JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Lahirnya UU Cipta Kerja telah membuka peluang yang sangat besar pada ruang investasi. Laporan Bank Dunia menyebutkan bahwa dampak dari pemberlakuan UU Cipta tersebut mulai terasa pada kuartal II tahun 2022, dimana terjadi peningkatan jumlah Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia. Hal ini diamini oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

BKPM melaporkan realisasi investasi menembus angka Rp 307,8 trilliun pada kuartal III tahun 2022. Angka ini naik 42,1% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Dari nilai realisasi investasi tersebut, diketahui sebesar 54,9 persen atau Rp168,9 triliun adalah PMA. Sementara itu, sekitar Rp138,9 triliun atau 45,1 persen merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Menanggapi terbukanya investasi ini, Senator Papua Barat Filep Wamafma, memberikan pandangannya. Menurutnya, investasi merupakan suatu keniscayaan di era keterbukaan dan globalisasi. Namun pertumbuhan investasi tidak boleh menegasikan kemanusiaan.

“Semua negara di dunia tentu saja membutuhkan investasi. Papua sebagai daerah Otsus, juga butuh investasi. Akan tetapi investasi tidak boleh dilepaskan dari nilai-nilai kemanusiaan. Sehingga kemanusiaan harus berada di atas semua kebijakan investasi. Terlebih, jangan sampai investasi merendahkan harkat dan martabat manusia, apalagi harkat dan martabat OAP yang selama ini tanahnya, hutannya, seolah-olah menjadi objek investasi,” ujar Filep, Selasa (17/1/2023).

“Kita tidak menolak investasi. Yang kita ingatkan adalah jangan sampai ada kriminalisasi atas nama investasi,” tegasnya lagi.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Komite I DPD RI ini lantas menyoroti persoalan-persoalan yang dialami masyarakat Papua lantaran masuknya investasi.

“Ada 2 hal yang mau saya tekankan di sini. Pertama, jangan sampai ada kriminalisasi terhadap pejabat daerah yang demi rakyatnya melarang adanya investasi. Pertimbangan dari kepala daerah merupakan hal yang mutlak bagi pengambilan keputusan investasi, bahkan untuk investasi Proyek Strategis Nasional (PSN),” ucapnya

“Itu karena kepala daerah-lah yang bertanggungjawab secara hukum dan moral kepada rakyat yang dipimpinnya. Menurut saya, itu bukan pembangkangan, karena di alam demokrasi, yang dibutuhkan adalah dialektika logis mengapa investasi dilakukan di Papua atau Papua Barat”, kata penulis buku Pengaturan Kebijakan Investasi dalam Rangka Perlindungan Terhadap Hak-hak Masyarakat Adat di Provinsi Papua Barat ini.

Poin kedua, Filep menekankan perihal kriminalisasi terhadap masyarakat adat. Ia menuturkan, sepanjang tahun 2019, catatan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyebutkan bahwa sebagian besar masyarakat adat mengalami kriminalisasi diantaranya berupa tuduhan sebagai pelaku pembakaran hutan.

“Ini kan menarik karena tuduhan tersebut secara langsung mau menghilangkan posisi masyarakat adat sebagai pemberi izin bagi dilakukannya investasi di wilayah adatnya. Belum lagi kalau kita bicara dalam konteks masyarakat adat di Papua. Persoalan ganti kerugian pun harus melewati perdebatan yang alot dan panjang dan membuat masyarakat adat seperti tidak berdaya di hadapan negara,” jelas Filep.

Berkaitan dengan hal ini, mantan Anggota Pansus Papua itu kemudian menggarisbawahi peran pemerintah dalam investasi. Menurutnya, pemerintah tidak boleh mengabaikan suara-suara kepala daerah yang berusaha melindungi rakyatnya dari investasi, terutama suara masyarakat adat yang menentang adanya investasi.

“Pemerintah sangat berkomitmen dalam Sustainable Development Goal’s atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuan ini semestinya menjadi pegangan bagi semua kemudahan yang diberikan bagi iklim investasi. Itu berarti suara-suara masyarakat adat, suara pemimpin daerah yang tidak sepakat dengan sikap otoriter investasi pemerintah, seharusnya diakomodir. Jangan semuanya dianggap seolah membangkang, atau jangan sampai dicari-cari masalah lain sehingga orang-orang ini mengalami kriminalisasi dalam hidup mereka”, tegas Filep.

