Jumat, 23 Oktober 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 113

BUMN PT Sucofindo Buka Lowongan Kerja dengan Syarat Orang Tua Asli Papua

0

PAPUA, JAGAINDONESIA.COM – PT. Superintending Company of Indonesia (Persero) atau Sucofindo adalah sebuah BUMN Indonesia yang bergerak dalam bidang pemeriksaan, pengawasan, pengujian, dan pengkajian.

Anak usaha PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) yang menyediakan berbagai macam jasa survei itu resmi tergabung dalam Holding Jasa Survei yang diberi nama IDSurvey bersama dengan PT Biro Klasifikasi Indonesia dan PT Surveyor Indonesia.

Saat ini, PT. Sucofindo sedang membuka rekrutmen sebagai pegawai tidak tetap (PTT) dengan posisi Analyst 2. Pendaftaran rekrutmen ini dibuka hingga 10 Januari 2023. Hanya pelamar yang memenuhi syarat akan dihubungi melalui email resmi perusahaan.

Adapun Persyaratan Umum untuk posisi tersebut antara lain:

  • Berkewarganegaraan Indonesia;
  • Lokasi penempatan di SBU Laboratorium-Cibitung dan Proyek BP Tangguh-Papua;
  • Bersedia ditempatkan dan ditugaskan di seluruh wilayah kerja PT Sucofindo;
  • Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai suatu instansi pemerintah ataupun swasta;
  • Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pegawai perusahaan sebagai kakak-adik; kandung/tiri/angkat; orang tua-anak kandung/tiri/angkat;
  • Hanya Kandidat yang memenuhi syarat yang akan dipanggil untuk mengikuti seleksi;

Sedangkan persyaratan khusus untuk posisi Analyst 2 antara lain:

  1. Pendidikan D3 jurusan Teknik Kimia atau Kimia Murni;
  2. IPK minimal 3,00;
  3. Usia maksimal 35 tahun pada saat mengajukan surat lamaran;
  4. Memiliki orang tua asli Papua (salah satu atau keduanya);
  5. Memiliki KTP (Papua).

Selanjutnya, lamaran dan pertanyaan terkait rekrutmen ini dapat disampaikan melalui alamat email: eri.puspiani@sucofindo.co.id. Jawaban akan diberikan selambatnya 1×24 jam setelah pertanyaan diterima.

Selain itu, untuk melakukan pendaftaran serta melamar posisi Analyst tersebut, pelamar bisa langsung menelusuri sucofindo.co.id. Pihak manajemen perusahaan mengingatkan kepada pelamar agar selalu waspada dengan penipuan rekrutmen mengatasnamakan Sucofindo. PT Sucofindo tidak melakukan pungutan dalam bentuk apapun dan tidak menjanjikan pengembalian dana akomodasi, transportasi, konsumsi dan sebagainya. (UWR)

14 Nama Akses Silon KPU, Belum Ada Keterwakilan Perempuan dalam Kontestasi Anggota DPD RI Dapil PBD

0
Ilustrasi. (Foto: Mohamed Hassan/pixabay.com)

PAPUA BARAT DAYA, JAGAINDONESIA.COM – Tahap pencalonan anggota DPD RI saat ini sedang berjalan dan akan ditutup pada 8 Januari 2022 mendatang. Jadwal ini berlaku di 6 provinsi di tanah Papua termasuk 4 Daerah Otonom Baru yaitu meliputi Papua, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya.

Ketentuan tersebut sesuai dengan Lampiran I PKPU Nomor 13 Tahun 2022. Adapun tahap selanjutnya ialah verifikasi administrasi syarat dukungan minimal masing-masing bakal calon anggota DPD RI. Tahapan itu akan dimulai pada 30 Desember 2022 sampai 12 Januari 2023.

Sebagai provinsi yang paling akhir terbentuk, tahap pencalonan anggota DPD RI daerah pemilihan Papua Barat Daya (PBD) cukup ramai diwarnai oleh sejumlah kandidat. Pelaksana Tugas KPU Papua Barat, Daya Fatmawati menyebutkan sejauh ini terdapat 14 nama yang mengakses akun Sistem Informasi Pencalonan (Silon) KPU Papua Barat Daya.

“Sejak awal pengambilan akun Silon di KPU Papua Barat Daya hingga kini hanya ada 14 nama,” ujar Fatmawati di Kota Sorong, seperti dikutip dari Tribun Papua Barat, Jumat (6/1/2023).

Lebih lanjut, Fatmawati mengatakan, dari 14 nama yang telah mengambil akun Silon di KPU sama sekali tidak ada keterwakilan perempuan. Menurutnya, hal itu menunjukkan rendahnya partisipasi perempuan dalam pencalonan DPD RI kali ini.

