PAPUA, JAGAINDONESIA.COM – Pemerintah terus mendorong adanya kepastian hukum hak atas tanah melalui sertifikasi hak atas tanah dan pendaftaran tanah adat/ulayat di tanah Papua. Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf menyampaikan hal itu merupakan bagian dari semangat diberlakukannya kebijakan Otonomi Khusus (Otsus).

“[Hal ini] sesuai dengan hasil inventarisasi masyarakat hukum adat dan tanah adat ulayat yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) atau Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi),” ujar Wapres dalam keterangannya, Rabu (11/10/2023).

Ma’ruf Amin menjelaskan bahwa dalam semangat afirmasi, pemerintah mendorong percepatan pelaksanaan reforma agraria yang mempertimbangkan kontekstual Papua. Hal ini disampaikannya saat menyerahkan 102 sertifikat tanah hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada masyarakat Papua di Youth Creative Hub (PYCH), Kota Jayapura.

Lebih lanjut, Wapres menuturkan bahwa PTSL merupakan program nasional yang dilaksanakan sejak 2017, dengan target terdaftarnya 126 juta bidang tanah pada 2025.

“Penyerahan sertifikat tanah ini merupakan komitmen Pemerintah untuk mempercepat pensertifikatan tanah di seluruh Indonesia secara gratis. Sertifikat tanah ini sangat penting, karena menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pemiliknya,” ujarnya.

Terlebih menurutnya, tanah memiliki nilai yang berharga dalam hati masyarakat Papua, baik dari sisi spiritualitas, sosiologis antropologis, kebudayaan, maupun ekonomi masyarakat. Tanah dipandang sebagai Ibu atau Mama yang melahirkan kehidupan sosial masyarakat Papua.

“Oleh karena itu, agenda pertanahan merupakan salah satu agenda prioritas di Papua yang mendapat perhatian serius dari pemerintah. Perhatian pemerintah tertuang dalam Instruksi Presiden tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat,” jelas Wapres.

Selain itu, Wapres juga menanggapi pertanyaan awak media mengenai isu adanya konflik dengan masyarakat adat yang muncul terkait lahan atau lokasi pembangunan pusat perkantoran Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Aduan terkait masalah ini bahkan telah diajukan kepada Komnas HAM.

Ma’ruf Amin mengungkapkan, berdasarkan Rapat Koordinasi terkait Kesiapan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Sentra Sarana dan Prasarana Pemerintah Provinsi di 4 Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua, diketahui bahwa permasalahan lahan untuk pembangunan gedung perkantoran tersebut telah selesai.

“Di laporan tadi dalam rapat, menurut Pj. Gubernur [Papua Pegunungan], tidak ada masalah. Jadi, tidak ada masalah dan semuanya sudah beres,” katanya.

Di kesempatan itu, Wamendagri John Wempi Wetipo menjelaskan, kurang lebih 13 suku adat setempat sudah berdialog berulang kali membahas masalah ini. Adapun aksi protes yang mengemuka, berasal dari satu warga bernama Bonny Lani, padahal secara prinsip masyarakat pemilik hak ulayat telah bersepakat untuk menyerahkan hak mereka.

“Jadi, saya pikir sebenarnya ini sudah selesai sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Pj. Gubernur Papua Pegunungan,” ujarnya.

John Wempi mengungkapkan, masyarakat setempat justru tidak mau menerima penggantian uang. Sebagai gantinya, mereka meminta, generasi anak-anaknya akan diberikan ruang pekerjaan dalam proses pembangunan Provinsi Papua Pegunungan.

“Dan, komitmen itu akan dilakukan dan telah ditandatangani bersama di notaris,” ucapnya.

Selanjutnya disebutkan bahwa proses peletakan batu pertama pembangunan pusat perkantoran Pemprov Papua Pegunungan di Wamena akan dihadiri oleh Wapres pada Kamis (12/10/2023) mendatang, sebagaimana prosesi groundbreaking serupa di Provinsi Papua Tengah dan Papua Barat Daya. (UWR)

PAPUA, JAGAINDONESIA.COM – Tragedi pembunuhan aktivis perempuan Papua yakni Michele Kurisi Doga pada 28 Agustus 2023 lalu di Distrik Koloak Atas, Kabupaten Lanny Jaya akhirnya terungkap. Michele Kurisi Doga dikenal sebagai pejuang hak-hak perempuan Papua yang aktif bersuara dalam memperjuangkan isu-isu Papua melalui platform media sosial, terutama melalui kanal YouTube.

