PAPUA BARAT, JAGAINDONESIA.COM – Puluhan ribu anak asli Papua Barat tercatat putus sekolah justru di era adanya Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus). Seorang akademisi Universitas Papua, Profesor Agus Sumule menyampaikan data anak-anak putus sekolah di Provinsi Papua Barat mencapai 68.988 orang.
Prof Agus menyebutkan bahwa mereka berasal dari berbagai latarbelakang keluarga dan tersebar di 13 kabupaten/kota di wilayah Papua Barat.
“Fakta saat ini 68.988 anak di Papua Barat putus sekolah, karena berbagai latar belakang ekonomi keluarga bahkan tidak sedikit karena pengaruh lingkungan,” ujar Prof Agus, dikutip dari Antara, Selasa (27/9/2022).
Oleh sebab itu, Prof Agus berharap adanya sinergi dan evaluasi terkait persoalan pendidikan di Papua Barat oleh para stakeholder terkait, terutama melalui kerjasama Polda Papua Barat dan pemerintah daerah.
Terkait hal itu, Kepala Polda Papua Barat, Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga mengaku prihatin atas fakta yang dipaparkan tersebut. Ia menyampaikan bahwa Polda Papua Barat akan turut berkontribusi melalui intervensi program guna memacu semua pemangku kepentingan peduli terhadap persoalan ini.
“Sebagai bagian dari warga Papua Barat, saya prihatin karena di era Otsus, masih ada ribuan generasi emas masa depan Papua Barat tidak bisa melanjutkan pendidikan,” ujar Daniel dalam di Manokwari.
Lebih lanjut, Daniel menyebut, pihaknya juga akan turut mengawal penggunaan anggaran pendidikan di Papua Barat agar digunakan tepat guna dan tepat sasaran. Daniel menambahkan, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan BPKP dan Inspektorat Provinsi Papua Barat terkait penggunaan anggaran pendidikan.
“Polda Papua Barat juga sudah menggelar rapat dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Inspektorat Provinsi Papua Barat untuk melaksanakan pengawasan riil anggaran pendidikan agar penggunaannya sesuai dengan apa yang direncanakan,” jelasnya.
Daniel juga menekankan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama. Oleh sebab itu, ia turut mengajak semua pihak terkait dan masyarakat untuk terus meningkatkan kepedulian terhadap pendidikan anak di Papua Barat terutama persoalan tingginya angka putus sekolah saat ini.
“Pendidikan bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah atau lembaga pendidikan semata, tetapi tanggung jawab semua pihak untuk bersama mencari solusi agar semua yang putus sekolah bisa kembali mengenyam pendidikan,” ujar Daniel Silitonga.
Berkaitan dengan persoalan ini, Pemerintah Kabupaten Kaimana melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) bergerak cepat dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di enam distrik di Kaimana.
Wakil Bupati Kaimana Hasbulla Furuada mengatakan pembentukan UPTD ini diharapkan dapat mendukung terpenuhinya hak dasar pelayanan pendidikan bagi anak-anak asli Kaimana sekaligus dapat meminimalisasi angka putus sekolah.
“Seluruh komponen di dinas pendidikan harus menjalankan tugas dan fungsinya yang terkait dengan koordinator wilayah. Jangan juga pembentukan koordinator wilayah ini hanya memperkaya struktur, namun miskin fungsi,” tegasnya. (UWR)