“Sejauh ini dari 14 nama tidak ada unsur perempuan, semuanya adalah kaum laki-laki. Bisa jadi ada yang berminat tapi karena waktu cukup sempit sehingga mereka pun tidak mendaftarkan diri,” katanya.

Meskipun begitu, Fatmawati berharap akan ada keterwakilan perempuan dalam kontestasi anggota DPD RI dapil PBD ini di sisa waktu pendaftaran. Keterwakilan perempuan sangat penting dalam kursi DPD RI terutama untuk mengawal aspirasi dan kepentingan kaum perempuan sekaligus sebagai representasi perempuan dalam pengambilan keputusan-keputusan politik untuk wilayah PBD.

Diketahui hingga Jumat, 6 Januari 2023, terdapat 4 bakal calon anggota DPD RI yang mengembalikan dokumen persyaratan dukungan minimal pemilih kepada KPU PBD. Keempatnya adalah Sanusi Rahaningmas pada Senin (2/1), Hartono, Mamberop Yosepus Rumakiek dan Amalud Bounauw pada Jumat (6/1)

Berkas pendaftaran dua balon yakni Hartono dan Mamberop Yosepus Rumakiek dinyatakan diterima oleh KPU PBD, namun berkas Amalud Bounauw dikembalikan kepada yang bersangkutan. Pengembalian ini dilakukan lantaran dokumen persyaratan dukungan minimal pemilih bakal calon anggota DPD RI tersebut tidak sesuai.

Akan tetapi untuk sebaran dukungan milik bakal calon anggota DPD RI tersebut, telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“Untuk penyerahan syarat dukungan sudah empat hanya saja tiga diterima dan satu bakal calon dikembalikan. Ada jumlah dukungan tidak sesuai antara dokumen fisik dan juga dokumen Silonnya nya,” ungkapnya.

Selain itu, yang bersangkutan datang juga tanpa pemberitahuan kepada KPU dan datanya tidak terupdate secara keseluruhan. Oleh sebab itu, dirinya menyarankan agar kandidat dapat memeriksa kembali seluruh berkas agar pendaftaran dapat berjalan lancar. (UWR)

Senator Filep Wamafma Nyatakan 100 Persen Dukung Dominggus Mandacan Jadi Gubernur Papua Barat

0
Dominggus Mandacan dan Filep Wamafma didoakan para hamba Tuhan menuju pemilu serentak 2024, Selasa (3/1/2023) malam.

PAPUA BARAT, JAGAINDONESIA.COM – Senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma menyatakan dukungannya kepada Dominggus Mandacan untuk kembali terpilih menjabat sebagai Gubernur Papua Barat periode 2024-2029. Komitmen tersebut ditegaskannya secara langsung di depan mantan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan.

Senator Filep menuturkan, dukungan itu juga dinyatakannya dalam setiap kesempatan termasuk saat dirinya bertemu dengan masyarakat di pelosok Papua Barat, di daerah pedalaman, lembah hingga pegunungan.

“Bagi saya sudah bulat, sudah tidak ada sosok lain yang pantas didukung menjadi orang nomor satu di Papua Barat pada Pilgub Papua Barat tahun 2024, selain bapak Dominggus Mandacan,” tegas Filep Wamafma saat memberikan sambutan pada ibadah syukur lepas sambut tahun Keluarga besar Mansawan, Makbon dan Manufandu, (2/1/2023).

Wakil Ketua Komite I DPD RI ini menyampaikan bahwa dukungan kepada Dominggus Mandacan telah lama terpatri dalam dirinya. Bahkan ia bersama kepala suku Biak Papua Barat Petrus Makbon dan beberapa kepala suku serta tokoh Biak di Papua Barat seringkali menegaskan bahwa sosok Dominggus Mandacan sangat layak diperjuangkan kembali menjadi Gubernur Papua Barat.

“Apabila ada orang yang tidak senang dengan komitmen saya ini, itu bukan masalah, itu hak setiap orang. Tapi jelas bagi saya pribadi tetap berkerja keras untuk Dominggus Mandacan menjadi gubernur Papua Barat di periode berikutnya,” ucap Filep.

Menanggapi komitmen itu, Dominggus Mandacan yang turut hadir dalam ibadah syukur itu menyampaikan terima kasih kepada Filep Wamafma dan kepala suku serta seluruh orang Biak di Papua Barat. Dominggus berterima kasih atas komitmen untuk berjuang bersama pada Pemilu 2024 mendatang.

Dominggus menyampaikan bahwa perjuangan ini tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan dukungan keluarga besar Biak dan suku lainnya yang ada di Papua Barat. Menurutnya, setiap niat baik akan dapat terwujud jika diiringi dengan doa, restu dan dukungan dari seluruh keluarga besar.

“Perjuangan ini tidak dapat saya lakukan sendiri, namun akan dapat dilakukan secara bersama-sama, melangkah dan maju bersama. Mari kita sama-sama berdoa agar semua yang kita inginkan dapat dijawab oleh Tuhan,” ujar Dominggus Mandacan.

