RAJA AMPAT, JAGAINDONESIA.COM – Masyarakat adat Suku Kawei menuntut hak ulayat ke Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati terkait bagi hasil pengelolaan tambang nikel di Pulau Gag. Faris diminta membayar uang bagi hasil senilai Rp 550 miliar.

“Di sini saya mewakili Suku Kawei marga Ayello terkait dengan kepemilikan hak ulayat atas Pulau Gag, memberi hak kepada kuasa hukum agar menindaklanjuti apa yang menjadi hak kami ke jalur hukum,” ujar perwakilan Marga Ayello Yosan Gotta Ayello, Senin (15/5/2023).

Yosan mengatakan masyarakat adat di Pulau Gag seharusnya mendapatkan bagi hasil senilai Rp 550 miliar atas pengoperasian tambang nikel PT Gag Nikel. Nominal tersebut terhitung sejak 2018 hingga 2023.

“Awalnya, kami tidak tahu dapat berapa bagian dari PT Gag Nikel, setelah pengacara kami mencari data-data dan diketahui sebanyak Rp 550 miliar. Karena, selama ini kami tidak tahu berapa banyak bayaran, besarannya berapa per tahun atau perbulan, per kapal ataupun per ton kami tidak tahu,” ungkapnya.

Yosan menuturkan PT Gag Nikel masuk sejak 1973, namun baru beroperasi dengan baik pada 2018. Kehadiran perusahaan tersebut menggusur lahan sagu warga dan sampai saat ini belum ada pembayaran ganti rugi.

“Perusahaan masuk menggusur dusun sagu kami dan belum ganti rugi. Beroperasi di lahan seluas 6.000 meter dari izin pertambangan 13.000 meter. Sejak 5 tahun beroperasi, tidak ada pembagian hasil dari pemerintah daerah kepada masyarakat adat,” ujarnya.

Yohas menegaskan marga Ayello adalah pemilik Pulau Gag. Mereka pun menuntut bagi hasil dari beroperasinya tambang nikel di pulau tersebut.

“Kami pernah dapat bayaran tapi hanya sebatas uang permisi untuk memulai pekerjaan saja,” ujarnya.

Sementara itu, ketua tim kuasa hukum masyarakat adat Suku Kawei, Markus Soissa menambahkan pihaknya akan melayangkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri (PN) Sorong pada Selasa (16/5) besok. Sebelumnya mereka sudah mengirim somasi ke Bupati Raja Ampat namun tidak ditanggapi.

“Besok kami layangkan gugatan perdata. Maret 2023 kami sudah kirim somasi Bupati Kabupaten Raja Ampat tapi tidak ada respon,” ungkapnya.

Sumber: Detik.com

JAGAINDONESIA.COM – Sosok almarhum Dr. Frans Fenanlabir, SH.,MH sangat luar biasa membekas di hati ketua STIH Manokwari Dr. Filep Wamafma dan jajaran civitas akademika STIH. Keramahan, kesabaran, dan perangai yang murah senyum itulah yang selalu terpancar pada wajah almarhum Frans Fenanlabir.

Almarhum menyelesaikan sarjana hukum di STIH Manokwari pada 17 April 1990, kemudian menyelesaikan gelar S2 tahun 2012 dan gelar doktor tahun 2023. Almarhum telah lama mengabdi di STIH Manokwari sebagai dosen hingga menutup usia pada 15 Mei 2023 pukul 01.30 wit di RS AL Manokwari, karena sakit yang dideritanya.

Jabatan terakhir yang diemban oleh almarhum Frans Fenanlabir adalah Wakil Ketua II STIH Manokwari. Sosok Dr. Frans Fenanlabir di hadapan jajaran sivitas akademika STIH sangatlah luar biasa, sebab beliau sangat aktif dan bertanggung jawab untuk kemajuan STIH.

