Minggu, 18 Oktober 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 219

Kemenkeu Dorong Pemprov Papua Alokasikan Dana Abadi Pendidikan

Penulis
Jaga Indonesia
-
0
anak-anak Papua [foto: ist)

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu-RI) mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mengalokasikan dana abadi yang dikhususkan untuk membiayai program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pendidikan Orang Asli Papua (OAP).

Hal itu dikemukakan Direktur Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kemenkeu RI, Ir. Dwi Larso MSIE, Ph.D disela-sela Pelatihan Manajemen Beasiswa bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Papua, Jumat siang  (5/3/2021) di Hotel Morissey, Jakarta.

Menurut Dwi Larso, dana abadi pendidikan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua yang dialokasikan setiap tahun. Pengelolaannya dapat memodifikasi model atau bentuk program dana abadi pendidikan yang dikelola Kemenkeu RI melalui LPDP. 

Kata Dwi, hingga kini dana abadi pendidikan yang dikelola LPDP mencapai Rp70 trilliun. Dengan penerima beasiswa sebanyak 28 ribu orang dari seluruh Indonesia, dan 13 ribu diantaranya telah menyelesaikan pendidikan mereka.  

“Pemerintah Papua bisa mengalokasikan dana abadi khusus untuk membiaya pengembangan SDM dan pendidikan. Dananya  bersumber dari APBD atau juga dari Dana Otsus atau dana lainnya,” usulnya.

Dwi Larso mengatakan dengan adanya dana abadi pendidikan, bakal mempermudah Pemprov Papua membiayai program pengembangan SDM dan pendidikan OAP di masa mendatang. Penggunaannya juga diperuntukan membiayai riset-riset yang dilakukan akademisi dan ilmuwan guna membantu Pemerintah Papua dalam mengelola sumber daya alam yang melimpah di Bumi Cenderawasih.

“Contohnya, dana abadi pendidikan yang dikelola LPDP Kemenkeu digunakan untuk membiayai beasiswa pendidikan dan riset-riset guna membantu program pembangunan pemerintah di tanah air,” jelas Dwi Larso.

Dia menambahkan Pemerintah Pusat melalui LPDP Kemenkeu saat ini memberikan perhatian khusus kepada Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan NTT dalam pengembangan SDM di masing-masing daerah melalui program Beasiswa Affirmasi dan Beasiswa Indonesia Timur (BIT).

Sementara itu, Kepala BPSDM Provinsi Papua, Aryoko A.F Rumaropen,SP,M.Eng didampingi Kepala Sub Bagian Program BPSDM Provinsi Papua, Dr. Karsudi,SP.M.Si mengapresiasi dukungan dan usulan alokasi dana abadi pendidikan tersebut.

Rumaropen juga berharap Kemenkeu RI merealisasikan program-program khusus bagi pengembangan SDM dan pendidikan di Papua sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) No 9 Tahun tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. 

Dimana dalam dalam Inpres  tersebut, Menteri Keuangan diinstruksikan untuk mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan kualitas SDM Unggul Papua melalui afirmasi beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.

“Kita berharap alokasi dana abadai pendidikan dapat diwujudkan dan tentunya bukan hanya mendapat dukungan dari APBD namun juga dari APBN sebagaimana Inpres nomor 9 Tahun 2020 yang menginstruksikan Menteri Keuangan mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kualis SDM Papua melalui beasiswa afirmasi,” tambah Karsudi.

Diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua bekerjasama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Keuangan (Kemenkue) Republik Indonesia, menggelar Pelatihan Manajemen Beasiswa bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) BPSDM selama dua hari (4-5 Maret 2021) bertempat di Hotel Morissey, Jakarta. (**)

Amnesty International: Hentikan kriminalisasi tokoh masyarakat adat

Penulis
Jaga Indonesia
-
0
Ketiga tokoh Adat Dayak Modang Long Wai yang diamankan polisi yakni Kepala Adat Dayak Modang, Daud Luwing, Sekretaris Adat, Benediktus Beng Lui dan Dewan Adat Daerah Kaltim, Elisason. (Istimewa)

JAGAINDONESIA.COM – Beberapa hari lalu, pada hari Sabtu, 27 Februari 2021 tiga tokoh masyarakat adat Dayak Modang Long Wai – Daud Luwing, Benediktus Beng Lui, dan Elisason – diamankan oleh anggota Polres Kutai Timur. Berdasarkan keterangan Jaringan Anti Tambang (Jatam) Kalimantan Timur, mereka ditangkap usai melakukan pendataan aset –aset di wilayah adat Dayak Modang Long Wai di sekitar Desa Long Bentuq, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur.