Di kesempatan yang sama, kepala suku besar Arfak ini juga menyampaikan dukungannya kepada senator Filep Wamafma untuk kembali terpilih mewakili Papua Barat sebagai anggota DPD RI di Senayan. Menurutnya, sosok Filep Wamafma sudah sangat dikenal baik lantaran kerja nyatanya telah banyak terbukti dalam setiap perjuangannya untuk kepentingan orang asli Papua.

“Sosok Filep Wamafma sudah tidak diragukan lagi, dedikasi dan perjuangannya murni untuk hak, harkat dan martabat orang Papua, kesejahteraan dan kemajuan masyarakat asli Papua,” ungkapnya.

Anthon Rumbruren Harap Sosok OAP Bakal Duduki Kursi DPD RI

0
Sekretaris Pokja Adat Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Anthon Rumbruren, SH., MH.

MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM – Tahap pendaftaran bakal calon anggota DPD RI dapil Papua Barat saat ini telah dibuka dan akan ditutup pada 8 Januari 2023 mendatang. Terkait hal ini, Sekretaris Pokja Adat Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Anthon Rumbruren, SH., MH memandang porsi kursi DPD harus diberikan seluas-luasnya kepada orang asli Papua (OAP) yang berkompeten dan mampu memperjuangkan hak-hak dasar orang asli Papua di Senayan, Jakarta.

“Kita tahu bahwa peraturan KPU tidak mewajibkan kursi DPD RI untuk OAP. Namun, Papua dan Papua Barat adalah daerah khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otsus Papua, maka secara tidak langsung hal ini dapat menjadi perhatian bersama, terutama oleh lembaga penyelenggara pemilu,” ujarnya, Kamis (5/1/2023).

Lebih lanjut, Anthon Rumbruren mengatakan, kursi DPD RI pada pemilu serentak 2024 sejatinya harus diberikan bagi OAP dan bukan bagi non-OAP. Hal itu juga lantaran tidak ada anak asli Papua yang mendaftar sebagai balon DPD RI di luar tanah Papua.

Oleh sebab itu, Anthon kembali menegaskan bahwa apabila kursi DPR RI, DPR Papua Barat dan DPRD kabupaten dan kota didominasi oleh non-OAP, maka khusus porsi kursi DPD RI harus diberikan luas kepada OAP.

“Harus ada pengertian bersama oleh publik di Papua Barat bahwa pemilu serentak 2024 kursi legislatif dan DPD harus diperhatikan untuk OAP. Maka diharapkan buat masyarakat OAP jeli melihat porsi kursi DPD RI untuk diprioritaskan bagi OAP, sehingga istilah menjadi tuan di negeri sendiri dapat terwujud di tanah Papua,” ungkapnya.

Dia menambahkan bahwa penyelenggara pemilu juga perlu memperhatikan posisi OAP dalam kursi legislatif DPR RI, DPD, DPR PB, dan DPRD kabupaten, kota. Selain itu, ia berharap agar partai politik juga memprioritaskan OAP untuk masuk sebagai calon legislatif sebagai bentuk komitmen dan keberpihakan kepada masyarakat asli Papua sebagai tuan rumah di tanah Papua. (WRP)

Tanggapi Dinamika Terkait Otsus, Senator Filep Tekankan Pentingnya Merawat Harapan Orang Papua

0
Senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma.

PAPUA BARAT, JAGAINDONESIA.COM – Kehadiran Otonomi Khusus Jilid 2 yang dimulai sejak diundangkannya UU Nomor 2 Tahun 2021 bagi beberapa kalangan masih menjadi perdebatan. Menyusul UU tersebut, lahirnya Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua sebagai kelanjutan dari pemekaran juga tidak luput dari kritik, hingga perdebatan tentang pemekaran ini pun terjadi diantara akademisi.

Sebagai seorang Senator yang juga merupakan akademisi, Dr. Filep Wamafma menanggapi perdebatan-perdebatan tersebut dengan menyampaikan argumennya.

“Adanya perdebatan tentang Otsus dan pemekaran, apalagi diantara akademisi bagi saya merupakan hal biasa. Secara positif hal tersebut menunjukkan indeks demokrasi yang bagus di tanah Papua. Namun saya mengingatkan pula bahwa perdebatan tidak akan melahirkan hal positif, jika tidak ada gagasan dan solusi nyata. Banyak pihak suka memainkan retorika dan emosi, agar apa yang disampaikan dijadikan sebagai satu-satunya kebenaran. Ini yang harus kita hindari. Kita semua, terutama orang Papua, harus punya cara pandang yang holistik, kaya serta terintegrasi tentang Otsus dan pemekaran,” ungkap Filep (4/1/2023).