“Menurut saya, kompleksitas kriminalisasi semacam itu disebabkan karena ada perbedaan perspektif terhadap nilai dan norma yang dipegang oleh kelompok-kelompok masyarakat adat dan kepala daerah tertentu, dengan nilai yang dipegang pemerintah. Perbedaan perspektif terhadap nilai dan norma ini mempengaruhi penilaian terhadap perbuatan masyarakat adat dan kepala daerah. Jadi, kita tentu tidak berharap, investasi itu dijadikan alasan untuk kriminalisasi, karena itu sama saja dengan meniadakan martabat manusia”, kata Filep mengakhiri wawancara.

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Komite I DPD RI menggelar  Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (1/16/2023). Dalam raker tersebut, Komite I DPD mendorong penerapan sejumlah kebijakan dalam rangka penguatan layanan keimigrasian hingga pemanfaatan teknologi informasi terkait pengawasan lalu lintas Warga Negara Asing (WNA) keluar dan masuk wilayah RI.

Dalam raker yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komite I DPD RI Dr. Filep Wamafma dan dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, diperoleh tujuh poin kesimpulan, antara lain:

1. Komite I DPD RI mendorong kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI di bidang keimigrasian memperhatikan kedaulatan dan keamanan dalam negeri Republik Indonesia pada berbagai aspek;
2. Komite I DPD RI mendorong Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI memberikan layanan keimigrasian berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip pelayanan publik, pemanfaatan teknologi informasi serta pemberdayaan masyarakat;
3. Komite I DPD RI mendukung upaya-upaya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI dalam peningkatan kualitas pengelolaan data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum;
4. Komite I DPD RI meminta Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI untuk melakukan percepatan pemanfaatan teknologi informasi sebagai deteksi dini terhadap orang asing yang masuk ke Indonesia dalam rangka penerapan prinsip selective policy berparadigma “lintas kualitas”;
5. Komite I DPD RI mendorong Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI untuk bersinergi dengan Aparat Penegak Hukum dan Pemerintah Daerah dalam rangka optimalisasi sentra pelayanan dokumen keimigrasian, pengawasan serta penindakan Warga Negara Asing (WNA);
6. Komite I DPD RI mendukung pelaksanaan pelayanan imigrasi pada Mall Pelayanan Publik (MPP) di daerah-daerah, dan meminta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI untuk menambah tenaga pelaksana pelayanan imigrasi dan biaya operasional dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih berkualitas;
7. Komite I DPD RI meminta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI untuk dapat melibatkan Komite I DPD RI dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi pelayanan imigrasi di daerah.

Dalam kesempatan yang sama, Komite I DPD RI menyatakan kantor imigrasi merupakan institusi pertama dan terakhir yang menyaring kedatangan dan keberangkatan warga negara asing (WNA) ke dan dari wilayah RI. Pelaksanaan fungsi ini merupakan bagian dari upaya pencegahan dari tindakan keimigrasian.

“Kami telah melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jawa Timur, di mana masih ditemui berbagai persoalan dalam pengawasan orang asing seperti penggunaan tenaga kerja asing, ataupun berbagai tindakan pendeportasian hingga pro justitia terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran,” ucap Wakil Ketua Komite I DPD RI Filep Wamafma saat membuka rapat dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (1/16/2023).

Anggota DPD RI asal Provinsi Papua Barat itu mengatakan bahwa pihaknya perlu mendapatkan penjelasan Wakil Menteri Hukum dan HAM terkait persoalan pokok dalam keimigrasian. Salah satunya menyangkut masalah pelayanan keimigrasian bagi masyarakat di daerah, serta pengawasan terhadap lalu lintas keluar masuk orang asing yang berdampak pada keamanan.

“Untuk itu perlu dikembangkan secara bersama model pemberdayaan masyarakat daerah sebagai upaya turut memberikan partisipasi bermakna dalam menunjang tugas keimigrasian,” imbuhnya.

Sementara itu, Anggota DPD RI asal Provinsi Sulawesi Tengah Abdul Rachman Thaha menyoroti konflik yang terjadi di Morowali Utara terkait tenaga kerja asing. Pihaknya mengaku tidak anti investasi, namun adanya UU Cipta Kerja mengakibatkan ketidakberpihakan kepada rakyat.

“Apa yang terjadi di Morowali Utara ini negara harus hadir atas yang diambil. Konflik ini tuntutan dari pekerja. Sejak terjadi pandemi Covid-19, sangat luar biasa arus tenaga asing, maka saya minta Kemenkumham harus bertanggung jawab,” paparnya.

Anggota DPD RI asal Provinsi Sulawesi Selatan Ajiep Padindang mengutarakan bahwa berdasarkan temuan Komite I DPD RI di daerah, masih minimnya petugas pembuatan paspor. Untuk itu kami mengusulkan agar ditambah personil pembuatan paspor di daerah.

