MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM – Orangtua mahasiswa STIH Manokwari berterima kasih kepada Ketua STIH Dr. Filep Wamafma yang telah memberikan kesempatan anaknya untuk menjalani program pertukaran mahasiswa merdeka (PMM) di Universitas Negeri Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Provinsi Jawa Tengah.

Hal ini disampaikan Mince Wanma selaku orangtua dari Theresia Elisabeth Kedang, satu dari lima mahasiswa peserta program PMM. Wanma juga bersyukur kelima mahasiswa ini kembali dengan selamat membawa banyak pengetahuan dan pengalaman serta kembali bisa bertemu dengan orangtua mereka.

“Sebagai orangtua sangat bangga dan berterima kasih ketua STIH dan jajarannya yang sudah membina dan mendidik anak-anak kami selama menempuh perkuliahan di Jawa Tengah,” ungkap Mince Wanma, Jumat (13/01/2023).

Menanggapi hal ini, Ketua STIH Manokwari, Dr. Filep Wamafma, SH., M.Hum mengatakan, STIH Manokwari terus berupaya memajukan kualitas layanan pendidikan bagi mahasiswanya meskipun minim dukungan dana.

Dalam kesempatan ini, STIH memberanikan diri mengirim perwakilan mahasiswanya untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) dengan memberikan tambahan dana secara mandiri selain dari Kemendikbudristek untuk kebutuhan mahasiswa selama menjalani program.

“Program PMM ini berlangsung selama 4 bulan sejak Oktober 2022 lalu. Keikutsertaan kelima mahasiswi di Jawa Tengah juga telah melalui proses seleksi internal dari pihak kampus STIH. STIH memberikan dukungan dana secara mandiri untuk mendukung terpenuhinya kebutuhan mahasiswa selama menjalani program,” ujar Dr. Filep.

Sementara itu, Silfian Iki, salah satu mahasiswi STIH, menceritakan pengalamannya selama menempuh pendidikan disana. Menurut Iki, pada awalnya ia dan teman-temannya cukup sulit untuk beradaptasi dengan kondisi dan lingkungan baru. Namun akhirnya mereka menikmati program pertukaran ini dengan mengikuti banyak kegiatan, kesempatan berdiskusi dengan banyak dosen hingga menggunakan berbagai fasilitas kampus termasuk gedung yang indah, bertingkat dan sejumlah fasilitas lainnya.

“Disana disiplin mahasiswa sangat ditekan dengan kehadiran dosen. Ketika kami pertama kali menginjak kaki di kampus Unsoed sangat grogi, sebab persaingan mahasiswa disana sangat luar biasa dengan kemampuan yang dimiliki,” ucapnya.

“Namun seiring dengan berjalannya waktu kami terus pelajari dan pahami karakter dari mahasiswa di dalam kelas, dan juga setiap dosen yang mengajar sehingga kami bisa betah, nyaman dan sangat bersyukur bisa mengikuti perkuliahan disana,” ungkap Iki di depan orangtua dan pihak kampus STIH, Jumat (13/01/2023). (Humas STIH)

PAPUA, JAGAINDONESIA.COM – Eskalasi gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Kabupaten Pegunungan Bintang meningkat dan menyebabkan 150 warga dari Oksibil menyelamatkan diri keluar daerah tersebut.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo mengatakan, evakuasi ratusan warga itu dilakukan sejak Kamis (12/1) hingga Jumat pagi tadi. Menurut Benny, mayoritas warga yang telah dievakuasi adalah anak-anak, perempuan dan lansia.

Ia menyebut, mereka memilih mengungsi lantaran khawatir atas keselamatan diri pasca serangan KKB beberapa waktu lalu. Meskipun begitu, menurut Benny masih banyak warga yang bertahan memilih tetap tinggal di Oksibil.

“Sudah 150 (warga). Ini kan rata-rata anak-anak sama ibu hamil. Sama orang tua. Tapi masih banyak masyarakat di sana yang tetap bertahan. Artinya tetap tinggal di Oksibil melanjutkan usahanya,” katanya, seperti dilansir dari detikSulsel, Jumat (13/1/2023).