Ketiga tokoh adat tersebut kemudian dibawa ke kantor Polres Kutai Timur di Sangatta dan diperiksa sampai akhirnya dibebaskan pada Minggu, 28 Februari malam.

Menanggapi kejadian tersebut, Amnesty International mendesak aparat berwenang untuk berhenti melakukan kriminalisasi dalam bentuk apapun terhadap tokoh masyarakat adat hanya karena upaya mereka menyuarakan dan melindungi hak-hak asasi mereka. Sejak awal Januari 2020 hingga kini, Amnesty mencatat ada setidaknya 61 tokoh masyarakat adat yang menjadi korban penangkapan dan penahanan tanpa proses hukum yang benar.

“Penangkapan dan penahanan Daud Luwing, Benediktus Beng Lui, dan Elisason merupakan yang terbaru dari serangkaian serangan terhadap pembela HAM dan pemimpin keadilan sosial, terutama pembela hak-hak masyarakat adat,” kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid hari ini.

Daud Luwing, Benediktus Beng Lui, dan Elisason sebelumnya dilaporkan terkait aksi damai penutupan akses terhadap pengangkutan produk sawit milik PT Subur Abadi Wana Agung. Perusahaan tersebut adalah salah satu anak perusahaan dari PT Tri Putra Group yang dilakukan oleh masyarakat Dayak Modang Long Wai di Desa Long Bentuq sejak 30 Januari 2021. Mereka dituduh melanggar Pasal 63 ayat (1) UU 38 tahun 2004 tentang Jalan.

Pada hari Senin, 1 Maret, tiga warga Desa Long Bentuq dipanggil Polres Kutai Timur untuk diperiksa terkait kasus yang sama yaitu Pastor Herri Kiswanto Sitohang, Bit Dea Baw, dan Gabril Luhim.

“Negara seharusnya melindungi dan menghormati hak setiap warga untuk menyampaikan aspirasi mereka. Penangkapan pegiat HAM seperti Daud, Beng Lui dan Elisason karena upaya mereka melindungi tanah adat, kehidupan, lingkungan, dan hak-hak adat mereka adalah serangan serius terhadap pembela keadilan sosial dan bentuk dari pelanggaran HAM. Jeratan hukum berupa melanggar UU tentang Jalan jelas terkesan mengada-ada.”

“Kami mendesak Pemerintah untuk mengedepankan dialog dan partisipasi yang bermakna dengan masyarakat adat dan secara aktif mengambil langkah-langkah nyata untuk melindungi masyarakat adat dari segala bentuk perampasan hak-hak mereka.”

Dari bulan Januari 2020 hingga awal tahun 2021, Amnesty mencatat ada setidaknya 61 masyarakat adat yang menjadi korban penangkapan oleh aparat berwenang.

Hak-hak masyarakat adat sudah diakui dalam hukum HAM internasional maupun hukum nasional. Hak-hak masyarakat adat, terutama untuk memiliki, mengembangkan, mengontrol dan menggunakan tanah adatnya diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat dan Pasal 27 Kovenan Internasional untuk Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Ketentuan ini juga diperjelas oleh Komentar Umum Komite Hak Asasi Manusia No. 23 Tahun 1994 yang menyatakan bahwa perlindungan budaya di bawah Pasal 27 ICCPR juga mencakup perlindungan tanah masyarakat adat dan penguasaan sumber daya. (AI)

Diklaim Bisa Bunuh SARS-CoV-2, Ketua DPD RI Minta Ivermectin Diuji Klinis

Penulis
Jaga Indonesia
-
0
Ivermectin salah satu obat yang digunakan sejak lama untuk membasmi infeksi cacing parasit pada tubuh manusia dan hewan. Saat ini ivermectin dianggap mampu membunuh Covid-19

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Sebuah kabar mengejutkan sekaligus kontroversi mengenai obat yang bisa membunuh virus SARS-CoV-2, penyebab Covid-19, turut dipantau Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mattalitti. Ia meminta obat bernama Ivermectin itu diuji klinis terlebih dahulu untuk membuktikan keampuhannya.

LaNyalla mengatakan, munculnya nama obat Ivermectin adalah buntut dari pencarian obat untuk mengatasi penyakit Covid 19.

