Minggu, 18 Oktober 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 220

BPSDM Papua Gelar Pelatihan Manajemen Beasiswa

Penulis
Jaga Indonesia
-
0

PAPUA, JAGAINDONESIA.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua bekerjasama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Keuangan (Kemenkue) Republik Indonesia, Kamis pagi (4/3/2021) menggelar Pelatihan Manajemen Beasiswa bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat di Hotel Morissey, Jakarta.

Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH diwakili Kepala BPSDM Provinsi Papua, Aryoko A.F Rumaropen, SP, M.Eng saat membuka pelatihan tersebut mengemukakan bahwa pelatihan ini dikhususkan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menangani urusan beasiswa pendidikan afirmasi bagi pelajar mahasiswa putra-putri Orang Asli Papua (OAP).

“Pelatihan ini khusus untuk PNS yang khusus menangani urusan beasiswa afirmasi bagi orang asli Papua dan dilaksanakan selama dua hari tanggal4-5 Maret 2021,” ungkap Rumaropen.

Kata Rumaropen, tujuan dari pelatihan tersebut selain meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya aparatur, juga mengoptimalkan pelayanan manajemen beasiswa yang lebih baik pada Pemprov Papua khususnya di BPSDM.

“Pelatihan manajemen ini untuk optimalisasi pelayanan dan manajemen beasiswa yang lebih baik pada BPSDM Provinsi Papua,” jelasnya.

Sebanyak 6 narasumber membawa materi dalam pelatihan ini, antara lain Kepala Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Kementerian PPN/Bappenas, Direktur Sumber Daya pada Ditjen Dikti Kemendikbud, dan Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kemenkeu.

Sedangkan tiga narasumber lainnya berasal dari tiga lembaga pendididikan internasional yakni Manaje Australia Award Indonesia, Manajer Jepang International Cooperation Agency (JICA) dan Manajer Jakarta International College (JIC).

Sebelumnya, Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Doren Wakerkwa, SH di Jayapura mengatakan Pemprov Papua berkomitmen membangun SDM di Bumi Cenderawasih. Itu terbukti dengan difasilitasinya putra-putri Papua mengenyam pendidikan di berbagai sekolah dan perguruan tinggi di tanah air maupun diluar negeri. 

“Pemprov Papua melalui Program Beasiswa Afirmasi Otonomi Khusus, sejak tahun 2009 hingga 2020 telah mengirimkan 1051 pelajar mahasiswa belajar di berbagai universitas di dalam maupun luar negeri. Dan seribu lebih merupakan lulusan dari berbagai universitas di dalam maupun luar negeri,” jelas Doren. 

“Saya mewakili Gubernur dan Wakil Gubernur untuk menyampaikan informasi  pelaksanaan  dan  capaian Pemerintah  Provinsi Papua dalam  program-program peningkatan kualitas SDM dan pengembangan karakter bagi Orang Asli Papua  yang dilaksanakan oleh BPSDM Provinsi Papua kepada masyarakat asli. Bila dijumlahkan, maka total lulusan dalam negeri dan luar negeri dari program beasiswa Otsus Papua adalah sejumlah 1051 Orang,” jelas Sekda. (Humas Pemprov Papua)

Pasca Pemilu, Kabupaten Asmat Berangsur Kondusif

Penulis
Jaga Indonesia
-
0
Bupati Kabupaten Asmat, Elysa Kambu (Foto: ist)

