MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM – Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma menerima aspirasi tentang dana Otsus di kampung Sidey Baru, distrik Sidey kabupaten Manokwari. Aspirasi itu disampaikan oleh masyarakat dan aparat kampung setempat dalam kunjungannya beberapa waktu lalu.

Aspirasi tersebut terkait dengan pencairan dana Otsus yang awalnya masyarakat bisa menerima sebesar Rp 200 juta, namun sekarang satu kampung hanya bisa menerima Rp 50 juta dari penetapan APBD, baik APBD induk maupun APBD perubahan. Bahkan disebutkan, penerimaan dana Otsus pun tidak rutin dan biasanya diterima saat akhir tahun.

Aspirasi yang sama juga ditemukan oleh mahasiswa yang melaksanakan KKN di lokasi tersebut. Aparat kampung dan masyarakat setempat mempertanyakan perubahan nominal dan persoalan terkait pencairan dana Otsus itu.

Menanggapi masalah ini, Filep mengatakan akan mengonfirmasi sekaligus mencari solusi kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sehingga apabila terdapat kendala maka dapat dicari penyelesaian bersama agar masalah dana Otsus ini bisa menjawab kebutuhan masyarakat Papua.

“Saya yang tanda tangan UU Otsus jilid II ini sehingga saya paham benar dari aturannya. Namun ketika ada persoalan yang ditemukan saat ini, maka harus dicari tahu dimana kendalanya, apakah persoalannya ada di pemerintah pusat atau pemerintah daerah,” jawab Wakil Ketua Komite I DPD RI ini kepada masyarakat Sidey Baru.

Filep menerangkan, ketentuan-ketentuan dalam UU Otsus telah mengatur bahwa penggunaan dana Otsus adalah untuk menjawab kebutuhan masyarakat asli Papua. Akan tetapi, implementasi UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang otonomi khusus Papua di daerah memang perlu diawasi dan dikawal bersama agar terlaksana sesuai dengan aturan tertulisnya.

Menurut Filep, sebagai wakil daerah, dirinya menerima keluhan masyarakat soal dana Otsus itu yang juga merupakan domain kerja Komite I DPD RI. Dirinya juga memiliki harapan yang sama agar cita-cita diundangkannya Otsus di Papua betul-betul dapat menjawab kebutuhan masyarakat sebagaimana diatur secara rinci dalam UU Otsus.

“Dana Otsus memang sangat besar, dialokasikan untuk menjawab kebutuhan masyarakat asli Papua dan proses pencairannya sudah bertahap. Keluhan masyarakat ini akan menjadi temuan kami untuk dibahas nantinya agar ke depan implementasi kebijakan Otsus di daerah berjalan lebih baik lagi,” pungkasnya. (WRP)

MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM – Mengawali kegiatan perkuliahan pada semester ganjil tahun akademik 2023/2024, segenap mahasiswa/i Sekolah Tinggi Ilmu Hukum STIH Manokwari melakukan doa bersama di tiga lokasi perkuliahan yang berbeda yakni Kampus utama kelas A kota, kampus B Prafi dan Kampus C Momi Waren di Manokwari Selatan.

Doa bersama itu dipimpin masing-masing tokoh agama Islam yang ditunjuk baik di kampus STIH Kota, kelas Prafi, dan kelas Momi Waren pada Jumat (15/9/2023). Suasana khutbah nampak terasa sangat khidmat menyambut awal perkuliahan di STIH Manokwari.

Ketua STIH Manokwari, Dr. Filep Wamafma dalam sambutannya mengatakan, kegiatan tahlil dan doa bersama sivitas akademika STIH Manokwari merupakan program keagamaan yang diharapkan dapat menyatukan kekuatan antar agama di lingkungan STIH Manokwari.

