BIAK, JAGAINDONESIA.COM – Bupati Herry Ario Naap, S.Si.,M.Pd (HAN) tegas dan blak-blakan bicara terkait dengan minimnya dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Papua selama ini di ramah tamah Hari Bakti PU ke-77 di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Biak Numfor, Sabtu (3/12/2022).

Bupati HAN menilai kebijakan anggaran dan program dari Pemeritah Provinsi Papua selama ini terkesan mengabaikan Kabupaten Biak Numfor. Bahkan, Ia menilai seolah-olah Kabupate Biak Numfor “dianaktirikan” dalam alokasi anggaran dan program Pemerintah Provinsi Papua, termasuk pembagian dana Otsus ketika kewenangannya baginya di Pemprov Papua.

Di Hari Bakti PU, Bupati secara tegas memerintahkan ke Asisten I dan II mengganti nama RSUD Pratama Lukas Enembe di Numfor yang terkesan sama sekali tidak mendapat dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Papua selama ini sejak diresmikan oleh Gubernur Papua Lukas Enembe, S.IP.,MM pada tanggal 18 Mei 2017, meskipun sudah dijanjikan akan didukung anggaran.

“Provinsi Papua tidak perhatikan Biak Numfor, ini ada wartawan jadi tolong tulis besar-besar. Rumah sakit Lukas Enembe di Numfor, sejak Bpk, Gubernur Lukas Enembe dari periode pertama dan kedua janji akan dibangun lalu dibantu, provinsi tidak pernah kasih uang. Kalau mereka tidak kasih uang pada penetapan besok APBD Provinsi ditetapkan, coret nama RS Lukas Enembe, ganti nama lain. Perintah Bupati dilaksanakan,” tegas Bupati Herry Naap.

“Jadi kalau besok, palu APBD Provinsi jatuh, lalu tidak ada dukungan anggaran untuk RSUD Pratama di Numfor maka per 1 Januari ganti nama, ganti Bpk. Adam Manggara, Bpk. Yusuf Melianus Maryen yang juga senior-senior dan sesepuh kita yang sudah bangun Biak ini, dari pada kita kasih nama Bpk, Gubernur baru dukungan anggaran tidak ada,” lanjutnya.

Bupati menilai ada kesan dalam kebijakan alokasi anggaran otonomi khusus (Otsus) oleh Pemeritah Provinsi Papua selama ini terkesan “menganaktirikan” Kabupaten Biak Numfor. Ia mencontohkan, pada tahun-tahun 2020, 2021 dan sebelumnya ketika dana Otsus masih ditentukan pembagiannya di Pemerintah Provinsi Papua alokasi ke Biak Numfor jauh lebih kecil dari kabupaten yang memiliki jumlah penduduk atau luas wilayah sangat kecil.

Menurutnya, alokasi ke Kabupaten Biak Numfor tidak lebih dari Rp. 32 miliar per tahun, jauh lebih dari kabupaten kecil lainnya di Papua, misalnya saja Kabupaten Supiori yang mendapatkan jauh lebih besar dari Kabupaten Biak Numfor waktu itu.

“Ini penting supaya masyarakat Biak, ini bupati dan kepala dinas pergi cari uang, jalan ke provinsi dan Jakarta minta dukungan anggaran dan program, tapi uang Otonomi Khusus Biak sendiri tidak rasakan dengan baik, keadilan dalam pembagian dana Otsus tidak ada, lalu dikatakan Papua dibangun merata, merata apa,” tegasya lagi.

Tak hanya itu, HAN juga mengkritisi tentang dukungan pembangunan jalan dengan status jalan provinsi di Kabupaten Biak Numfor yang seolah-olah tidak diperhatikan dengan baik jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Papua.

Bahkan menurutnya berbagai upaya dilakukan dengan membangun komunikasi terkait dengan perbaikan atau peningkatan jalan status jalan provinsi di Biak namun tidak digubris, termasuk ruas jalan status provinsi di tengah kota Biak.

