PAPUA BARAT, JAGAINDONESIA.COM – Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari semester IV angkatan ke-40 tahun akademik 2023/2024 saat ini sedang melaksanakan program KKN di kabupaten Manokwari, Pegunungan Arfak dan Manokwari Selatan.

Melalui program ini, mahasiswa dituntut kreatif, inofatif dan menerapkan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat sesuai karakter hukum adat di lokasi KKN masing-masing. Mahasiswa KKN juga menggunakan pendekatan sosial agar lebih memahami persoalan yang dihadapi di lingkungan masyarakat dan berkontribusi untuk merumuskan solusi.

Pada KKN kali ini, kelompok mahasiswa diantaranya menemukan dua masalah yakni soal kepemilikian dan kelengkapan data kependudukan dan masalah implementasi undang-undang otonomi khusus yang belum berdampak kepada masyarakat asli Papua atau OAP.

“Lewat kesempatan dan momen KKN saat ini, mahasiswa/i STIH melakukan dua program utama yakni program fisik dan non-fisik. Terkait program non-fisik, mahasiswa turut membantu pemerintah dalam menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat lewat sosialisasi yang tentu saja berdampak langsung kepada masyarakat dan dijawab secara langsung oleh pemerintah daerah,” ujar Humas STIH Manokwari, Hanas Warpur, Sabtu (9/9/2023).

“Salah satu terobosan mahasiswa KKN yang berlokasi di Sanggeng Manokwari, adalah memastikan penduduk setempat memiliki dokumen kependudukan. Sejalan dengan program itu, mahasiswa KKN melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Manokwari untuk turun ke masyarakat dan melakukan perekaman dokumen kependudukan secara langsung,” sambungnya.

Kegiatan perekaman data kependudukan yang berupa kartu keluarga, akta lahir, dan dokumen lainnya ini langsung direspons baik oleh pihak Disdukcapil. Ketua kelompok KKN Sanggeng Manokwari, Baharudin Hindom menyampaikan selama dua hari pihak Disdukcapil melakukan perekaman dan disambut baik oleh masyarakat serta ketua RT setempat. Terdata kurang lebih 200 masyarakat hadir dan mengikuti perekaman secara langsung.

Sementara itu, mahasiswa KKN di Pulau Mansinam menggandeng Polresta Manokwari untuk melakukan sosialiasi bahaya narkoba dan miras bagi masyarakat setempat. Kegiatan ini juga memperoleh atensi yang baik dari masyarakat sekitar.

Selain itu, mahasiswa KKN di Oransbari kabupaten Manokwari Selatan juga turut membantu aparat Kepolisian setempat untuk melakukan sosialiasi tentang pencegahan peredaran bahaya minuman keras bagi tingakat pelajar SMA di Distrik Oransbari. Kegiatan kolaborasi mahasiswa KKN dan aparat Polsek Oransbari ini sukses terlaksana dan direspons positif oleh pihak sekolah.

Di Minyambouw, kabupaten Pegunungan Arfak, ketua kelompok KKN Nakeus Muid mengatakan, kelompok mahasiswa KKN lebih menekankan masalah hukum adat dan kegiatan keagamaan dengan merangkul masyarakat setempat.

Tidak sampai disitu, mahasiswa KKN di Distrik Masni melakukan sosialiasi pencegahan bahaya narkoba kepada pelajar SMK dan direspons positif oleh pihak sekolah. Pasalnya, pelajar harus dibekali tentang bahaya narkoba agar dapat membentengi diri dan tidak terjerumus ke dalam pengaruh negatif. Hal itu disampaikan oleh dosen supervisi Max Bonsapia.

“Lebih lanjut, kelompok KKN di Sidey Baru dan Prafi kabupaten Manokwari lebih fokus melakukan pendekatan persuasif dengan aparat kampung untuk mengedukasi tentang implementasi undang-undang nomor 2 tahun 2021 tentang otsus Papua yang sejatinya harus memberikan kesejahteraan kepada masyarakat asli Papua,” kata Hanas.

“Bahkan kelompok KKN di Sidey Baru menemukan adanya keluhan dari kampung tersebut tentang dana Otsus yang tidak dicairkan secara pasti sehingga menyebabkan kesulitan bagi masyarakat asli Papua untuk merasakan dampak dana otsus tersebut,” tambahnya.

Mahasiswa juga berkolaborasi mengerjakan pengecetan salah satu musola bersejarah di kampung setempat. Mahasiswa melakukan komunikasi dan koordinasi serta berpatungan untuk bisa membantu menyelesaikan pengecatan musola yang merupakan salah satu program fisik.

Beberapa program fisik menjadi inisiatif mahasiswa KKN yang dilakukan dengan memanfaatkan biaya seadanya untuk membantu aparat kampung di masing-masing lokasi KKN. Diantaranya seperti pembuatan papan nama balai kampung, struktur kampung, papan nama aparat kampung, pembersihan balai kampung, dan mengikuti kegiatan masyarakat secara rohani dan kegiatan sosial lainnya. (WRP)

PAPUA BARAT, JAGAINDONESIA.COM – Senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma mengungkapkan sederet persoalan pendidikan dan kesehatan yang hingga kini belum terselesaikan. Menurut Filep kedua sektor itu merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang diprioritaskan dapat terakomodir melalui alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus).