Polda Papua Barat berdasarkan hasil penyelidikan awal, kasus ini diduga merupakan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh tujuh terduga pelaku yang masing-masing berinisial PM, AW, RK dan 4 DPO lainnya yakni KW, JW, DW, dan K. Para pelaku diduga merupakan anggota KNPB yang secara aktif menyebarkan propaganda negatif tentang isu Papua di media sosial.

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol. Ignatius Benny Ady Prabowo, S.H., S.I.K., M.Kom, mengutuk keras kebrutalan pembunuhan ini.

“Pembunuhan ini sadis dan kejam. Bagaimana beberapa orang laki-laki bisa melakukan tindakan seperti ini terhadap seorang perempuan, bahkan merekamnya dan menyebarkannya,” ujar Kombes Benny dalam konferensi pers yang digelar pada Senin (9/10/2023).

Benny mengatakan, Michele Kurisi menjadi korban pembunuhan yang sangat kejam, diserang oleh sekelompok orang dengan menggunakan pisau dan kayu. Terlebih, aksi sadis ini direkam oleh para pelaku dan disebarluaskan melalui Facebook yang membuat video pembunuhan Michele Kurisi Doga ini menjadi viral di media sosial.

Dari ketujuh terduga pelaku, pada 5 Oktober 2023, Satgas Operasi Damai Cartenz berhasil menangkap tiga terduga pelaku yakni PM di Jayawijaya, AW di Jayapura, dan RK alias RM di Tolikara.

Menurutnya, ketiga terduga pelaku saat ini telah diamankan di Polda Papua untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, pihak berwenang terus menyelidiki kasus ini untuk mengungkap semua pihak yang terlibat dalam tragedi pembunuhan tersebut.

Terkait kasus HAM, Pegiat HAM sekaligus Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Papua, Subhan Hamid Massa mengajukan permintaan kepada Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin agar ada pengadilan HAM di Papua. Hal itu disampaikannya saat audiensi bersama Wapres dan para pegiat kemanusiaan, HAM, dan perdamaian di Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Selasa (10/10/2023).

“Ada permintaan ketika terjadi kasus HAM, hendaknya supaya masyarakat di sini juga merasa puas dan juga merasa terbuka mungkin kiranya ada pengadilan HAM itu berada di wilayah Papua terutama di Kota Jayapura ini,” kata Subhan Hamid kepada wartawan.

Subhan mengatakan pengadilan HAM dibangun untuk menumbuhkan rasa percaya antara masyarakat dan pemerintah pusat, terutama dalam menghadapi persoalan HAM. Pasalnya, sejauh ini, pengadilan HAM terdekat dari Papua berada di Makassar.

“Salah satu diantara yang diusulkan ada pengadilan HAM supaya mungkin mereka hadir, buat bisa mengikuti karena ini juga pengadilan terbuka juga kan. Karena selama ini pengadilan HAM, yang kami dapat informasi kan paling dekat ada di Makassar,” ujarnya.

Namun menurutnya, aspirasi ini belum ditanggapi oleh Wapres. Pihaknya juga memahami bahwa pembangunan pengadilan memiliki banyak persyaratan termasuk sarana-prasarana dan juga SDM yang mumpuni.

Selain itu, dirinya mengungkapkan, aspirasi lain yang disampaikan adalah tentang pendekatan penyelesaian di Papua yang perlu mengedepankan adat dan kultural masyarakat Papua. Pihaknya pun berharap kehadiran pemerintah juga semakin dapat dirasakan masyarakat, tidak hanya di wilayah perkotaan namun juga hingga ke wilayah pedalaman. (UWR)

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Wakil Ketua Komite I DPD RI, Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum menjadi narasumber pada dialog publik Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EN-LMND). Diskusi yang mengangkat tema ‘Eksistensi Polri dalam Penanganan Konflik Agraria” itu dilaksanakan pada Jumat (6/10/2023).

