TIMIKA, JAGAINDONESIA.COM – Para gubernur pada 6 provinsi di tanah Papua menggelar rapat kerja daerah (rakerda) yang dilaksanakan di Timika, Rabu 20 September 2023. Rakerda dilakukan guna menyamakan persepsi dan pikiran, terkait pelaksanaan kebijakan strategis nasional, mulai dari penanganan stunting hingga menekan kemiskinan ekstrem.

Rakerda diinisiasi oleh Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat, Komjen (Purn) Drs Paulus Waterpauw, M.Si dan dihadiri para penjabat gubernur mulai dari Pj Gubernur Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua, Papua Barat Daya dan Papua Barat. 

Gubernur Waterpauw menjelaskan rakerda dilakukan guna  meningkatkan sinergitas peran pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program strategis nasional di daerah, demi kemakmuran masyarakat di tanah Papua.

Termasuk meningkatkan sinergitas dan peran serta pemda dalam pengendalian inflasi di tanah Papua, optimalisasi dan peran serta pemda dalam pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) dan persiapan pemda untuk pelaksanaan Pemilu 2024.

Waterpauw berharap setiap kepala daerah dapat memberikan dukungan dalam mempromosikan potensi wilayahnya di seluruh Indonesia hingga  mancanegara, guna untuk menarik investor menanamkan modalnya di tanah Papua.

“Kepala daerah diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam berinvestasi, melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif, membentuk kelembagaan pelayanan terpadu satu pintu,” jelasnya.

Kemudahan-kemudahan dalam menarik investor, bisa dilakukan dengan kerja sama dengan BPN dalam penyediaan lahan atau lokasi investasi, memastikan eksploitasi sumber daya alam dilakukan untuk kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat dengan mengurangi risiko  kerusakan lingkungan.

Berikut kesepakatan yang dimuat dalam rakerda:

1. Badan Hukum Asosiasi Gubernur Se-Tanah Papua segera dibentuk sebelum akhir 2023.
2. Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua merekomendasikan peran BP3OKP dalam menjembatani, mengkoordinasikan, kepentingan daerah dengan kementerian/lembaga, memperhatikan aspirasi dari bupati dan wali kota melalui gubernur se-Tanah Papua.
3. Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua sepakat untuk melaksanakan dan mensukseskan pemilu legislatif, presiden, DPR hingga pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2024 dengan tertib dan damai.
4. Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua sepakat mendukung kebijakan dan program nasional di daerah terkait percepatan penurunan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengangguran dan pengendalian inflasi di daerah masing-masing.
5. Melanjutkan sosialisasi kewenangan Otonomi Khusus di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, infrastruktur guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua.
6. Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua sepakat untuk menyelesaikan pengalihan personel, peralatan, pembiayaan dan dokumen (P3D) sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Dalam rangka penguatan ketahanan pangan, perlu melakukan kerja sama antar daerah untuk menetapkan dan mendistribusikan komoditi unggulan daerah masing-masing. (rls)

MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Papua Barat melaksanakan rapat kerja ke-1 (Raker I) tahun 2023 pasca pemilihan dan pelantikan badan pengurus PWI Papua Barat periode 2023-2027.

Dalam sambutannya, Ketua PWI Provinsi Papua Barat, Bustam menyambut baik kehadiran tamu undangan pada agenda raker PWI ke-1 ini. Menurutnya, Raker ini menjadi momen penting setelah pengurus PWI periode 2023-2027 dilantik.

Ia mengatakan, raker ini menjadi momen bagi pengurus untuk dapat menyusun program kerja tahunan di dalam organisasi PWI. Terkait biaya Raker PWI, Bustam melaporkan bahwa biaya ini bersumber dari sumbangan wartawan, media pers dan mitra yang peduli kepada organisasi PWI.

“Saat ini PWI hadir dan lewat organisasi PWI ini merangkul semua pekerja pers dan media pers sebagai wahana untuk melakukan kegiatan peliputan dan berkontribusi lewat pemberitaan bagi kemajuan daerah, juga menyuarakan suara masyarakat dari berbagai aspek,” sebut Bustam, Kamis (21/9/2023).

