JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Satgas Nemangkawi menangkap Ratius Murib alias Neson Murib yang diduga merupakan jaringan penjual senjata api (senpi) dan amunisi ke Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), Puncak Jaya, Papua.

“Yang bersangkutan Neson Murib diduga jaringan penjual senjata api dan amunisi ke KKB di Puncak Jaya,” kata Kasatgas Humas Ops Nemangkawi Kombes M. Iqbal Al-Qudusy, Selasa (15/6/2021).

Menurut Iqbal, Neson Murib diketahui sudah melakukan sejumlah transaksi mencapai miliaran rupiah terkait dengan penjualan dan pembelian senpi beserta amunisinya.

“Total yang dikirim dan diterima Rp1.393.100.000,” ujar Iqbal.

Neson Murib diamankan ketika sedang transit di Bandara Mulia Kabupaten Puncak Jaya oleh anggota KP3 Bandara Mulia Polres Puncak Jaya. Ketika itu, ia ingin menuju Kabupaten Timika.

Saat ditangkap, Neson kedapatakan membawa uang sebanyak Rp370 juta. Menurut Iqbal, diduga dana tersebut untuk membeli senjata api dari seseorang.

Iqbal menegaskan, sampai saat ini, jajaran aparat penegak hukum masih terus melakukan pendalaman terhadap jaringan penjual senpi dan amunisi tersebut.

“Tim masih akan terus menggali informasi sumber dana serta aktifitas pengiriman uang untuk membeli senjata dan amunisi dari terduga Neson Murib,” tutup Iqbal. (rls)

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menangkap terduga teroris jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) berinisial KDW (30) di Bogor, Jawa Barat, kemarin. Polri mengungkap KDW berperan sebagai penyedia bahan baku untuk bom.

“Densus telah mengamankan satu tersangka pelaku teror di Indonesia. Diamankan di Bogor, Jawa Barat, atas nama KDW berumur 30 tahun. Ini termasuk di dalam kelompok Jamaah Ansharut Daulah,” ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono di Mabes Polri, Selasa (15/6/2021).

“Peran tersangka KDW ini yang mempersiapkan bahan-bahan kimia yang akan digunakan sebagai bahan baku pembuat bom,” sambungnya.

Selain itu, Brigjen Rusdi membeberkan sejumlah barang bukti saat Densus 88 menangkap KDW. Beberapa di antaranya bahan kimia seperti Dekstran, Sodium Borate, hingga HCL.

“Dari tersangka KDW diamankan bermacam-macam bahan-bahan kimia, antara lain Dekstran, Magnesium Sulfat, Sodium Borate, HCL, Belerang, dan bahan-bahan kimia lain. Ini diamankan dari tersangka KDW,” tutur Rusdi.

Lebih lanjut, Brigjen Rusdi menyampaikan peran lain dari KDW. KDW, kata Rusdi, sering menyebarkan konten seputar JAD melalui media sosial miliknya.

Terlebih, KDW juga menjadi admin di salah satu grup WhatsApp. Di dalam grup itu, KDW kerap berdiskusi soal jihad.

“Selain itu teridentifikasi juga KDW sering menyebarkan konten-konten tentang Daulah di beberapa medsos yang dimiliki olehnya. Kemudian juga KDW ini menjadi admin salah satu WA group yang tentunya WA group terdiri dari kelompok KDW ini, yang senantiasa mendiskusikan jihad dan daulah,” katanya. (rls)

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Polisi masih mengusut kasus dugaan kebocoran data 279 juta data Warga Negara Indonesia (WNI) yang diduga identik dengan data BPJS Kesehatan. Polri sedang mengurus surat izin sita ke Pengadilan untuk segera menyita server BPJS Kesehatan.

“Kemudian telah membuat permohonan izin khusus penyitaan terhadap server BPJS Kesehatan,” ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono di Mabes Polri, Selasa (15/6/2021).

Adapun surat izin penyitaan itu diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya. Hal tersebut karena server BPJS Kesehatan ada di Surabaya.

“Servernya itu ada di Surabaya. Server BPJS-nya ada di Surabaya, sehingga penyidik membuat permohonan izin khusus penyitaan terhadap server itu ke Pengadilan Negeri Surabaya. Karena servernya ada di Surabaya,” sambungnya.