“Tentunya karena ada peningkatan keamanan dari kelompok kriminal bersenjata ini,” kata Benny lagi.

Seperti diketahui, kondisi keamanan di Oksibil terganggu usai KKB melancarkan aksinya di daerah itu dalam waktu yang berdekatan. Pada Sabtu (7/1/2023), KKB menghadang tukang ojek di dekat SMKN 1 Oksibil dan melepaskan tembakan. KKB juga menembaki aparat keamanan yang mendatangi lokasi hingga menyebabkan tiga anggota kepolisian terluka.

Tak berselang lama, KKB membakar gedung SMKN 1 Oksibil dan menembaki pesawat kargo yang hendak mendarat di Bandara Oksibil. Aksi itu terjadi pada Senin (9/1/2023). Selanjutnya, pada Rabu (11/1/2023) KKB membakar Kantor Dispendukcapil Pegunungan Bintang yang mengakibatkan puluhan warga sekitar lokasi kejadian bersembunyi ke Mapolres Pegunungan Bintang.

Terkait meningkatnya gangguan keamanan di Pegunungan Bintang, Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta aparat keamanan menangkap KKB yang melakukan perusakan tersebut. Wapres juga meminta pihak keamanan untuk memprioritaskan perlindungan bagi warga di lokasi dan daerah sekitarnya.

“Untuk pertama melindungi masyarakat dari gangguan KKB, kelompok bersenjata, dan juga mengawal dengan lebih ketat lagi dan apa, tentu menangkap kalau mereka melakukan gangguan, perusakan, atau pembakaran. Saya minta mereka lebih siap di lapangan untuk menjaga dan melindungi masyarakat,” kata Ma’ruf di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (12/1/2023).

“Itu yang kami minta ke pihak pengamanan, jadi tidak dibiarkan begitu, tidak dilepas, tetapi diperketat, sehingga tidak mudah untuk melakukan gangguan ke masyarakat. Ke depan, lebih tegas lah,” sambungnya.

Wapres pun menekankan bahwa keamanan juga menjadi fokus pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, kesejahteraan akan sulit diwujudkan apabila masyarakat masih merasa terancam jiwanya. Oleh sebab itu, ia meminta agar keamanan diperketat terutama di daerah pegunungan.

“Ya, kalau fokus kita memang kesejahteraan tetapi, juga keamanan. Nah, masalah keamanan yang belum kondusif di daerah, terutama di daerah pegunungan jadi ini kami minta supaya ada langkah-langkah lebih tegas,” ujarnya. (UWR)

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjuk seorang Pelaksana Tugas Sehari-hari (Plh) Gubernur Papua setelah Lukas Enembe ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Ridwan ditugaskan sebagai Plh Gubernur guna melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan lantaran pengisian kursi Wakil Gubernur yang kosong juga belum dilakukan.

“Saat ini Gubernur Lukas Enembe status hukumnya adalah tersangka dan telah dilakukan penahanan, maka untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan Sekda Papua melaksanakan tugas sehari-hari Gubernur Papua sesuai ketentuan perundangan. Hal ini mengingat Wakil Gubernur Papua kosong dan belum dilakukan pengisian,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/1/2023).

Benni menjelaskan, langkah itu dilakukan agar tidak terjadi kekosongan pimpinan dan memastikan keberlanjutan roda pemerintahan, pembangunan, maupun pelayanan masyarakat. Adapun dasar hukumnya yakni Pasal 65 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 yang menegaskan, kepala daerah yang tengah menjalani masa tahanan, dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya. Apabila tidak memiliki wakil kepala daerah, maka sekda melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah.

Selanjutnya, yang dimaksud sekda melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah adalah melaksanakan tugas rutin pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pengambilan kebijakan yang bersifat strategis dalam aspek keuangan, kelembagaan, personel, aspek perizinan, serta kebijakan strategis lainnya.