Lebih lanjut, ke hadapan Pj. Gubernur Papua Barat yang diwakili oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Papua Barat, Dr. Niko Tike menyampaikan terkait gedung sekretariat PWI yang sudah 20 tahun lamanya belum ada respons positif dari pemerintah provinsi Papua Barat untuk menjawab kebutuhan infrastruktur gedung bagi organisasi PWI.

“Dengan harapan lewat raker PWI ini bisa menjadi satu rekomendasi untuk ditindaklanjuti kepada pemerintah provinsi Papua Barat untuk menjawab kebutuhan bagi PWI, sebab organisasi ini secara nasional telah diakui negara sebagai organisasi profesi yang independen,” kata Bustam.

Sementara itu, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda provinsi Papua Barat Dr. Niko Tike menyambut baik kegiatan raker ini dan menyebut wartawan merupakan mitra strategis bagi pemerintah. Sebab tanpa wartawan, kehendak maupun kejadian di tengah masyarakat atau publik tidak bisa disuarakan.

Terkait laporan ketua PWI tentang sekretariat PWI Papua Barat, ia menyarankan untuk mencoba melakukan audiensi dengan gubernur Papua Barat agar ada respons, sebab menurutnya wartawan merupakan mitra kerja pemerintah dan wajib dibantu.

Niko Tike berharap wartawan terus memberikan pemberitaan yang mengedukasi masyarakat. Namun mengingat banyak kekurangan yang dimiliki oleh pengurus PWI Papua Barat, maka ia menyarankan pengurus menyusun program dan diusulkan kepada pemerintah sehingga bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan di organisasi PWI Papua Barat saat ini dan kedepannya

“Silahkan setelah pembukaan ini, silahkan menyusun program dan dibawa audensi dengan pemerintah sehingga ada perhatian bagi PWI,” pesan Niko Tike.

Setelah memberikan sambutan, Niko Tike membuka kegiatan raker PWI ke-1 Papua Barat di salah satu hotel di Manokwari, Kamis (21/09/2023). Turut hadir dari mitra Pers yaitu Polda Papua Barat, Kodam XVIII Kasuari, wartawan dari berbagai media pers, dan mitra. (WRP)

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Wakil Ketua Komite I DPD RI asal daerah Papua Barat Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum menerima kedatangan delegasi masyarakat adat Papua di gedung Komite I DPD RI, Jakarta pada Selasa (19/9/2023).

Dalam kesempatan itu, senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma menerima aspirasi sekaligus memimpin langsung audensi tentang masalah hutan Papua dan wilayah adat Papua yang menjadi fokus serta perhatian para perwakilan masyarakat adat Papua.

Dalam audensi itu, Filep mencatat enam poin penting aspirasi masyarakat adat Papua untuk diperjuangkan. Adapun poin-poin utama aspirasi itu kemudian diserahkan ke Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI sebagai hasil rapat audiensi dengan delegasi masyarakat Adat Papua Barat yang berbunyi sebagai berikut:

1. Situasi saat ini, keberadaan masyarakat adat di Papua, hutan dan dusun tempat berburu dan berkebun, situs budaya, tempat keramat dan tempat melakukan ritual, sedang terancam, dihancurkan dan dicuri digusur, rusak dan hilang dalam skala luas. Masyarakat adat mengalami kekerasan dan korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), mengalami gizi buruk dan kesulitan pemenuhan pangan berkualitas, yang pelakunya melibatkan para pejabat dan aktor bisnis ekonomi yang legal dan ilegal menurut hukum negara maupun hukum adat, yang berkedudukan di daerah, nasional dan internasional. Melibatkan juga aktor keamanan negara dan keamanan swasta, lembaga dan orang perantara perusahaan.

2. Pemerintahan dan perusahaan memberikan janji-janji dan program tentang perubahan ekonomi, lapangan kerja, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan adat, mempromosikan perlindungan HAM dan lingkungan hidup. Namun hal ini hampir tidak terealisasi dan hak-hak masyarakat adat terus dilanggar. Tekanan dan penghancuran hutan terus berlangsung meningkat, masyarakat ditekan dan para pemimpin mereka mengalami intimidasi dan ancaman kriminalisasi. Upaya mendapatkan keadilan dan pemenuhan hak masyarakat dan lingkungan melalui pengadilan negara sedang ditempuh, mesikipun rumit dan mahal.