Sosok almarhum juga sangat disegani oleh mahasiswa aktif, alumni dan mereka yang pernah menuntut ilmu kepada almarhum. Bahkan pengabdian Dr. Frans untuk melahirkan sarjana hukum di tanah Papua telah mencapai ribuan orang dan banyak memberikan kebahagian sendiri bagi generasi emas Papua untuk berkarya di tanah Papua.

Mendapat kabar duka tentang Frans Fenanlabir sontak mengejutkan Dr. Filep Wamafma. Dirinya tidak menyangka lantaran sebelumnya almarhum sangat sehat dan aktif mengajar sebagai dosen. Saat mendapat kabar duka itu, Filep Wamafma terharu dan meneteskan air mata namun ajal memang di luar kemampuan manusia.

“Bapak/ibu saudara/i beliau adalah teman baik kita, beliau tidak pernah marah, hanya senyuman yang selalu terpancar dari wajahnya di saat kita lihat, saat berjumpa dengan almarhum. Saya selaku ketua tidak bisa bicara apa-apa lagi. Tetapi tentu kita sadar, hidup ini dikendalikan dan ditentukan oleh Tuhan,” ujarya.

“Saya mohon maaf dalam waktu yang bersamaan saya memimpin rombongan keluar negeri. Sehingga tidak bisa hadir melihat dan mengantar almarhum ke tempat peristirahatan yang terakhir. Demikian saya dan keluarga turut berduka yang mendalam,” ungkap Filep.

Almarhum Frans Fenanlabir diketahui lahir di Kamatubu, 11 Februari 1961 dan ajal menjemput pada usia 62 tahun tepat pada 15 Mei 2023. Almarhum semasa pengabdian di dunia kampus STIH sangat memiliki kedekatan kepada mahasiswa/i, staf, dosen, para wakil pimpinan, kabag, dan terlebih sangat loyal terhadap ketua STIH.

Sebelumnya almarhum diperkenalkan ke hadapan keluarga besar Byak yang saat itu berkumpul di kompleks Arkuki pada 11 Mei 2023 untuk mengantarkan senator Filep Wamafma mendaftar ke KPU.

Di kesempatan itu, Filep Wamafma menyampaikan bahwa Frans Fenanlabir diperjuangkan untuk menyelesaikan gelar doktor dan menjadi salah satu komitmen perjuangan Filep Wamafma mencerdaskan SDM bukan saja satu generasi Papua, namun OAP pun demikian. 

Bahkan almarhum menyempatkan diri memberikan penguatan dengan motivasi tentang kemampuan dan ilmu yang dimiliki Filep Wamafma sehingga banyak memberikan kontribusi untuk negara lewat politik dan kemajuan pendidikan di tanah Papua.

Bahkan almarhum sempat menyampaikan semangat untuk berjuang memenangkan Filep Wamafma kembali pada pemilu serentak 2024 sehingga bisa kembali menjadi anggota DPD RI. Kata-kata itu diucapkan saat dirinya di tengah masyarakat. (WRP)

BINTUNI, JAGAINDONESIA.COM – Masyarakat adat Suku Sumuri terus menata diri untuk berdikari di atas tanahnya sendiri. Masyarakat Sumuri telah mencanangkan visi Suku Sumuri menuju 2045 yakni mewujudkan transformasi industri berkelanjutan di tanah Sumuri.

Tatanan ini dipelopori oleh Kepala Suku Sumuri Tadius Fosa yang dengan keterbatasan sarana-prasarana telah berhasil mengarahkan masyarakat Sumuri untuk menentukan masa depan yang lebih baik melalui putusan adat Suku Sumuri.

Putusan adat itu diantaranya memuat tentang langkah investasi jangka panjang berupa penyiapan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan. Selain itu, masyarakat telah bersepakat bahwa tanah adat tidak akan diperjual-belikan dan hanya boleh dijadikan aset yang diinvestasikan.