“Jalan-jalan provinsi di Biak tidak diperhatikan dengan baik, kami mengeluh, masyarakat mengeluh, kami jalan ketemu dengan kepala Bappeda, Ketemu anggota DPR Papua, ketemu Wagub saat itu dan sejumlah lainnya, kita terus dijanji, tapi hasilnya apa, seolah-olah dibiarkan dan masyarakat dibiarkan berteriak menyoroti bagian ini, mana keadilan kalau dikatakan Papua dibangun merata. Merata dimana?” ujarnya. (rls)

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Bupati Manokwari Hermus Indou dan Wakil Bupati Edi Budoyo mengajukan gugatan terkait persoalan tapal batas antara Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Tambrauw kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan yang terdaftar dalam perkara Nomor 115/PUU-XX/2022 tersebut telah mendapat tanda terima dari MK.

Para Pemohon mengajukan judicial review terhadap Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU Tambrauw. Kedua pasal tersebut berisi tentang cakupan wilayah dan batas-batas wilayah Kabupaten Tambrauw yang didalam masih mencakup empat distrik yang diminta dikembalikan ke wilayah Kabupaten Manokwari yaitu yakni Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi dan Distrik Mubrani.

Atas perkara ini, Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian Undang-undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (UU Tambrauw) pada Kamis (1/12/2022).

Para Pemohon dalam petitum permohonan provisi meminta MK agar memerintahkan Presiden RI dan DPR RI untuk menunda pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya sampai adanya Putusan atas Permohonan ini. Hal itu disampaikan kuasa hukum Pemohon Emilianus Jimmy Ell di hadapan Majelis Sidang Panel.

“Adanya pergeseran wilayah akibat pemekaran wilayah ini, berakibat pula pada pergeseran hak ulayat masyarakat adat. Untuk itu, para Pemohon meminta Mahkamah mengembalikan empat distrik yaitu Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani masuk ke dalam cakupan wilayah Kabupaten Manokwari,” kata Jimmy Ell di depan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, Hakim Konstitusi Saldi Isra, dan Hakim Konstitusi Suhartoyo.

Selain itu, pemindahan 4 distrik tersebut dari wilayah Kabupaten Manokwari ke wilayah Kabupaten Tambrauw dinilai telah berakibat pada pembelengguan dan pengebirian aspirasi masyarakat adat Suku Meyah dan Suku Mpoor sebagai pemilik tanah ulayat yang berdiam dan menetap pada keempat distrik tersebut.

Padahal secara rumpun, bahasa, dan adat istiadat serta budaya berbeda dengan masyarakat yang ada pada enam distrik lainnya, yakni Distrik Fet, Distrik Sausafor, Distrik Kwoor, Distrik Abun, Distrik Yembun, dan Distrik Miyah. Oleh karena itu, para Pemohon menilai pasal tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (3), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.

Menanggapi permohonan ini, Hakim Konstitusi Suhartoyo menyebutkan pemerintah daerah dalam perkara ini seharusnya melibatkan DPRD kabupaten sebagai pemohon berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon. Dua unsur kepala daerah dan DPRD kabupaten ini menjadi satu kesatuan sebagai Pemohon. Suhartoyo pun meminta para Pemohon menata ulang sistematika permohonan.

Selain itu, para Pemohon juga diminta untuk membuat representasi DPD dan DPRD yang mewakili unsur pemerintah pada daerah tersebut sebagai gambaran umum bagi MK dalam melihat bentangan daerah yang diajukan pengujian dalam perkara ini.

Sementara itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra meminta agar memperkuat kedudukan hukum pemohon dengan menyertakan bukti perkara yang diajukan oleh DPRD. Unsur DPRD yang belum disertakan perlu disertakan dalam perkara ini.

“Jika ingin mengambil organ ini sebagai Pemohon maka harus ada bukti perkara diajukan oleh DPRD. Caranya dapat dilakukan dengan DPRD dari hasil sidang paripurna. Jika tidak terpenuhi maka para Pemohon dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum,” kata Saldi.