ASMAT, JAGAINDONESIA.COM – Bupati Asmat, Elysa Kambu mengimbau masyarakat di wilayahnya untuk menahan diri dan tak terpancing ajakan yang bertujuan ingin menganggu stabilitas keamanan dan ketertiban daerah. ⠀
⠀
Masyarakat diharapkan tak cepat terprovokasi, sebab pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan belum dapat berjalan dengan baik apabila situasi keamanan tidak kondusif.⠀
⠀
“Pemilu sudah selesai, kini saatnya kita semua bergandengan tangan untuk membangun tanah lumpur (Asmat) yang maju, sejahtera dan bermartabat,” ajak Bupati dalam keterangan kepada pers di Jayapura, Kamis (4/3/2020).
⠀
Ia jelaskan, saat ini situasi dan kondisi di Agats, Ibu kota Kabupaten Asmat, Papua, pasca aksi perusakan kantor Bupati dan kantor Komisi Pemilihan Umum serta beberapa fasilitas lainnya, sudah berangsur kondusif. ⠀
⠀
Para ASN dipastikan segera berkantor dan membuka pelayanan kepada masyarakat. Pihaknya pun akan segera kembali ke Asmat untuk bertemu dengan semua stakeholder guna berkoordinasi dengan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).⠀
⠀
“Yang pasti saya segera kembali dan melakukan rekonsiliasi agar aksi-aksi yang bisa merugikan pemerintah dan masyarakat tidak terulang dan berlanjut”. ⠀
⠀
“Karenanya, saya ajak seluruh masyarakat Asmat agar tidak boleh lagi mengkotak-kotakan kelompok ini atau itu, tapi mari kita harus bersatu. Mewujudkan pelaksanaan pembangunan di Asmat,” ajak dia.⠀
⠀
Sebelumnya, Kapolres Asmat, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Dhani Gumilar, mengatakan situasi kini sudah dapat dikendalikan.⠀
⠀
Masyarakat di sekitar Kota Agats juga sudah mulai melaksanakan aktivitas seperti biasa.⠀
⠀
Pihak kepolisian bersama dengan TNI juga mengintensifkan patroli. Sementara itu, ada tambahan 20 anggota Brimob dari Merauke yang telah tiba dan kini melakukan pengamanan di sejumlah area vital. (rls)

Siswa SMKN 5 Halteng Lakukan Praktik Lapangan Bersama Dinas Perikanan

Penulis
Jaga Indonesia
-
0
Siswa siswi SMKN 5 Halteng saat melakukan praktik lapangan bersama dinas perikanan di desa Lembah Asri kecamatan Weda Selatan.

HALTENG, JAGAINDONESIA.COM – Siswa siswi SMKN 5 Halteng melakukan praktik lapangan bersama Kantor Dinas Perikanan kabupaten Halmahera Tengah. Praktik tersebut dilakukan setelah mengikuti pembinaan selama seminggu di kantor Dinas Perikanan. Kegiatan lapangan dilakukan pada Kamis (4/3/2021)

Praktek  lapangan dilakuakn di kolam budidaya ikan milik kelompok binaan Dinas Perikanan yang berlokasi di desa Lembah Asri kecamatan Weda Selatan.

Kegiatan ini didampingi oleh Staf Perikanan, Subag Perencanaan dan evaluasi Asri Thalib, Koordinator penyuluh Efendi Yunus dan Abdul Yusuf Teapon serta staf penyuluh/pendampingan lapangan.

Adapun kegiatan praktek yang dilakukan meliputi Praktek pemilihan induk ikan, pembersihan kolam ikan, observasi dan pengamatan kesehatan ikan serta praktek memelihara benih ikan. (Ismit)

Halteng Libatkan Seluruh Pemkab Dalam Konsultasi RKPD Tahun 2022

Penulis
Jaga Indonesia
-
0
Konsultasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kabupaten Halmahera Tengah tahun 2022 (Foto: Ismit)

HALTENG, JAGAINDONESIA.COM – Dalam Rangka konsultasi rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kabupaten Halmahera Tengah tahun 2022, Badan Perencanaan Pembangunan penelitian dan pengembangan Daerah (Bapelitbangda) melibatkan semua OPD mulai dari tokoh Agama tokoh masyarakat dan organisasi kepemudaan.

Bupati Halteng, Edi Langkara dalam sambutannya mengatakan bahwa Forum konsultasi publik merupakan amanat dari peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara  Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan.

