PAPUA, JAGAINDONESIA.COM – Sejumlah perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah Papua menghadiri rapat koordinasi dengan Staf Khusus Wakil Presiden, Masykuri Abdillah. Pertemuan itu membahas tentang dukungan perusahaan dalam agenda percepatan pembangunan di Papua.

Masykuri menyampaikan, perusahaan-perusahaan tambang di Papua memiliki potensi besar untuk mendukung dan mempercepat pembangunan kesejahteraan di Papua melalui investasi, penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan berkelanjutan yang dapat memberikan dampak positif jangka panjang bagi masyarakat setempat.

Hal itu diantaranya dapat dicapai dengan adanya pengaturan yang efektif tentang tata kelola tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat di Papua.

“Percepatan pembangunan Papua dilakukan dengan melibatkan tokoh-tokoh agama di Papua, terutama tokoh-tokoh gereja. Untuk itu, saya mengadakan koordinasi tata kelola corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan di Papua. Tujuannya adalah agar percepatan pembangunan di Papua melibatkan perusahaan-perusahaan di Papua. Terkadang, APBN belum bisa mencukupi jika ada program-program yang mendesak untuk dilakukan,” kata Masykuri dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (29/8/2023).

Menurut Masykuri, pelaksanaan rakor yang dihadiri oleh PT MIND ID, PT Freeport Indonesia (PTFI) dan PT Aneka Tambang (PT Antam) juga untuk mempercepat kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan sektor swasta agar secara efektif dapat mencapai tujuan kesejahteraan yang lebih tinggi.

Lebih lanjut, dia menekankan bahwa peran tokoh agama dan masyarakat juga sangat penting terutama dalam mendistribusikan program CSR perusahaan ke seluruh wilayah di Papua.

“Saya menerima usulan dari peserta rapat untuk membentuk konsorsium perusahaan-perusahaan di Papua untuk berkontribusi pada percepatan pembangunan Papua,” tegasnya.

Hal ini disambut baik oleh perusahaan-perusahaan di Papua, salah satunya ditegaskan oleh Director-Executive Vice President, Sustainable Development & Comrels PT Freeport Indonesia, Claus O. R Wamafma.

“Bahwa Freeport sudah sejak lama membantu masyarakat Papua, utamanya menyangkut kebutuhan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, infrastruktur, dan penguatan kelembagaan. Untuk itu, PT Freeport akan terus terbuka dan berkomitmen membantu masyarakat Papua, agar agenda percepatan pembangunan yang dijalankan pemerintah pusat dapat berjalan baik,” ujar Claus. 

Di kesempatan yang sama, Vice President Environment & Social Performance Mining Industri (MIND ID), Binahidra Logiardi, pada kesempatan yang sama, mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaannya sebenarnya hanya berfokus pada daerah sekitarnya. Menurutnya, MIND ID bertekad untuk membantu rakyat Papua di daerah lain di Papua meskipun bukan wilayah prioritas MIND ID. 

Sementara itu, Human Capital, CSR, & Finance Vice President PT Antam Tbk., Koko Susetio juga menegaskan bahwa PT Antam akan terus berkontribusi dalam pembangunan Papua melalui program CSR-nya. (UWR)

PAPUA BARAT, JAGAINDONESIA.COM – Dr. Filep Wamafma secara tegas menyatakan bahwa musyawarah besar suku Arfak sekaligus menjadi momentum menyatukan kekuatan secara politik untuk mendukung Drs. Dominggus Mandacan menjadi gubernur Papua Barat tahun 2024.

Hal ini disampaikan Filep saat menjadi pembicara pada Musyawarah Besar (Mubes) suku Arfak di Ransiki, kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat pada Jumat pekan lalu.

Menurutnya, sosok Dominggus Mandacan sangat layak dipertahankan menjadi gubernur Papua Barat, sebab karakter kepemimpinannya selalu menggunakan hati dan menanamkan iman serta doa dalam menjalankan amanah rakyat Papua Barat.

“Secara terbuka saat ini saya sampaikan bahwa secara pribadi dan bersama rakyat Papua Barat yang bersama barisan kita untuk tetap bertahan wujudkan kemenangan kepada Dominggus Mandacan. Kita harus kawal sampai menjadi gubernur Papua Barat,” tegas Filep yang disambut suara dukungan oleh keluarga besar Arfak.