“Banyak pihak yang mengklaim telah menemukan obat Covid-19 namun justru memicu kontroversi, untuk itu perlu dilakukan uji klinis, termasuk Ivermectin,” tuturnya, Sabtu (6/3/2021).

Ivermectin sendiri adalah obat anti-parasit yang disetujui Food and Drug Administration (FDA) Amerika Serikat. Obat ini terbukti efektif secara in vitro terhadap beragam virus termasuk virus HIV, Dengue, Influenza, dan Zik.

“Dalam penelitian dan studi kolaboratif obat anti-parasit, diketahui jika Ivermectin cukup ampuh untuk mengatasi infeksi parasit pada manusia, seperti cacing gelang. Ivermectin sudah ada di pasaran dan disebut dapat membunuh SARS-CoV-2 dalam waktu 48 jam. Hal terakhir inilah yang harus kita buktikan,” tukas Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu.

Menurut Senator asal Jawa Timur itu, di beberapa negara obat ini telah digunakan. Harganya murah tapi efektif.

Pria yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum Kadin Jawa Timur itu menilai pemerintah perlu mempertimbangkan penggunaan Ivermectin untuk pengobatan.

“Kita juga dapat melakukan uji klinis terhadap obat ini, kita memiliki perangkatnya. Asalkan pemerintah bersedia. Jika teruji secara klinis, tidak ada salahnya Ivermectin digunakan di Tanah Air untuk memutus pandemi Covid-19,” katanya.(rls)

Bupati Nganjuk Akan Relokasi Rumah 59 KK Korban Longsor

Penulis
Jaga Indonesia
-
0
Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat saat memberikan bantuan kepada korban longsor Selopuro, Nganjuk pada Kamis (4/3/2021). Foto: Dok. Pemkab Nganjuk

NGANJUK, JAGAINDONESIA.COM – Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat menyampaikan bahwa pemerintah akan melaksanakan relokasi rumah untuk sebanyak 59 KK sebagai korban yang terdampak longsor di Dusun Selopuro, Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Minggu (14/2/2021) lalu. Menurutnya, relokasi rencananya akan bertempat di depan Polsek Ngetos.

Menurut Bupati Novi Rahman yang akrab disapa Mas Novi, lokasi depan Polses Ngetos terbilang aman karena tanahnya relatif datar.

“Dalam waktu dekat pemerintah akan menindaklanjuti dengan segera membangun relokasi rumah bagi 59 KK warga terdampak. Nanti semua akan dicukupi oleh pemerintah bersama seluruh pihak-pihak yang akan membantu,” kata Mas Novi ini dalam rilis Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada Jumat (5/3/2021).

Rencana relokasi puluhan KK tersebut disampaikan Mas Novi pada saat acara penyerahan bantuan kepada para korban bencana tanah longsor pada Kamis (4/3/2021). Ia menyerahkan sejumlah bantuan tersebut secara simbolis untuk diikuti diserahkan kepada para korban yang saat ini menumpang di saudara atau tetangganya.

Dalam kesempatan itu Mas Novi didampingi oleh Kepala Dinsos PPPA Kabupaten Nganjuk Nafhan Thohawi, Ketua BAZNAS Kabupaten Nganjuk H. Achmad Hidhayat serta jajaran Forpimcam Kecamatan Ngetos. Mas Novi berharap bantuan tersebut dapat bermanfaat bagi para korban.

“Untuk sementara, kalau ikut saudara atau tetangga boleh. Saya ingin memastikan bahwa kondisi njenengan semua sehat. Semoga bantuan ini bermanfaat dan membawa berkah,” ujarnya.

Berdasarkan keterangan Pemkab Nganjuk, sejumlah bantuan yang diserahkan Mas Novi antar lain bahan makanan pokok dan sejumlah uang tunai. Bahan makanan pokok itu adalah alas tidur, selimut, peralatan masak, alat makan dan peralatan dapur seperti kompor dan gas elpiji 3 kg. (AY)

Filep Wamafma: Pentingnya Pengawasan, Perda dan UU Ciptaker Harus Sejalan

Penulis
Jaga Indonesia
-
0
Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma,SH.,M.Hum [foto: doc. DPD RI]

JAKARTA,JAGAINDONESIA.COM – Kontroversi Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang bersinggungan dengan peraturan daerah (Perda) harus diawasi Pemerintah Pusat. Langkah ini dilakukan agar Perda turunan dari UU ini tidak menimbulkan kontroversi dan berdampak luas bagi kepentingan publik.

