yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah tersebut, antara lain kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, infrastruktur yang belum memadai, kurangnya produktivitas dan daya saing, serta birokrasi institusi dan regulasi yang tidak efisien rumit dan belum bebas dari praktik korupsi.

Untuk itu, reformasi struktural harus mampu menciptakan ekosistem yang kondusif dalam rangka mendukung proses pemulihan ekonomi, perbaikan iklim investasi birokrasi dan kelembagaan serta meningkatkan kualitas SDM dan perlindungan sosial.

“Perbaikan iklim investasi juga perlu dilakukan melalui perbaikan infrastruktur ekonomi untuk menjawab keterbatasan infrastruktur yang seringkali menjadi akar masalah dan rendahnya investasi,” pungkas legislator dapil Jawa Timur VII tersebut. (alw/sf)