Dalam paparannya, Filep mengungkapkan deretan fakta dan peristiwa yang menunjukkan lunturnya fungsi dan tugas pokok Kepolisian sebagai pengayom masyarakat dalam penanganan konflik agraria. Filep menyebut sejak Juli 2022 hingga Juni 2023, terdapat 28 peristiwa kekerasan yang melibatkan aparat Kepolisian saat pengamanan sumber daya alam.

“Sepanjang Juli 2022 – Juni 2023, didokumentasikan setidaknya 28 peristiwa kekerasan berkaitan dengan pengamanan Sumber Daya Alam (pertambangan, perkebunan, konflik agraria) yang melibatkan anggota Kepolisian,” ujarnya.

“Sebanyak 28 peristiwa pelanggaran tersebut setidaknya menyebabkan 76 orang luka, 1 tewas dan 157 lainnya ditangkap,” sambung Filep.

Dari gambaran peristiwa itu, Filep menilai aparat Kepolisian seringkali menggunakan kekuatan berlebihan dalam hal pengerahan aparat dan tindakan di lapangan. Menurutnya, aparat seharusnya memfasilitasi protes masyarakat terhadap perampasan tanah mereka dan menjaga netralitas tanpa memihak pada kepentingan pemilik kapital atau pemodal.

Ia pun mengingatkan fungsi dan tugas pokok Kepolisian yang tercantum dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa fungsi Kepolisian yakni menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Kemudian pada Pasal 13 disebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

“Kekuatan Polisi yang seringkali didasarkan pada paradigma keamanan klasik dengan fokus pada akumulasi kekuatan, penggunaan senjata, dan pendekatan kekerasan harus ditinggalkan, dan kita seharusnya menuju pendekatan keamanan yang lebih humanis dan emansipatif,” tegas senator Papua Barat itu.

Filep juga menyertakan sejumlah contoh kasus yang terjadi di tengah masyarakat seperti yang terjadi pada konflik petani Kalasey. Mengutip laporan KontraS, penggunaan kekuatan secara berlebihan dalam sengketa sumber daya alam tercermin dalam kasus konflik petani Kalasey pada 7 November 2022 lalu itu.

“Dalam peristiwa tersebut, Kepolisian dalam hal ini Polres Manado menggusur lahan dan menghancurkan posko perjuangan petani. Tidak sampai disitu, sebanyak 48 orang ditangkap secara sewenang-wenang dan delapan orang petani mengalami penganiayaan mulai dari pemukulan dengan tangan kosong, pentungan, dan tameng. Perlakuan lainnya yang diterima petani pun dipiting, dicakar, ditendang, diinjak, serta dicaci dengan kata-kata kasar,” ujarnya.

Contoh kasus lainnya yakni kasus dalam aksi damai masyarakat Manggarai Barat. Dia menyebutkan, pada 1 Agustus 2022 lalu, aksi damai masyarakat yang menentang monopoli bisnis pengelolaan wisata Pulau Komodo dibubarkan secara paksa. Sebanyak 42 orang ditangkap dan puluhan orang mengalami penganiayaan selama aksi. Selain itu, terdapat 1 orang yang ditangkap akibat membuat postingan aksi di sosial media dan 2 orang mengalami penganiayaan ketika mengunjungi kawan mereka yang ditahan di Polres Manggarai Barat.

Kasus lainnya yang terbaru saat ini tentang penangkapan sejumlah petani di Jambi yang dituduh melanggar pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan di lahan sawit Koperasi di Muaro Jambi yang merupakan plasma dari PT. Riky Kurniawan Kertapersada (PT. RKK).

Penangkapan yang dilakukan Polda Jambi itu diduga salah prosedur dan sedang didalami oleh Pengurus Pusat Serikat Tani Nelayan (PP STN). Pasalnya lahan tersebut masuk dalam wilayah izin HTI PT. Wira Karya Sakti (PT WKS) dan masuk dalam lahan hutan di bawah Kementerian LHK RI.

“Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa Kepolisian seringkali ‘berpihak’ pada perusahaan dan mengabaikan tuntutan masyarakat. Hal ini menunjukan secara gamblang perlakuan hukum secara diskriminatif terhadap kelompok marginal atau dalam posisi yang lebih lemah. Pada akhirnya, hal tersebut menyebabkan kemerosotan kepercayaan masyarakat kepada Polisi,” katanya.