Saat ini, meski tidak mendapat dukungan sponsor namun anak perempuan Sumuri Rut Inanosa berhasil mewakili perempuan Teluk Bintuni menempuh studi di salah satu universitas di Inggris. Masyarakat berharap kelak perusahan Inggris yang saat ini beroperasi di tanah Sumuri seperti BP akan peduli dan memberikan dukungan kepada banyak anak Teluk Bintuni untuk menempuh pendidikan di Inggris.

Salah seorang tokoh pemuda Sumuri, Akio Fosa menyampaikan semangat masyarakat Sumuri bersatu dalam semboyan ‘Amo kikofe neu – Mari maju sama-sama- yang menjadi spirit besar pada hasil musyawarah Suku Besar Sumuri Nomor 03/MBSS-07/TOFOI/2023.

“Masyarakat adat Suku Sumuri memutuskan untuk bertransformasi menjadi masyarakat industri berbasis budaya Suku Sumuri dan Pancasila. Dan Sumuri berkomitmen untuk menjadi masyarakat yang ramah investasi, serta bertekad mewujudkan Suku Sumuri yang maju, mandiri, berdaya saing dan bermartabat serta sejahtera,” ujarnya kepada media ini, Jumat (12/5/2023).

Tak hanya itu, sekitar 19 Kepala Suku Marga Suku Sumuri juga telah memutuskan ketentuan posisi saham masyarakat adat Suku Sumuri sebesar 5 persen berkaitan dengan investasi di wilayah adat suku sumuri, dana CSR dari investor harus jelas dan dikelola langsung oleh masyarakat adat Sumuri di bawah manajemen Komite Transformasi dan Investasi Sumuri (KTIS) serta beberapa keputusan lainnya yang menjadi impian bagi masyarakat sumuri.

Hah ini menegaskan bahwa di tengah keprihatinan kondisi masyarakat Sumuri, masih banyak harapan yang berpijar dan menyala dari para orangtua dan generasi Sumuri yang ingin maju dan mandiri di berbagai sektor kehidupan. Masyarakat berharap akan lebih banyak lagi putra-putri asli Sumuri yang menyelesaikan pendidikan termasuk berkesempatan mengenyam pendidikan hingga ke luar negeri. (MW)

PAPUA BARAT, JAGAINDONESIA.COM – Ribuan pendukung fanatik dan simpatisan di kabupaten Manokwari mengantar calon anggota DPD Republik Indonesia dari daerah pemilihan Papua Barat mendaftar ke KPU Provinsi Papua Barat di Arfai, kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat pada Kamis (11/5/2023).

Kedatangan massa pendukung murni kehendak masyarakat dari berbagai kalangan yang berkeinginan dan bertekad untuk memperjuangkan kembali Filep Wamafma terpilih sebagai senator DPD RI wakil Papua Barat pada periode 2024-2029 di Pemilu serentak mendatang.

“Jadi kita punya pendukung ini murni kehendak dari rakyat dan pendukung kita ini sangat setia pada pemilu 2019 lalu,” ungkap Filep saat ditanya wartawan, usai resmi mendaftar di KPU.

Filep mengatakan dirinya juga tak menduga hingga ribuan masyarakat mengantarnya ke kantor KPU. Pasalnya, tim kerja Pace Jas Merah memperkirakan sekitar 100-300 orang pendukung yang akan turut serta mengantarkan Filep Wamafma.

“Ini di luar dugaan saya, banyak yang mengantar pendaftaran saya hari ini, puji Tuhan,” ujarnya.

Dalam iring-iringan itu, masyarakat yang mengantar ke KPU nampak para pendukung fanatik, pekerja swasta, nelayan, petani, simpatisan murni, relawan dari berbagai kalangan profesi dan organisasi masyarakat.

“Melihat masyarakat yang datang mengantar saya sudah melebihi target perhitungan tim kerja, maka saya bersyukur dan optimis dengan dukungan dan restu masyarakat untuk melanjutkan perjuangan di Senayan,” ungkapnya.