Di penghujung sidang, para pemohon diberikan waktu selama 14 hari ke depan untuk menyempurnakan permohonan. Para Pemohon selambat-lambatnya dapat menyerahkan perbaikan permohonan pada Rabu, 14 Desember 2022 kepada MK. (UWR)

PAPUA BARAT, JAGAINDONESIA.COM – Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menargetkan peresmian sekaligus pelantikan Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Papua Barat Daya dilakukan dalam waktu dekat. Sejumlah nama pun diusulkan pejabat di daerah untuk dapat dipertimbangkan dalam pembahasan calon Pj Gubernur.

Usulan itu diantaranya berasal dari Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Dalam surat bernomor 007/1814/MRPB/XI/2022 tertanggal 18 November 2022, MRPB telah mengusulkan sebanyak 7 nama yakni Agustinus Fatem, Andi Asmuruf, Merry Sagrim, Frenky Kallex Muguri, Lazarus Indouw, Anthonius Ayorbaba, dan Yacob Selvinus Fonataba.

“Sebagai provinsi yang baru disahkan, tentu dibutuhkan pemimpin yang benar-benar mampu melakukan penataan wilayah, termasuk nantinya memilih orang-orang yang tepat untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat,” ujar Ketua MRPB Maxsi Nelson Ahoren dikutip Sabtu (3/12/2022).

Ahoren menyebut 7 nama yang dicalonkan tersebut memiliki kapabilitas, integritas, dan pengalaman pengabdian terhadap masyarakat. MRPB berharap usulan ini dapat diteruskan ke Presiden Jokowi untuk selanjutnya ditetapkan salah satunya sebagai penjabat gubernur Papua Barat Daya.

Lebih lanjut, Ahoren mengatakan MRPB menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Pusat yang telah membentuk dan mengesahkan Provinsi Papua Barat Daya. Ia pun berharap agar calon Pj Gubernur provinsi baru ini berasal dari orang asli Papua (OAP).

“Kami juga memohon agar penunjukan penjabat Gubernur Papua Barat Daya oleh Bapak Presiden berasal dari orang asli Papua,” ungkap Maxsi.

Lebih lanjut, diantara ketujuh nama yang diusulkan MRPB, nama Anthonius Ayorbaba yang kini menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Papua dan sebelumnya Kakanwil Hukum dan HAM Papua Barat dinilai diinginkan sebagian besar masyarakat Papua Barat Daya. Ia dinilai memiliki kapabilitas dan integritas untuk menjabat Pj Gubernur.

Selain MRPB, Pemerintah Provinsi Papua Barat juga telah mengirimkan 3 usulan nama untuk menjadi Pj Gubernur Papua Barat Daya. Plh Sekda Papua Barat Dance Sengkek mengatakan, usulan nama itu seharusnya sudah diterima Presiden Jokowi pada Sabtu, 27 November 2022 pekan lalu. Meskipun begitu, ia tak menyebutkan secara terang daftar nama usulan tersebut.

“Kita juga usulkan, tapi itu kewenangan pak gubernur yang menyampaikan. Tanggal 27 kemarin harusnya sudah di tangan Pak Presiden,” ucap Dance Sangkek kepada wartawan di Manokwari, Senin (28/11/2022).

Menurut Dance, Pemprov Papua Barat menyerahkan sepenuhnya seluruh mekanisme ke Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun Dance menekankan bahwa Presiden Jokowi juga meminta Pj Gubernur Provinsi Papua Barat Daya berasal dari orang asli Papua (OAP).

“Perlu digaris bawahi bahwa Presiden Joko Widodo menginginkan Pj Gubernur Papua Barat Daya OAP, supaya ada rohnya,” ujar Dance. (UWR)

KAIMANA, JAGAINDONESIA.COM – Usulan pembentukan Daerah Otonom baru (DOB) di Tanah Papua kembali mengemuka. Kali ini, sejumlah bupati dan para raja adat menyampaikan usulan pembentukan Provinsi Papua Barat Tengah atau Bomberai Raya secara langsung kepada Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat kunjungannya ke Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat pada Kamis (1/12/2022).