“Dalam Rangka penyusunan RKPD, melalui forum ini kita menjaring aspirasi para pemangku kepentingan yang akan dibahas bersama kepala perangkat Daerah.” ujar Bupati saat memberikan sambutan pada Kamis (4/3/2020) di ruang rapat Kantor Bupati.

Bupati menjelaskan bahwa pertemuan tersebut digelar dengan tujuan untuk memperoleh masukan dan saran terhadap Pembangunan tahun 2022. Hal itu kemudian dirumuskan dan dituangkan dalam berita acara yang akan menjadi bahan dalam penyusunan rancangan RKPD dan Rancangan  Renja OPD Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2022.

“Penyusunan RKPD Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2022 kita, harus mengacu pada visi, misi dan program kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dengan memperhatikan RPJMN 2020, 2024 RPJPD kabupaten Halmahera Tengah 2017, 2022 serta pedoman pada kepmendagri tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Untuk itu, penyusunan RKPD kabupaten Halmahera Tengah tahun 2022, saya minta OPD agar fokus dan dalam penyusunan program dan kegiatan sehingga rencana Pembangunan pada tahun 2022 dapat tercapai sesuai dengan progres Pembangunan dalam RPJMD tahun 2017-2022, kata Wasekjen DPP Golkar ini. (Ismit)

Penjelasan PT IWIP Tidak Bersertifikat K3 Ditanggapi Kadis Disnakertrans

Penulis
Jaga Indonesia
-
0
Kawasan Industri PT. IWIP di Halmahera Tengah. (ist)

HALTENG, JAGAINDONESIA.COM –  Beredar informasi tentang Tenaga Safety PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (PT. IWIP) yang tidak bersertifikasi atau memiliki sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Hal itu kemudian ditanggapi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Provinsi Maluku Utara, Hakkamy Husen, SH.

Ditemui diruang kerjanya, Kamis (4 /3/2020 ) Hakkamy mengatakan bahwa informasi tersebut tidak benar. Informasi tentang Tenaga Safety PT. IWIP yang tidak bersertifikasi adalah keliru sebab berkas pelamar kerja yang masuk ke pihak HRD disaring secara teliti.

“Untuk itu, bila ada Tenaga Safety yang tidak memiliki Sertifikat akan gugur saat verifikasi berkas,”jelasnya.

Menurutnya, PT IWIPmempunyai dua bagian Departemen safety yakni bagian Umum dan lalulintas. Pada bagian Umum kata Hakkamy seluruh tenaga Safety telah bersertifikat K3 sebab difokuskan mengontrol aktivitas bekerja buruh saat melakukan pekerjaan yang berisiko tinggi.

Sedangkan pada bagian lalulintas seluruh tenaga safety tidak tersertifikasi sebab hanya difokuskan untuk mengontrol aktif pekerja yang berlalu-lintas di area Perusahan, punkasnya.

Diketahui PT IWIP yang melakukan pengelolaan  biji Nikel ini berlokasi di Desa Lelilef dengan mempekerjakan 14 ribu tenaga kerja. Guna meminimalisir tingkat kecelakaan kerja di lokasi pekerjaan, PT IWIP wajib menerapkan sistem manajemen K3 melalui tenaga Safety yang ada sertifikat, Tutupnya. (ismit)

Rapat Koordinasi KPK-Pemda Raja Ampat Bahas Sejumlah Hal

Penulis
Jaga Indonesia
-
0
KPK Bersama Pemda Raja Ampat menggelar rapat koordinasi capaian MCP (Monitoring Centre For Prevention) pencegahan korupsi. (3/3/2021)

RAJA AMPAT, JAGAINDONESIA.COM – Rabu 3/3/21, KPK Bersama Pemda Raja Ampat menggelar rapat koordinasi capaian MCP (Monitoring Centre For Prevention) pencegahan korupsi.

Rakor berlangsung di Aula Wayag Kantor Bupati Raja Ampat, dihadiri KASATGAS KORWIL WILAYAH V KPK bersama jajarannya, Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat, Sekda dan Pimpinan OPD.