“Kita harus perkuat ibadah dan keagamaan kita, sebab segala sesuatu yang sudah dinikmati oleh sivitas STIH selalu diberkati oleh Tuhan. Maka sebagai orang yang berkepercayaan sudah sepantasnya selalu mengucap syukur kepada Tuhan, terutama dalam setiap nafas kehidupan dan berkat yang selalu berlimpah bagi STIH,” ungkap Filep.

Lebih lanjut, Filep berpesan dan mengharapkan agar program ibadah bersama ini rutin dilaksanakan setiap hari Jumat dalam Minggu berjalan di semester ganjil ini. (WRP/humas STIH)

JAGAINDONESIA.COM – Pernyataan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang menyebut cadangan nikel masih banyak di Papua terus mendapat sorotan. Kali ini, Walhi Papua mempertanyakan dimana lokasi pertambangan-pertambangan yang sudah berjalan ini berada dan seperti apa ancaman yang akan didapat jika pertambangan ini terus dilakukan.

Dalam siaran persnya, 14 September 2023, Walhi Papua menyebutkan, sampai saat ini terdapat 4 Izin Usaha Pertambangan Nikel yang dikeluarkan di wilayah Papua, 3 diantaranya berlokasi di pulau-pulau kecil di kawasan Raja Ampat yakni: Pulau Gag, Pulau Kawe dan Pulau Manuran.

Berikutnya, Laporan Ekspedisi Tanah Papua dari Kompas menunjukkan bahwa di Pulau Gag kini ikan-ikan sudah mulai menghilang dan warga takut berenang di lautnya lantaran takut terkena penyakit kulit. Padahal dulu warga bisa dengan mudah menjaring ikan disana. Saking banyaknya ikan, warga setempat menyebut pesisir itu sebagai “sarang ikan”.

“Namun, lokasi itu kini telah dibangun dermaga bongkar muat material nikel dan ikan-ikan tak lagi terlihat. Selain kerusakan dasar laut, pada saat angin kencang dari selatan mulai bulan Juni hingga September, debu material nikel beterbangan ke arah permukiman penduduk. Hujan debu menyebabkan warga dengan mudah terserang batuk,” dikutip Jumat (15/9/2023).

Sementara itu Pulau Kawe di Kabupaten Raja Ampat, Papua, yang memiliki luas tidak lebih dari 50 kilo meter persegi juga dikhawatirkan akan hilang dalam 15 tahun ke depan berdasar pemberitaan pada Liputan 6.

“Pertambangan nikel yang dijalankan di wilayah pulau yang berdekatan dengan kawasan Suaka Alam Perairan Waigeo Sebelah Barat (mencakup perairan Kepulauan Sayang dan Piai, gugusan pulau Wayag) ini lama-kelamaan akan menggerogoti keberadaan pulau Kawe,” sebutnya.

“Padahal, pertambangan pada pulau-pulau kecil (dengan luasan lebih kecil atau sama dengan 2000 Km2) yang secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya dengan jelas dilarang untuk dilakukan, sebagaimana yang tertera dalam Pasal 35 huruf K UU 27 Tahun 2007 jo UU 1 Tahun 2014,” tambahnya.

Seperti diketahui, gugusan pulau-pulau kecil di Raja Ampat memiliki kekayaan hayati yang beragam. Kepulauan ini merupakan rumah bagi lebih dari 1.600 spesies ikan, 75% spesies karang yang dikenal dunia, 6 dari 7 jenis penyu yang terancam punah, dan 17 spesies mamalia laut yang diketahui.

“Namun, jika wilayah konservasi dan surga terumbu karang Raja Ampat kehilangan daya tarik utamanya yakni kelestarian pulau-pulau, terumbu karang, dan keanekaragaman hayati-nya disana, untuk kepentingan siapa sesungguhnya mempromosikan pertambangan nikel di wilayah ini?” pungkasnya. (UWR)

PEGAF, JAGAINDONESIA.COM – Ketua STIH Manokwari, Dr. Filep Wamafma, SH., M.Hum melakukan kunjungan kerja sekaligus meresmikan tugu selamat datang yang dibuat oleh mahasiswa/i kelompok KKN di kampung Induk Sigim, Distrik Minyambouw, kabupaten Pegunungan Arfak (Pegaf), Kamis (14/09/3023).

