JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Peristiwa pembunuhan terhadap 4 pekerja proyek pembangunan jalan Trans Ruas Moskona Kabupaten Bintuni, kembali mengejutkan publik Papua Barat. Setelah sebelumnya diberitakan bahwa pembunuhan tersebut dilakukan oleh Orang Tidak Dikenal (OTK), siaran pers TPNPB menyatakan bahwa pihaknya yang melakukan dan bertanggungjawab atas peristiwa tersebut.

Ditemui secara terpisah di kantornya, Senator Papua Barat, Filep Wamafma angkat bicara. Ia turut menyampaikan belasungkawa terhadap keluarga korban.

“Saya secara pribadi menyatakan turut berduka cita atas peristiwa ini. Seharusnya peristiwa seperti ini tidak perlu terjadi lagi. Kita harap kepolisian segera melakukan hal-hal yang dapat mengubah pemikiran masyarakat agar dapat sadar dan waspada di wilayah rawan konflik.” Ungkap Filep.

“Kita tahu bahwa korban dari konflik semacam ini datang dari sipil dan TNI. Atas nama kemanusiaan, saya tegaskan bahwa siapapun korbannya, atas nama apapun kekerasan tidak dibenarkan”, tegas Filep.

Pimpinan Komite I DPD ini meminta agar kejadian pembunuhan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi kebijakan pembangunan di Papua.

“Peristiwa ini menunjukan bahwa masih lemahnya jaminan keamanan bagi warga sipil oleh Polri maupun TNI, khususnya Polda Papua Barat dan Kodam Kasuari. Jaminan keamanan ini menjadi dasar bagi keselamatan jiwa dan Hak Asasi Manusia rakyat sipil, terutama bagi para pekerja yang ada di wilayah rawan konflik. Polri dan TNI tentu saja perlu mengevaluasi, baik secara internal kebijakan, maupun secara eksternal terkait langkah yang telah dibuat”, jelas Filep.

Filep menambahkan bahwa Komite I DPD RI akan bertindak cepat menanggapi kejadian tersebut.

“Mengingat dalam beberapa hari terakhir ini, eskalasi kekerasan meningkat di tanah Papua, maka kami dari Komite I DPD RI, pada masa sidang yang akan datang akan memanggil Menkopolhukam, TNI, dan Polri. Hal ini tidak lain dan tidak bukan untuk memastikan keseriusan Pemerintah dalam menciptakan kedamaian di tanah Papua”, kata Filep menambahkan.

Hingga berita ini diturunkan, jenazah para korban pembunuhan tersebut masih dikuasai oleh TPNPB.

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Kasus dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe berbuntut panjang. Lukas Enembe diketahui belum memenuhi panggilan KPK hingga kini dengan alasan kondisi kesehatannya.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko turut memberi peringatan kepada Gubernur Lukas Enembe agar mematuhi proses hukum yang sedang berjalan. Moeldoko bahkan menyinggung bila perlu TNI dikerahkan untuk pemanggilan Lukas Enembe yang memiliki banyak massa pendukung.

“Soal Lukas Enembe, saya mungkin bisa lebih keras lagi berbicara, karena ini persoalannya soal hukum murni, bukan persoalan politik. Maka siapa pun harus mempertanggungjawabkan di hadapan hukum. Tidak ada pengecualian,” kata Moeldoko, Kamis (29/9/2022).

“Kalau mereka dalam perlindungan masyarakat yang dalam pengaruhnya Lukas Enembe, apa perlu TNI dikerahkan? Untuk itu, kalau diperlukan, ya apa boleh buat,” ujarnya.

Pernyataan Moeldoko ini menuai reaksi tegas dari Wakil Ketua Komite I DPD RI Filep Wamafma. Anggota DPD RI asal Papua Barat ini memberikan komentar menohok.

“Dalam posisi sebagai KSP, Moeldoko seharusnya memberikan komentar yang menyejukkan. Situasi yang sedang memanas di Papua tidak perlu dikomentari secara berlebihan, apalagi dalam kapasitas sebagai KSP,” kata Filep, Kamis (29/9/2022).

