PAPUA BARAT, JAGAINDONESIA.COM – Kehadiran Provinsi Papua Barat Daya telah dipastikan melalui Penetapan Undang-undang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dalam sidang paripurna DPR RI, pada Kamis, 17 November 2022 lalu. Lahirnya provinsi baru ini disambut baik oleh masyarakat di wilayah pemekaran itu.

Berkaitan dengan hal ini, Tim Koalisi Deklarator dan Presidium Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya yang dimandatkan oleh masyarakat Sorong Raya menyampaikan terima kasih kepada Presiden dan seluruh pihak yang telah mengawal perjuangan aspirasi pemekaran provinsi ini.

Tim Koalisi bersama masyarakat menyatakan siap menyambut dan menerima kehadiran Provinsi Papua Barat dengan Kota Sorong sebagai ibukota. Akan tetapi, tim juga mengusulkan agar ibukota provinsi bertempat di Kabupaten Sorong. Hal itu termuat dalam  pernyataan sikap kedua tim deklator dan presidium Papua Barat Daya yang dibacakan oleh Yanto Amus Ijie.

“Namun dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan, kami tim Koalisi Deklarator  dan Presidium Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya mengusulkan kepada Pemerintah agar ke depannya nanti berkenaan mempertimbangkan kedudukan Ibukota Provinsi Papua Barat Daya bertempat di Distrik Klawak Kabupaten Sorong,” kata Yanto dikutip Kamis (24/11/2022).

Lebih lanjut, kepada pemerintah pusat, Tim Koalisi ini juga secara tegas menyatakan menolak intervensi elite politik. Mereka menegaskan bahwa pemekaran Provinsi Papua Barat Daya bukan merupakan aspirasi para elite politik, para kepala daerah aktif maupun mantan Kepala Daerah di Sorong Raya, melainkan merupakan aspirasi murni masyarakat dari enam Daerah.

Keenam daerah itu yakni Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Raja Ampat yang telah berjuang selama belasan tahun lamanya.

“Intervensi mantan kepala-kepala daerah di Sorong Raya dan intervensi Tim Pemekaran dadakan yang saat ini melakukan manuver di Kementerian Dalam Negeri mengusul calon Penjabat Gubernur Papua Barat Daya,” ujarnya.

Selain itu, Tim Koalisi juga mengusulkan Penjabat Gubernur dan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundangan-undangan, yakni UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi, khusus pasal 12 yang akan diusulkan secara berjenjang kepada Pemerintah.

“Kami masyarakat yang tergabung dalam Tim Deklarator dan Presidium Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya menyatakan menolak dengan tegas penempatan Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Daya dan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya di luar dari usulan Tim Masyarakat Deklarator dan Presidium Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya,” tegasnya.

Hal itu kata Yanto, diusulkan demi terciptanya kondisi Kamtibmas yang aman dan nyaman di wilayah Provinsi Papua Barat Daya serta menghindari konflik yang menimbulkan kerugian sosial, moril, dan materil yang tidak bisa terhindarkan.

Yanto menambahkan, tim meminta kepada pemerintah agar melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses persiapan pemerintahan transisi Provinsi Papua Barat Daya. Selanjutnya, tim koalisi mendesak Pemerintah Pusat dan Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat untuk segera membentuk Tim Pemerintah dari Kepala Daerah Aktif di Sorong Raya guna mempersiapkan hal-hal teknis sampai dengan peresmian Provinsi Papua Barat Daya.

“Tim Koalisi Deklarator dan Presidium Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya dengan Tegas menyatakan menolak keterlibatan Tim Percepatan Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya atau Tim Kerja Dadakan yang saat ini turut serta ikut mengintervensi Urusan-urusan pemerintah terkait dengan persiapan peresmian Provinsi Papua Barat Daya,” kata Yanto.

Seperti diketahui, pasca disahkannya RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi UU, Kementerian Dalam Negeri meminta DPR segera berkirim surat kepada Presiden agar UU tersebut segera diundangkan.

Selanjutnya, pemerintah akan melaksanakan peresmian Provinsi Papua Barat Daya dan pelantikan penjabat gubernur yang direncanakan dilakukan pada akhir November ini. Adapun provinsi keempat hasil pemekaran pada tahun ini akan mengikuti pesta demokrasi pada 2024 mendatang. (UWR)

BINTUNI, JAGAINDONESIA.COM – Mozzad Elkana Kindewara mendampingi pemuda asli Papua membuka lapak baru yang menjual jersey Piala Dunia 2022 di pinggir jalan utama Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, Rabu (23/11/2022). Lapak ini baru dibuka selama tiga hari sekaligus menyambut kemeriahan event Piala Dunia tahun ini.

Mozzad yang juga adalah seorang sekdis di Kabupaten Teluk Bintuni itu memotivasi para pemuda di lapak kecil ini agar terus semangat berwirausaha untuk melatih diri semakin mandiri. Ia mendukung penuh langkah para pemuda asli Papua untuk berani berwirausaha dengan memanfaatkan momentum gelaran Piala Dunia 2022.