Dalam kunjungan itu, Filep Wamafma disambut dengan tarian adat suku Arfak sebagai bentuk ucapan selamat datang pertama kali di kampung Sigim. Kedatangan Filep ke daerah ini untuk memastikan realisasi program fisik dan non-fisik yang sudah diselesaikan oleh mahasiswa KKN bagi masyarakat setempat.

Dalam kesempatan itu, Filep Wamafma juga diberikan kesempatan untuk menandatangani prasasti papan nama tugu tersebut. Berdasarkan laporan ketua kelompok KKN, Nakeus Muid, pekerjaan fisik yang rampung dilaksanakan ini sesuai permintaan dari kepala kampung dan masyarakat yakni pembuatan pagar, tugu selamat datang dan pembersihan halaman kampung.

Menurut Nakeus, pengerjaan program fisik tersebut turut didukung biaya oleh kepala kampung, biaya dari program kampus STIH dan biaya pribadi dari mahasiswa. Selain itu, program non-fisik seperti sosialisasi KDRT, perkawinan di bawah umur, kriminalitas dan kegiatan sosial ibadah juga turut dilakukan dalam rangka kegiatan pengabdian masyarakat.

“Pertama-tama kami mahasiswa KKN ucapakan terima kasih banyak, karena ketua STIH Bapak Filep Wamafma bisa hadiri undangan kami, sekaligus menjawab kerinduan masyarakat di tiga kampung di Minyambouw untuk bertemu dan berdiskusi dengan bapak Filep,” ucap Nakeus Muid.

Sementara itu, kepala kampung Sigim Distrik Minyambouw, Rosita Morum dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada ketua STIH yang sudah hadir di tengah masyarakat Minyambouw.

Dirinya juga menyampaikan banyak terima kasih karena STIH Manokwari melaksanakan program KKN mahasiswa di kampung Sigim dan membuat sejumlah perubahan bagi masyarakat setempat.

Selanjutnya, kepala kampung Sinaitousi Demas Indou juga menyambut baik kedatangan Filep Wamafma di kampung mereka lantaran selama ini keinginan masyarakat sangat terbantu dengan kehadiran mahasiswa STIH. Dia berharap program KKN ke depannya, STIH kembali menempatkan mahasiswa KKN di kampung mereka. (WRP)

BINTUNI, JAGAINDONESIA.COM – Perwakilan pemuda Kuri Maikel Werbete mengimbau pihak manajemen PT. Wijaya Sentosa untuk menghentikan operasi di blok tebangan RKT 2023 hingga permasalahan pengaduan kerusakan hutan dan denda adat selesai.

Menurutnya, saat ini masyarakat adat sedang memperjuangkan penyelesaian masalah kerusakan hutan dan beberapa kawasan hutan adat di tanah Kuri akibat operasi penebangan kayu bulat oleh PT. Wijaya Sentosa.

“Pihak perusahaan yang saat ini beroperasi dengan izin IUPHHK pada RKT 2023 di marga besar Werbete tidak memiliki kesepakatan kerja dengan kami marga besar Werbete. Tidak hanya itu pihak keluarga besar Wwerbete juga tidak menandatangani MoU dengan perusahaan. Jadi sah saja jika kami menuntut perusahaan yang sudah masuk di hutan adat kami tanpa izin adat,” tegas Maikel, Rabu (13/9/2023).

“Untuk itu saya menegaskan agar RKT 2023 yang berada di tanah Werbete ditutup hingga permasalahan ini diselesaikan, dan selanjutnya akan ditinjau kembali izin AMDAL dan MoU serta kesepakatan adatnya,” katanya lagi.

