BINTUNI, JAGAINDONESIA.COM – Warga Kampung Naramasa, Distrik Kuri, Teluk Bintuni, Papua Barat mempertanyakan perihal bantuan rumah layak huni bagi mereka. Pasalnya, terdapat satu unit bantuan rumah layak huni di kampung tersebut namun mereka tidak mengetahui darimana bantuan rumah permanen tersebut berasal.

“Beginilah realita terhadap kebijakan pemerintah memberi bantuan kepada warga di kampung-kampung. Kedapatan rumah layak huni ini bagi warga di kampung, katanya proyek, tapi kami tidak tahu itu bantuan darimana, entah provinsi atau kabupaten,” ujar salah seorang warga Naramasa, Simi Urbon, Selasa (29/11/2022).

“Penerima proyek mengatakan ini proyek dari aspirasi DPR Provinsi. Lalu dimana bantuan perumahan layak huni dari Dinas Perumahan Kabupaten dan Provinsi?” kata Urbon menambahkan.

Ia mengatakan, warga Naramasa tidak mengetahui rumah tersebut merupakan bantuan atau proyek dan berasal dari pemerintah provinsi, kabupaten atau DPR. Sedangkan, informasi tentang pemberian rumah tersebut diakuinya simpang siur.

“Anak bisa lihat sendiri hanya ada satu rumah, itu saja pemberian dari pemerintah. Itu juga yang kami dengar bervariasi, ada yang bilang bantuan dari provinsi, ada juga yang bilang proyek rumah, ada juga yang bilang itu rumah aspirasi dari DPR yang terpilih. Kami masyarakat bingung, mana yang benar,” ucapnya.

Menurut Simi Urbon, apabila bantuan tersebut berasal dari pemerintah, maka diharapkan dapat disampaikan dan dijelaskan dengan baik agar warga setempat mengerti. Sementara mayoritas warga di Kampung Naramasa masih bertahan tinggal di rumah papan kayu bertahun-tahun lamanya yang rentan terdampak bencana.

“Setahu saya, kalau itu dari pemerintah atau dinas terkait pasti kepala dinas datang baru beri tahu kami baik-baik bahwa bapak-ibu ini bantuan dari pemerintah. Jadi anak bisa lihat kami masyarakat yang ada di kampung Naramasa masih tinggal di rumah papan peninggalan perusahaan,” katanya lagi.

“Selama ini pemerintah maupun dinas terkait terutama Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni mana perhatiannya untuk kami masyarakat Kampung Naramasa, dengan 1 atau 2 rumah layak huni? Tidak ada sama sekali, kami sangat butuh rumah layak huni,” tutupnya. (MW)

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma meminta pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengevaluasi penyusunan dan pembahasan APBD Provinsi di Tanah Papua. Menurutnya, langkah ini mendesak dilakukan karena berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran oleh pemerintah provinsi.

Hal itu diungkapkannya lantaran Filep menyoroti kinerja Pemerintah Provinsi Papua Barat yang terkesan lamban terkait penyusunan dan penyerahan dokumen KUA-PPAS APBD kepada DPRP. Pasalnya dokumen tersebut baru diserahkan beberapa hari sebelum 30 November 2022 di Hotel Aston Niu Manokwari.

Dampaknya, pada Selasa (29/11), DPRP Papua Barat berinisiatif menyurati Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk meminta perpanjangan waktu pembahasan KUA-PAS APBD Pemprov Papua Barat Tahun Anggaran 2023 tersebut. Filep khawatir kelambanan ini akan diartikan pemerintah setempat kurang responsif dengan persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Terus terang saya harus mengkritik hal ini. Saat ini, rakyat Papua Barat khususnya OAP, sangat membutuhkan sikap tegas Pemda dalam pengelolaan anggaran. Rakyat butuh efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran, supaya pembangunan bisa bergerak. Kalau kenyataannya KUA-PAS APBD Pemprov Papua Barat Tahun Anggaran 2023 baru diserahkan, maka otomatis mekanisme pembahasan di DPRP ikut terdampak, dengan demikian pengesahannya juga molor,” tegas Filep, Rabu (30/11/2022).

Penulis buku Filsafat Otsus ini menjelaskan bahwa perencanaan anggaran terkait alokasi dana Otsus sebagai bentuk komitmen pemerintah melaksanakan amanat UU Otsus tercermin dalam  APBD Provinsi ini. Menurutnya, afirmative action (kebijakan afirmasi) harus diimplementasikan dalam APBD baik provinsi maupun kabupaten dan kota.

“Jika hal tersebut tidak direalisasi pada tahun anggaran 2023, maka jangan salahkan jika rakyat mengatakan Otsus itu gagal. saya harap Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemendagri dan Kementerian Keuangan harus melakukan evaluasi terkait penyusunan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota,” ungkapnya.

“Otsus yang sudah kita upayakan ini seharusnya butuh respons cepat, tegas dan efektif dari Pemprov. Pemprov menurut saya sudah paham dengan mekanisme yang diatur dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023,” sambung Filep.

Wakil rakyat dari Papua Barat ini mengingatkan bahwa kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung dalam bentuk hard copy dan dalam bentuk soft copy kepada DPRD paling lambat 60 hari sebelum satu bulan TA berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

“Aturan ini yang membuat adalah DPRP, meminta perpanjangan waktu pembahasan KUA-PAS APBD Pemprov Papua Barat Tahun Anggaran 2023, karena dokumen itu baru diserahkan mendekati 30 November. Ini tentu saja cukup mengecewakan. Kalau mau dibilang Pemprov lamban, ya tentu lamban,” tandas Filep lagi.