“Perhelatan sepak bola dunia yang diselenggarakan empat tahun sekali ini juga bisa memberikan dampak positif untuk kita. Tinggal bagaimana kita melihat peluang itu untuk mendapatkan penghasilan. Intinya harus berani, jangan pernah merasa malu dan minder untuk usaha, jadi harus mempunyai jiwa entrepreneur,” katanya.

Mozzad mengatakan, kebanyakan orang tentu menghadapi rasa malas yang membuatnya seringkali menghindari atau menunda pekerjaan. Rasa malas ini lanjut Mozzad, justru akan merugikan diri sendiri yang seharusnya dapat berkembang dan memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki.

“Mulailah usaha mandiri setelah memiliki pertimbangan yang jitu. Keberanian dalam bertindak merupakan kunci sukses dalam berbisnis. Memang dalam setiap bisnis yang dikerjakan pasti memiliki risiko atau dampak yang ditimbulkan. Tapi, mengatasi rasa takut saat mulai usaha menjadi hal wajib yang dilakukan bagi seorang pelaku bisnis,” ujarnya.

“Membangun usaha merupakan langkah awal seseorang menjadi seorang entrepreneur untuk menumbuhkan jiwa wirausaha. Hal ini penting terutama bagi anak-anak muda asli Papua agar terus berkembang hingga akhirnya sukses dan berdikari,” tutupnya. (MW)

SORONG, JAGAINDONESIA.COM – Wakil Ketua Komite I DPD RI Filep Wamafma menyampaikan, kehadiran Provinsi Papua Barat Daya harus menjawab masalah pendidikan dan kesehatan di wilayah itu. Hal itu disampaikan Filep saat bertatap muka dengan bupati dan walikota di wilayah Sorong Raya bertempat di Gedung Lambert Jitmau, Senin (21/11/2022).

“Masyarakat adat Papua itu subjek paling utama dalam segala kebijakan di tanah Papua. Apa indikator Papua maju, ya orang Papua indikatornya. Saya melihat bapak-bapak yang duduk di depan sebagai calon pemimpin Papua Barat Daya, jadi saya langsung ingatkan dan titip pesan tentang hal ini,” kata Filep di Sorong, Senin.

Anggota DPD RI asal daerah pemilihan Papua Barat itu mengingatkan calon pemimpin di provinsi baru tersebut agar meningkatkan perhatiannya melalui berbagai program bagi sektor pendidikan di wilayah itu. Anak-anak asli Papua, kata Filep, tak boleh sampai putus sekolah.

“Kita saat ini adalah pelaku sejarah di masa ini, tetapi generasi yang akan datang adalah generasi yang akan menghadapi tantangan masa depan. Tantangan yang kita hadapi saat ini boleh jadi jauh berbeda dengan tantangan yang akan dihadapi generasi-generasi Papua ke depan,” ujarnya.

“Oleh sebab itu saya ingatkan terutama kepada stakeholder terkait, sektor pendidikan sangat penting untuk menyiapkan SDM Papua yang unggul, sekaligus sebagai benteng terakhir orang Papua menghadapi era globalisasi,” sambung Filep.

Dalam kesempatan itu, Filep tak lupa menyampaikan terima kasih kepada Kapolda Papua Barat Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga yang selalu menemui dan memberi perhatian kepada anak-anak putus sekolah guna memberikan motivasi.

“Bayangkan saja kalau hari ini generasi kita ini tidak sekolah, siapa yang mau mengisi dan memajukan Provinsi Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pengunungan, tidak ada yang mengisi Provinisi ini jika SDM kita lemah,” ungkapnya.

Filep juga mengingatkan masalah kesehatan dan kualitas rumah sakit di wilayah itu. Ia menyebut warga yang memiliki kemampuan ekonomi bisa berobat ke luar Papua. Namun, warga yang kebanyakan berprofesi sebagai petani, buruh, dan nelayan biasanya berobat ke puskesmas atau rumah sakit di daerah harus mendapat perhatian dari pemerintah.

“Ini persoalan riil, saya harap ini yang harus kita pecahkan, kehadiran provinisi ini bukan akhir dari perjuangan kita, tetapi masih banyak tantangan di daerah, menjawab persoalan-persoalan di tengah masyarakat Papua Barat Daya,” kata dia.

Lebih lanjut, Filep menekankan pentingnya optimalisasi pengelolaan alokasi anggaran terutama Dana Otonomi Khusus (Otsus) bagi masyarakat Papua. Terlebih, keberadaan Otsus adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama memberikan perhatian yang besar bagi sektor-sektor mendasar yakni sektor pendidikan dan kesehatan.

“Saya, salah satu orang yang sering ‘ribut’ mempertanyakan tentang pengelolaan alokasi anggaran karena kalau masyarakat punya kasih ke masyarakat, ini hak mereka. Ketika negara memberikan Otonomi Khusus bagi Papua, kita harus buktikan supaya orang percaya kepada kita apa yang kita kerjakan benar untuk menjawab persoalan masalah Papua,” tutupnya.