Lebih lanjut, politisi yang juga pakar hukum adat ini menekankan pentingnya membentuk optimisme dalam diri orang Papua. Menurutnya, optimisme dan harapan sangat penting guna mendorong pembangunan berkelanjutan di tanah Papua.

“Pedagogi Paulo Freire menyebutkan bahwa pendidikan itu membebaskan, membahagiakan. Apa yang kita sampaikan, seburuk apapun kenyataan, tidak boleh mematikan jiwa optimisme. Dari dulu orang Romawi bisa membangun dengan adagium, ‘audaces fortuna iuvat’, keberuntungan menaungi orang yang berani. Jadi, akan lebih baik jika para akademisi bertugas menciptakan optimisme dalam jiwa orang Papua. Jika semua yang diberikan cuma pesimisme, mana mungkin orang Papua bisa berkembang dan maju?” tanya Filep.

“Lalu filosofi pemekaran, seperti halnya Otsus yang kita ketahui, berupaya memberikan afirmasi positif pada orang asli Papua. Kegagalan Otsus Jilid 1 tentu berada disana. Itulah sebabnya pemekaran menjadi upaya untuk melakukan pemerataan pembangunan, meningkatkan harkat martabat orang Papua, meningkatkan kesejahteraannya, dan meningkatkan pelayanan publik,” ucap senator Papua Barat ini.

Hal itu, lanjut Filep sesuai dengan konsideran Menimbang UU 14, 15, 16 Tahun 2022 terkait pemekaran di Papua. Menurutnya, apabila sebelumnya hingga akhir Otsus Jilid I IPM Papua masih rendah, maka pemekaran menjadi salah satu jalan keluar supaya pemerintah semakin dekat ke masyarakat, merasakan langsung kebutuhan masyarakat dan mengambil solusi yang tepat sasaran.

Senator Filep pun kembali menekankan aspek-aspek pendapatan daerah Otsus. Ia menjelaskan bahwa kekhawatiran tentang kehilangan pemasukan dari SDA dan turunnya APBD dapat dijawab bahwa setiap daerah Otsus mendapatkan pemasukan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, penerimaan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka Otonomi Khusus, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah.

“Pendapatan asli provinsi dan kabupaten/kota diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan. Dana Perimbangan dalam rangka Otsus terdiri dari bagi hasil pajak dan bagi hasil sumber daya alam. Ada dana DAU, DAK, juga ada dana tambahan infrastruktur. Itu semua akan ditransfer ke kabupaten/kota. Apalagi kalau kita bicara soal dana bagi hasil, yang oleh UU Nomor 1 Tahun 2022 bicara soal bagi hasil untuk daerah yang berbatasan dengan daerah penghasil. Yang saya mau tekankan, kita jangan terlalu menabur pesimisme,” ujar Filep lagi.

Selain itu, Dr. Filep menyatakan kurang sepakat dengan istilah creeping genocide, yaitu kepunahan masyarakat adat karena kemajuan yang tak terhindarkan. Istilah ini menurutnya, sangat berbahaya karena harus dapat dibuktikan secara ilmiah dengan adanya fakta tentang hal itu dalam konteks Papua.

“Apakah kekhawatiran tentang creeping genocide ini tidak diikuti dengan pembacaan terhadap UU Otsus perubahan yang kami buat? Dalam UU Otsus Perubahan itu, sudah ada alokasi dana 10% dari DBH Migas untuk pemberdayaan masyarakat adat. Ini di level UU. Jika nanti di DOB baru dibuat Perda, bisa saja ada BLT bagi masyarakat adat. Jadi, marilah kita bangun pemikiran positif. Sekarang tinggal mengawal dan mengawasi penyaluran dan peruntukannya,” kata Filep.

“Bagaimana bisa kita langsung mengukur IPM sementara pemekaran baru saja dimulai? Apalagi bagaimana mungkin kita membayangkan creeping genocide sementara Konstitusi dan UU Otsus Perubahan tetap memberikan perlindungan pada masyarakat adat?” tegas Filep.

Seperti diketahui, istilah creeping genocide ini sebelumnya disampaikan oleh Dr. Agus Sumule, akademisi Fakultas Pertanian Unipa. Anggota Komite I DPD RI ini kemudian mengingatkan tentang pentingnya membangun dan merawat harapan bagi orang Papua.

“Ketika para misionaris datang ke Papua, mereka membangun harapan. Mereka tidak mematikan harapan. Mereka menghadapi fakta sebagai tantangan yang harus dihadapi, bukan sebagai situasi kekalahan. Ini artinya bahwa kita tidak bisa memakai kegagalan di masa lalu sebagai patokan untuk mengukur keberhasilan di masa depan. Setiap orang ada masanya, dan setiap masa ada orangnya. Banyak putra-putri hebat Papua yang saya yakini akan mau dan mampu membangun tanahnya di DOB,” ujarnya.

