JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Pimpinan Komite I DPD RI, Dr. Filep Wamafma SH, MHum menerima audiensi dari Ketua DPRD Kabupaten Puncak beserta jajarannya di kantor DPD RI beberapa waktu lalu. Kedatangan rombongan DPRD Kabupaten Puncak ini dalam rangka memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah terkait usulan calon penjabat Bupati Puncak, Provinsi Papua Tengah.

Dalam penyampaiannya, Ketua DPRD Kabupaten Puncak, Lukius Newegalen, SIP mengutarakan kehendak masyarakat yang juga telah diusulkan oleh DPRD Kabupaten maupun Provinsi serta DPD RI perwakilan Provinsi Papua tentang satu nama yakni Yopi Murib SE, MM, untuk direkomendasikan menjadi calon penjabat bupati dari tiga nama yang diusulkan.

Rekomendasi nama Yopi Murib yang kini sedang menjabat sebagai Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil juga telah disampaikan secara tertulis oleh lembaga perwakilan rakyat dan daerah tersebut serta tercantum dalam pernyataan sikap tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, para intelektual pemuda, perempuan dan Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Puncak.

“Pada masa transisi ini, dengan penuh kepala tertunduk, kami masyarakat, tokoh-tokoh adat, agama, intelektual pemuda, perempuan dan Aparatur Sipil Negara Asal Kabupaten Puncak Papua meminta kebijaksanaan Bapak Presiden Republik Indonesia, melalui Menteri Dalam Negeri RI untuk menunjuk anak asli Puncak, putra terbaik bangsa yang memiliki integritas, kapabilitas dan moralitas sebagai anak bangsa untuk mengemban tugas besar negara bagi rakyat dan daerah Puncak, Papua,” demikian penggalan pernyataan sikap masyarakat Puncak, dikutip Senin (2/10/2023).

“Dengan hormat kami menyatakan Saudara Yopi Murib, SE, MM, layak untuk ditetapkan sebagai Penjabat Bupati Kabupaten Puncak tahun 2023,” tegasnya.

Hal yang sama juga disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Puncak Lukius Newegalen dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Puncak Alus UK. Murib sebagai perwakilan tokoh masyarakat. Sosok Yopi dinilai layak menjadi penjabat bupati Puncak.

“Kami sebagai ketua DPRD dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Puncak dengan tulus mendukung saudara Yopi Murib untuk ditetapkan sebagai Panjabat Bupati Kabupaten Puncak,” ujarnya.

“Kami dengan tegas menyatakan bahwa dukungan kami kepadda Saudara Yopi Murib tidak terkait dengan kubu-kubuan atau perpecahan dalam masyarakat Kabupaten Puncak. Kami menginginkan putra asli Puncak yang memenuhi kriteria untuk memimpin daerah ini tanpa adanya perpecahan atau polarisasi,” tambahnya.

Dalam poin pernyataan lainnya, masyarakat menyatakan menolak sosok Ir. Darwin Haratua Lumban Tobing yang sedang menjabat sebagai sekretaris daerah Kabupaten Puncak sebagai Pj Bupati.

“Saudara Ir. Darwin Haratua Lumban Tobing, MM, selama menjabat sebagai Asisten I Bidang Pemerintahan dinilai tidak memberikan dampak positif dan perubahan terhadap pelaksanaan birokrasi tata pemerintahan yang benar dan seharusnya, serta terkesan bekerja demi kepentingan kelompok atau golongan tertentu,” sebutnya.

Menanggapi aspirasi masyarakat ini, Dr. Filep Wamafma mengapresiasi langkah Ketua DPRD Puncak bersama masyarakat yang telah memperjuangkan aspirasi masyarakat ke Komite I DPD RI.

“Terkait dengan aspirasi ini kita sangat mendukung apa yang diharapkan oleh DPRD dan masyarakat Puncak dimana Pj Bupati harus anak asli Puncak. Saya memandang bahwa walaupun tidak tersurat dalam UU Otsus tetapi faktanya pemerintah kabupaten juga mengalami dampak signifikan dari perubahan UU Otsus yaitu perubahan nama DPRD menjadi DPRK, pembentukan keanggotaan DPRK dari kursi pengangkatan (kursi Otsus), transfer dana Otsus dari pemerintah pusat ke kabupaten/kota. Dengan fakta-fakta tersebut kami berpendapat bahwa penentuan pj di wilayah kabupaten/kota di tanah Papua wajib memperhatikan amanat UU Otsus,” ujarnya.