Pace Jas Merah itu menyampaikan, sosok Dominggus Mandacan patut menjadi gubernur untuk kedua kalinya karena terbukti selama kepemimpinanya telah banyak membuat kemajuan dan memahami kehendak rakyat Papua Barat.

Hal itu juga terlihat dalam sejumlah kebijakan yang mengayomi semua lapisan masyarakat Papua Barat dengan kekuatan adat baik di lingkungan adat istiadat asli Papua maupun non Papua yang sudah lama bermukim di Papua Barat.

Anggota DPD Republik Indonesia asal daerah Papua Barat ini menegaskan kembali dengan suara lantang mendeklarasikan untuk memperjuangkan Dominggus Mandacan menjadi gubernur Papua Barat di periode kedua.

“Gelaran Pilkada gubernur Papua Barat sudah mendekati masanya, sehingga penting bagi kita semua untuk terus fokus, menjaga basis suara di Manokwari Raya meliputi kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Fakfak dan Kaimana, sudah saatnya bersatu bersama suku Papua dan nusantara untuk berjuang menangkan Dominggus Mandacan sebagai gubernur Papua Barat di periode kedua,” tutupnya. (WRP)

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menerima laporan dari Forum Komunikasi dan Aspirasi Anggota MPR RI Papua (MPR RI For Papua) yang terdiri dari anggota DPR dan DPD daerah pemilihan Papua dan Papua Barat, terkait berbagai persoalan seputar pengoperasian proyek Tangguh LNG Teluk Bintuni yang telah berjalan sekitar 14 tahun di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat.

Ditengarai, BP Tangguh tidak pernah mempublikasikan secara transparan sumber dana corporate social responsibility (CSR) perusahaan. Hal ini bertentangan dengan pasal 74 ayat 1 UU No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur perseroan dengan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan CSR.

Dari laporan Anggota DPD RI Dapil Papua Barat Filep Wamafma, BP Tangguh menutupi penjelasan mengenai sumber dana CSR dengan kalimat “BP dengan dukungan SKK Migas, atau BP dengan dukungan pemerintah”.

Frasa ini mengindikasikan sumber dana CSR perusahaan berasal dari cost recovery yang justru bisa mengurangi penerimaan negara dan dana bagi hasil Migas daerah. Padahal dana CSR harusnya berasal dari keuntungan BP Tangguh, bukan berasal dari cost recovery.

“Permasalahan CSR BP Tangguh ini pada beberapa bulan lalu juga sudah disampaikan oleh masyarakat adat setempat kepada Wakil Presiden KH Maruf Amin yang juga Ketua Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP),” ujar Bamsoet usai menerima MPR RI For Papua, di Jakarta, Rabu (23/8/23).

“Saya bersama jajaran MPR RI For Papua akan mengagendakan kunjungan kerja ke BP Tangguh Teluk Bintuni untuk bertemu berbagai pihak terkait. Khususnya bertemu masyarakat di sekitar ring 1 perusahaan, mengingat mereka merupakan pihak yang wajib menikmati CSR dari BP Tangguh,” pungkasnya.

PAPUA BARAT, JAGAINDONESIA.COM – Kelompok mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari di kabupaten Manokwari, dataran distrik Warmare, Prafi, Masni dan Sidey, Kabupaten Pegaf dan kabupaten Manokwari Selatan turut menghadiri upacara bendera HUT RI ke-78 pada hari ini, Kamis, 17 Agustus 2023.

Keikutsertaan di peringatan HUT RI ini merupakan kewajiban mahasiswa STIH sebagai anak bangsa yang sudah semestinya mengenang dan menghargai jasa para pahlawan dalam perjuangan meraih kemerdekaan RI dengan taruhan jiwa dan raga. Hal ini patut menjadi teladan sekaligus spirit generasi bangsa untuk terus berkarya, berprestasi dan berkontribusi sebagai wujud bakti kepada negeri.

Pada HUT RI ke-78 ini, ratusan mahasiswa KKN STIH Manokwari turut dengan khidmat mengikuti upacara bendera di distrik dan kampung di lokasi KKN masing-masing.  Diantaranya, di kabupaten Manokwari, mahasiswa KKN di kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Timur diundang Bank Indonesia Perwakilan Papua Barat untuk mengikuti upacara bendera bersama.

Kemudian, mahasiswa KKN di Minyambouw kabupaten Pegunungan Arfak turut hadir dalam upacara sekaligus mengambil bagian dalam proses upacara 17 Agustus 2023. Hal yang sama dilakukan oleh Mahasiswa di Prafi, Masni dan Sidey yang mengambil bagian pada upacara yang dipusatkan di SP-2 distrik Prafi.