Usulan itu diantaranya disampaikan oleh Ketua Dewan Adat Kaimana Johan Werfete yang dalam audiensi tersebut mengatakan ia mendukung hadirnya provinsi Bomberai Raya. Johan mengatakan, masyarakat adat di wilayah itu ingin maju sebagaimana di wilayah-wilayah lainnya. Ia pun optimistis jika Kaimana dapat menjadi ibu kota provinsi dengan potensi pariwisata alamnya.

“Kami masyarakat adat sangat ingin maju seperti kampung-kampung lain, masyarakat pedalaman sangat ramah dan sangat siap menerima pembangunan, tidak ada tantangan dan hambatan apa pun kalau membangun infrastruktur jalan terutama untuk menghubungkan kampung dengan kampung lain, infrastruktur jalan itu sangat kami butuhkan,” kata Johan Werfete, dikutip dari Antara, Jumat (2/12/2022).

Hal yang sama juga diungkapkan Bupati Teluk Wondama Hendrik Mambor. Ia menyebut transportasi darat di daerahnya masih banyak menghadapi kendala. Hendrik berharap pembentukan Provinsi Papua Barat Tengah atau Bomberai Raya dapat disetujui dengan membawahi empat kabupaten yaitu Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama.

“Transportasi darat sangat susah, terpaksa saya carter pesawat kargo dengan harga Rp 100 juta untuk empat seat saja demi menyampaikan harapan-harapan masyarakat ke Bapak Wapres. Kami sangat berharap bila diperkenankan dan sangat berharap supaya wilayah adat Bomberai dan wilayah adat Bomberai, yaitu Kaimana, Fakfak, Teluk Bintuni, dan Teluk Wondama bisa disetujui untuk terbentuk menjadi satu provinsi,” kata Hendrik.

Hendrik pun mengatakan, hingga saat ini ada ritual setiap tahun yang dilakukan sehingga ikatan dalam 19 suku Bomberai Raya masih kuat hingga saat ini. Selain itu, dalam pertemuan tersebut Bupati Fakfak Untung Tamsil dan Raja Kaimana Abdul Hakim Achmad Aituarauw juga meminta berdirinya provinsi baru itu.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Presiden Ma’ruf Amin selaku Ketua Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) atau Badan Pengarah Papua (BPP) mengatakan usulan ini akan menjadi catatan dan pembahasan pemerintah.

“Masalah adat juga sudah dalam rencana kita. Di Papua ada tujuh wilayah adat, dan di sini ada Bomberai yang saya sudah dengarkan masuk dalam Kitab Negarakertagama Karya Mpu Tantular dan masyarakat Bomberai jadi bagian tidak terpisahkan dari sejarah bangsa,” ucap Wapres.

Selain itu, Wapres juga mencatat Kota Kaimana menjadi bagian penting dalam sejarah NKRI. Kota Kaimana sendiri menjadi saksi sejarah sebagai lokasi pendaratan Operasi Trikora 1962. Ia pun mengucapkan terima kasih atas pengorbanan para raja, tokoh masyarakat, dan semua yang menjaga keutuhan NKRI hingga saat ini.

Lebih lanjut, untuk periode 2022-2023, Wapres meminta usulan para bupati maupun raja adat demi melengkapi Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022-2041.

“Semua agar disesuaikan dengan keinginan-keinginan daerah dan prioritas di daerah masing-masing, dan paling penting adalah kita bisa satu bahasa, satu tujuan, dan satu keinginan,” tambah Wapres.

“Dalam konteks wilayah adat dirumuskan pembangunan wilayah Bomberai terpadu, sebelum jadi provinsi yang kita tidak tahu kapan jadi provinsi agar desain pembangunan wilayah Bomberai terpadu ini dirumuskan dan diperkuat kerja samanya di Bomberai Raya, baik pariwisata, sentra perikanan, peternakan di jazirah Bomberai maupun sentra perkebunan pala di Kaimana dan Fakfak,” ujarnya. (UWR)

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Provinsi Papua dan Papua Barat masuk dalam tujuh provinsi dengan serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terendah nasional. Bahkan dana APBD ketujuh provinsi ini masih mengendap hingga November 2022. Data ini disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Jakarta, Rabu, 30 November 2022.