Penegasan ini disampaikan Wakil Ketua I Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI Filep Wamafma, menanggapi isu kerentanan Perda turunan di berbagai daerah.

“Pengawasan maupun evaluasi ini perlu dilakukan Pemerintah Pusat. Karena berkaitan langsung dengan rancangan Perda. Baik yang terkait perizinan, pungutan pajak retribusi, tidak bisa serta merta disahkan oleh Pemda,” terang Filep Wamafma, Jumat (5/3/2021).

DPD menyarankan, Pemda pun me-review dan mengevaluasi Perda terhadap kedududkan UU Ciptaker. Agar munculnya kejanggalan dan ketidaksingkronan isi Perda itu, dapat diatasi dengan cermat.

“Memang butuh waktu, tapi jika hal ini dilakukan, tentu bermanfaat bagi semua komponen,” jelas Senator, kelahiran Biak 14 Juni 1978 ini.

Ditambahkannya, Badan Urusan Legislasi daerah memiliki kewenangan yang tidak dapat dilepaskan terhadap lembaga DPDR dalam pelaksanaan
penerbitan Perda.

Terakhir, Senator asal Dapil Papua Barat ini berharap, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi di berbagai daerah yang tengah disusun memperhatikan tempat ibadah dan sekolah.

Pendirian rumah ibadah dan sekolah di kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) harus dirumuskan sedari awal agar keberadaannya di masa mendatang tidak lagi dikategorikan sebagai pelanggaran zona pembangunan.

“Ingat, bahwa realitanya sudah banyak tempat ibadah dan sekolah yang berdiri di RTH. Tinggal ke depan kita pikirkan supaya keberadaannya jangan dianggap melanggar aturan,” jelas Filep Wamafma. (ijs/oke)

Perkuat SDM Siap Kerja, Kemnaker Lakukan Transformasi BLK

Penulis
Jaga Indonesia
-
0
Kemnaker Ida Fauziah hadir pada acara pembukaan Pelatiahan Berbasis Lompetensi tahap satu di BLK Ternate Jumat (4/3/2021)

TERNATE, JAGAINDONESIA.COM – Kementerian ketenagakerjaan (kemnaker) berharap melalui program tranformasi BLK dapat menjadi salah satu lompatan untuk memperkuat Pelatihan vokasi Program Unggulan Peningkatan Kualitas sumber daya Manusia (SDM), khususnya  Maluku Utara (MALUT).

Kebijakan Program transformasi BLK bertujuan untuk mengubah secara total BLK sebagai Balai Pelatihan Kerja menjadi pusat pengembangan kompetensi dan Produktifitas tenaga kerja yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional.

Hal itu disampaikan langsung oleh Kemenker Ida Fauziah pada acara pembukaan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) tahap satu di BLK Ternate Jumat (4/3/2021).

Dalam menyukseskan agenda tersebut menurut Ida, kemenker menjadikan Agenda 6R, sebagai perhatian utamanya. 6R yang dimaksud yakni reformasi kelembagaan, redesain substansi pelatihan, revolusi SDM, reviltasisasi fasilitas dan sarana prasarana, rebranding BLK, dan relationship.

Untuk mempersiapkan pelatihan vokasi dalam menghadapi Proses tranformasi ketenagakerjaan akibat Pandemi dan revolusi industri 4.0, kemenker telah menyusun sejumlah kebijakan pelatihan vokasi agar sesuai dengan munculnya peluang usaha dan jenis pekerjaan baru di era pandemi “ungkap Ida.

Diantara kebijakan yang disusun lanjut Ida adalah kebijakan Triple dan Skilling yakni Skilling dan Up skilling bagi pekerja optimalisasi pemagangan berbasis jabatan, peningkatan soft Skilling perubahan dan metode yang berfokus pada Human digital online, blended  (training) serta kolaborasi dengan semua Stakeholder terutama pelaku industri untuk menciptakan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Dengan dilakukannya sinergi, diharapkan lulusan pelatihan telah sesuai dengan kebutuhan industri dan lebih muda terserap.

Kata Menaker, dunia usaha adalah pusat penyerap tenaga kerja yang memiliki peran besar dalam menentukan kompetensi yang dibutuhkan saat ini dan di masa depan agar proses link dan match antara pendidikan dan dunia kerja bisa tercipta.

Pada akhirnya program pelatian vokasi akan mengurangi biaya training dan investasi SDM bagi industri  sehingga tercipta hubungan yang saling menguntungkan antara BLK dan industri, pungkasnya.