“Jika ini murni penegakan hukum, kenapa KSP ikut campur? Lagipula KSP tidak punya wewenang apapun terkait penegakan hukum. Kita lihat Pasal 2 Perpres Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden menegaskan bahwa Kantor Staf Presiden mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis. Pasal 3 juga menerangkan hal yang sama,” terang senator Filep.

Oleh sebab itu, Filep menekankan, wilayah KSP berada pada bagian komunikasi politik dan tidak mengurus penegakan hukum, apalagi mengatur TNI. Menurutnya, tidak ada satu pasal pun dalam Perpres Nonor 83 Tahun 2019 yang menyebutkan kewenangan KSP mengatur TNI.

Lebih lanjut, anggota Komite I DPD RI ini menyayangkan pernyataan Moeldoko yang seolah memberi ruang bagi kehadiran TNI dalam kasus Lukas Enembe.

“Pak Moeldoko sebagai seorang mantan Panglima TNI, pasti tahu tupoksi dan wewenang TNI. Jadi berkomentar tentang diperlukannya TNI itu hanya menimbulkan trauma politik yang baru,” kata Filep menambahkan.

“Sudah jadi rahasia umum bahwa pendekatan militer di Papua masih menuai pro-kontra. Terlebih, sakit hati atas kematian orang Papua karena ulah oknum tertentu, misalnya kasus mutilasi, kasus Paniai, dan pelanggaran HAM lainnya, juga masih membekas. Lantas kenapa harus membuat narasi baru tentang diperlukannya TNI dalam kasus masyarakat sipil?”, tanya Filep.

Menurut mantan anggota Pansus Papua ini, pernyataan Moeldoko itu tidak selayaknya diutarakan dalam situasi Papua saat ini.

“Sebagai wakil rakyat, saya mengingatkan pihak manapun di negara ini, agar jangan membenturkan TNI dan masyarakat Papua. Sudah banyak luka di Tanah Papua karena konflik vertikal semacam itu,” tegas Filep lagi.

Alumnus Doktor Unhas ini berharap agar semua pihak menahan diri dan membiarkan penegak hukum menjalankan tugasnya.

“Kita serahkan semua pada kerja penyidik. Setiap komentar, apalagi dari pejabat publik, akan sangat berdampak bagi kedamaian Papua,” pungkas Filep.

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Pj Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw akan melaporkan kuasa hukum Gubernur Papua Lukas Enembe ke Bareskrim Polri. Langkah hukum itu dilakukan lantaran somasi yang sebelumnya dikirimkan hingga kini tak juga ditanggapi. Hal itu diungkapkan oleh Victor Abraham Utusan Pj. Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw.

“Akan segera kami laporkan sdr. Roy Rening ke Mabes Polri terkait pencemaran nama baik, hoax, berita bohong atau fitnah, supaya dapat ditindaklanjut proses hukum kepada yang bersangkutan,’’ terang Victor dikutip, Kamis (29/9/2022).

Adapun somasi yang dimaksud telah dikirimkan pada 24 September 2022 lalu. Somasi tersebut diserahkan oleh Victor selaku utusan dari Paulus Waterpauw. Selanjutnya, menurut Victor, Paulus Waterpauw telah menunjuk Kuasa Hukum Heriyanto, SH., MH, dari HARPA Law Firm untuk segera melaporkan Roy Rening jika dirinya tidak mengklarifikasi pernyataannya

“Somasi terhadap sdr. Roy Rening saya serahkan melalui salah satu pengacara Gubernur Papua, Lukas Enembe, dalam bentuk hard copy maupun pdf, dan dipastikan akan diserahkan maupun dikirim langsung ke saudara Roy Rening,’’ ujarnya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Pj Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw. Waterpauw menyampaikan tim kuasa hukumnya telah menuju Bareskrim Polri hari ini, Kamis 29 September 2022 terkait laporan itu.

