Minggu, 26 Mei 2024
Beranda Berita Daerah Frengky Wambrauw Soroti Warning Pj Gubernur Soal Indikasi Perlawanan dari Kelompok Tertentu

Frengky Wambrauw Soroti Warning Pj Gubernur Soal Indikasi Perlawanan dari Kelompok Tertentu

MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM – Ketua LP3BH STIH Manokwari, Frengky Wambrauw menyoroti pernyataan Pj Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw yang menyatakan ada kelompok tertentu membangun perlawanan terhadapnya, sampai mengeluarkan warning.

Frengky menilai sikap Pj Gubernur tersebut terkesan emosional. Menurutnya, apabila terlihat adanya perbedaan pandangan maka dapat disikapi dengan baik dan bijaksana.

“Saya pikir warning yang disampaikan saudara Pj Gubernur Papua Barat tersebut sangat berlebihan dan cenderung emosional. Seorang pemimpin seharusnya merangkul kelompok yang berbeda pandangan. Dalam negara demokrasi ini, selama perlawanan itu dalam koridor UU, kenapa diwarning?”, kata Frengky kepada awak media (12/9/2023).

“Negara ini dibangun atas perbedaan cara pikir yang saling memperkaya. Jadi kalau ada pemimpin yang khawatir ada perlawanan, tandanya tidak dewasa dalam kebijakan. Bahkan, oposisi dibutuhkan untuk menyeimbangkan pemerintahan. Berbeda halnya jika sudah di luar koridor UU. Kan sudah jelas juga, kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pendapat itu dilindungi oleh Konstitusi,” tegas Frengky.

Lebih lanjut, Pace Frengky menyesalkan pernyataan Gubernur yang dianggapnya mengkerdilkan demokrasi. Dirinya mengingatkan agar gaya kepemimpinan yang diterapkan dapat merangkul berbagai kalangan demi kepentingan dan kemajuan daerah.

“Jadi kalau ada orang kumpul-kumpul, diskusi tentang penyelenggaraan pemerintahan di Papua Barat, lalu punya pandangan berbeda dengan Pj Gubernur, ya jangan main warning macam cara Orde Baru. Itu kan sama saja dengan membunuh demokrasi,” katanya lagi.

“Alangkah lebih baik jika Pj Gubernur berdialektika, berdialog dengan yang berbeda. Cara-cara warning hanya akan mengulang metode lama Orde Baru. Coba ajak diskusi, siapa tahu ada masukan tertentu. Kalaupun dikira ada pelanggaran terhadap UU, ya dilaporkan saja melalui mekanisme hukum. Tapi maaf saja kalau pakai warning seperti itu sangat tidak elok dan malahan terkesan otoriter. Apalagi semua tahu bahwa beliau pernah jadi Jenderal Bintang Tiga, mantan Kabaintelkam juga. Jangan sampailah cara-cara intel dipakai. Bisa dipenjara semua kalau berbeda pandangan,” ulas Frengky.

Frengky berharap seorang pemimpin memiliki perspektif yang luas terkait dinamika dalam politik dan pemerintahan tersebut.

“Tidak perlu emosional jika ada perlawanan dari bawah. Perlawanan sejauh masih dalam koridor UU, justru akan memperkaya demokrasi. Kita sama-sama menjaga supaya cara-cara dialektis didahulukan daripada cara-cara warning macam begitu,” demikian Frengky menambahkan.

Dalam kesempatan yang sama, Frengky menekankan agar Pj Gubernur lebih baik fokus mengevaluasi soal serapan anggaran yang sampai September 2023 ini masih di bawah 50 persen. Menurutnya, capaian serapan itu menandakan bahwa pembangunan masih jalan di tempat, diantaranya serapan di bidang kesehatan yang juga masih rendah.

“Jika Pejabat di lingkungan Pemprov Papua Barat melakukan pertemuan sebagaimana dimaksud oleh Pj Gubernur, maka itu boleh jadi mengindikasikan bahwa Pj Gubernur tidak mampu untuk mengelola pemerintahan di Papua Barat dengan baik. Jangan sampai sistem di kepolisian digunakan di pemerintahan sipil. Ini tentu sudah jauh berbeda. Sistem ‘ancam-mengancam’ atau pun misalnya menjadikan pengalaman penanganan kasus-kasus selama menjabat aktif sebagai pejabat kepolisian, justru menciptakan pemerintahan sipil yang tersandera dengan sistem kepolisian,” katanya.

“Beliau itu stastusnya sebagai Pj yang diangkat oleh Pemerintah Pusat melaksanakan tugas sementara hingga pemilihan Gubernur. Pj Gubernur bukan lagi seorang Jendral Bintang Tiga aktif tetapi sudah purna tugas dan alih status sebagai ASN. Jadi tidak boleh menggunakan jabatan sebelumnya untuk mengintimidasi di lingkungan Pemerintahan. Perlu diingat bahwa rakyat di Papua sudah jenuh dengan kepemimpinan yang otoriter, oleh sebab itu kita minta Mendagri dan Pemerintah Pusat untuk mengevaluasi Pj Gubernur Papua Barat setidaknya memberikan peringatan untuk memahami tupoksi dan mengedepankan kepemipinan sipil di Pemerintah Provinsi Papua Barat,” ujar Pace Frengky.

Sebagaimana diketahui dalam sebuah pemberitaan, Pj Gubernur Papua Barat mengungkapkan ada kelompok tertentu yang membangun perlawanan terhadapnya. Paulus Waterpauw kemudian memberikan warning kepada kelompok tersebut. Dirinya bahkan menyatakan mengetahui siapa-siapa yang terlibat dalam kelompok yang dimaksud.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Berita Terkini

- Advertisment -