Oleh sebab itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meneken surat Nomor 100.3.2.6/184/SJ terkait penugasan Sekda Provinsi Papua sebagai Plh Gubernur pada Rabu (11/1/2023). Lebih lanjut, Benni meyampaikan bahwa Kemendagri akan terus memantau perkembangan proses hukum terhadap Lukas Enembe.

Menurutnya, Kemendagri akan mengambil langkah penugasan penjabat gubernur apabila status Lukas Enembe meningkat menjadi terdakwa. Pasalnya dampak perubahan status itu akan menjadikan yang bersangkutan diberhentikan sementara.

“Dan ditugaskan penjabat gubernur sebagaimana amanat Pasal 86 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014,” ujar Benni.

Hal itu sebelumnya juga telah ditekankan oleh Benni Irwan. Pihaknya akan bertindak sangat cermat melakukan langkah-langkah yang akan diambil menyikapi penahanan terhadap Lukas Enembe. Menurutnya, Kemendagri tetap menghormati proses penegakan hukum yang dilakukan KPK.

“Yang saya maksud kita perlu memastikan status, kemudian tindakan hukum yang akan dijalankan Pak Lukas Enembe. Kami Kemendagri tentu menghormati ya proses penegakan hukum yang dilakukan oleh teman-teman KPK, sesuai dengan kewenangannya, dan kita selalu mengikuti proses yang saat ini dilaksanakan, mulai dari informasi awal dahulu sampai yang kemarin. Dan kita akan terus mengikuti progres dari setiap proses-proses yang berlangsung hingga saat ini,” ujarnya, Rabu (11/1/2023).

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini telah memblokir rekening milik Gubernur Papua Lukas Enembe senilai Rp 76,2 miliar. Pemblokiran itu dilakukan untuk penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Lukas sebagai tersangka. 

“KPK telah memblokir rekening dengan nilai sekitar Rp 76,2 miliar,” kata Ketua KPK Firli Bahuri saat jumpa pers, Rabu (11/1/2023).

Selain itu, menurut Firli, penyidik KPK juga telah menyita aset-aset milik Lukas senilai sekitar Rp 4,5 miliar. Aset yang disita itu berupa perhiasan emas, emas batangan hingga kendaraan mewah. Adapun penyitaan itu dilakukan setelah tim KPK melakukan penggeledahan di enam lokasi di Papua, Jakarta, Sukabumi, Bogor, Tangerang, Batam terkait kasus ini. (UWR)

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma menyampaikan aspirasi perihal pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) Migas bagi masyarakat adat dan persoalan distribusi dana desa di Papua Barat. Aspirasi itu disampaikannya pada Sidang Paripurna DPD RI ke-7 masa sidang II Tahun Sidang 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/1/2023).

Terkait DBH Migas, senator Filep mengutarakan bahwa persoalan pengelolaan DBH Migas terutama tentang peruntukannya bagi masyarakat adat harus menjadi perhatian DPD RI. Pasalnya, dalam beberapa kali reses, Filep mendapati bahwa hingga kini belum ada skema kebijakan yang mengatur tentang DBH migas tersebut.

“Aspirasi tentang pembagian 10 persen DBH Migas bagi masyarakat adat menurut hemat kami harus mendapatkan perhatian serius oleh parlemen. Karena hal itu terkait dengan hak masyarakat adat Papua dalam konteks amanat Undang-Undang Otonomi Khusus,” ungkap Filep Wamafma yang selama ini dikenal kerap memperjuangkan aspirasi DBH migas bagi masyarakat adat, Selasa (10/1/2023).

“Berdasarkan beberapa referensi dan hasil reses di daerah, kami mendapati bahwa ternyata peruntukan 10 persen DBH Migas bagi masyarakat adat dan kelembagaannya sampai saat ini belum memiliki skema kebijakan maupun strategi implementasi baik oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota,” ujarnya.