Dalam kesempatan itu, KASATGAS KORWIL WILAYAH V KPK, Dian Patria menyoroti beberapa point penting yang perlu mendapat perhatian serius dari seluruh pejabat dan aparatur di antaranya ketaatan melapor LHKPN, penertiban aset, perizinan, konsolidasi data antar dinas, pemanfaatan teknologi atau system yg terintegrasi dalam rangka transparansi.

“Kami intinya siap, mendampingi bapak/ibu, kita sama-sama karena perubahan itu buat masyarakat di sini. Fungsi koordinasi, kalo ada keganjalan-keganjalan silahkan pake kami untuk kebaikan” kata Patria.

Menurutnya hal yang paling penting dalam upaya pencegahan korupsi yakni komitmen dan keterbukaan seluruh pejabat dan aparatur di Daerah.Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati, SE menyampaikan apresiasi atas kunjungan KPK ke Raja Ampat.

“Saya menyampaikan apresiasi kepada pak KASATGAS KPK dan teman-teman yang hadir di Waisai, sebagimana kami juga menginginkan koordinasi atau pun pertemuan seperti ini harus seringkali kita lakukan untuk memberikan satu evaluasi kepada kita berkaitan dengan bidang pencegahan dari KPK” kata AFU.

Menanggapi hal-hal yang disoroti KPK dalam pertemuan tersebut, Bupati AFU mengingatkan seluruh Pejabat/Pimpinan OPD agar serius mengimplementasikan hal-hal yang menjadi catatan KPK.

“Hal-hal yang telah menjadi penegasan KPK harus ditindaklanjuti atau diimplementasikan. Kita harus focus, harus lakukan dan konsisten melakukan pencapaian hal-hal yang menjadi penegasan KPK” tegas AFU. (Humas Raja Ampat)

Bersama Pemda Sulut, KPK Adakan Rakor Terkait Optimalisasi PAD

Penulis
Jaga Indonesia
-
0

SULAWESI UTARA, JAGAINDONESIA.COM– KPK mengadakan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah se-Sulawesi Utara secara daring pada Selasa, 2 Maret 2021.

Rakor tersebut membahas optimalisasi pajak pusat & pajak daerah, penagihan piutang pajak, pembahasan pemulihan dan penertiban aset. KPK turut menggandeng Kejaksaan Tinggi & Direktorat Jenderal Pajak terkait permasalahan aset dan optimalisasi pendapatan asli daerah dari sektor pajak.

“Data akhir 2020, realisasi penagihan piutang pajak rata-rata hanya 11%. Kami mendorong peningkatan realisasi ini ke depan,” ujar Ketua Satuan Tugas Wilayah IV KPK Wahyudi.

Inspektur Provinsi Meiki Onibala menyampaikan bahwa Pemda sangat mengharapkan pendampingan KPK ke depan dalam berbagai penyelesaian permasalahan aset.

“Kami sangat mengapresiasi dan mencatat yang dilakukan KPK saat ini sebagai bentuk perhatian KPK,” ujar Meiki.

Melalui rakor ini, KPK berkomitmen akan terus melakukan pendampingan dan secara intens melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Di sisi lain, KPK juga meminta kerja sama pemda untuk selalu cepat merespon permintaan informasi dan data yang dibutuhkan. (**)

Habib Bahasyim Minta Perda Tata Ruang di Kalsel Dikaji Kembali

Penulis
Jaga Indonesia
-
0
Anggota DPD RI Dapil Kalimantan Selatan (Kalsel), Habib Abdurahman Bahasyim.

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Anggota Komite I DPD RI Habib Abdurrahman Bahasyim meminta Pemerintah Pusat khususnya Kementerian dan Lembaga terkait segera merespon kritik dari masyarakat, terkait kebijakan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam pemanfaatan dan penataan ruang.