“Kita perlu tinjau itu penasihat hukum apakah memang dia penasihat hukum apa tidak, dia harus profesional. Oleh karena itu, karena sudah menyebut nama saya, selaku warga negara baik, saya bikin somasi dan somasi itu sudah dilayangkan 2×24 jam dan sudah diterima oleh yang bersangkutan,” kata Waterpauw di JCC Senayan, Jakarta Pusat.

“Kemudian tidak memberikan klarifikasi sehingga hari ini kami melaporkan di Bareskrim Polri, itu kewajiban hukum, saya bicara tentang hukum, bagi saya, prinsip, saya sebagai juga mantan pelaksana hukum itu sendiri, penegak hukum, saya pikir kita ikuti saja dengan proses yang sedang berlangsung hak mereka untuk nanti menjawab lewat sebuah proses itu,” sambungnya.

Diketahui, somasi yang berujung pelaporan itu terkait dengan tudingan keterlibatan Waterpauw dalam proses penetapan tersangka KPK terhadap Lukas Enembe. Somasi itu sudah dilayangkan kepada tim kuasa hukum LE untuk segera memberikan klarifikasi dalam waktu 2 x 24 jam.

Waterpauw mengatakan somasi itu merupakan mekanisme hak jawab atas tudingan sepihak yang dinilainya sebagai wacana kosong tak berdasar dan berpotensi pencemaran nama baik. Oleh sebab itu, langkah tersebut diambil agar kuasa hukum Lukas Enembe tidak sembarang berbicara. (UWR)

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Senator Papua Barat Filep Wamafma menyampaikan sejumlah catatan penting terkait kondisi kemiskinan di Papua dan Papua Barat. Filep menyoroti predikat miskin yang selalu melekat pada kedua provinsi di wilayah paling timur Indonesia itu. Kali ini, ia memberikan sudut pandang yang berbeda terkait label kemiskinan ini.

Menurut Filep, label provinsi termiskin itu merujuk pada persentase kemiskinan berdasarkan data BPS pada Maret 2022, yang menyebutkan Provinsi Papua dan Papua Barat menduduki peringkat teratas persentase kemiskinan di Indonesia. Dalam data itu, jumlah penduduk miskin Papua ialah 922,12 ribu orang (26,56% dari total penduduk), dan jumlah penduduk miskin Papua Barat adalah 218,78 ribu orang (21,33% dari total penduduk).

“Akan tetapi, jika kita melihat jumlah penduduk miskin terbanyak bukanlah dari Papua dan Papua Barat, melainkan dari Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Sumatera Utara. Hal ini juga berdasarkan data BPS pada Maret 2022. Maka secara nasional, keempat provinsi itu yang menyumbang jumlah penduduk miskin terbesar. Ini juga perlu di-clear-kan,” ujar Filep, Kamis (29/9/2022).

Merujuk pada data dari BPS 2022, menunjukkan bahwa pada Maret 2022, jumlah penduduk miskin terbanyak ialah Provinsi Jawa Timur yaitu sebanyak 4.181, 29 ribu orang, disusul Jawa Barat sebanyak 4.070,98 ribu orang, Jawa Tengah 3.831,44 ribu orang dan Sumatera Utara sebanyak 1.268,19 ribu orang.

“Papua dan Papua Barat selalu ditempatkan sebagai yang termiskin, karena persentasenya dibandingkan dengan jumlah penduduknya yang sedikit. Pada titik ini, perlu dipikirkan kembali berbagai indikator untuk penyebutan daerah/provinsi termiskin. Jika indikator miskin BPS menggunakan juga data aset, misalnya aset tanah yang bisa menjadi uang atau penghasilan tertentu, maka bisa jadi Papua dan Papua Barat tidak dapat dikategorikan miskin. Jutaan tanah di Papua dan Papua Barat merupakan milik masyarakat adat yang sangat bernilai harganya,” kata Filep.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Komite I DPD RI ini menuturkan, persoalan kemiskinan belakangan disoroti terjadi lantaran dugaan adanya praktik-praktik penyalahgunaan anggaran di daerah. Persoalan ini menjadi semakin sensitif saat Gubernur Papua Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Filep memandang, jika dikaitkan dengan dugaan korupsi yang dilakukan Lukas Enembe, perdebatan dapat saja dimulai dari tanggungjawab politik dan tanggungjawab anggaran. Menurutnya, penanganan kasus dugaan penyalahgunaan anggaran juga perlu diusut secara struktural terhadap pihak-pihak terkait lainnya berdasarkan pada kewenangannya.