Filep menyampaikan sektor pendidikan di Papua Barat masih membutuhkan perhatian pemda terutama di daerah-daerah pedalaman. Diantaranya seperti infrastruktur sekolah, ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan hingga aksesibilitas atau keterjangkauan pelajar lantaran biaya transportasi dan medan yang cukup sulit dilewati.

“Memang kita harus akui masalah pendidikan masih sangat perlu diperhatikan. Soal fasilitas, jumlah tenaga pendidiknya, tendiknya, memang hampir sebagian besar cukup baik di daerah perkotaan, namun lain halnya dengan daerah pedalaman, masih sangat memprihatinkan. Meskipun di perkotaan juga sebagian siswa menjangkau sekolah butuh ongkos transportasi, dan lebih sulit lagi di pedalaman, karena medannya juga sulit,” ujar Filep kepada media ini, Rabu (6/9/2023).

“Lagi, hampir kita temukan di beberapa daerah, sudah ada fasilitas pendidikan seperti ada sekolah tetapi tidak ada guru, kalaupun ada guru, jumlahnya tidak mencukupi sehingga satu dua guru harus mengajar di banyak kelas. Belum lagi kasus guru meninggalkan tempat tugas, karena tidak didukung oleh fasilitas dan kesejahteraan yang cukup. Faktor-faktor ini yang menurut saya perlu menjadi bahan evaluasi kita bersama,” sambungnya.

Menurut Filep Wamafma, masalah pendidikan ini harusnya dapat tertangani melalui pengelolaan dana Otsus khusus bidang pendidikan yang alokasinya mencapai 35 Persen. Lebih jauh, dia berharap secara umum sistem pendidikan di Papua Barat dapat terus ditingkatkan mutu dan kualitasnya.

Pasalnya, banyak negara yang tidak memiliki Sumber Daya Alam (SDA) melimpah sebagaimana Papua, namun dapat maju dan memiliki kekuatan ekonomi berpengaruh di dunia internasional lantaran kemajuan Sumber Daya Manusia (SDM)-nya. Oleh sebab itu, Filep mengajak semua pihak terutama pemda untuk memantapkan mindset membangun SDM Papua Barat yang berkualitas melalui pendidikan, tidak hanya memenuhi kekurangan yang ada melainkan juga meraih standar kualitas pendidikan yang jauh lebih baik.

“Yang diharapkan dari lahirnya Otonomi Khusus bagi Papua ya lahirnya kebijakan pemda yang betul-betul menjawab masalah di akar rumput, di tengah-tengah masyarakat kita. Pemda lah yang memiliki otoritas untuk mengelola keuangan daerah yaitu gubernur dan para bupati untuk menjawab persoalan ini,” ujarnya.

“Saya tahu bahwa setiap daerah memiliki persoalan yang beda-beda dan tentu masalah anggaran menjadi faktor utama. Namun harus diingat pengelolaan sumber dana Otsus harus sesuai dengan peruntukannya. Sehingga bagi saya kita harus berani untuk mengatakan bahwa masalah pendidikan ini masalah yang mendasar dan mari kita siap mengambil risiko apapun karena pendidikan menjadi yang terpenting untuk kemajuan daerah,” ungkap Pace Jas Merah ini.

Kemudian, di sektor kesehatan, Filep menyoroti masalah jaminan kesehatan bagi masyarakat Papua Barat, mulai dari pelayanan kesehatan, ketersediaan fasilitas kesehatan (faskes) dan kesejahteraan para tenaga medis di daerah. Menurut Filep, layanan kesehatan gratis sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama masyarakat dengan keterbatasan finansial.

Selain itu, Filep menekankan perlunya menghadirkan fasilitas teknologi dan tenaga medis di setiap rumah sakit atau puskesmas, terutama ketersediaan dokter ahli dan fasilitas teknologi yang diperlukan sesuai bidang spesialisasinya.

“Harapannya, kita memiliki dokter-dokter ahli atau spesialis, memiliki fasilitas-fasilitas teknologi yang mendukung sehingga masyarakat Papua Barat mendapatkan layanan kesehatan cukup di daerah dan tidak perlu keluar daerah. Karena kualitas layanan kesehatan juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat kita. Saya yakin dokter spesialis di RS mumpuni namun kadang terkendala tidak adanya alat-alat khusus yang mendukung, sehingga pasien harus lari ke dokter praktik, ini butuh waktu dan biaya lagi. Ini tentu harus diperhatikan,” ujarnya.