Lebih lanjut, Filep menyampaikan akan menindaklanjuti aspirasi tersebut dan mendorong agar Menteri Dalam Negeri mempertimbangkan sosok penjabat kepala daerah sesuai aspirasi masyarakat.

“Terkait aspirasi ini kami berharap Mendagri mempertimbangkan untuk menunjuk pj bupati sesuai harapan dan keinginan masyarakat Papua pada umumnya, secara khusus masyarakat Puncak,” ungkap Dr. Filep.

“Mendagri juga perlu memahami kearifan lokal, politik lokal serta potensi terjadinya gangguan keamanan baik pra dan pasca pelaksanaan pemilukada, pilpres, pileg. Sekali lagi kami berharap mendagri untuk memperhatikan aspirasi masyarakat di Kabupaten Puncak,” pungkasnya.

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap, S.Si., M.Pd terus mengalang dan meminta dukungan berbagai pihak untuk “melirik” berbagai potensi sumber daya alam khususnya di sektor perikanan dan kelautan serta sektor pariwisata Kabupaten Biak Numfor.

Tak hanya meminta dukungan program dan anggaran ke sejumlah kementerian, namun juga kepada para pengusaha atau pihak swasta lainnya bahkan para perwakilan negara-negara sahabat di Indonesia juga didatangi untuk diajak kerja sama. Kali ini, Duta Besar Seychelles untuk Indonesia, Nico Barito, yang didatangi Bupati HAN.

Dalam kesempatan itu, bupati bercerita panjang lebar tentang Kabupaten Biak Numfor, termasuk soal potensi perikanan dan pariwisata, serta agenda puncak pelaksanaan Sail Teluk Cenderawasih (STC) Papua tahun 2023.

Bupati Herry Ario Naap didampingi oleh Anggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas, bersama Mr. Owen dan Mr. Jimmy Carter Kapissa juga sekaligus dijamu makan makan malam oleh Dubes Nico Barito sambil bercerita tentang Biak Numfor, di Kedutaan Besar Seychelles, di Menteng Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Negara Seychelles, salah satu negara kecil di Afrika yang berhasil dalam mengembangkan pariwisata sebagai sektor andalannya. Nico Barito sendiri merupakan utusan negara khusus Presiden Sechelles untuk negara-negara ASEAN.

Menurut Bupati Herry Ario Naap, Dubes Nico Barito bersedia hadir pada rangkaian puncak Sail Teluk Cenderawasih dan bahkan siap memfasilitasi kehadiran para Duta Besar dan perwakilan negara sahabat lainnya hadir. Tak hanya itu, Ia juga bersedia melakukan seminar dan dialog bersama Pemda Biak Numfor serta para pelaku bisnis ekonomi pariwisata di Biak.

“Dalam peretemuan kami, Dubes Niko Barito akan mengajak beberapa duta besar negara lainnya untuk datang ke Biak pada puncak STC tahun 2023. Beliau telah menyatakan keinginnya untuk hadir dan menyaksikan langsung keunikan kearifan budaya setempat,” kata Bupati Herry Naap.

“Tentunya diharapkan kehadiran para duta besar nantinya dapat membawa dampak positif sebagai dukungan dan kerjasama lainnya untuk mempromosikan Kabupaten Biak Numfor ke berbagai belahan dunia lainnya,” lanjutnya.

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Pimpinan Komite I DPD RI, Dr. Filep Wamafma, SH, MHum menerima audiensi Pengurus Pusat Serikat Tani Nelayan (PP STN) di kantor DPD RI, Jakarta, Jumat (29/9/2023). Pertemuan ini merupakan salah satu tindak lanjut diantara hasil diskusi Dr. Filep Wamafma bersama PP STN dan para petani di Kendal pada Rabu, 27 September 2023 lalu.