Kehadiran mahasiswa KKN STIH tahun akademik 2023/2024 ini turut diapresiasi oleh pemerintah distrik maupun pemerintah kampung di masing-masing titik lokasi KKN. Selain mahasiswa KKN, bertempat di kampus utama STIH Manokwari turut merayakan HUT RI dengan melaksanakan berbagai lomba seperti gawang mini, tarik tambang hingga senam bersama.

Kegiatan yang berlangsung di halaman kampus STIH Wosi, Manokwari itu dipimpin oleh Wakil Ketua III STIH Ishak Mansawan, SH., MH, bersama jajaran dosen, staf dan para mahasiswa. (WRP/humas STIH)

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyampaikan pidato dalam sidang tahunan MPR/DPR RI 2023 pada hari ini, Rabu (16/8/2023).

Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet memaparkan kondisi Indonesia saat ini tengah menghadapi ancaman keamanan non-tradisional seperti terorisme, perubahan iklim dan perang siber yang telah menjadi fokus utama dalam dinamika geopolitik dunia.

Menurutnya, Komunitas Internasional tengah bekerjasama dalam menciptakan kerangka kerja dan mekanisme Internasional untuk mengatasi ancaman ini secara efektif. Ia menyebut, perkembangan teknologi juga semakin canggih dan harus diikuti dengan sistem pertahanan Indonesia.

“Terjadi peningkatan signifikan kecanggihan teknologi keamanan dan teknologi militer, serta kemajuan perkembangan perang siber (cyber war-fare) yang memberikan keunggulan taktis dalam pertempuran,” kata Bamsoet di ruang sidang paripurna Kompleks Senayan, Jakarta.

“Suka atau tidak suka, kita harus menata ulang kerangka kerja pertahanan Indonesia di dalam konstitusi kita dengan menata kembali haluan negara, untuk memastikan Indonesia memiliki kerangka kerja konstitusional yang mampu menangkap kebutuhan zaman,” ujar dia.

Dalam kesempatan itu, Bamsoet menyinggung sejumlah persoalan yang terjadi di Papua yakni masalah perlawanan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua hingga tindakan penyelewengan dana Otonomi Khusus (Otsus) di tanah Papua.

“Di dalam negeri, saat ini kita masih dihadapkan pada persoalan resistensi KKB di Papua,” katanya.

Menurutnya, cara penyelesaian masalah KKB Papua ini harus mengedepankan pendekatan kebudayaan dan kesejahteraan, selain penegakan hukum oleh pihak Aparat Penegak Hukum di Papua.

“Penyelesaian persoalan KKB ini harus dilakukan secara komprehensif, selain melalui tindakan tegas dan terukur aparat keamanan (TNI dan POLRI), namun juga dengan mengedepankan pendekatan kebudayaan dan kesejahteraan,” ujar Bamsoet.

Selain itu, dia juga menyinggung masalah tindakan penyalahgunaan dana Otsus yang seharusnya digunakan sebesar-besanya untuk kesejahteraan masyarakat Papua.

“Pentingnya, harus diambil tindakan tegas terhadap penyelewengan dana otonomi khusus (Otsus) yang tidak tepat sasaran dan merugikan kepentingan rakyat Papua,” pungkasnya.

Terbaru, KKB dilaporkan menyerang pos Raider 300/BJW di Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Papua Tengah yang mengakibatkan satu anggota TNI terluka kena tembakan. Insiden itu terjadi pada Selasa (15/8) sekitar pukul 09.45 WIT.

Awalnya, Dansatgas Pamtas Yonif Raider 300/BJW bersama tim sedang dalam perjalanan menuju Pos Gome. Namun, mendadak tembakan dari kelompok KKB yang diduga Numbuk Talenggen mengarah ke arah Pos Gome dan Dansatgas Pamtas Mobile 300/BJW.

Tim Dansatgas Pamtas Mobile 300/BJW kemudian membalas serangan tersebut hingga seorang anggota Satgas Pamtas Mobile 300/BJW yakni Pratu Rizki mengalami luka tembak. Dalam insiden itu, dilaporkan, terdapat 3 anggota KKB yang juga terkena tembakan aparat.

Usai baku tembak, KKB kemudian melarikan diri masuk ke dalam hutan dan dikejar petugas. Aparat mendeteksi melalui pengamatan drone terdapat dua orang yang menggunakan senjata laras panjang. (UWR)