Oleh sebab itu, lanjut Filep, DPD RI harus segera menindaklanjuti persoalan ini sesuai dengan kewenangannya dalam menjalankan peran pengawasan terhadap implementasi UU Otsus di daerah. Menurutnya, DPD RI turut berkewajiban mengawal dan memastikan amanat UU Otsus diterapkan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat Papua.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komite I DPD RI ini juga menyampaikan adanya temuan Polda Papua Barat terkait dugaan penyalahgunaan dana desa hingga adanya tindakan pemblokiran rekening aparat kampung/desa. Menurutnya, hal itu merupakan persoalan krusial lantaran juga menyangkut hak masyarakat di desa.

“Seperti kita ketahui ada pemblokiran rekening beberapa kampung terkait dengan penggunaan dana desa yang diduga mengalir kepada kelompok kriminal. Untuk itu, saya menyampaikan bahwa DPD RI perlu segera mengadvokasi persoalan ini, untuk berkoordinasi dengan Polda Papua Barat dan segera menyelesaikan masalah ini, agar tidak berkepanjangan,” katanya.

“Yang kita khawatirkan, masalah ini dapat membuat pemerintahan kampung tidak dapat melaksanakan tugas secara optimal. Juga untuk mencegah adanya asumsi seolah-olah dana desa di Papua digunakan untuk kepentingan kelompok kriminal. Tentu masalah ini harus segera diselesaikan,” kata Filep lagi.

Lebih lanjut, Filep mengatakan bahwa kedua aspirasi masyarakat itu baik persoalan DBH migas dan distribusi dana desa mendapat respons positif pada sidang paripurna tersebut. Hasilnya, DPD RI akan menindaklanjuti dan segera melakukan advokasi persoalan tersebut dalam waktu dekat ini.

Terkait hal ini, Filep pun mengajak semua pihak untuk mengutamakan kepentingan rakyat di atas semua kepentingan. Hal itu sangat penting dilakukan guna memastikan terpenuhinya hak-hak dasar rakyat terutama orang asli Papua dan masyarakat adat.

“Sekali lagi saya ulangi bahwa Undang-Undang Otsus dan sejumlah kebijakan pemerintah pusat untuk daerah bertujuan untuk menghormati, memproteksi dan memberdayakan orang asli Papua secara personal dan juga masyarakat adat. Oleh sebab itu apabila undang-undang mengamanatkan hak kepada masyarakat adat berupa 10 persen DBH migas maka itu harus dijalankan semaksimal mungkin, termasuk juga tentang hak-hak masyarakat yang diakomodasi melalui penyaluran dana desa di kampung-kampung,” tutupnya.

BINTUNI, JAGAINDONESIA.COM – Forum Anak-anak Asli 7 Suku Peduli Otsus Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Manokwari yang melakukan kerjasama dengan Pemprov Papua Barat untuk melakukan sosialisasi tentang Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) bagi para ASN-nya.

Agustinus Orosmona selaku Ketua Forum berharap agar langkah tersebut dapat diikuti oleh seluruh pemerintah kabupaten dan kota selingkup Provinsi Papua Barat.

“Saya berharap hal yang dilakukan Pemerintah Daerah Manokwari harus diikuti oleh semua kabupaten/kota se-Papua Barat untuk menyosialisasikan UU Nomor 21 Tahun 2021 serta PP 106 dan 107 bagi ASNnya di lingkungan pemerintah daerahnya masing-masing,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (9/1/2023).

“Lebih khususnya Kabupaten Teluk Bintuni agar OPD teknis segera melakukan sosialisasi kepada ASN di Kabupaten Teluk Bintuni, agar mereka memahami tentang apa petunjuk dan arahan yang terkandung dalam UU Otsus itu, dan diperuntukan untuk siapa sebenarnya,” sambung Agus.