Sementara itu sebelum membuka kegiatan Menaker didampingi Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba, forkopimda dan Stakeholder lainnya sekaligus melakukan pantauan di lokasi pelatihan Pengelasan dan kelistrikan di BLK Kota Ternate, tutupnya. (ismit)

HYU: Moeldoko Sebaiknya Dirikan Partai Baru

Penulis
Jaga Indonesia
-
0
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Rakyat Cinta Indonesia (DPN Gercin) Hendrik Yance udam. (Foto: ist)

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Tensi politik nasional kembali memanas pasca Kongres Luar Biasa partai demokrat dengan memilih Moeldoko sebagai Ketua Umum.

Pejabat penting di lingkaran istana dekat Presiden Joko Widodo dituding terlibat. Adanya gerakan politik mendongkel kursi ketua umum Partai Demokrat dikemukakan langsung Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Senin 1 Februari 2021 lalu.

Menyikapi hal ini, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Rakyat Cinta Indonesia (DPN Gercin Indonesia) HYU sapaan akrab dari Hendrik Yance Udam melalui pers rilisnya, Jumat (06/03/2021). Ia mengatakan bahwa, masalah internal Partai Demokrat jangan sampai menyeret nama Bapak Presiden Ir Joko Widodo dalam pusaran politik Partai.

“Bapak Presiden adalah merupakan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus  dijaga dan dilindungi serta dihargai. Bapak Presiden bukan milik satu Partai saja atau satu kelompok saja dalam NKRI. Melainkan milik semua Partai dan komponen masyarakat Indonesia pada umumnya,” ujar HYU.

Terlebih khusus untuk Partai Politik, Presiden adalah Pembina semua Partai Politik yang ada termasuk Partai Demokrat, Tambahnya.

“Mana mungkin Bapak Presiden terlibat dalam konspirasi politik dalam melakukan intervensi ke dalam internal Partai,” tandasnya.

HYU juga menyarankan agar supaya masalah konflik internal Partai Demokrat di selesaikan secara baik-baik oleh Partai tersebut jangan menyeret nama Presiden Jokowi. Apalagi saat ini Presiden lagi konsentrasi dalam membangun Indonesia di saat Pandemi Covid 19 yang  sedang melanda Bangsa dan Negara.

Menurut HYU Tokoh Nasional asal Papua ini bahwa, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purn DR Moeldoko dan teman-temannya berharap supaya dapat menghindari konflik politik yang berkepanjangan dan menyeret nama Presiden Jokowi.

Tokoh asal Papua ini menyarankan, agar Jenderal Moeldoko mendeklarasikan Partai Politik baru sebagai alat perjuang untuk bisa bertanding dalam pemilu 2024 karena Undang – Undang menjamin hal tersebut

“Saya melihat mantan Panglima TNI di era Presiden ke 6 SBY Jenderal TNI Purn DR Moeldoko memiliki karisma politik yang mumpuni untuk mempimpin Partai Politik tingkat nasional serta bisa menjadi calon Presiden 2024 nanti,” ulasnya.

Di jelaskan HYU bahwa, Indonesia ini milik kita bersama semua elemen masyarakat dari sabang sampai merauke oleh sebab itu mari kita menjaga Indonesia ini bersama-sama. Hindari saling memfitnah dan saling membalas kejahatan dengan kejahatan. Kata dia hal itu, tidak dapat menyelesaiakan persoalan justru akan menimbulkan persoalan baru lagi yang lebih rumit.

HYU juga berharap kepada Ketum DPP Partai Demokrat AHY untuk menjadi pemimpin yang bermental kenegarawan, percaya diri dan jangan cepat panik dalam menyingkapi dinamika politik yang ada. Semakin tinggi pohonnya maka semakin kencang goyangannya.

“Ketum AHY harus lebih kreatif lagi dalam merangkul lawan menjadi kawan dalam permainan politik sehingga kursi Ketua Umum DPP Partai Demokrat tidak di goyang dan AHY bisa memakai kendaraan tersebut sebagai Calon Presiden 2024 nanti,” pungkas HYU menyarankan. (BD)

Bersama BI, Wali Kota Kediri Siap Dukung UMKM Go Digital

Penulis
Jaga Indonesia
-
0
Wali Kota Kediri bersama Kepala KPwBI Kediri Sofwan Kurnia dan Ketua KADIN Kota Kediri M.Solikhin juga meninjau stan-stan produk unggulan UMKM yang dipamerkan. (Foto: doc. Pemkot Kediri)

KEDIRI, JAGAINDONESIA.COM – Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar menyatakan siap bersinergi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri (KpwBI) untuk mendukung UMKM Go Digital. Selain itu, Wali Kota Kediri juga menyampaikan semangat branding UMKM Kota Kediri yaitu UMKM Go Digital, UMKM Go Ekspor. Hal itu diungkapkannya saat mengikuti secara daring acara Pembukaan Pameran Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2021 Seri 1 di Gedung KPwBI Kediri, Rabu (3/3).