3. Perwakilan masyarakat Adat Papua Barat menyambut baik komitmen dan insiatif pemerintah nasional dan daerah untuk melakukan evaluasi perizinan usaha pemanfaatan sumber daya alam. Menteri Lingkungan Hidup telah menerbitkan SK.01/MENLHK/KUM.1/1/2022 tentang pencabutan izin konsesi kawasan hutan dan mencabut sekitar 55 izin usaha perkebunan, pengusaha hasil hutan dan hutan tanaman industri di Papua. Namun upaya penerbitan perizinan belum diikuti dengan pemulihan dan pengembalian hak masyarakat adat Papua yang dialihkan secara paksa dan diambil tanpa persetujuan bebas masyarakat adat kawasan hutan pada area konsesi yang masih tersisa seluas 1.948.283 hektar yang seharusnya dikembalikan dan dikelola masyarakat adat secara lestari dan  berkelanjutan.

4. Perwakilan masyarakat Adat Papua secara de facto adalah penguasa dan pemilik tanah dan hutan adat, namun peraturan perundang-undangan mewajibkan penetapan keberadaan dan hak masyarakat adat atas tanah dan hutan adat melalui keputusan pemerintah daerah dan pemerintah nasional. Sejak adanya Undang-Undang Otonomi Khusus Papua 2001 hingga saat ini, penetapan terhadap keberadaan dan hutan adat milik masyarakat adat Papua masih terbilang sangat sedikit, sebanyak 7 hutan adat seluas 39.841 hektar, tidak signifikan dibandingkan dengan pengalihan hak dan pemberian izin usaha kepada segilintir badan usaha berjumlah hingga puluhan juta hektar, yang menekan dan menghancurkan sumber penghidupan masyarakat adat.

5. Perwakilan delegasi masyarakat adat Papua Barat mendesak kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI), dan Ketua Badan Akuntan Publik DPD RI, melakukan tindakan dan langkah-langkah legislatif yang efektif untuk terlibat memajukan Hak Asasi Manusia dan mengupayakan perlindungan hak masyarakat adat dan perlindungan hutan dan adat di Tanah Papua, guna mengehentikan ketidakadilan, pelanggaran HAM dan praktik eksploitasi, menghentikan deforestasi.

6. Secara khusus perwakilan masyarakat Adat Papua Barat meminta Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI), dan Ketua Badan Akuntabilitas Publik DPD RI, untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menyegerakan percepatan penetapan hak masyarakat adat atas hutan adat dan dikelola oleh masyarakat adat, serta mengevaluasi dan mencabut izin-izin usaha pemanfaatan hasil hutan yang berlangsung di wilayah adat dan hutan adat.

Berdasarkan pembahasan Rapat Audiensi, menghasilkan kesimpulan bahwa Komite I telah menerima audiensi perwakilan masyarakat adat Papua Barat tentang tindakan dan langkah-langkah legislatif yang efektif untuk terlibat memajukan Hak Asasi Manusia dan mengupayakan perlindungan hak masyarakat adat dan perlindungan hutan adat di tanah Papua, guna menghentikan ketidakadilan, pelanggaran HAM dan praktik eksploitasi serta menghentikan deforestasi.

Selanjutnya, pimpinan Komite I DPD RI juga akan menyampaikan aspirasi dari masyarakat Adat Papua Barat ini kepada Pimpinan DPD RI untuk ditindaklanjuti.

“Enam poin ini sudah diserahkan ke BAP DPD RI dan akan diserahkan juga ke pimpinan DPD RI untuk ditindaklanjuti. Kami berharap langkah ini segera bisa menjawab apa yang menjadi aspirasi dari delegasi masyarakat adat Papua saat ini,” ungkap Filep Wamafma. (WRP)

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Wakil Ketua Komite I DPD Republik Indonesia asal daerah Papua Barat Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum., C.L.A menerima perwakilan masyarakat adat Papua di gedung Senayan DPD RI, Jakarta (19/9/2023).