Dalam kesempatan itu, Ketua PP STN, Ahmad Suluh Rifai menyampaikan permasalahan yang sedang dihadapi sejumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) di wilayah Jambi. Rifai mengatakan bahwa saat ini terdapat 7 petani dari kelompok tani hutan (KTH) anggota STN Jambi yang ditahan Polda Jambi.

“Penahanan petani ini dengan tuduhan Pasal 363 KUHP tentang pencurian. Kemudian 4 ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) lagi dipanggil untuk disidik jadi saksi (indikasi di tsk),” ujarnya.

Rifai menerangkan, ketua kelompok tani hutan dipanggil Polda Jambi atas tuduhan melakukan pencurian di lahan sawit salah satu koperasi di Kabupaten Muaro Jambi, koperasi plasma dari PT. Riky Kurniawan Kertapersada (RKK) dan penahanan juga dilakukan terhadap seorang sopir yang mengangkut sawit.

Padahal, lanjut Rifai, lahan tersebut masuk dalam izin Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. Wira Karya Sakti (WKS) dan justru PT. RKK yang disebutnya menanam sawit melebihi HGU. Selain itu, pihaknya juga sedang mendalami dugaan salah prosedur dalam penangkapan tersebut.

Lebih lanjut, dia menjelaskan titik persoalan dan kronologi pelaporan yakni lahan yang diajukan sebagai objek perhutanan sosial seluas 2391 ha yang di dalamnya terdapat 306 ha HTI PT. WKS Tahun 2004.

“(Kemudian, red) Muncul HGU PT. RKK seluas 682 ha yang terdiri dari 306 ha hutan yang merupakan HGU HTI PT. WKS dan Area Penggunaan Lain (APL) seluas 376 Ha. PT. RKK menanam sawit melebihi HGU di dalam hutan seluas 2085 hektar, tindakan ini merupakan kejahatan perkebunan yang merugikan negara. PT. WKS kemudian menggugat PT. RKK di pengadilan dan menang di semua tingkat persidangan,” jelasnya.

“Sementara petani yang tergabung di 4 kelompok tani hutan mengajukan perhutanan sosial di KLHK RI dalam posisi sedang menunggu verifikasi teknis yang terhambat oleh belum dicabutnya HGU PT RKK oleh ATR/BPN RI. Padahal menurut PP 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, Pasal 14, 15, 31, 32, 33 yang prinsipnya menteri harus membatalkan HGU/kelola berdasarkan putusan pengadilan yang telah memproleh kekuatan hukum tetap,” sambung Rifai.

Di kondisi tersebut, koperasi plasma PT RKK disebutnya tetap melakukan pemanenan sawit yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Hal ini memicu 4 KTH dan warga melakukan pendudukan di eks HGU PT RKK serta melakukan panen juga di luar APL (hutan dan areal HTI WKS).

“Koperasi merasa dirugikan hingga melakukan laporan, namun yang seharusnya melakukan laporan adalah PT WKS sebagai pemilik HGU di hutan seluas 306 ha dan KLHK RI karena sawit yang ditanam PT RKK merupakan hutan seluas 2085 ha,” ungkapnya.

“Dengan dikalahkannya PT RKK di pengadilan tata usaha maka secara otomatis plasma ini juga batal dan tidak boleh melakukan aktivitas perkebunan begitu juga dengan pihak lain. Saat ini kita STN ajukan prapradilan, sidang akan digelar pada 2 Oktober 2023,” kata Rifai menambahkan.

Menanggapi hal itu, Dr. Filep Wamafma menyampaikan bahwa pihaknya mengapresiasi dan menerima aspirasi serta aduan permasalahan masyarakat tersebut. Komite I akan mempelajari lebih lanjut dokumen-dokumen yang disampaikan PP STN.

“Kami sampaikan apresiasi atas kepercayaan masyarakat terhadap DPD RI untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat serta mengadvokasi persoalan di daerah. Persoalan ini mencerminkan adanya dugaan mafia tanah, mafia investasi di daerah. Oleh sebab itu selaku pimpinan Komite I, persoalan ini dapat diagendakan pada masa sidang ke II,” kata Filep.

“Selain itu terkait dengan adanya penangkapan terhadap para petani dengan dugaan pencurian di areal perkebunan sawit, pihak polres atau polda harusnya dapat menyelesaikan dengan restorative justice, mengingat kerugian materi tidak signifikan dibandingkan dengan beban hidup para petani dan keluarganya,” tambahnya.