“Kami akan selalu bersinergi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri untuk terus mengembangkan UMKM dan menggelorakan program Go Digital dan Go Ekspor,” ungkapnya dalam rilis Pemerintah Kota Kediri (3/3).

Wali Kota Kediri yang akarab disapa Mas Abu itu, mengikuti acara pembukaan KKI 2021 juga didampingi oleh Ketua KADIN Kota Kediri M.Solikhin. Mas Abu mengaku sangat antusias mengikuti acara tersebut terutama untuk mendukung gagasannya teritama dalam upaya membangkitkan UMKM di tengah pandemi Corona. Mas Abu juga mendukung penuh KKI Seri 1 2020 dan mendukung Gerakan Bangga Buatan Indonesia dan Gerakan Bangga Berwisata dengan hashtag #DiIndonesiaAja.

“Gerakan ini suntikan energi bagi kita semua. Khususnya teman-teman UMKM untuk bangkit meski pandemi masih melanda,” terang Mas Abu yang menjabat pada periode kedua kepemimpinannya ini.

Sementara itu, acara Pembukaan Pameran KKI 2021 Seri 1 dilaksanakan di Mandalika, Nusa Tenggara Barat itu disiarkan secara virtual untuk dpaat diikuti oleh kantor Perwakilan BI di berbagai daerah.

Pada acara yang bertajuk “Eksotisme Lombok” itu adalah bentuk dukungan terhadap Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata yang digelar mulai tanggal 3-31 Maret 2021.

Pada acara KKI Seri 1 itu, KPwBI Kediri juga ditampilkan produk UMKM unggulan yang ada di wilayah kerja Kediri bersama dengan 45 kantor perwakilan BI di daerah lain. KPwBI Kediri menampilkan berbagai produk UMKM Kediri antara lain kerajinan, kain, dan kuliner. Selain itu, setiap UMKM telah menjadi merchant QR Code Indonesian Standard (QRIS).

Lebih lanjut, pameran produk UMKM kediri tersebut dilaksanakan secara hybrid dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan juga secara virtual. Para pengunjung lain dapat menyaksikan produk produk tersebut secara virtual dengan mengakses karyakreatifindonesia.co.id (AY)

Persik Kediri Fokus Kontrak Pemain Jelang Piala Menpora

Penulis
Jaga Indonesia
-
0
Laga Pembuka liga Shopee 2020 antara Persebaya Vs Persik Kediri

KEDIRI, JAGAINDONESIA.COM – Turnamen Pramusim akan segera dimulai menyusul adanya surat izin dari Menpora Zainuddin Amali kepada PSSI dan PT LIB, saat ini klub berlomba mengumpulkan pemain.

Tidak hanya PSSI dan PT LIB yang harus segera mempersiapkan mekanisme maupun teknis turnamen. Sejumlah klub yang turut serta dalam turnamen ini harus segera menyusun tim.

Pasalnya, turnamen yang bertajuk Piala Menpora 2021 ini akan dimulai pada 20 Maret sampai 25 April nanti. Jika manajemen klub tidak segera menyusun para penggawanya, komposisi pemain pun tidak maksimal.

Mengingat, persiapan klub kurang lebih hanya satu bulan. “Kami akui, waktunya sangat mepet,” jelas Anwar Basalamah, Media Officer Persik Kediri.

Untuk menghadapi turnamen, kata Basamalah, klub harus mengumpulkan para pemain. Pasalnya, beberapa pemain kembali ke daerah asal masing-masing.

Bahkan, Persik Kediri saat ini tidak diperkuat pemain asing. “Pastinya akan mengurus kontrak dengan pemain dulu,” katanya.

“Kami juga perlu membahas rencana ke depan seperti apa. Salah satu ujung tombak Persik, Septian Bagaskara juga masih mengikuti TC di Jakarta,” ucapnya.