Perwakilan masyarakat adat yang menemui pimpinan Komite I DPD RI dan jajarannya itu merupakan suku-suku dari Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua. Diantaranya adalah Moi Kelim, (Gelek Malak), Kalawilis Pasa (Sayosa Sorong), sub suku Afsya (konda Sorong Selatan), Wambon Kenemopte (subur dan jair Boven Digoel), Awyu (Kali Mapi), Fofi (Boven Digoel).

Kemudian dari organisasi perempuan adat (orpa), Namblong (Jayapura), perempuan adat Tehit, badan pemuda adat Nusantara Sorong Selatan Raya, aktivis pembela HAM, tanah dan Lingkungan.

Pada pertemuan itu, masyarakat adat Papua menyampaikan aspirasi yang menyangkut dengan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat adat dan hutan Papua. Mereka menyatakan komitmen menjaga dan mengamankan tanah serta hutan adat di wilayah adat mereka.

Apalagi hutan merupakan sumber pengetahuan, mata pencaharian, budaya dan religi. Bahkan hutan adalah sumber pangan dan ekologi untuk keberlangsungan sumber hidup masyarakat adat Papua pada umumnya. Tidak hanya itu, perwakilan masyarakat adat Papua ini juga menegaskan bahwa hutan Papua telah diakui secara global dan berkontribusi mencegah meluasnya krisis iklim yang mengancam kehidupan masyarakat global.

Di depan Filep Wamafma, mereka mengungkapkan bahwa hutan merupakan tempat hidup mereka sebagai penghasil SDA, tempat berburu daging, dan aktivitas masyarakat adat Papua pada umumnya. Akan tetapi saat ini keberadaannya justru telah banyak digusur, dicuri  kekayaan alamnya sehingga menghancurkan semua harapan masyarakat adat di Papua.

Mereka menyebut, kerusakan hutan itu secara tegas dilakukan oleh pejabat dan aktor bisnis ekonomi baik regional, nasional dan internasional secara ilegal dalam pandangan hukum ekonomi dan hukum adat.

“Kami masyarakat adat menjadi korban kekerasan pelanggaran HAM, mengalami gizi buruk, dan kesulitan pemenuhan pangan berkualitas. Dengan bisnis ilegal itulah membuat kita masyarakat adat Papua mengalami keburukan dari berbagai aspek kehidupan sosial,” tegas perwakilan masyarakat adat saat menyampaikan aspirasi di gedung Komite I DPD RI.

Selanjutnya, perwakilan masyarakat adat Papua itu menyatakan sikap bahwa pemerintah pusat hingga ke daerah harus segera mengevaluasi perizinan usaha pemanfaatan sumber daya alam. Mereka mengingatkan bahwa Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK) telah menerbitkan SK.01/Menlhk/Kum.1/1/2022 tentang pencabutan izin konsensi kawasan hutan dan mencabut sekitar 55 izin usaha perkebunan, pengusaha hasil hutan dan hutan pengembalian hak masyarakat adat Papua

Menanggapi aspirasi itu, Dr. Filep Wamafma menyampaikan rasa hormat kepada seluruh masyarakat adat Papua yang sudah hadir secara adat. Sebagai anak adat, Filep menyebut, inilah jalur yang tepat untuk menyuarakan aspirasi masyarakat adat Papua dan tentu saja aspirasi yang disampaikan menjadi komitmen bersama dalam rangka menjaga hutan Papua dan hutan wilayah adat Papua.

Terkait dengan aspirasi ini, Filep menyampaikan bahwa sesegera mungkin akan diteruskan dan ditindaklanjuti kepada para stakeholder terkait sesuai dengan jalur dan mekanisme yang berlaku.

“Secara pribadi dan kelembagaan saya berterima kasih kepada masyarakat adat Papua yang sudah hadir dan bertemu langsung untuk sampaikan aspirasi sekaligus diskusi. Maka aspirasi ini akan menjadi tanggung jawab kami untuk segera diperjuangkan sesuai mekanisme yang berlaku,” ujar Filep.

“Dan harapan saya, semoga kita sama-sama kawal dan berjuang demi tanah dan wilayah adat Papua kita sehingga kedepannya anak cucu kita tidak menjadi korban karena kerusakan hutan adat Papua,” sambungnya. (WRP)