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Perusahaan BP Tangguh dikabarkan telah meminta perpanjangan kontrak kerja sama berupa Production Sharing Contract/PSC minyak dan gas bumi (migas) kepada Pemerintah Indonesia terkait Proyek Kilang LNG Tangguh yang berada di Teluk Bintuni, Papua Barat.

Permintaan perpanjangan kontrak itu diajukan lebih awal lantaran perusahaan hendak mempertahankan produksi 3 train kilang LNG Tangguh melalui eksplorasi yang dipercepat. Padahal, kontrak tersebut baru akan berakhir pada 2035 mendatang.

Merespons hal ini, Anggota DPD RI, Filep Wamafma, meminta agar Pemerintah tidak secara langsung menerima permohonan tersebut. Menurutnya, pemerintah perlu mengkaji lebih dalam sebelum mengambil keputusan.

“Kita tahu bahwa pasca UU Cipta Kerja, ruang lingkup kewenangan daerah di bidang investasi menjadi pertanyaan. Apalagi jika itu sudah berkaitan dengan kebijakan strategis nasional. Tetapi sebagai wakil rakyat, saya meminta agar permohonan BP Tangguh tersebut harus memperhatikan aspek-aspek krusial dalam investasi,” kata Filep, Jumat (18/11/2022).

Senator Papua Barat ini menegaskan bahwa salah satu aspek krusial dalam rangka investasi di daerah Otonomi Khusus (Otsus) ialah partisipasi masyarakat terdampak.

“Yang perlu diingat bahwa sebagai salah satu proyek strategis nasional, pengembangan LNG Tangguh harus ditempatkan dalam kerangka tata ruang daerah. Meskipun pemerintah pusat menetapkannya dalam kawasan strategis nasional berdasarkan UU Cipta Kerja, namun Pemda harus dilibatkan, karena hal ini berkaitan dengan visi-misi daerah,” tegas Filep.

“Apalagi kalau kita bicara tata ruang pertanahan, UU Otsus Perubahan pada Pasal 4 ayat (6) menegaskan bahwa Gubernur berkoordinasi dengan Pemerintah dalam hal kebijakan tata ruang pertahanan di Provinsi,” sambungnya.

Terlebih, lanjut Filep, dalam Pasal 38 ayat (2) dan (3) UU Otsus Perubahan juga disebutkan bahwa usaha-usaha perekonomian di Provinsi Papua yang memanfaatkan sumber daya alam dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha, serta prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, dan pembangunan yang berkelanjutan yang pengaturannya ditetapkan dengan Perdasus.

“Artinya, dalam melakukan usaha-usaha perekonomian tersebut, wajib hukumnya memperhatikan sumber daya manusia setempat dengan mengutamakan Orang Asli Papua. Inilah yang saya maksud dengan titik krusial, yakni pelibatan masyarakat adat,” tambah Filep.

“Pelibatan pemerintah daerah, sama juga dengan pelibatan masyarakat adat. Bahkan pelibatan masyarakat adat harus dilakukan, mulai dari pertimbangan penerimaan atau penolakan permohonan perpanjangan kontrak, hingga pelibatan dalam hal tenaga kerja disana, ada 7 suku asli yang harus dilibatkan. Merekalah pemegang hak ulayat, yang kepada mereka pihak BP Tangguh dan Pemerintah Pusat meminta izin,” kata Filep menegaskan.

Anggota Komite I DPD RI ini menambahkan bahwa perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terlebih dahulu sebelum memberikan keputusan terkait permohonan perpanjangan kontrak tersebut. Evaluasi ini harus menyentuh aspek-aspek substansial yang sudah seharusnya dipertimbangkan secara seksama.

“Dalam konsep tata kelola investasi semacam ini, perlu ada evaluasi menyeluruh dulu. Evaluasi itu mencakup dampak terhadap masyarakat adat, dampak terhadap lingkungan, aspek partisipasi masyarakat, persentase realisasi CSR bagi masyarakat, dan dampak terhadap pendidikan dan kesehatan Orang Asli Papua (OAP). Semua hal itu harus menjadi pertimbangan, selain pertimbangan utama bahwa masyarakat adat harus dilibatkan dalam persetujuan terhadap permohonan tersebut,” tegas Filep lagi.

“Merujuk pada Pasal 4 ayat (2) huruf e PP Nomor 106 Tahun 2021 menegaskan kewenangan khusus Pemerintah Provinsi dalam rangka Otsus yaitu pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standardisasi nasional. Hal ini termasuk juga kewenangan di bidang penanaman modal dan pemberdayaan masyarakat/kampung adat,” ungkapnya.

Filep menekankan, kewenangan tersebut tidak boleh diabaikan yang dalam pelaksanaannya, Pemerintah Provinsi tentu saja melibatkan masyarakat adat setempat.

“Jadi, saya meminta Pemerintah Pusat untuk mendengarkan suara 7 suku yang ada di Papua Barat. Merekalah yang bisa menentukan perpanjangan kontrak dari BP Tangguh ini. Bukankah OAP harus jadi tuan di negerinya sendiri? Hargai dan hormati eksistensi itu! Jadi, singkatnya ialah bahwa kontrak BP Tangguh harus tunduk pada UU Otsus dan peraturan turunannya,” pungkas Filep.