Brigjen Rusdi memastikan proses penyidikan dugaan kebocoran data BPJS Kesehatan yang dilakukan oleh Bareskrim tak mengganggu pelayanan. Dia menyebut layanan BPJS Kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan.

“Penyidikan berjalan dan pelayanan pada masyarakat tetap berjalan,” ucap Rusdi.

Sementara itu, Brigjen Rusdi mengungkapkan Bareskrim mulai berhasil mengidentifikasi pelaku yang membuat data BPJS Kesehatan bocor. Hanya, identitas serta lokasi pelaku masih didalami penyidik.

“Lalu juga telah memeriksa secara online cryptocurrency yang diduga itu milik pelaku. Untuk sementara penyidik telah menemukan profil milik pelaku yang ada di dalam Raid Forum itu. Profilnya, penyidik sudah membaca itu. Tinggal didalami oleh penyidik. Ke depan ada perkembangannya. Tentunya sudah mengarah profil ke pelaku,” tutupnya. (rls)

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, memberikan dukungan terhadap langkah Polri yang memberantas aksi premanisme di jalanan. Namun, LaNyalla meminta dilakukan pembinaan kepada para preman agar tidak mengulangi aksinya. 

Menurut LaNyalla, Indonesia tidak boleh memberi ruang buat segala aksi premanisme dan pungutan liar.  

“Namun para preman itu harus diberikan pembinaan. Bila perlu diberikan juga pembekalan sehingga mereka dapat mencari rezeki dengan cara yang baik,” tuturnya, Selasa (15/6/2021). 

Senator asal Jawa Timur ini juga meminta masyarakat agar tidak segan untuk melaporkan jika mendapati aksi premanisme dan pungli jalanan. 

“Harus ada efek jera untuk para preman. Mereka harus sadar jika ulah yang mereka lakukan sangat merugikan masyarakat. Di saat itulah pemerintah harus hadir untuk memberikan pembinaan. Sehingga penanganannya tidak hanya dirazia, dihukum, kemudian dilepas lagi,” ujarnya.  

Aparat Kepolisian sendiri mulai mengambil tindakan tegas lantaran aksi premanisme telah meresahkan masyarakat. 

“Apresiasi harus diberikan kepada Polri yang berupaya memberantas premanisme yang selalu meresahkan. Para preman ini kerap melakukan pemalakan terhadap sopir truk yang membawa barang-barang ke pasar di beberapa kota, seperti Banten, jalur Pantura, hingga Gresik,” kata LaNyalla. 

Namun, mantan Ketua Umum PSSI ini menilai jika keresahan bukan hanya dirasakan para supir. 

“Masyarakat umum lainnya juga merasakan keresahan. Oleh karena itu, aksi premanisme harus diberantas. Polisi pun harus memberantas orang-orang yang ada di belakang aksi mereka. Jika tidak, aksi mereka akan merebak kembali jika dirasa telah aman dari razia penertiban,” katanya. 

LaNyalla meminta Polri untuk melakukan penertiban premanisme hingga ke akar-akarnya. 

Pemberantasan premanisme dilakukan aparat Polri disejumah daerah. Di Jawa Timur, Polres Kabupaten Gresik menciduk lima preman yang kedapatan melakukan pungutan liar (pungli) kepada sopir truk kawasan Pantai Utara (Pantura), Jatim, dan pengunjung pasar.  

Hal serupa dilakukan di wilayah DKI Jakarta. Sebanyak 49 preman terduga pelaku pungli di Tanjung Priok ditangkap Tim Gabungan dari Kepolisian Resor (Polres) Metro Jakarta Utara dan Polres Pelabuhan Tanjung Priok. 

Di Jakarta Barat, Polres Metro Jakarta Barat melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap 22 orang tersangka preman karena diduga melakukan pungutan liar (pungli). (*)

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Tim Satgas Narkoba Polda Metro Jaya mengungkap kasus penyelundupan narkoba jenis sabu seberat 1,129 ton yang diduga melibatkan jaringan Timur Tengah dari Iran dan Afrika.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memaparkan ada tujuh tersangka yang ditangkap oleh aparat di tempat dan waktu yang berbeda-beda.