Maikel menyebut, selama ini pihak perusahaan tidak pernah merevisi MoU mereka dan justru menggunakan MoU tahun 2012 di setiap tahun RKT berjalan di beberapa lokasi operasi kerjanya.

“Hal ini jelas mengorbankan kehidupan sosial kemasyarakatan adat di wilayah adat marga-marga yang mendiami tanah Kuri. Untuk itu saya bersama keluarga besar, kami bersepakat untuk kepada pihak perusahaan segera hentikan penebangan kayu di RKT 2023,” tutupnya. (MW)

WONDAMA, JAGAINDONESIA.COM – Salah seorang kontraktor di Teluk Wondama, Zulkarnain mendatangi kantor Ombudsman RI Perwakilan Papua Barat untuk mengadukan persoalan tagihan pengerjaan Speed Boat Kesehatan Keliling (PUSLIN) Sabubar yang hingga kini belum dilunasi oleh Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama.

Di kesempatan itu, Zulkarnain menyampaikan permasalahannya dan menyerahkan dokumen pengaduan yang diterima langsung oleh pihak Ombudsman. Zulkarnain merupakan salah satu kontraktor yang telah mengerjakan PUSLIN Sabubar tahun anggaran 2021.

Zulkarnain mengaku telah berupaya menyelesaikan pekerjaan speed boat dengan menambahkan dana pribadinya sesuai dokumen Contract Change Order (CCO) sekitar Rp. 574.200.000,- dari pagu dana pekerjaan speed boat tahun anggaran 2021 tersebut.

“Pekerjaan Speed Boat Kesehatan Keliling (PUSLIN) Sabubar telah dikerjakan selama 120 hari dan pengerjaannya sesuai kalender kerja. Dan sudah diserahkan kepada pemda dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Wondama untuk pelayanan kesehatan di kampung Sabubar, Distrik Wamesa,” ujarnya kepada awak media, Rabu (13/9/2023).

Di sisi lain, saat ini diketahui PUSLIN Sabubar sudah beroperasi untuk memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat. Namun sayangnya, Zulkarnain yang sudah menagih ke pemda hingga kini belum juga dilunasi. Oleh sebab itu, dirinya merasa kesal dan mendatangi kantor perwakilan Ombudsman RI Papua Barat untuk mengadu agar permasalahaannya segera terselesaikan.

“Saya berharap Ombusman dengan waktu kerjanya 14 hari dapat menyelesaikan pengaduan masalah ini dan bisa terealisasi kembali dana pribadi saya senilai Rp. 547.200.000,-” ujarnya lagi. (MW)

MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM – Ketua LP3BH STIH Manokwari, Frengky Wambrauw menyoroti pernyataan Pj Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw yang menyatakan ada kelompok tertentu membangun perlawanan terhadapnya, sampai mengeluarkan warning.

Frengky menilai sikap Pj Gubernur tersebut terkesan emosional. Menurutnya, apabila terlihat adanya perbedaan pandangan maka dapat disikapi dengan baik dan bijaksana.

“Saya pikir warning yang disampaikan saudara Pj Gubernur Papua Barat tersebut sangat berlebihan dan cenderung emosional. Seorang pemimpin seharusnya merangkul kelompok yang berbeda pandangan. Dalam negara demokrasi ini, selama perlawanan itu dalam koridor UU, kenapa diwarning?”, kata Frengky kepada awak media (12/9/2023).

“Negara ini dibangun atas perbedaan cara pikir yang saling memperkaya. Jadi kalau ada pemimpin yang khawatir ada perlawanan, tandanya tidak dewasa dalam kebijakan. Bahkan, oposisi dibutuhkan untuk menyeimbangkan pemerintahan. Berbeda halnya jika sudah di luar koridor UU. Kan sudah jelas juga, kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pendapat itu dilindungi oleh Konstitusi,” tegas Frengky.

Lebih lanjut, Pace Frengky menyesalkan pernyataan Gubernur yang dianggapnya mengkerdilkan demokrasi. Dirinya mengingatkan agar gaya kepemimpinan yang diterapkan dapat merangkul berbagai kalangan demi kepentingan dan kemajuan daerah.