Tak hanya itu, Filep menambahkan, Komite I DPD RI pada masa sidang yang akan datang juga akan mengagendakan pemanggilan Kapolri dan Menteri ATR/BPN terkait persoalan hukum yang dihadapi para petani, buruh, juga nelayan khususnya yang terkait dengan implementasi restorative justice.

“Tentu harapannya, persoalan yang sedang dihadapi para petani hutan di Jambi ini dapat segera menemui penyelesaian yang diharapkan bersama,” pungkasnya.

BINTUNI, JAGAINDONESIA.COM – Kabupaten Kuri Wamesa yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Teluk Wondama termasuk dalam 9 nama calon daerah otonom baru (DOB) di Provinsi Papua Barat yang telah diajukan ke Komisi II DPR RI.

Terkait hal ini, salah satu pemuda Kuri, Maikel Werbere mengatakan Kuri Wamesa membutuhkan langkah-langkah percepatan pembangunan agar lebih maju dan setara dengan daerah lainnya.

“Saya mendukung delapan rekomendasi hasil Fordasi di Manokwari yang diharapkan akan memberi ruang bagi percepatan pembangunan yang diayomi oleh badan-badan khusus sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, tapi juga memberi dan membuka ruang dan aksesibilitas daerah-daerah terisolir yang memiliki potensi sumber daya alam menjanjikan, seperti jalan dan juga infrastruktur penunjang lainnya,” ujarnya, Jumat (29/9/2023).

Dirinya berharap dengan adanya lembaga daerah yang diberi kewenangan khusus untuk menangani permasalahan daerah yang selama ini tertinggal akan dapat mendukung tegaknya demokrasi dan pemerataan pembangunan.

“Salah satu daerah juga menjadi fokus kelembagaan untuk bisa mengoptimalkan ketercapaian pembangunan yakni “Kuriwamesa” karena membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah pusat agar bisa setara dengan daerah-daerah lain yang kini jauh maju dan lebih pesat,” katanya.

“Hal ini saya bisa katakan karena wilayah Kuri Wamesa dengan daratan yang luas serta penduduk yang homogen berada di leher burung dan dilintasi ruas jalan Trans Papua Barat, namun masyarakatnya boleh dibilang belum semuanya tersentuh oleh layanan pemerintah secara merata. Jika 8 poin prioritas Fordasi ini bisa mengayomi ruang desentralisasi ini maka diharapkan fokus pembangunan yang bertujuan pada pemerataan pembangunan akan menjawab kebutuhan daerah-daerah yang membutuhkan,” sambungnya.

Selain itu, Maikel juga mendorong adanya ruang komunikasi dan keterlibatan para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda hingga tokoh perempuan agar pembangunan yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kuri Wamesa. (UWR)

KENDAL, JAGAINDONESIA.COM – Pimpinan Komite I DPD RI, Dr. Filep Wamafma SH, MHum berdiskusi bersama sejumlah Kelompok Tani di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah pada acara peringatan Hari Tani Nasional ke-63 sekaligus syukuran atas SK Perhutanan Sosial (PS) Dusun Separe Desa Ngesrep Balong pada Rabu, 27 September 2023.

Acara yang bertajuk ‘Dengarkan Tani’ ini mengusung tema ‘Hambatan, Kendala Implementasi Peraturan Presiden no. 86 Tahun 2018 tentang Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dalam Mewujudkan Program Nawacita Presiden Indonesia Joko Widodo’.

Diskusi diawali dengan penyampaian permasalahan dari Kelompok Tani yang terjadi masing-masing di Desa Ngesrep Balong, Desa Pakis Kecamatan Limbangan, Desa Kemitir, Desa Gondoroso Kecamatan Singorojo, Desa Sukorejo Kecamatan Patean Kabupaten Kendal dan Desa Ngoho Kabupaten Semarang. Adapun seluruh Kelompok Tani yang hadir merupakan anggota dari Serikat Tani Nelayan (STN) Jawa Tengah.