“Penangkapan kali ini dilakukan oleh rekan-rekan anggota Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Pusat secara beruturut-turut diakhir Mei sampai Juni setelah diamankan lima warga negara Indonesia serta dua warga negara Nigeria,” kata Kapolri dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (14/6/2021).

Kapolri mengatakan bahwa barang bukti yang diamankan tersebar di empat lokasi yang berbeda. Pertama, tim menemukan 393 kilogram (kg) sabu di wilayah Gunung Sindur, Bogor. Tersangka yang ditangkap dari TKP itu berinisial NR dan HA.

Kemudian, polisi juga menggerebek ruko di Pasar Modern Bekasi Town Square, Bekasi Timur dan menemukan barang bukti sebanyak 511 kg sabu.

Di lokasi itu, polisi menemukan dua tersangka yang merupakan warga negara asing (WNA) berinisial NW dan UCN.

Kemudian, lokasi lain yang dilakukan penggerebekan ialah apartemen Basura, Jakarta Timur yang ditemukan 50 kg sabu dengan tersangka berinisial AK. Terakhir, penyidik menemukan 175 kg sabu lainnya di Apartemen Green Pramuka, Cempaka Putih, Jakarta Pusat dengan tersangka berinisial H.

Para tersangka dijerat Pasal 114 ayat (2) subsider Pasal 115 ayat (2) lebih subsider Pasal 112 ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

“Ancaman hukuman minimal enam tahun maksimal hukuman mati,” ucap dia. (rls)

JAGAINDONESIA.COM – Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman, meminta agar Kejaksaan Agung menangani kasus dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan secara serius. Menurutnya kasus ini bisa mempengaruhi kepercayaan publik pada layanan BP Jamsostek ini. Hal ini diungkapkan Benny saat rapat kerja Komisi III bersama dengan Jaksa Agung yang membahas tentang agenda penanganan kasus yang menarik perhatian publik dan koordinasi yang dilakukan dengan lembaga terkait.

“Oleh sebab itu kami mohon sekali, ada penanganan yang sungguh-sungguh dari pihak Kejaksaan terhadap kasus BPJS ini. Jadi bagaimana penanganan hukum ini, tidak mengganggu trust publik terhadap BPJS. Ini mejadi hal yang perlu dijadikan pertimbangan, dan mohon penjelasan Bapak Jaksa Agung,” papar Benny di ruang rapat Komisi III, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (14/6/2021).

Kalau penanganan kasus BPJS Ketenagakerjaan tidak diatasi secara sunggung-sungguh maka publik akan hilang kepercayaan. Tenaga kerja diwajibkan untuk membayar, bagi perusahaan kalau tidak membayar akan dipidana, tapi tragisnya uang iurannya dikorupsi.

“Jadi lama-lama nanti publik akan bilang, ya ndak usah lah kita kasih BPJS Ketenagakerjaan kalau hasilnya juga dikorupsi,” ujar Benny.

BPJS Ketenagakerjaan/BP Jamsostek diduga melakukan korupsi penyimpangan pengelolaan keuangan dan dana investasi. Sebelumnya Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah menggeledah kantornya, sejumlah pejabat dan karyawan juga sedang diperiksa sebagai saksi atas pengajuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ada 20 pejabat dan karyawan yang diperiksa sebagai saksi dari kantor pusat BPJS Ketenagakerjaan.

Namun sampai saat ini Kejagung belum menemukan adanya perbuatan melawan hukum dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi BPJS Ketenegakerjaan. Di sisi lain Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Ali Mukartono mengatakan kasus itu bermula dari adanya laporan korupsi investasi di BPJS Ketenagakerjaan yang diduga merugikan negara senilai Rp22 triliun.  

Penyidik kemudian melakukan pemeriksaan dan sampai saat ini belum selesai memeriksa jutaan transaksi milik BPJS Ketenagakerjaan. Dalam meneliti kasus BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung melibatkan BPK dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hasilnya belum ada transaksi saham yang mengarah ke tindak pidana korupsi. (eko/es)