“Otsus Jilid 2 ini dan UU Pemekaran, menjadi jalan untuk membangun sekolah-sekolah baru, rumah sakit baru, mendidik secara lebih matang para calon guru, membuka peluang bagi orang Papua untuk menjadi tuan di negerinya sendiri. Ada MRP baru, ada DPRP jalur pengangkatan, DPRK jalur pengangkatan, semuanya diberikan untuk OAP yang sebelumnya tidak diakomodasi. Jadi sekali lagi, mari kita bangun harapan dan optimisme di tanah ini. Perlahan namun pasti, waktu akan menilai. Kalau kita kerjakan dengan niat dan hati positif, tujuan akhir akan bisa kita capai,” kata Filep lagi.

Senator Jas Merah ini kemudian menutup argumennya dengan mengatakan, “Kekuatan orang besar berada pada kemampuan memandang kelemahan sebagai kekuatan, dan ancaman sebagai peluang atau kesempatan untuk maju”.

Ibadah Syukur Keluarga M3, Doa Restu untuk Dominggus Mandacan dan Filep Wamafma Menuju Pemilu 2024

0
Dominggus Mandacan dan Filep Wamafma didoakan para hamba Tuhan menuju pemilu serentak 2024, Selasa (3/1/2023) malam.

PAPUA BARAT, JAGAINDONESIA.COM – Keluarga besar Makbon, Mansawan dan Manufandu (M3) di kabupaten Manokwari, Papua Barat melaksanakan ibadah syukur lepas sambut tahun baru 2023, pada Selasa (3/1/2023) malam.

Dalam ibadah syukur tersebut, keluarga besar M3 juga melakukan penguatan doa berantai untuk kepala suku besar Arfak Drs. Dominggus Mandacan yang akan mempersiapkan diri dalam menghadapi pemilihan Gubernur Papua Barat pada tahun 2024 mendatang.

Pada kesempatan yang sama, doa turut dipanjatkan bagi Dr. Filep Wamafma yang sedang mengikuti tahapan pendaftaran dan persiapan pemilihan calon anggota DPD RI mewakili daerah pemilihan Papua Barat.

Ungkapan doa itu disatukan dalam doa berantai yang dilakukan oleh Pdt. Sadrak Simbiak, Pdt. Solam Manufandu dan para hamba Tuhan memanjatkan doa perlindungan dan kesehatan bagi Dr. Filep Wamafma dan Drs. Dominggus Mandacan dalam segala persiapan  menghadapi pemilu 2024.

Dalam refleksi Firman Tuhan, Pdt. Sadrak Simbiak mengajak keluarga besar Mansawan, Makbon dan Manufandu untuk tetap bersatu dalam ikatan keluarga dan tetap bersama dalam menghadapi tantangan pada tahun 2023. Menurutnya, persatuan menjadi kekuatan bagi keluarga besar untuk dapat melalui tahun 2023 dengan baik.

Kegiatan ibadah kemudian dilanjutkan dengan sambutan yang disampaikan oleh masing-masing kepala suku besar Byak Papua Barat yakni Petrus Makbon, senator Dr. Filep Wamafma dan kepala suku Arfak Dominggus Mandacan.

Dalam sambutannya, Petrus Makbon yang dituakan dalam keluarga besar Mansawan, Makbon dan Manufandu menyatakan bahwa doa berantai pada momen ibadah syukur ini menjadi restu untuk Dr. Filep Wamafma dan Drs. Dominggus Mandacan dilindungi oleh Tuhan dan kembali terpilih pada pemilu serentak 2024 mendatang, baik sebagai gubernur Papua Barat dan sebagai anggota DPD RI.

“Suara kita sudah bulat kepada Dominggus Mandacan sebagai gubernur Papua Barat dan Filep Wamafma sebagai anggota DPD Republik Indonesia. Bahkan sudah kita panjatkan melalui doa bersama,” ujar Petrus Makbon saat ibadah syukur.

Adapun sambutan kedua disampaikan oleh Dr. Filep Wamafma. Dalam kesempatan ini ia menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan dalam kebersamaan ibadah syukur pada malam tersebut.

Momen seperti ini, lanjut Filep Wamafma, merupakan hal yang sangat berharga dan patut untuk selalu disyukuri bersama. Menurutnya, kekeluargaan dalam ikatan keluarga besar adalah harta yang pertama dan utama, maka setiap langkah dan niat baik harus meminta restu dan doa dari keluarga.

Filep menekankan bahwa semangat perjuangannya sebagai senator DPD RI adalah untuk memajukan SDM Papua Barat, mendorong kemajuan pendidikan bagi generasi Papua dan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat asli Papua.

