PAPUA BARAT, JAGAINDONESIA.COM – Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat adat oleh Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) selaku pengelola dana kemitraan PT Freeport Indonesia menjadi inspirasi tersendiri bagi Pemerintah Provinsi Papua Barat terkait hasil pengelolaan pertambangan emas yang berdampak signifikan bagi masyarakat lokal terdampak.
Pengelolaan dana satu persen emas Freeport Indonesia itu dikelola oleh YPMAK yang terus melakukan pembinaan dan pemberdayaan kepada masyarakat setempat, khususnya di bidang peningkatan ekonomi. Hal ini diharapkan dapat diberlakukan di Papua Barat mengingat di sejumlah daerah terdapat potensi tambang emas, termasuk di di Kabupaten Pegunungan Arfak.
Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Papua Barat Legius Wanimbo usai berkunjung ke PT Freeport Indonesia. Dia menyebutkan, masyarakat di sekitar lokasi pertambangan Freeport terdiri atas tujuh suku dengan Amungme dan Kamoro sebagai suku utama dan lima suku kekerabatan.
Legius mengatakan, peran YPMAK adalah membelanjakan dana satu persen untuk bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi serta masyarakat adat juga untuk pembangunan. Menurutnya, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam UU Otsus dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dimana besaran dana sepuluh persen ditujukan kepada masyarakat adat.
Konteks Papua Barat, Legius menyebut, perlunya peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk terlibat dalam pengelolaan hasil pertambangan emas itu, terlebih pertambangan rakyat di Papua Barat berada di daerah perkampungan.
“Kalau bisa mereka (BUMDes) jadi sumber untuk mengatur kampung secara baik juga dengan kampung serta kelembagaan adat mengatur dengan baik untuk mendukung hak akses dan dapat manfaat langsung dari hasil pertambangan,” katanya, dikutip dari Tribun Papua Barat, Senin (25/9/2023).
Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga terlihat di sektor penyerapan tenaga kerja dengan mempekerjakan masyarakat asli Papua di Freeport Indonesia disebutnya mendapat porsi 40 persen.
“Kami lihat langsung kemarin di sana. Mereka adik-adik kita OAP memegang langsung alat dan mengelola hasil emas Freeport,” katanya.
“Kita berharap bisa belajar dari Freeport. Bukan cuma untuk emas, tapi seperti LNG Tangguh Bintuni supaya manfaat dirasakan langsung masyarakat dan berdampak untuk semua,” tambahnya.
Pemberdayaan masyarakat adat oleh YPMAK
Dalam pemberitaan Seputar Papua pada Agustus 2023 lalu, dilaporkan cara dan mekanisme pengelolaan dana untuk ratusan masyarakat yang menjadi binaan YPMAK dalam kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) yang dilakukan YPMAK, Senin (14/8/2023). Kegiatan itu pun juga diikuti oleh pembina dari PT Freeport Indonesia.
Terkait pengelolaan itu, dijelaskan bahwa, YPMAK membentuk kelompok kerja (Pokja) Suku kekerabatan. Terdapat 5 Pokja suku yang dibentuk, yakni Pokja Suku Moni, Nduga, Mee, Damal dan Dani. Pokja-pokja tersebut bertugas membina masyarakat, khususnya dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
Di Kantor Pokja Moni yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Tim Monev mendapatkan penjelasan bahwa terdapat 137 binaan mendapatkan bantuan subsidi, seperti penjual pinang, pemilik kios, sayur-sayuran, dan lainnya. Sedangkan yang mendapatkan bantuan kredit usaha rakyat (KUR) dengan pendampingan dan rekomendasi dari YPMAK sebanyak 18 binaan.
Kemudian di Kantor Pokja Suku Dani yang berada di Jalan Poros Caritas Tim Monev mendapatkan penjelasan dari Ketua Pokja Suku Dani, Yakobus Kogoya yang menyampaikan pada tahun 2022 lalu, untuk bantuan berupa subsidi diberikan kepada 250 binaan, dengan besaran masing-masing Rp8 juta. Uang tersebut dipergunakan untuk membuat kandang maupun anakan babi.
Menurutnya, jumlah proposal yang masuk untuk mendapatkan subsidi jauh lebih banyak, namun harus diseleksi karena disesuaikan dengan anggaran yang ada. Sedangkan untuk KUR, Pokja Suku Dani masih melakukan pendataan terhadap masyarakat yang memiliki usaha kios, penjual ikan, dan lainnya. Dimana, untuk KUR sendiri akan dikelompokkan mulai usaha kecil, menengah, dan besar.
Kemudian, di Kantor Pokja Suku Damal yang diketuai oleh Yohanes Magai, dimana sejak Pokja dibentuk pihaknya melakukan pendataan kepada masyarakat sesuai dengan KTP maupun KK untuk selanjutnya melakukan pengecekan lokasi usaha.
Jika terverifikasi, maka pemilik usaha akan diberikan bantuan modal usaha yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian usaha. Perkembangan usaha ini akan terus di-monitoring kedepannya. Menurutnya, binaan yang mendapatkan subsidi sebanyak 168 KK, dengan besaran bantuan Rp11 juta. Dan binaan yang dibantu adalah usaha ternak babi, kios, pengadaan air bersih, budidaya ikan, dan pengelolaan kayu. Sementara binaan yang ‘standby’ sebanyak 150 orang.
Kemudian di Kantor Pokja Suku Nduga yang terletak di Lorong Gaharu, Kampung Nawaripi, dijelaskan bahwa di awal program kerja Pokja, yakni pada tahun 2022 lalu, pihak Pokja telah memberikan subsidi kepada 230 KK dengan besaran bantuan Rp5 juta. Sedangkan untuk 2023 ini, akan lebih banyak yakni 286 KK. Sedangkan yang akan mendapatkan KUR sebanyak 13 KK.
Sedangkan di Kantor Pokja Suku Mee, dilaporkan terdapat 669 unit usaha yang mendapatkan subsidi dari program pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan. Catatannya, apabila usaha berkembang akan mendapatkan tambahan usaha dan yang tidak berkembang tidak mendapat bantuan lagi. (UWR)