Terlebih, banyak pihak menilai kebijakan yang dikeluarkan menimbulkan kontroversi lantaran tidak sesuai Perda Tata Ruang Nomor 9/2015 maupun semangat dari harapan masyarakat.

“Komite I menanggapi masalah ini, meminta Pemerintah Daerah untuk meninjau kembali Perda Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalsel 2015. Pemerintah Pusat pun kami harap segera tanggap,” jelas Habib Abdurrahman, Rabu (3/3/2021).

Ditambahkan, kritik ditujukan untuk kebaikan, maka semua pihak khususnya steakholder terkait untuk duduk bersama dan menerima kritik untuk membangun dan memperbaiki lingkungan hidup. Karena kesalahan kebijakan akan berdampak pada permasalahan yang lain.

“Komite I juga merespon sikap dan penegasan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) yang mengharapkan terdapat tindakan corrective action dan melakukan penegakan hukum terhadap pemanfaatan lahan bagi industri ekstraktif di Kalsel yang tidak sesuai dengan pola ruang selama ini,” jelasnya.

Terakhir Senator asal Kalimantan Selatan ini menegaskan, demi kelangsungan dan kebaikan kehidupan perlu kiranya mendengarkan kritik dan saran agar kebijakan pemerintah menjadi kebaikan untuk masyarakat.

“Anggaplah kritik bagian dari vitamin yang menyegarkan. Agar langkah kita ke depan juga lebih baik. Kritik dan saran juga sebagai pelengkap, agar tatanan regulasi benar-benar mencerminkan kebutihan dan kepentingan lebih luas,” pungkas Habib Abdurrahman Bahasyim. (rls)

DAP : Dasar Apa Kepala BKPM Menyebutkan Miras adalah kearifan lokal Papua?

Penulis
Jaga Indonesia
-
0
Ketua DAP Wilayah III Doberay Papua Barat, Mananwir Paul Finsen Mayor, S.IP

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan awal mula usul untuk membuka investasi minuman keras (miras) atau minuman beralkohol sebelum kemudian lampiran peraturan tersebut dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021 itu dicabut.

Bahlil dalam konferensi pers daring, Selasa, menjelaskan salah satu pertimbangan investasi miras dibuka di empat provinsi, yaitu Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara, dan Papua, yakni demi kearifan lokal wilayah tersebut.

Atas nama masyarakat adat Papua wilayah III Doberay Papua Barat ingin mempertanyakan pernyataan seorang Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, Saudara Bahlil Lahadalia.

Itu menurut pandangan masyarakat adat Papua justru pernyataan saudara Bahlil Lahadalia akan memunculkan ‘Image’ negatif terhadap Masyarakat Adat Papua bahwa memang orang Papua itu suka’ mabuk-mabukan karena kearifan lokal masyarakat adat Papua itu suka’ mabuk.

Pernyataan saudara Bahlil Lahadalia selaku Kepala BKPM RI harus hati-hati dalam berstatement karena akan menjadi ‘ bola liar’.

Ada baiknya kita mendalami motif-motif mengapa orang mabuk. Secara umum ada 2 alasan: (1) supaya bisa menanggung tekanan hidup (walaupun hanya sementara waktu); dan (2) karena pengaruh lingkungan. Kita masih harus meneliti lebih jauh, apa alasan orang-orang di lingkungan kita mabuk mungkin karena disitu ada beredar miras ilegal yang dibekingi oknum tertentu.

Perlu diketahui bahwa rata-rata orang Papua itu tidak suka dengan miras karena dilarang oleh agama baik muslim maupun Nasrani yang merupakan agama yang dianut oleh masyarakat adat Papua.

Sekali lagi, atas nama Masyarakat Adat Papua Wilayah III Doberay Papua Barat mengingatkan saudara Bahlil Lahadalia selaku Kepala BKPM RI untuk hati-hati dalam mengeluarkan pernyataan jangan sampai melukai hati Orang Papua.