“Gubernur merupakan penanggungjawab politik, sementara di bawahnya terdapat pejabat pengguna anggaran misalnya sekretaris daerah, bagian keuangan, para perangkat daerah. Rangkaian pengambilan kebijakan inilah yang sebenarnya menjadi fokus dari penegak hukum. Penyalahgunaan anggaran sering kali berkaitan dengan konflik kepentingan dari para pengguna anggaran. Oleh sebab itu, jika mau dibuka secara transparan, maka harus dibuka semuanya secara struktural,” jelas doktor hukum alumnus Unhas ini.

Selain itu, Filep juga menyoroti penanganan kasus korupsi oleh Polda Papua. Ia menerangkan, berdasarkan data pada bulan Januari-Agustus 2014, Polda Papua telah menangani 118 kasus korupsi dan di tahun 2015, terdapat penurunan penanganan kasus korupsi. Selanjutnya, pada 2019, dalam enam bulan pertama, terdapat 73 kasus korupsi yang ditangani dan sepanjang 2021, terdapat 79 kasus korupsi yang ditangani. Akan tetapi, baru 20 kasus yang dilimpahkan ke kejaksaan.

“Problemnya ialah, sejauh mana semua perkara tersebut dituntaskan secara transparan dan akuntabel? Maka menjadi beralasan jika publik juga mempertanyakan kemampuan Polda dalam menyelesaikan kasus-kasus korupsi di daerah,” ungkapnya.

Sementara itu, Filep juga memperhatikan adanya keterkaitan antara kemiskinan dengan penggunaan dana Otsus. Sampai dengan tahun 2022, Papua dan Papua Barat telah memperoleh transfer Dana Otonomi Khusus (DOK), Dana Tambahan Infrastruktur (DTI), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar Rp154,91 triliun dalam rangka melaksanakan Otsus di Tanah Papua.

Menurutnya, jika dihitung secara sederhana, maka anak SD di Papua dan Papua Barat yang mulai sekolah di tahun 2002, dengan besaran dana Otsus Rp1,382,300,000,000, diperkirakan sudah banyak yang berhasil menyelesaikan studinya, baik di level sarjana maupun pascasarjana. Tentu hal ini juga akan berpengaruh pada IPM Papua dan Papua Barat lantaran tingkat pendidikan juga berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Papua.

Akan tetapi, lanjut Filep, fakta berbicara lain. Data BPS menyebutkan hanya 80.427 orang jumlah mahasiswa sarjana dari Papua pada tahun 2019 dari jumlah penduduk sebanyak 3.322.526 orang.

“Jadi, kemana semua anggaran pendidikan yang sangat besar dari dana Otsus? Untuk itu perlu diperiksa juga, apakah dana Otsus digunakan oleh instansi-instansi tertentu di luar yang dimaksudkan Otsus, atau seperti apa bentuk dugaan penyalahgunaan anggarannya?” kata Filep.

“Fungsi auditor sebenarnya ada juga di daerah, misalnya melalui inspektorat dan BPKP. Demikian juga hasil audit BPK, inspektorat, BPKP, seharusnya dapat digunakan sebagai referensi hukum bagi penegak hukum di daerah untuk menyelesaikan persoalan korupsi di daerah,” sambungnya.

Oleh sebab itu, Filep berharap ada evaluasi secara menyeluruh terkait penggunaan dana Otonomi Khusus yang saat ini semakin menjadi sorotan publik. Ia mengharapkan, selain penggunaan dana otsus, amanat UU Otsus secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua juga dapat dijalankan secara tepat sasaran.