Menurut Agus, hal itu juga merupakan tugas utama pemerintah daerah kabupaten/kota masing untuk mendorong keberhasilan program Otsus. Ia menyebut, dengan langkah itu diharapkan kebijakan Otsus akan benar-benar menyentuh OAP sehingga OAP tidak lagi merasa dianaktirikan di atas tanahnya sendiri.

“Menurut hemat saya selama ini negara sudah banyak memberikan kesempatan dan kebijakan kepada OAP untuk menata diri dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan perintah UU Otsus tersebut. Tetapi kami OAP yang dipercayakan untuk menjalankan regulasi UU Otsus tersebut yang tidak mau menjalankannya sehingga terlihat UU Otsus itu berjalan di tempat alias tidak mengakomodir hak-hak OAP seperti Aceh dan Jogja,” ungkap Agus menambahkan.

“Oleh sebab itu saya berharap untuk Kepala Biro Otsus Papua Barat agar segera menyusun jadwal dan surat imbauan untuk sosialisasi tentang UU Otsus itu secepat mungkin dan diberikan kepada kabupaten/kota se-Papua Barat agar segera melakukan sosialisasi UU Otsus kepada ASNnya masing-masing,” pungkas Agus. (UWR)

MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM – Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Yudo Margono dijadwalkan akan mengunjungi Papua Barat pada Selasa, 10 Januari 2023 besok. Menyambut kunjungan itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat telah menyiapkan sejumlah materi terkait strategi pembangunan daerah.

Asisten II Setda Papua Barat Melkias Werinussa di Manokwari menyampaikan, materi itu akan disampaikan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Paulus Waterpauw. Adapun pembahasan materi telah dilakukan beberapa kali dalam rapat persiapan terkait kunjungan kerja pimpinan Polri dan TNI tersebut.

“Materi yang akan dipaparkan terkait capaian penanggulangan COVID-19 di Papua Barat, Persiapan Papua Barat hadapi Pilkada 2024, sosialisasi undang-undang Otonomi khusus (Otsus),” jelas Melkias Werinussa, dikutip dari Antara, Sabtu (7/1/2023).

Melkias menuturkan, kedatangan Panglima dan Kapolri merupakan tanggung jawab Pemprov Papua Barat, meskipun terdapat satuan yang dibawahi yakni Kodam Kasuari dan Polda Papua Barat.

Persiapan juga telah dilakukan oleh Kepolisian daerah (Polda) Papua Barat yang berkoordinasi dengan Pangdam XVIII Kasuari dan Pangkalan Koarmada III TNI Angkatan Laut.

“Saya, pak Pangdam XVIII/Kasuari, Pangkoarmada III TNI AL sudah bertemu kita akan siapkan penyambutan, kita juga terus evaluasi rencana penyambutan.Persiapan Polda Papua Barat mulai dari penjemputan kedatangan dengan sambutan secara acara tradisi Papua Barat di Mapolda,” ujar Kapolda Papua Barat Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga.

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo didampingi Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono serta KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman, KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali dan KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo berkunjung ke Jayapura, Papua.

Diantara agenda kunjungannya, Kapolri meresmikan Mako Polda (Mapolda) Papua di Koya Koso, Distrik Muara Tami, Jayapura pada Minggu (8/1) malam. Pembangunan mapolda baru tersebut menghabiskan dana sebesar Rp 200 miliar yakni tepatnya Rp 206.601.423.500,-

Atas peresmian tersebut, Kapolri berharap akan memotivasi anggota Kepolisian untuk terus meningkatkan kinerja sesuai tugas dan kewenangannya. Selain itu, kehadiran Kapolri bersama Panglima TNI dan 3 kepala staf itu merupakan bukti kecintaan institusi tersebut kepada masyarakat Papua.

Selanjutnya, pada hari ini, Senin (9/1/2023), Panglima TNI dan rombongan, akan memberikan pengarahan kepada pejabat TNI-Polri bertempat di aula Toni Rompis dan dilanjutkan pemberian pengarahan kepada prajurit TNI-Polri yang dipusatkan di Makodam XVII Cenderawasih. (UWR)