“Kami mengusulkan penambahan tenaga di daerah. Selain itu perlu juga menekan biaya pembuatan paspor,” lontarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Hukum dan Ham Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan pelaksanan tugas keimigrasian tidak mudah karena memang ini jendela lintas internasional. Maka yang menjadi objek adalah orang asing yang masuk dan di dalam wilayah NKRI.

“Banyak kendala yang kerap dihadapi namun hal itu merupakan wajar karena posisi Indonesia sangat strategis. Letak geografis kita sangat luas karena akan menyulitkan untuk melakukan pengawasan baik itu darat, laut, dan udara. Untuk udara kita tidak terlalu sulit, namun untuk perairan laut yang sangat panjang sehingga masuknya orang asing sangat sulit terpantau,” imbuh Omar Sharif.

Selain itu merujuk pada UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, menurutnya hal tersebut berkaitan dengan investasi yang bermuara pada kesejahteraan rakyat. Namun pihaknya tetap melalukan pengawasan.

“Sementara untuk pelayanan publik seperti M-paspor dan e-visa saat ini kami juga telah menerapkan digitalisasi. Karena ini buatan manusia maka kerap terjadi kendala dalam pengaplikasiannya,” pungkas Omar Sharif. (UWR)

PAPUA, JAGAINDONESIA.COM – Sebagai makhluk sosial, setiap orang terlibat interaksi sosial dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dalam interaksi sosial itu, masing-masing orang dapat terlibat dalam hubungan yang saling menguntungkan atau bahkan sebaliknya.

Tak jarang, beragamnya karakter, kebutuhan hingga kepentingan masing-masing orang justru dapat menimbulkan percecokan, perselisihan hingga pertentangan dalam kehidupan bermasyarakat.

Hal itulah kemudian yang mendorong terjadinya konflik sosial yang apabila tidak ditangani dengan arif dan bijaksana akan berujung pada perpecahan hingga terancamnya keamanan dan kedamaian masyarakat. Sedangkan kondisi keamanan masyarakat yang terancam tentu akan turut mengancam terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Soerjono Soekanto mendefinisikan bahwa konflik adalah suatu proses sosial ketika beberapa orang atau sekelompok manusia berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman dan atau kekerasan. Hal ini tentu harus dapat ditangani dengan baik termasuk oleh pemerintah daerah dan stakeholder terkait melalui intervensi kebijakan.

Berkaitan dengan hal itu, Provinsi Papua memiliki mekanisme dan ketentuan khusus untuk menangani terjadinya konflik sosial. Ketentuan itu termuat secara terperinci dalam Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) Papua Nomor 8 tahun 2020 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Kehadiran Perdasi ini bertujuan untuk dijadikan sebagai pedoman dalam penanganan konflik sosial di Provinsi Papua dan penanganan yang tidak lagi mempertahankan perilaku yang tidak bermoral dan tidak beradat di Provinsi Papua.

Mengutip Pasal 3 Perdasi itu, Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjadi pedoman dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat agar tidak tumbuh berkembang sikap dan perilaku yang mengakibatkan terjadinya kekerasan antar orang atau antar kelompok masyarakat.

Terdapat tiga ruang lingkup dalam menangani konflik sosial yaitu meliputi: a. pencegahan konflik,  b. penghentian konfik, dan c. penyelesaian konflik. Adapun langkah-langkah pencegahan konflik itu dijelaskan dalam Bagian Kesatu Pencegahan Konflik yang tertera pada Pasal 5 Perdasi.

1. Setiap orang di Provinsi Papua berkewajiban saling menghargai dan menghormati terhadap sesama manusia.
2. Pemerintah Daerah berkewajiban, bersama dengan Komnas HAM Perwakilan Papua, FKUB, Lembaga Keagamaan dan Dewan Adat mengadakan Dialog antar masyarakat di Provinsi Papua.
3. Setiap orang atau kelompok di Provinsi Papua di larang dengan alasan apapun mengungkit kembali persoaalan yang sudah terjadi beberapa tahun yang lalu.
4. Setiap orang di Provinsi Papua jika mengetahui atau menemukan masalah yang dapat berakibat akan terjadi kekerasan antar kampung atau suku, berkewajiban untuk melaporkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian.
5. Setiap orang di Provinsi Papua berkewajiban untuk melarang para pihak melakukan pembalasan secara fisik terhadap orang lain yang akan berdampak pada kekerasan fisik.
6. Setiap orang di Provinsi Papua berkewajiban melaporkan peristiwa kekerasan antar masyarakat yang dilihat, didengar kepada Satuan Polisi Pamong Praja atau Kepolisian.
7. Setiap orang di Provinsi Papua berkewajiban untuk membudayakan penyelesaian masalah melalui Musyawarah.