Septian Bagaskara, Top skor Liga 3 Tahun 2018

Saat disinggung mengenai susunan klub babak penyisihan grup yang beredar di media sosial (medsos), Basalamah menilai perlu pemberitahuan resmi dari operator kompetisi mengenai kebenaran rumor tersebut.

“Masih nunggu surat resminya ya, nanti akan kami sampaikan secepatnya,” tambahnya. (Ar)

Kemenkes Gandeng Gojek dan Halodoc Bantu Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19

Penulis
Jaga Indonesia
-
0
Peresmian Pos Pelayanan Vaksinasi Kementerian Kesehatan dan Halodoc dalam menghadirkan Vaksinasi Drive Thru bagi para lansia berKTP DKI Jakarta di JIEXPO Kemayoran pada Rabu (3/3)

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Setelah sepakat menjalin kerja sama pada 1 Maret yang lalu, Kementerian Kesehatan dan Halodoc menghadirkan Vaksinasi Drive Thru bagi para lansia berKTP DKI Jakarta di JIEXPO Kemayoran pada Rabu (3/3).

Pada tahap pertama ini, sebanyak 6000 sasaran telah mendaftar untuk divaksinasi, ditargetkan rampung dalam waktu satu minggu kedepan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengapresiasi pelaksanaan vaksinasi drive thru yang digelar. Kedepan, pihaknya berharap agar gerakan bersama ini bisa menjadi inspirasi bagi seluruh komponen bangsa untuk membantu pelaksanaan program vaksinasi nasional.

”Ini harus menjadi gerakan bersama dimana seluruh komponen bangsa memiliki kontribusi agar tujuan dari vaksinasi yakni kekebalan kelompok (herd immunity) tercapai, biar bisa melindungi diri sendiri, keluarga dan orang sekitar,” kata Menkes.

Pemerintah sendiri menargetkan 181,5 juta penduduk Indonesia akan mendapatkan vaksin COVID-19. Proses penyuntikan telah dimulai sejak 13 Januari yang lalu dan ditargetkan rampung dalam waktu satu tahun.

Terkait dengan ketersediaan vaksin, hingga bulan Juni mendatang jumlah vaksin yang akan tersedia di Indonesia sekitar 90 juta dosis vaksin. Dengan jumlah yang ada, pada 6 bulan pertama ini, vaksinasi diprioritaskan bagi 45 juta orang atau sekitar 20-25%, sementara pada semester kedua nanti jumlah sasaran diperkirakan mencapai 140 juta orang.

Menkes menekankan untuk menyelesaikan target tersebut perlu dukungan dari seluruh elemen bangsa. Pihaknya membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua orang maupun instansi untuk terlibat dan berkontribusi menyukseskan program vaksinasi nasional.

”Ini bukan program individualis tetapi sosialis, bukan buat diri tetapi buat sanak,” imbuhnya.

Jonathan Sudharta, CEO & Cofounder, Halodoc mengatakan bahwa pihaknya merasa sangat bangga dapat ditunjuk menjadi mitra resmi pertama dan satu-satunya bagi Kemenkes dalam menghadirkan pos pelayanan vaksinasi COVID-19 melalui metode drive thru.

“Terima kasih atas dukungan dan kepercayaan Kemenkes kepada ekosistem kami selama ini, sehingga kami dapat terus berkontribusi sebagai mitra dalam Komunikasi, Informasi, dan Edukasi terkait COVID-19. Kini, kami akan terus memaksimalkan kemampuan kami dalam membantu percepatan program vaksinasi COVID-19 di Indonesia, khususnya melalui layanan drive thru Halodoc yang telah menjadi andalan masyarakat selama pandemi. Kami percaya bahwa kolaborasi lintas stakeholder ini dapat membantu pencapaian target program vaksinasi COVID-19 pemerintah di tahun ini. Ekosistem Halodoc juga akan selalu siap berkontribusi, terlebih mengingat layanan drive thru kami yang telah tersedia di 20 lokasi yang tersebar di 11 kota di Indonesia.”

Sementara itu, Kevin Aluwi selaku Co-Founder dan Co-CEO Gojek mengatakan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi kebijakan dan upaya Pemerintah dalam memprioritaskan masyarakat lansia sebagai penerima vaksin.

“Kami juga berterima kasih pemerintah telah mengikutsertakan kelompok pekerja transportasi umum termasuk mitra driver online ke dalam kelompok petugas pelayanan publik yang menerima vaksin, setelah pemberian vaksin kepada seluruh tenaga kesehatan.