“Di tengah semua keluarga saya sampaikan bahwa saya sudah mendaftar ke KPU Papua Barat dan sudah diterima. Saat ini, saya menunggu tahapan verifikasi lebih lanjut oleh KPU. Saya berniat dan bertekad melanjutkan perjuangan untuk kemajuan masyarakat Papua Barat yang lebih baik lagi,” ungkap Filep.

Filep pun berterima kasih atas doa yang sudah dipanjatkan kepada dirinya dan Dominggus Mandacan. Ia berharap doa tersebut akan terjawab sekaligus menjadi jawaban atas suara rakyat Papua Barat untuk Dominggus kembali terpilih sebagai gubernur Papua Barat dan dirinya sebagai anggota DPD RI periode 2024-2029.

Selanjutnya, sambutan disampaikan oleh Dominggus Mandacan. Dalam kesempatan itu, ia mengatakan bahwa doa umat merupakan kunci untuk mencapai suatu keberhasilan. Menurutnya, melalui doa semua yang direncanakan akan dapat terjawab.

Dominggus Mandacan turut memohon dukungan keluarga besar Biak, khususnya keluarga Mansawan, Makbon dan Manufandu untuk langkahnya dalam pemilu 2024 mendatang. Dirinya juga menyampaikan terima kasih lantaran selalu diundang dalam momen natal dan tahun baru keluarga Biak.

“Semoga kita semua diberikan kesehatan agar kedepannya semua yang sudah direncanakan dapat terjawab melalui doa umat Papua Barat,” ungkap Dominggus Mandacan. (WRP)

Senator Filep Apresiasi Ketua MA Percayakan Perempuan Papua Jabat Ketua Pengadilan Negeri Manokwari

0
Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, SH.,M.Hum (Foto: Ist)

PAPUA BARAT, JAGAINDONESIA.COM – Senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma menyampaikan apresiasi kepada Ketua Mahkamah Agung (MA) Prof M. Syarifuddin atas amanah yang dipercayakan kepada perempuan asli Papua Berlinda Ursula Mayor, SH, LLM, MIR, sebagai Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Kelas IB, Papua Barat.

“Saya sangat apresiasi Ketua Mahkamah Agung, Pak Syarifuddin yang telah mempercayai masyarakat adat Papua khususnya perempuan asli Papua untuk mengemban amanah sebagai Ketua Pengadilan Negeri Manokwari. Saya turut berbangga atas pencapaian karir Ibu Berlinda, saya ucapkan selamat bertugas mengemban amanah yang dipercayakan,” ujar Filep, Rabu (3/1/2023).

“Kepercayaan ini tentu menjadi momentum kebangkitan perempuan Papua, khususnya untuk terus berperan aktif di ruang-ruang publik. Sosok Ibu Berlinda ini tentu juga menjadi motivasi dan inspirasi tersendiri bagi seluruh perempuan Papua dimana saja berada untuk terus bergerak maju dan berkarya sesuai dengan minat dan kompetensinya, dan menunjukkan bahwa perempuan Papua mampu berperan aktif di banyak bidang selain di ruang domestik,” ungkap Wakil Ketua Komite I DPD RI ini.

Lebih lanjut, senator Papua Barat ini juga mendorong pemberdayaan perempuan di berbagai sektor kehidupan, baik itu pendidikan, sosial, ekonomi, kepemimpinan, politik hingga kesehatan termasuk dalam pencegahan masalah stunting dan gizi buruk pada anak.

“Di era saat ini, semakin banyak perempuan mengambil peran di berbagai sektor. Bahkan, kita tahu 6 persen CEO dan kursi direksi di Indonesia kini diisi oleh perempuan. Banyak UMKM tumbuh, berkembang dan maju juga digerakkan oleh perempuan. Ini menjadi bukti bahwa kepemimpinan dan kepeloporan perempuan mampu memberi dampak positif bagi lingkungan,” katanya.

Selain itu, Filep meyakini perempuan adalah sosok yang sangat luar biasa terutama perannya sebagai kunci membangun peradaban bangsa. Artinya, dari rahim perempuanlah banyak generasi hebat dilahirkan, dibesarkan dan dididik sebaik mungkin untuk menjadi generasi penerus bahkan menjadi pemimpin di masa depan.

“Perempuan, ibu adalah penentu peradaban bangsa. Ibu adalah tempat pendidikan pertama bagi anak-anaknya, menanamkan pengetahuan pertama, mengarahkan kepada hal-hal yang baik. Tentu peran perempuan juga sangat dibutuhkan di ruang publik, terlibat dalam pengambilan keputusan-keputusan penting dalam berbagai urusan. Seperti Ibu Berlinda berperan sangat penting dalam penegakan hukum dan keadilan di Papua Barat,” ucap Filep.

Seperti diketahui, Berlinda Ursula Mayor akan dilantik dan menjalani pengambilan sumpah jabatan sebagai Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Kelas IB, pada Rabu, 4 januari 2023 besok di Ballroom Aston Niu Hotel Manokwari.