Dalam kesempatan itu, Tito menyebutkan daerah-daerah dengan realisasi serapan APBD rendah yakni Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Bangka Belitung, Jambi, Papua Barat, dan Papua. Daerah terendah dicatatkan oleh Sulawesi Tengah dengan realisasi baru mencapai 44 persen, diikuti Kalimantan Timur 49 persen, Papua Barat 53 persen, Bangka Belitung 54 persen, Jambi 60 persen, dan Papua 64 persen.

Mantan Kapolri itu lantas menyinggung para kepala daerah di tujuh provinsi tersebut. Ia juga meminta agar informasi rendahnya realisasi APBD ini diketahui masyarakat. Rendahnya serapan itu pun sempat disinggung Presiden Joko Widodo. 

“Tolong sebarkan saja sehingga rakyatnya tahu kinerja kepala daerahnya seperti itu. Nanti 2024, mau pilih kepala daerah seperti itu, yang tak mampu mengelola anggaran keuangan daerahnya? Itu akibatnya masyarakat jadi korban karena uangnya tidak beredar,” ujar Tito.

Atas capaian realisasi APBD menjelang penghujung tahun ini, Tito mengaku pesimistis sisa anggaran dapat direalisasikan secara optimal. Menurutnya, daerah-daerah tersebut akan sulit untuk merealisasikan serapan APBD di atas 70 persen dalam kurun waktu tersisa 30 hari ini. Meskipun begitu, Tito berharap kepala daerah tetap dapat meningkatkan serapan APBD pada sisa tahun anggaran ini.

“Mungkin di bank, saya tidak mengerti mau diapakan, ini tolonglah kepada kepala daerah,” katanya.

Lebih lanjut, ia menekankan, Kementerian Dalam Negeri akan memberikan sanksi teguran tertulis kepada daerah dengan serapan belanja paling rendah. Selain itu, Kemendagri juga akan memberikan apresiasi dan penghargaan kepada daerah yang mencatatkan realisasi tertinggi. 

Mengenai serapan APBD ini, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya juga telah mengingatkan sekaligus memerintahkan kepala daerah untuk segera merealisasikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) secara optimal.

“Ini mengenai APBD, karena mumpung ada gubernur, bupati, wali kota, ini saya ingatkan, kita ini mencari uang dari luar agar masuk, terjadi perputaran uang yang lebih meningkat; tetapi uang kita sendiri yang ditransfer dari Menteri Keuangan ke daerah-daerah justru enggak dipakai,” ujar Presiden Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi Tahun 2022 di The Ritz-Carlton, Jakarta, Rabu (30/11/2022).

Pasalnya, dana yang tersimpan bahkan lebih besar dari periode sebelumnya di tahun lalu yang hanya berkisar antara Rp210-220 triliun. Sedangkan, hingga akhir Oktober 2022 ini, data Kementerian keuangan mencatat dana pemerintah daerah yang mengendap di perbankan mencapai Rp278,83 triliun.

“Kita ini cari investasi agar dapat arus modal masuk, yang sudah ada di kantong enggak dipakai, ya percuma. Rp278 triliun gede banget lho, gede banget, besar sekali. Ini kalau cepat direalisasikan, cepat dibelanjakan, ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah, hati-hati,” ujarnya.

Lebih lanjut, Presiden mengungkapkan bahwa besaran realisasi belanja nasional lebih tinggi dibanding realisasi belanja daerah, yaitu 76 persen berbanding 62 persen.

“Ini sudah Desember lho, besok sudah Desember, hati-hati. Artinya, kita pontang-panting cari arus modal masuk, cari capital inflow lewat investasi, tetapi uang yang ada di kantong sendiri tidak diinvestasikan. Ini hati-hati, ini keliru besar ini, keliru besar,” ujar Jokowi. (UWR)