“Jadi kalau ada orang kumpul-kumpul, diskusi tentang penyelenggaraan pemerintahan di Papua Barat, lalu punya pandangan berbeda dengan Pj Gubernur, ya jangan main warning macam cara Orde Baru. Itu kan sama saja dengan membunuh demokrasi,” katanya lagi.

“Alangkah lebih baik jika Pj Gubernur berdialektika, berdialog dengan yang berbeda. Cara-cara warning hanya akan mengulang metode lama Orde Baru. Coba ajak diskusi, siapa tahu ada masukan tertentu. Kalaupun dikira ada pelanggaran terhadap UU, ya dilaporkan saja melalui mekanisme hukum. Tapi maaf saja kalau pakai warning seperti itu sangat tidak elok dan malahan terkesan otoriter. Apalagi semua tahu bahwa beliau pernah jadi Jenderal Bintang Tiga, mantan Kabaintelkam juga. Jangan sampailah cara-cara intel dipakai. Bisa dipenjara semua kalau berbeda pandangan,” ulas Frengky.

Frengky berharap seorang pemimpin memiliki perspektif yang luas terkait dinamika dalam politik dan pemerintahan tersebut.

“Tidak perlu emosional jika ada perlawanan dari bawah. Perlawanan sejauh masih dalam koridor UU, justru akan memperkaya demokrasi. Kita sama-sama menjaga supaya cara-cara dialektis didahulukan daripada cara-cara warning macam begitu,” demikian Frengky menambahkan.

Dalam kesempatan yang sama, Frengky menekankan agar Pj Gubernur lebih baik fokus mengevaluasi soal serapan anggaran yang sampai September 2023 ini masih di bawah 50 persen. Menurutnya, capaian serapan itu menandakan bahwa pembangunan masih jalan di tempat, diantaranya serapan di bidang kesehatan yang juga masih rendah.

“Jika Pejabat di lingkungan Pemprov Papua Barat melakukan pertemuan sebagaimana dimaksud oleh Pj Gubernur, maka itu boleh jadi mengindikasikan bahwa Pj Gubernur tidak mampu untuk mengelola pemerintahan di Papua Barat dengan baik. Jangan sampai sistem di kepolisian digunakan di pemerintahan sipil. Ini tentu sudah jauh berbeda. Sistem ‘ancam-mengancam’ atau pun misalnya menjadikan pengalaman penanganan kasus-kasus selama menjabat aktif sebagai pejabat kepolisian, justru menciptakan pemerintahan sipil yang tersandera dengan sistem kepolisian,” katanya.

“Beliau itu stastusnya sebagai Pj yang diangkat oleh Pemerintah Pusat melaksanakan tugas sementara hingga pemilihan Gubernur. Pj Gubernur bukan lagi seorang Jendral Bintang Tiga aktif tetapi sudah purna tugas dan alih status sebagai ASN. Jadi tidak boleh menggunakan jabatan sebelumnya untuk mengintimidasi di lingkungan Pemerintahan. Perlu diingat bahwa rakyat di Papua sudah jenuh dengan kepemimpinan yang otoriter, oleh sebab itu kita minta Mendagri dan Pemerintah Pusat untuk mengevaluasi Pj Gubernur Papua Barat setidaknya memberikan peringatan untuk memahami tupoksi dan mengedepankan kepemipinan sipil di Pemerintah Provinsi Papua Barat,” ujar Pace Frengky.

Sebagaimana diketahui dalam sebuah pemberitaan, Pj Gubernur Papua Barat mengungkapkan ada kelompok tertentu yang membangun perlawanan terhadapnya. Paulus Waterpauw kemudian memberikan warning kepada kelompok tersebut. Dirinya bahkan menyatakan mengetahui siapa-siapa yang terlibat dalam kelompok yang dimaksud.