“Juga masalah keterjangkauan masyarakat terhadap faskes, jangan sampai karena medan yang berat, butuh waktu tempuh yang lama sehingga pasien meninggal dalam perjalanan, terutama di daerah pedalaman. Jadi perlu perhatian juga untuk memastikan layanan kesehatan juga bagi masyarakat yang menggunakan BPJS,” tambah Filep.

Atas kondisi tersebut, pimpinan Komite I DPD RI ini mengajak stakeholder yakni pemerintah provinsi, kabupaten/kota bersama dinas teknis lainnya untuk menangani kebutuhan dan kendala ini diantaranya melalui pengelolaan dana Otsus untuk bidang kesehatan.

“Mari kita juga menghargai para tenaga medis sehingga mereka juga dengan totalitasnya didukung untuk memberikan layanan kesehatan yang prima bagi masyarakat, juga dipenuhi haknya, tunjangan kehidupan atau tunjangan-tunjangan lain sebagai komitmen kita untuk memberikan kesejahteraan bagi para medis. Sekali lagi saya harapkan para guru, dosen dan para tenaga medis diperhatikan betul untuk mendukung jaminan pelayanan dasar bagi Papua yang jauh lebih baik lagi,” pungkasnya.

PAPUA, JAGAINDONESIA.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Muhammad Ridwan Rumasukun yang saat ini menjabat Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Papua sebagai Penjabat (Pj) Gubernur menggantikan Lukas Enembe.

Penunjukan Muhammad Ridwan Rumasukun dilakukan bersamaan dengan penunjukan 9 Pj Gubernur di 9 provinsi lainnya yang masa jabatannya habis pada awal September 2023. Nama-nama itu diputuskan dalam rapat Tim Penilai Akhir (TPA) yang digelar pada Kamis (31/8/2023).

Selain Ridwan Rumasukun, 9 nama Pj Gubernur yang Ditunjuk Presiden Jokowi antara lain: Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, Pj Gubernur Sumatera Utara, Hassanudin, Pj Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya.

Pj Gubernur NTT, Ayodhia Kalake, Pj Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi, Pj Gubernur Kalimantan Barat, Harrison Azroi, Pj Gubernur Sulawesi Tenggara, Andap Budhi dan Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin.

Tak berselang lama, penunjukan Ridwan Rumasukun seketika menuai protes dari kelompok masyarakat Papua karena Pj Gubernur tersebut bukan asli orang Papua (OAP). Seorang tokoh pemuda Papua Bony Mofu mengatakan masyarakat menginginkan Anthonius M Aryobaba yang ditunjuk sebagai Pj Gubernur Papua.

Menurutnya, sosok Anthonius M Aryobaba yang saat ini menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Papua layak dan berkompeten untuk menjabat Pj Gubernur Papua. Selain itu, Anthonius juga termasuk dalam nama yang diusulkan menjadi Pj Gubernur Papua oleh DPR Papua.

“Diskriminasi orang asli Papua, dimana adanya oknum yang berusaha mencekal putra terbaik Papua bapak Anthonius M Aryobaba untuk bisa terpilih menjadi Pj Gubernur Papua 2023-2024,” kata Bony Mofu dalam keterangannya, Jumat (1/9/2023).

“Bapak Anthonius M Aryobaba merupakan salah satu kandidat dari usulan DPR Papua setelah menyerap aspirasi dari masyarakat Papua untuk direkomendasikan menjadi Pj Gubernur Papua 2023-2024,” sambungnya.

Bony mengatakan, sepak terjang Anthonius yang baik membuat masyarakat percaya dirinya layak menjadi Pj Gubernur. Ia menyebut, Anthonius bersih dari korupsi dan tidak pernah dipanggil menjadi saksi di dalam suatu persidangan. Menurutnya, Anthonius M Aryobaba juga banyak didukung oleh beberapa elemen masyarakat di Papua.

Bahkan pada Kamis (31/8/2023), sejumlah massa melakukan aksi demonstrasi terkait penunjukan Pj Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun. Bahkan, massa yang terdiri dari HMI, PERMAHI, GMM, GPMI dan Lima Nusa mendesak KPK mengusut dugaan penyalahgunaan APBD Papua 2022 dan 2023 Ridwan Rumasukun.

Melansir dari metrotvnews, Jumat (1/9/2023), dalam aksi itu, koordinator aksi Don Syahril menyampaikan bahwa pihaknya memiliki temuan penyalahgunaan anggaran sebesar Rp1,5 triliun oleh Ridwan Rumasukun.

Menanggapi aksi itu, Anggota BP3OKP Alberth Yoku menyebut Presiden Jokowi atau KPK memberi perhatian khusus untuk memeriksa dugaan kasus korupsi di Papua. Alberth juga meminta Mendagri untuk melakukan evaluasi pada para pejabat di Provinsi Papua.

“Kami beri apresiasi penuh dan mendukung sesuai surat mereka. Dan kalau memang indikasi tentang adanya korupsi di Papua kami harapkan Presiden (Jokowi) memberi perhatian, juga KPK segera melakukan tugasnya,” kata Alberth kepada wartawan. (UWR)