Sebagai incumbent sekaligus saat ini menjabat sebagai pimpinan Komite I DPD RI menambah optimisme Filep Wamafma untuk memenangkan kursi DPD mewakili Papua Barat. Hal itu sejalan dengan kapasitas dan pengalaman yang merupakan modal utama untuk mendapat satu kursi dan peluang menjadi pimpinan sangat terbuka luas.

“Saya berterimakasih kepada masyarakat Papua Barat yang sudah memberikan dukungan kepada saya sejak tahapan pengumpulan KTP pendukung, pendaftaran penyerahan dokumen KTP pendukung, proses verifikasi administrasi tahap pertama dan kedua, verifikasi faktual pertama dan kedua semua berjalan dengan baik dan sesuai harapan hingga saat ini kami mendaftar secara resmi di KPU,” ucap Filep.

Dia menambahkan bahwa dukungan dari masyarakat dan keluarga di Papua Barat sangat berarti baginya untuk mencalonkan kembali sebagai senator Papua Barat. Ia pun bertekad untuk berjuang secara total (all out) mengemban kepercayaan masyarakat hingga ke Senayan Jakarta. (WRP)

MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM – Gabungan mahasiswa dan aktivis di kabupaten Manokwari seperti Kohati, BEM Unipa, BEM STKIP Muhammadiyah, HMI Komisariat STKIP, DPK GMNI STKIP dan STIH BEM Manokwari melakukan aksi damai ke gedung DPR Papua Barat dalam rangka Peringatan Hari Pendidikan Nasional, pada 4 Mei 2023 lalu.

Pada momentum peringatan 2 Mei 2023 itu, mahasiswa menyuarakan sejumlah persoalan pendidikan yang menjadi sorotan publik Papua Barat untuk dapat segera ditanggapi dan diselesaikan oleh pemerintah dan DPR PB.

Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian kaum intelektual serta tanggung jawab moril kepada masyarakat terhadap pengambil kebijakan di pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi.

Salah satu orator demo, Ketua BEM STIH Manokwari Herzon A. Korwa bersama mahasiswa secara lantang dan terbuka menyampaikan sejumlah aspirasi ke hadapan anggota DPR Papua Barat di Arfai, Manokwari.

Herzon mengatakan, terdapat tiga pokok aspirasi yang wajib didengar dan ditindaklanjuti para wakil rakyat (DPR PB) ke pemerintah agar menjawab aspirasi mahasiswa tentang pendidikan di Papua Barat. Tiga aspirasi yang menjadi tuntutan antara lain:

1. Wujudkan pendidikan gratis, ilmiah serta demokratis

2. Naikan upah tenaga pendidik

3. Pemeratan jumlah tenaga pendidik

Di samping itu, Herzon Korwa juga menyatakan dukungan terhadap perjuangan anggota DPD Republik Indonesia, Dr. Filep Wamafma tentang nasib tenaga pendidik SMA/SMK yang berstatus PPPK di wilayah Papua Barat dan hak-hak mereka.

“Pendidikan dasar sampai ke perguruan tinggi harus gratis, sebab secara keuangan APBN/APBD dan didukung dana lainnya seperti dana Otsus Papua pun menjamin sekolah gratis,” katanya.

Menurut Herzon, pihak DPR Papua Barat tak boleh bungkam dan mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat Papua Barat tentang pendidikan. Pasalnya, amanat rakyat yang diemban oleh pihak legislatif dan eksekutif bukan hanya untuk mengejar infrastruktur, namun juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

“Kami lakukan aksi ini sangat murni dari mahasiswa, sebab tidak hanya kami melihat dari satu sisi kemajuan sektor di Papua Barat, namun bagaimana SDM Papua harus diperjuangkan dan tanggung jawab moril kami sangat penting menyuarakan aspirasi masyarakat tentang pendidikan,” ucap Herzon saat aksi damai tersebut.