Lebih lanjut, Filep mengutarakan solusi atas kondisi di atas adalah perlunya menegakkan dan merefleksikan kembali peran Polri yang lahir dari rahim masyarakat sipil dan menjadi sahabat rakyat sipil.

“Daripada melakukan penegakan hukum secara diskriminatif terhadap masyarakat, sebagai representasi negara, polisi memainkan peran kunci dalam memastikan perdamaian dan pembangunan berkelanjutan dengan mencegah, mendeteksi, dan menyelidiki kejahatan, melindungi orang dan harta benda, serta menjaga ketertiban dan keamanan publik,” ujarnya.

“Anggota kepolisian sebagai aparat penegak hukum seharusnya dapat melindungi masyarakat dari pelanggaran HAM yang dilakukan pihak ketiga, termasuk perusahaan beserta aktivitas bisnisnya,” sambungnya.

Senator Filep menekankan, dalam konteks konflik agraria, Polri yang berperan sebagai sahabat rakyat sipil dapat memfasilitasi pendekatan kolaboratif, melindungi hak-hak asasi manusia, dan berperan sebagai penengah untuk mencapai solusi yang memenuhi kepentingan semua pihak.

“Fungsi penegakan hukum yang dimiliki oleh Kepolisian sebagaimana mandat UU seharusnya tidak sampai dilaksanakan dengan cara melanggar hukum dan HAM. Dalam konteks penegakan hukum agraria, Polri harus memastikan bahwa tindakan mereka tidak hanya mematuhi peraturan hukum yang ada, tetapi juga memperhitungkan implikasi sosial, ekonomi, dan lingkungan dari tindakan tersebut,” ujar Filep.

“Penegakan hukum harus berusaha mencapai keadilan bagi masyarakat yang terkena dampak dan mempertimbangkan kemanfaatan yang lebih luas bagi masyarakat dan lingkungan,” tutupnya.

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Konflik agraria yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan ini, membuat Senator Papua Barat, Filep Wamafma angkat bicara. Menurutnya, salah satu penyebab dari berulangnya konflik agraria tersebut disebabkan oleh lambannya pemerintah menuntaskan persoalan Hak Guna Usaha (HGU).

“Pemerintah memang sangat lamban. Konflik berulang karena mitigasi resiko pemerintah tidak berjalan dengan baik. Padahal masalah HGU di daerah-daerah di Indonesia ini sudah berlarut-larut,” ujarnya saat diwawancarai media (6/10/2023).

“Hasil pemeriksaan KPK saja menemukan ada 8,3 juta hektar (ha) lahan HGU yang belum terpetakan sehingga menimbulkan konflik vertikal. Proses sertifikat luas HGU di Indonesia masih banyak yang belum terpetakan. Ada 1700-an sertifikat yang bermasalah begitu. Kalau kita cek lebih jauh, konfliknya terjadi karena pengukuran tanah HGU sebelumnya masih berdasarkan tanda alam, belum menggunakan sistem proyeksi TM-3 dan karena terbitnya SK penetapan Kawasan Hutan dan Perda RTRW kawasan hutan setelah HGU terbit,” jelas Filep.

Lebih lanjut, Filep menegaskan bahwa seharusnya analisis KPK itu dijadikan dasar untuk membuat kebijakan yang pro rakyat. Pasalnya, sebagai wakil daerah, dirinya kerap menerima keluhan dari masyarakat terkait masalah HGU tersebut.

“Hasil KPK itu seharusnya segera ditindaklanjuti. Saya menerima aspirasi dari masyarakat terkait konflik HGU ini. Maka tentu saya meminta supaya Pemerintah segera tuntaskan persoalan HGU dan persoalan tanah terlantar agar tidak menciptakan konflik antara pemerintah dan masyarakat,” tambah Filep lagi.

“Di sisi lain, meskipun HGU berkaitan dengan investasi, namun investasi tidak boleh meniadakan perindungan dan pengayoman pada masyarakat. Investasi itu penting tetapi jauh lebih penting adalah bagaimana warga negara diberikan jaminan dan perlindungan oleh Negara,” tegas Filep.