Selain itu, Ketua Pembina Karya Putra Desa (KPD) menyampaikan keinginan para petani bahwa SK PS yang sudah diberikan kepada KPD akan dibangun pariwisata desa untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa dengan target mendatangkan wisatawan dari luar supaya berbondong-bondong datang ke Desa Ngesrep Balong.

Menanggapi hal itu, senator Filep menyatakan menerima permasalahan-permasalahan dan aspirasi yang disampaikan setiap kelompok tani. Dia mengatakan akan berupaya untuk memperjuangkan permasalahan sekaligus aspirasi para petani tersebut kepada pemerintah pusat melalui kementerian-kementerian terkait.

“Pada Bulan Oktober, akan ada penyampaian aspirasi kepada kementerian-kementerian salah satunya adalah KLHK. Semua aspirasi yang disampaikan para petani hari ini akan menjadi bahan aspirasi yang nantinya akan kami sampaikan secara langsung,” ujar Dr. Filep Wamafma, dikutip dari Berdikari Online, Rabu (27/9/2023).

“Kami dengar masalahnya, kami berupaya selesaikan masalahnya karena tanah-tanah yang terlantar ini harus diselesaikan Pemerintah dan dikembalikan kepada rakyat,” ujarnya lagi.

Sementara itu, Ahmad Suluh Rifai dari Serikat Tani Nelayan, menyampaikan bahwa
Presiden Jokowi pada periode pertama telah membuat Program Prioritas Nasional (PPN) yang di dalamnya memuat tentang kebijakan Reforma Agraria. Namun menurutnya, kebijakan itu telah tertindih kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diantara realisasinya justru membutuhkan tanah atau lahan.

“Sayang sekali di jilid dua Jokowi, PPN yang di dalamnya ada Reforma Agraria terganjal oleh PSN. Artinya program periode pertama ternegasikan oleh program periode kedua yang terkonsentrasi pada infrastuktur jalan, perumahan, kilang migas, bendungan yang semuanya butuh lahan alias lapar tanah,” katanya.

“Akibat ternegasikannya PPN oleh PSN alias keliru dalam menjalankan mana yang prioritas dan mana yang strategis, maka menimbulkan konflik agraria seperti Desa Kali Putih Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal yang akan dibangun bendungan sehingga masyarakat terancam tergusur dan tidak mendapatkan ganti rugi,” ujar Ahmad.

Ia mengatakan, ganti rugi tersebut malah diberikan kepada PTPN, padahal warga yang terkena dampak pembangunan bendungan sudah memenangkan gugatan atas berakhirnya HGU di lahan tersebut karena Kementerian ART/BPN belum mencabut HGU tersebut meskipun sudah ada putusan yang inkrah.

“Hal yang sama juga terjadi di Jambi. HGU PT. RKK sudah habis dan menang dengan putusan yang inkrah akan tetapi belum dicabut HGU, akibatnya petani yang menggarap dikriminalisasikan,” jelasnya.

“Di sisi lain, masalah ekonomi petani hingga petani tidak mampu menyekolahkan anaknya, tidak mampu membiayai untuk kesehatannya salah satunya adalah adanya minus di petani meski harga gabah naik namun harga beras naiknya lebih tinggi daripada kenaikan harga gabah. Dari pupuk yang mahal, bibit yang susah hingga modal yang kurang menjadi masalah yang belum bisa terselesaikan untuk petani. Karena itu petani harus rajin-rajin berkelompok supaya mampu menyelesaikan masalah tersebut dengan gotong royong,” sambung Ahmad Suluh Rifai.

Atas kasus tersebut, Dr. Filep Wamafma, selaku Wakil Ketua Komite I DPD RI menyatakan siap untuk membantu penyelesaian kasus tersebut. Dirinya menegaskan bahwa hak-hak masyarakat harus diperjuangkan dan keadilan harus ditegakkan.

Diketahui, acara diskusi dalam rangka Hari Tani Nasional tersebut menghadirkan empat pembicara, yakni Ahmad Suluh Rifai selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Serikat Tani Nelayan (PP STN), Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum selaku pimpinan Komite I DPD RI, Dr. Abdul Kholik, S.H., M.Si selaku Anggota DPD RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan Siswo Abadi, S.Sos selaku Penggerak Perhutanan Sosial dan PPTPKH.