“Mahasiswa tidak hanya memiliki tanggung jawab utama menuntut ilmu di lingkungan kampus, namun mahasiswa memiliki tanggung jawab moril terhadap dinamika dan persoalan di tengah birokrasi pemerintah, politik, ekonomi, sosial dan budaya di tengah masyarakat,” tambahnya.

Setelah penyampaian aspirasi secara bergantian, koordinator aksi mahasiswa menyerahkan aspirasi kepada anggota DPR Papua Barat Xaverius Kamehubun dan staf yang menerima aksi damai mahasiswa di halaman gedung DPR Papua Barat di Arfai. Dalam kesempatan itu, mahasiswa juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada aparat kepolisian yang menjaga jalannya aksi hingga selesai dengan tertib, lancar dan aman. (WRP)

PAPUA BARAT, JAGAINDONESIA.COM – Sebanyak 1.212 unit rumah tidak layak huni di sembilan kabupaten dan satu kota di Provinsi Papua Barat ditargetkan akan dibangun menjadi rumah layak huni. Pembangunan ini dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah.

“Kami ingin pembangunan rumah layak huni bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Indonesia termasuk di Provinsi Papua Barat,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto dalam keterangan tertulis, Senin (8/5/2023).

Adapun lokasi penyaluran BSPS antara lain di Kota Sorong sebanyak 236 unit, Kabupaten Manokwari 88 unit, Kabupaten Sorong 45 unit, Kabupaten Sorong Selatan 108 unit, Kabupaten Teluk Wondama 43 unit.

Kemudian, di Kabupaten Manokwari Selatan sebanyak 48 unit, Kabupaten Pegunungan Arfak 50 unit, Kabupaten Teluk Bintuni 23 unit. Kemudian Kabupaten Fak-fak 80 unit dan Kabupaten Raja Ampat 50 unit.

Terkait hal itu, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Papua II Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Ridwan Dibya Sudharta menyampaikan kisaran dana BSPS yang akan disalurkan untuk merealisasikan rumah layak huni bagi masyarakat Papua Barat.

“Jumlah dana BSPS yang dialurkan mulai dari Rp 23,5 juta hingga Rp 40 juta tergantung wilayahnya. Kami harap melalui program BSPS ini rumah tidak layak huni di Papua Barat bisa berkurang,” ucapnya.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah akan menyalurkan dana stimulan untuk meningkatkan kualitas rumah dengan membentuk kelompok masyarakat serta dengan pendampingan dari Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL). Melalui program BSPS ini, diharapkan masyarakat dapat memiliki hunian yang layak sehingga juga akan mendukung kesehatan masyarakat dengan lingkungan yang sehat.

Sementara itu, kabar baik juga datang dari Kodam XVIII/Kasuari. Sebanyak 200 pemuda terbaik dari Papua Barat dan Papua Barat Daya direkrut Kodam XVIII/Kasuari menjadi prajurit Komponen Cadangan (Komcad).

Ratusan pemuda ini mengikuti sidang Panitia Penentu Akhir (Pantukhir) di aula Makodam, Trikora, Manokwari, Papua Barat, Jumat (5/5).

“Kehadiran Komcad akan memperkuat TNI sebagai komponen utama pertahanan negara. Dimana pada situasi yang genting, Komcad akan sangat dibutuhkan untuk membantu TNI di bidang pertahanan,” ujar Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI Gabriel Lema, dikutip Selasa (9/5/2023)

”Kita akan merekrut sebanyak 200 orang, selanjutnya akan mengikuti tahap pendidikan dan pembentukan menjadi anggota Komcad yang memiliki sikap dan perilaku yang baik, memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar militer, serta ketahanan pangan dan kondisi jasmani yang samapta,” sambungnya.

Seperti diketahui, personel Komcad yang terpilih adalah personel yang memenuhi syarat dan kriteria fisik dan non fisik yang ditentukan sebelum mereka dididik dan dilatih di Rindam XVIII/Kasuari.

Komponen Cadangan didefinisikan sebagai sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama dalam menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida. (UWR)