Perempuan Papua kelahiran Jayapura, 4 Desember 1974 itu sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manokwari. Berlinda juga pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri di Papua, tepatnya di Wamena menggantikan Timotius Djemey dan dilantik pada 18 November 2013 silam.

Berlinda yang awalnya bercita-cita sebagai suster atau perawat di rumah sakit itu bertekad menjadi hakim lantaran termotivasi oleh perjuangan orang tuanya yakni Almarhum Efraim Mayor yang merupakan hakim dan hakim tinggi pertama putra daerah Papua. Sosok ayah yang gigih berjuang untuk penegakan keadilan dan membangkitkan generasi hakim asli Papua mendorong Berlinda memutuskan untukmeneruskan perjuangan ayahnya hingga saat ini. (UWR)

Pendaftaran DPD RI Ditutup 8 Januari, KPU Papua Barat Terima Pendaftaran Incumbent Dr. Filep Wamafma

0
Komisioner KPU Papua Barat saat menandatangani berita acara syarat dukungan pemilih yang dinyatakan lengkap di Silon KPU dan diserahkan kepada bakal calon DPD RI dapil Papua Barat, Dr. Filep Wamafma.

PAPUA BARAT, JAGAINDONESIA.COM – Tahapan pemilihan umum (Pemilu) serentak tahun 2024 sudah dan sedang berjalan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tahapan verifikasi partai politik pun sudah selesai dan kini memasuki tahapan khusus bagi bakal calon Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).

Adapun tahapan pendaftaran dan verifikasi berkas dukungan pemilih bagi calon independen DPD RI dapil Papua Barat sudah dibuka sejak tanggal 26 Desember 2022 dan akan ditutup pada 8 Januari 2023 mendatang.

Mengikuti tahapan KPU Papua Barat, salah satu calon incumbent balon DPD RI Dr. Filep Wamafma resmi mendatangi KPU Papua Barat pada Kamis (29/12/2022) sekitar pukul 13.30 WIT. Dr. Filep Wamafma menjadi balon pertama yang mendaftar dan masuk ke Silon KPU Papua Barat.

Didampingi keluarga dan tim, Filep Wamafma menyerahkan berkas dokumen persyaratan calon dukungan pemilih secara fisik kepada KPU. Dokumen dukungan tersebut kemudian diverifikasi oleh penyelenggara berdasarkan sistem informasi pencalonan (Silon) KPU. Kemudian, KPU menyatakan cocok dan dokumen telah lengkap untuk selanjutnya mengeluarkan berita acara.

Dalam kesempatan itu, Ketua KPU Papua Barat, Paskalis Semunya menerima secara langsung dokumen persyaratan dari Dr. Filep Wamafma didampingi oleh Komsioner Kepala Devisi Perencanaan dan Data, Abdul Muin Salewe, Komsioner Divisi Teknis Penyelenggara, Fatmawati, dan Kabag HTH dan SDM, Joni Jitmau serta disaksikan langsung oleh Bawaslu Provinsi Papua Barat.

Pada proses pendaftaran itu, diketahui bahwa dokumen persyaratan dukungan minimal pemilih yang diserahkan oleh balon incumbent Dr. Filep Wamafma sebanyak 1.377 dengan syarat pendukung pemilih tersebar di lima daerah di Papua Barat, yakni kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, Teluk Bintuni, Teluk Wondama dan Fakfak. (WRP)

Derek Ampnir Harap Filep Wamafma Promosikan Lokasi Surfing Pantai Amban di Jakarta

0
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Papua Barat Derek Ampnir.

MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM – Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Papua Barat Derek Ampnir mengakui kehebatan ombak Pantai Amban Manokwari yang juga diakui di level internasional pada penyelenggaraan kompetisi surfing internasional pertama di tahun 2022.

Derek Ampnir mengaku bangga lantaran pantai Amban terpilih sebagai lokasi surfing berskala internasional dan merupakan yang pertama kali dilaksanakan di tanah Papua. Menurutnya, potensi ini merupakan peluang bagus untuk mendorong kemajuan sektor pariwisata Papua Barat dan layak dipromosikan lebih luas.

Oleh sebab itu, Derek Ampnir menilai kehadiran Senator Filep Wamafma dalam pembukaan kompetisi surfing tersebut sangatlah penting. Ia berharap Dr. Filep dapat membantu pemerintah daerah Papua Barat mempromosikan destinasi pariwisata ini di Jakarta termasuk kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

Ampnir pun berharap kompetisi surfing tahun depan, akan dapat mendatangkan lebih banyak lagi turis mancanegara ke Papua Barat.

“Apalagi sosok Filep Wamafma sangat berpengaruh besar di Jakarta, harapannya akan bisa membangun komunikasi yang baik dengan Kementerian Pariwisata untuk mempromosikan destinasi pantai Amban, Manokwari, Papua Barat,” ungkap Ampnir, (27/12).