Sebagai solusi atas permasalahan ini, Senator Papua Barat itu meminta agar Pemerintah segera mengambil kebijakan taktis.

“Maksud saya adalah bahwa persoalan HGU ini perlu ada penertiban oleh Pemerintah, khususnya HGU yang terlantar. Selanjutnya perlu ada satgas atau lembaga yang khusus menyelesaikan sengketa pertanahan terkait HGU. Menurut saya pemerintah sangat sulit membela rakyat karena alasan legalitas HGU, tetapi jika ada penyelesaian melalui suatu badan atau lembaga yang menangani khusus persoalan pertanahan maka setidaknya persoalan pertanahan HGU bisa diselesaikan. Kita butuh aksi nyata pemerintah seperti itu, bukan dengan cara-cara yang akhirnya melawan rakyat sendiri,” ujar Filep menutup wawancara.

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EN-LMND) di Jakarta Selatan mengundang Wakil Ketua Komite I DPD RI, Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum menjadi narasumber pada dialog publik yang dilaksanakan pada Jumat (6/10/2023) mendatang.

Dialog tersebut mengangkat tema ‘Eksistensi Polri dalam Penanganan Konflik Agraria” dengan studi kasus penangkapan petani di Jambi. Tema ini akan dibahas bersama narasumber lainnya yakni Kabareskrim Polri, Akademisi Universitas Pancasila dan Pengurus Pusat Serikat Tani Nelayan (PPSTN).

Sosok Dr. Filep Wamafma dipandang tepat sebagai pembicara dengan latar belakang merupakan akademisi di bidang hukum sekaligus sebagai pimpinan Komite I DPD RI. Selain itu, Dr. Filep selaku senator Papua Barat juga memiliki dedikasi yang tinggi dan kerapkali melakukan advokasi persoalan hukum yang dihadapi masyarakat di daerah.

“Besok Jumat, saya diundang menjadi narasumber dalam dialog publik untuk membahas tentang salah satu kasus yang menjadi tema diskusi di Jakarta Selatan,” ungkap Filep seraya menyambut baik undangan tersebut.

Adapun masalah yang dibahas pada diskusi publik itu mengenai penangkapan sejumlah petani di Jambi yang dituduh melanggar pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan di lahan sawit Koperasi di Muaro Jambi yang merupakan plasma dari PT. Riky Kurniawan Kertapersada (PT.RKK).

Penangkapan yang dilakukan Polda Jambi itu diduga salah prosedur dan sedang didalami oleh PP STN. Hal itu lantaran lahan tersebut masuk dalam wilayah izin HTI PT. Wira Karya Sakti (PT WKS) dan masuk dalam lahan hutan di bawah Kementerian LHK RI. Berikut kronologi persoalannya:

1. Luas lahan yang diajukan sebagai objek perhutanan sosial (PS) seluas 2391 Hektaree di dalamnya ada 306 Hektaree areal HTI PT. WKS sejak tahun 2004;

2. Tahun 2008 muncul HGU PT. RKK seluas 682 Hektaree yang terdiri dari 306 Hektare hutan merupakan HGU HTI PT. WKS dan APL 376 Hektare (HGU diatas Izin HTI) dimana;

3. PT. RKK menanam sawit melebihi HGU di dalam hutan seluas 2085 Hektare, tindakan ini merupakan kejahatan perkebunan yang merugikan negara dan PT. WKS;

4. PT. WKS menggugat terhadap PT. RKK di pengadilan dan menang di semua tingkat persidangan;

5. Sementara itu, petani yang tergabung dalam Empat KTH mengajukan hak kelola dalam hal ini perhutanan sosial di lahan hutan seluas 2085 Hektare dan Hutan eks HGU PT RKK seluas 306 Hektare yang merupakan areal HTI PT. WKS yang dicaplok PT. RKK kepada Kementerian LHK RI;

6. Saat ini posisi pengajuan sedang menunggu verifikasi teknis yang terhambat karena belum dibatalkannya HGU PT. RKK oleh Kementerian ATR/BPN RI. Padahal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah dalam Pasal 14,15, 31, 32 dan 33 menyebutkan HGU harus dihapus karena dibatalkan oleh Menteri berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap. (WRP)