Program vaksinasi COVID-19 ini akan membantu mitra driver termasuk mitra driver lansia di tahap awal ini, sebagai bagian dari urat nadi logistik nasional, agar terlindungi dari paparan virus COVID-19. Sehingga, mereka bisa terus menafkahi keluarga sekaligus memberikan layanan yang aman dan profesional kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kami berharap kerja sama dengan Halodoc ini dapat membantu program vaksinasi COVID-19, dimulai dari sosialisasi dan perluasan akses, sehingga dapat menyukseskan upaya pemerintah dalam menekan penyebaran virus COVID-19.”

Aristo Setiawidjaja, Direktur Keuangan dan Pengembangan Strategi, Medikaloka Hermina selaku fasilitas kesehatan penanggung jawab memaparkan, ”Kami siap mengerahkan semaksimal mungkin tenaga vaksinator dan tenaga medis dalam ekosistem kami untuk memastikan keamanan peserta baik selama vaksinasi maupun dalam menanggulangi kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI). Melihat kontribusi dari berbagai pelaku lintas industri dalam kerjasama ini, kami yakin Pos Pelayanan Vaksinasi COVID-19 ini dapat berdampak besar terhadap kesuksesan program vaksin pemerintah.”

Mengusung metode drive thru, seluruh kegiatan vaksinasi dilakukan langsung diatas kendaraan, selain untuk mengurangi kontak dengan orang lain, juga untuk mempermudah dan mempercepat proses vaksinasi.

Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan vaksin, harus mendaftar terlebih dahulu di tautan yang disedikan oleh Halodoc. Di tautan tersebut, sasaran harus mengisi sejumlah pertanyaan yang disediakan, apabila memenuhi syarat maka akan memperoleh undangan vaksinasi yang memuat hari, jam dan lokasi vaksinasi.

Terkait dengan alur pelaksanaan vaksinasi drive thru, penyelenggara menyediakan 4 pos mulai dari pos verifikasi, cek kesehatan, vaksinasi dan yang terakhir observasi. Pada prinsipnya tahapan yang dilaksanakan hampir sama dengan metode vaksinasi yang ada saat ini, hanya saja seluruh sasaran tidak perlu turun dari kendaraan.

Setelah divaksin para lansia diminta menunggu selama 30 menit. Sasaran bisa menunggu di dalam mobil maupun di tenda yang telah disediakan.

Selama observasi, kaca mobil harus diturunkan guna memudahkan petugas melakukan pemantauan dan jika ada keluhan, sasaran diminta untuk membunyikan klakson sebagai tanda bagi para petugas.

Di lokasi obsevasi, penyelenggara dibantu Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyiagakan 2 mini ICU, Ambulance berkelling, serta motor Unit Reaksi Cepat (URC) keliling guna mengantisipasi apabila ada keluhan dari para peserta vaksinasi.

Namun, jika selama waktu observasi tidak ada keluhan maka mereka diizinkan pulang. Sertifikat bukti vaksinasi akan dikirimkan link melalui pesan singkat.

Pelayanan vaksinasi ini sendiri melibatkan sejumlah tim tenaga kesehatan dan vaksinator yang berasal Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan RS Hermina Kemayoran. Selain itu untuk mengatur kelancaran kegiatan penyelenggara juga mengerahkan tim yang siap membantu mengarahkan para sasaran mulai dari proses registrasi hingga mereka menerima sertifikat bukti telah divaksin.

Mengakhiri sambutannya, Menkes mengajak Gojek dan Grab untuk terus berinovasi untuk membantu pemerintah melaksanakan vaksinasi COVID-19. Dia menyontohkan ada satu video viral yang tengah beredar di Amerika Serikat, yang mana para tentara turut membantu pelaksanaan vaksinasi disana dengan membangun 10 line vaksinasi drive thru mobil.

”Saya bilang car atau mobil is very american, semua teman-teman di sini pasti lulusan sekolah terkenal di Amerika, its very american. di Indonesia bukan mobil yang melambangkan Indonesia, motorlah dari Indonesia,” ucap Menkes.

”Aku ingin mengajak biar Gojek dan Grab bisa kompak bersama-sama menunjukkan bahwa pemuda-pemudi indonesia jauh lebih hebat daripada tentara Amerika,” pungkasnya. (Kemenkes)

1...218219220...223Halaman 219 dari 223

Berita Terbaru

© Copyright 2026 Jaga Indonesia. All Rights Reserved.