Dalam kesempatan ini, Ampnir mengutarakan rasa bangganya dapat menyaksikan secara langsung penampilan luar biasa dari para peselancar asing, terutama kemenangan peselancar asal Australia sebagai pemenang kategori dewasa dan peselancar dari Jepang kategori perempuan, Lidia Kato.

“Saya berharap akan banyak atlet asli Papua yang menekuni cabang olahraga berselancar ini, sehingga kedepan, mereka bisa membawa nama baik Papua Barat di kancah nasional hingga internasional,” ucapnya.

Diketahui, pada saat kegiatan ini berlangsung, pihak BPBD telah menyediakan peralatan lengkap untuk mendukung kesiapan panitia dalam mencegah terjadinya kecelakaan laut saat kegiatan surfing berlangsung. Menurut Ampnir, BPBD juga akan meningkatkan kesiapsiagaan saat penyelenggaraan kompetisi surfing kembali dilaksanakan di tahun yang akan datang. (WRP)

Presiden Jokowi Umumkan Pencabutan Kebijakan PPKM

0
Presiden Joko Widodo. [Foto: BPMI Setpres]

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Pemerintah memutuskan untuk mencabut kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Kebijakan tersebut disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Jumat (30/12/2022), di Istana Negara, Jakarta, didampingi oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

“Pada hari ini pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM yang tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 50 dan 51 Tahun 2022. Jadi, tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat,” ujar Presiden.

Presiden menegaskan, keputusan tersebut diambil setelah melalui pertimbangan dan kajian yang panjang dan dengan memperhatikan situasi pandemi di tanah air.

“Alhamdulillah, Indonesia termasuk negara yang berhasil mengendalikan pandemi COVID-19 dengan baik dan sekaligus bisa menjaga stabilitas ekonominya. Kebijakan gas dan rem yang menyeimbangkan penanganan kesehatan dan perekonomian menjadi kunci keberhasilan kita,” ujarnya.

Lebih lanjut Presiden memaparkan, dalam beberapa bulan terakhir, pandemi COVID-19 di Indonesia semakin terkendali. Per 27 Desember 2022, kasus harian sebanyak 1,7 kasus per 1 juta penduduk, positivity rate mingguan 3,35 persen, tingkat perawatan rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR) 4,79 persen, dan angka kematian 2,39 persen.

“Ini semuanya berada di bawah standar dari WHO. Dan, seluruh kabupaten/kota di Indonesia saat ini berstatus PPKM Level 1, di mana pembatasan kerumunan dan pergerakan orang di tingkat rendah,” imbuhnya.

Presiden menambahkan, Indonesia termasuk satu dari empat negara G20 yang dalam 10 bulan berturut-turut tidak mengalami gelombang pandemi, setelah mencapai puncak gelombang varian dengan angka 56 ribu  kasus harian di Juli 2021 dan puncak tren varian Omicron di Februari 2022 dengan 64 ribu kasus harian.

Selain situasi pandemi yang terkendali tersebut, lanjut Presiden, pencabutan PPKM juga dilandasi oleh tingginya cakupan imunitas penduduk dan capaian vaksinasi COVID-19.

“Dari sero survei, ini kalau kita lihat angkanya, di Desember 2021 itu berada di 87,8 persen, di Juli 2022 ini berada di atas 98,5 persen. Artinya, kekebalan kita ini secara komunitas berada di angka yang sangat tinggi. Dan jumlah vaksinasi sampai hari ini berada di angka 448.525.478 dosis. Ini juga sebuah angka yang tidak sedikit,” ujarnya.

Meski kebijakan PPKM telah dicabut, Kepala Negara meminta kepada seluruh masyarakat dan komponen bangsa untuk tetap hati-hati dan waspada.

Pertama, Presiden mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan dalam menghadapi risiko COVID-19.

“Pemakaian masker di keramaian dan ruang tertutup harus tetap dilanjutkan; kesadaran vaksinasi harus terus digalakkan karena ini akan membantu meningkatkan imunitas; dan masyarakat harus semakin mandiri dalam mencegah penularan, mendeteksi gejala, dan mencari pengobatan,” ucapnya.

Selain itu, Kepala Negara juga menekankan bahwa aparat dan lembaga pemerintah tetap harus siaga. Presiden pun meminta agar Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 tetap dipertahankan selama masa transisi.

“Fasilitas kesehatan di semua wilayah harus siap siaga dengan fasilitas dan tenaga kesehatan; pastikan mekanisme vaksinasi di lapangan tetap berjalan, utamanya vaksinasi booster; dan dalam masa transisi ini, Satgas COVID-19 pusat dan daerah tetap dipertahankan untuk merespons penyebaran yang cepat,” tandasnya. (rls)

Berita Terbaru