Apalagi saudara Bahlil Lahadalia itu pernah hidup dan besar di Papua Barat semestinya bisa menjaga Perasaan dan hati orang Papua.

Hal ini, kami tekankan karena pernyataan saudara Bahlil Lahadalia selaku Kepala BKPM RI akan memunculkan polemik baru bahwa memang orang Papua itu “suka mabuk-mabukan” akan menjadi satu kesimpulan baru bahwa orang Papua rata-rata seperti itu.

Hal ini menjadi perhatian dan nasihat bagi saudara Bahlil Lahadalia selaku Kepala BKPM RI untuk hati-hati dalam berstatement tentang Papua karena, Orang Papua memiliki kekhususan di Bangsa ini. Jangan mengeluarkan pernyataan yang memunculkan Polemik baru.

Kami juga meminta kepada Presiden Jokowi agar dapat memberikan batasan-batasan kepada bawahannya agar jangan seakan akan tahu semua soal Papua tetapi kalau mau bicara soal Papua maka harus bicara dengan Dewan Adat Papua sebagai Rumah Besar Masyarakat Adat Papua.

Sebab di Dewan Adat Papua disitulah wadah berhimpun Masyarakat Adat Papua di 7 wilayah Adat Papua pemilik hak mutlak atas Manusia, Tanah dan Sumber Daya Alam Papua.

(Opini ini tulis langsung oleh Ketua DAP Wilayah III Doberay Papua Barat, Mananwir Paul Finsen Mayor, S.IP)

Kemenag Gelar Kegiatan Pembinaan Manajemen Konflik dan Jurnalisme Damai

Penulis
Jaga Indonesia
-
0
Staf Humas Kemenag Kab/Kota se-Provinsi Maluku Utara bersama Kapala Kantor Agama Wilayah Maluku Utara H. Sarbin Sehe (foto: ST).

MALUKU UTARA, JAGAINDONESIA.COM – Kementrian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) Kantor Wilayah Provinsi Maluku Utara, gelar kegiatan pembinaan manajemen konflik dan jurnalisme damai, bertempat di Balai Room Kie Raha 6 Muara Hotel Kota Ternate.

“Konflik adalah pertentangan yang dilakukan secara berkelompok atau individu, dengan tujuan untuk menghancurkan, melukai, bahkan melenyapkan kelompok yang dianggap sebagai musuhnya. Konflik ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat, karena dalam kehidupan bermasyarakat selalu saja ada perbedaan pendapat.” tutur Kepala Kantor Wilayah Agama Provinsi Maluku Utara H. Sarbin Sehe dalam sambutannya.

Mengapa konflik terjadi? tanya Sarbin, hal ini dikarenakan ruang perbedaan semakin runcing pada berbagai aspek, maka ruang konflik pun bisa lahir atau bisa muncul kapan dan dimana saja, akibat dari proses perbedaan yakni beda pendapat dan atau beda pandangan.

“Konflik ini pun bisa berdampak buruk dan bisa juga berdampak positif, ketika dikaji dalam aspek-aspek tertentu namun dalam hal ini kita sama-sama setuju bahwa, hampir semua konflik itu berdampak pada aspek yang kurang baik atau negatif, olehnya itu kita harus bisa meramu agar menemui titik tertentu untuk menyatukan perbedaan tersebut sehingga kita jauh dari yang namanya konflik.” Ungkapnya lagi.

Sarbin juga berterimakasih kepada para jurnalis yang bersedia dan menyempatkan diri mengikuti kegiatan tersebut guna membagi pengalaman jurnalisme mereka dengan para staf Hubungan Masyarakat (Humas) Kemenag. Kegiatan dilakukan di sepuluh kabupaten/kota se-Provinsi Maluku Utara pada kegiatan pembinaan manajemen konflik dan jurnalisme damai ini. (ST)

1...219220221...223Halaman 220 dari 223

Berita Terbaru

© Copyright 2026 Jaga Indonesia. All Rights Reserved.