Selanjutnya, Pasal 6 Perdasi Penanganan Konflik Sosial berbunyi:

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban meredam potensi Konflik dalam masyarakat dengan :

a. melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan aspirasi masyarakat:

b. bekerjasama dengan Komnas HAM Perwakilan Papua, Lembaga Keagamaan, Dewan Adat serta FKUB, mengintensifkan dialog antar kelompok masyarakat,

c. meminta POLRI untuk Menegakkan hukum tanpa diskriminasi, dan

d. menyelenggarakan musyawarah dengan kelompok masyarakat untuk membangun kemitraan dengan pelaku usaha di daerah setempat.

(2) Setiap orang di Provinsi Papua dilarang untuk dengan alasan apapun mengeluarkan orang dari dalam sel atau meminta kepolisian untuk mengeluarkan orang yang terbukti melakukan tindak pidana dan ditahan Oleh pihak kepolisian di dalam tahanan kepolisian.

Kemudian, langkah-langkah penghentian konflik sosial di Papua dapat dilakukan dengan cara penghentian kekerasan fisik, penetapan status keadaan konflik, tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban, dan bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI.

Sementara itu, langkah-langkah penyelesaian konflik diatur dalam Pasal 8 yang berbunyi “8

Penyelesaian konflik dilakukan oleh pemerintah daerah, kepolisian dan dewan adat.” Penyelesaian konflik oleh pihak-pihak tersebut kemudian diatur secara lebih jelas pada Pasal 9 Perdasi:

(1) Penyelesaian konilik oleh pemerintah daerah dilakukan dialog dengan mendengarkan

aspirasi masyarakat dan memprogramkan pembangunan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

2) Penyelesaian konfik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Polri.

Pasal 10

(1) Penyelesaian konflik dapat dilakukan juga dengan cara perdamaian.

2) Penyelesaian konflik dengan cara perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui peradilan adat.

(3) Peradilan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh hakim adat.

(4) Peradilan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kewenangan penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di kampung adat.

(5) Dalam hal penyelesaian konflik melalui peradilan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian dilakukan oleh peradilan umum.

Pasal 11

(1) Setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap orang lain dengan dalil apapun.

2) Setiap orang di Provinsi Papua dilarang untuk memberikan pembelaan terhadap orang yang terbukti melakukan tindak pidana terhadap orang lain seperti, membunuh, memukul hingga cedera.

(3) Setiap orang di Provinsi Papua, baik pejabat maupun masyarakat dilarang untuk memberikan sejumlah uang yang berlebihan, untuk membantu denda kepada pelaku yang jelas-jelas membuat kesalahan.

Lebih lanjut, Pasal 12 ayat (1) menyebutkan bahwa “Masalah yang terjadi disuatu daerah diselesaikan baik pemeriksaan dan pengambilan keputusan dan penyelesaian keputusannya di Tempat Kejadian Perkara tersebut (2) Masalah yang terjadi diluar sebuah Kabupaten tidak dapat dilakukan pemeriksaan dan pengambilan keputusan dan penyelesaian keputusannya di Kabupaten lainnya.

Dalam hal itu, Pasal 13 Perdasi mengatur bahwa “Setiap orang dilarang membawa benda tajam dan/atau benda tumpul dengan maksud untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain.”

Selain itu, guna menangani konflik sosial tersebut, dibentuklah Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial. Hal itu tercantum dalam Pasal 14 Perdasi Penanganan Konflik Sosial yang menyebutkan:

(1) Penanganan Konflik Sosial dilakukan oleh Tim Terpadu Penanganan Sosial Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.

2) Tim Terpadu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas : Asisten I Setda Provinsi Papua, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Papua, Dinas Sosial Provinsi Papua: Kepolisian, Pimpinan Lembaga Keagamaan, FKUB, Pimpinan Dewan Adat, dan Komnas HAM.

(3) Tim Terpadu Penanganan Konilik Sosial di Provinsi Papua berkedudukan di Ibukota Provinsi Papua. Pembentukan, susunan dan tugas pokok serta fungsi Tim Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Papua diatur dengan Peraturan Gubernur.

Tim Terpadu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Asisten I Setda Kabupaten/Kota,

b. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota,

c. Dinas Sosial Kabupaten/Kota

d. Kepolisian

e. Pimpinan Lembaga Keagamaan

f. FKUB dan & Pimpinan Dewan Adat.

Adapun Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota. Sedangkan pembentukan, susunan dan tugas pokok serta fungsi Tim Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten/Kota diatur dengan Keputusan Bupati/Walikota. (UWR)