Lebih lanjut Filep meminta agar Pemprov memperhatikan hal-hal yang berpihak pada masyarakat. Ia berharap agar kebijakan afirmasi untuk Orang Papua berjalan dengan baik, dimulai dari ketaatan terhadap pembuatan anggaran ini.

“Bagaimana kita bisa mengawal Otsus dengan baik kalau dari hulunya begini. Saya, atas nama para konstituen saya, demi dana Otsus yang teranggarkan, meminta Mendagri untuk melakukan supervisi pelaksanaan penyusunan dan pengesahan APBD di tanah Papua dan Papua Barat,” katanya.

“Sudah ada Permendagri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022. Aturan ini dapat dipakai agar penyusunan anggaran ini benar-benar sesuai aturan. Saya khawatir cara-cara penyerahan anggaran di injury time ini menjadi kebiasaan, sehingga memang harus dibenahi,” ujar Filep.

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Senator Papua Barat Filep Wamafma meminta semua pihak di Papua dan Papua Barat untuk mengawasi pengelolaan dana Otsus di bidang pendidikan dan kesehatan. Menurutnya, sumber keuangan untuk pendidikan dan kesehatan di Papua Barat harus dikelola dengan baik.

“Saya lihat di beberapa daerah, pemimpin daerahnya mulai menghapus pungutan tertentu untuk pendidikan dan kesehatan. Saya bertanya-tanya, apakah itu bisa dilakukan di Papua dan Papua Barat?”, ujar Filep, Selasa (29/11/2022).

Ketua Tim Penyusun Undang-Undang Otsus dari DPD RI ini lantas menyoroti klaim afirmasi di Papua dan Papua Barat yang menurutnya belum menampakkan hasil signifikan.

“Kita tahu bersama bahwa dua hal yang menjadi afirmasi bagi Otsus Papua adalah pendidikan dan kesehatan. Sejak Otsus jilid I sampai jilid II, pendidikan dan kesehatan menjadi titik tumpu selain pembangunan infrastruktur,” ungkapnya.

Filep pun menjelaskan besaran alokasi untuk pendidikan dan kesehatan tercantum pada Pasal 34 ayat (3) huruf e angka (2) huruf a UU Nomor 2 Tahun 2021 (UU Otsus Perubahan). Pada pasal itu disebutkan bahwa penerimaan yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) nasional ditujukan untuk paling sedikit 30% untuk belanja pendidikan dan 20% belanja kesehatan.

Selain itu, ketentuan lainnya juga tertera pada Pasal 36 UU Otsus Perubahan yang menegaskan bahwa penerimaan terkait dana perimbangan dari bagi hasil Sumber Daya Alam (SDA) minyak bumi dan gas alam sebesar 70% atau yang disebut dengan Dana Bagi Hasil/DBH dialokasikan sebesar 35% untuk belanja pendidikan dan 25% untuk belanja kesehatan dan perbaikan gizi.

“Di sinilah pintar-pintar pemerintah daerah mengelolanya, harus cermat. Karena Pasal 4 PP Nomor 106 Tahun 2021 juga menegaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus, Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diberi Kewenangan Khusus dalam bidang pendidikan dan kesehatan,” tegas Filep yang merupakan penulis buku Filsafat Otsus dan Perbandingan Otsus Papua, Aceh, Yogyakarta, Jepang dan Britania Raya.

Mencermati kondisi yang terjadi di Papua, Senator Filep menyayangkan capaian pendidikan dan kesehatan masyarakat Papua saat ini. Pasalnya, Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 mencatat, persentase penduduk Papua usia 15 tahun ke atas yang tidak memiliki ijazah sekolah mencapai 33,58%.

Kemudian sebesar 19,28% penduduk Papua usia 15 tahun ke atas menamatkan pendidikannya pada jenjang Sekolah Dasar (SD), 17,48% memiliki ijazah setara Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sebanyak 21,11% penduduk Papua usia 15 tahun ke atas memiliki ijazah setara Sekolah Menengah Atas (SMA).

“Parahnya lagi, data BPS tahun 2021 juga menyebutkan bahwa pada periode 2020-2021, Papua Barat menjadi provinsi dengan rata-rata biaya pendidikan Sekolah Dasar (SD) tertinggi di Indonesia, yakni Rp4,86 juta. Ini kan sangat memprihatinkan. Sangat menyentuh hati saya sebagai wakil rakyat. Lalu dana Otsus untuk pendidikan selama ini untuk apa saja? Bagaimana pengelolaannya,” ungkapnya.

“Belum masalah kesehatan, fasilitas kesehatan di Papua Barat sampai tahun 2017 sesuai BPS, baru ada 14 RS dan 151 Puskesmas. Ya, semoga sudah bertambah di tahun 2022 ini, karena belum ada laporan BPS-nya. Selain itu, angka stunting pun saat ini masih tinggi, di Papua 29,50% dan di Papua Barat 26,20%. Miris sekali,” ujar Filep lagi.

Filep kembali mengingatkan, khusus untuk pendidikan, Pasal 12 PP 107 Tahun 2021 menegaskan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kewenangannya mengalokasikan anggaran pendidikan sampai dengan jenjang pendidikan tinggi.

Tak hanya itu, pendanaan penyelenggaraan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit didanai melalui Dana Otsus dan Tambahan DBH Migas Otsus. Filep berharap agar alokasi dana tersebut jelas memberi afirmasi bagi Orang Papua sebagai buah dari kekhususan kebijakan Otsus.

“Jadi sekali lagi dalam rangka afirmasi khususnya untuk pendidikan dan kesehatan Orang Papua, sudah saatnya pemimpin daerah mengambil kebijakan-kebijakan yang pro Otsus, yang pro rakyat, supaya generasai Papua di masa depan benar-benar berkualitas, tahan uji dan mampu bersaing,” tutup Filep.