Selasa, 20 Oktober 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 195

Pantau Lalin Mudik di Tol Japek Naik Heli, Kabaharkam: Situasi Normal, Masyarakat Patuhi Kebijakan Pemerintah

Penulis
yolanda alvionesya
-
0
(Foto: Divisi Humas Polri)

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Pol Arief Sulistyanto memantau arus lalu lintas pengamanan peniadaan mudik lebaran 2021. Pantuan dilakukan dengan menggunakan Heli di jalur tol trans Jawa.

Mendampingi Kakorlantas Polri Irien Pol Istiono, Kakorsabhara Baharkam Polri Irjen Nanang Afianto, serta Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Pol Suwondo Nainggolan.

Kabaharkam Polri Komjen Pol Arief Sulistyanto mengungkapkan dari hasil pantauannya, kondisi lalu lintas kendaraan yang keluar dari Jakarta menuju Jawa terpantau l normal bahkan cenderung sepi.

“Saya bersama pak Kakorlantas dan para Kakor di Baharkam melaksanakan patroli udara untuk memantau jalur dari Jakarta ke Cikampek dan tadi situasi terkendali,” kata Komjen Pol Arief Sulistyanto di lapangan Baharkam Polri, Jakarta, Jumat (7/5/2021).

Komjen Arief mengatakan kondisi lalu lintas yang cenderung sepi menandakan kebijakan pemerintah tentang peniadaan mudik efektif. Masyarakat disebut mengikuti kebijakan dari pemerintah.

“Dan arus lalu lintas juga normal, dalam keadaan sepi. Artinya apa yang menjadi himbauan pemerintah dipatuhi oleh seluruh warga masyarakat,” ucapnya.

Untuk itu, Komjen Arief berharap kondisi ini bisa terus berjalan hingga pelaksaan hari raya Idul fitri 1442 H selesai. Komjen Arief mengatakan pandemi COVID-19 bisa dikendalikan dengan cara tidak mudik.

“Ini harus dipertahankan supaya ini berjalan dengan baik, pandemi bisa dikendalikan dengan baik, dan mudik atau peringatan hari raya Idul Fitri dapat dilaksanakan dengan keluarga masing-masing,” sambungnya.

Kebijakan peniadaan mudik telah resmi diberlakukan. Pada 6-17 Mei 2021 guna menekan penyebaran COVID-19. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Korlantas Polri menyiapkan 381 titik penyekatan guna menghalau warga yang terindikasi mudik. (rls)

Angka Kematian Covid-19 Meningkat Satu Minggu Terakhir, Larangan Mudik Langkah Tepat

Penulis
yolanda alvionesya
-
0
Foto : Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Letnan Jenderal TNI Dr. (H.C) Doni Monardo (Baju oranye rompi cokelat) saat memberikan arahan terkait penjelasan simulasi penyekatan dari jajaran Polresta Cirebon di GT Palimanan, Cirebon, Jawa Barat, Kamis (29/4). (Komunikasi Kebencanaan BNPB/Apri Setiawan)

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 mencatat grafik angka kematian Covid-19 meningkat satu minggu terakhir. Pada periode 23 April hingga 2 Mei perlu waspada bersama karena perkembangan yang kurang baik terjadi. Pada angka kasus kematian meningkat 3,7% dan angka kesembuhan mengalami penurunan cukup besar yaitu 17,1 % dari minggu sebelumnya. Padahal momen Idul Fitri yang identik dengan mudik atau pulang kampung tinggal menghitung hari. Oleh karena itu, pemerintah memerintahkan untuk melakukan pengetatan mobilitas pelaku perjalanan dalam negeri dengan peniadaan mudik. 

Melihat angka kematian, Terdapat 5 provinsi dengan kenaikan angka kematian tertinggi di minggu ini, yaitu Jawa Tengah naik 35 (303 vs 338), Riau naik 24 (67 vs 91), NTB naik 15 (1 vs 16), Kep. Bangka Belitung naik 13 (12 vs 25), dan NTT naik 9 (4 vs 13). 

Berdasarkan data diatas, langkah untuk menetapkan peniadaan mudik dinilai tepat. Meningkatnya mobilitas penduduk berdampak pada meningkatnya jumlah kasus aktif. Untuk itu masyarakat diingatkan, mengambil keputusan bijak dalam menyambut libur lebaran Idul Fitri 1442 H tahun ini karena Indonesia masih dalam masa pandemi. Tradisi mudik merupakan sarana pelepas rindu yang sangat dinantikan masyarakat setiap tahunnya. Meski demikian, patut dipertimbangkan kembali risiko yang lebih besar, utamanya risiko kehilangan orang terdekat apabila memaksakan diri mudik dalam situasi pandemi seperti ini. 

Tradisi mudik memang adalah cara menunjukkan kasih sayang kepada keluarga di kampung halaman. Namun, cara ini bukanlah satu-satunya. Karena di tengah situasi pandemi ini, cara bijaksana menunjukkan kasih sayang adalah dengan melindungi keluarga, utamanya yang berusia lanjut dari risiko tertular Covid-19. Salah satunya bisa menggunakan ruang komunikasi digital atau biasa disebut video call.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. (H.C) Doni Monardo mengimbau kepada posko untuk dapat memfasilitasi kebutuhan untuk mudik virtual. 

“Berikan ruang untuk bisa berkomunikasi melalui mudik virtual, posko juga menyediakan mudik virtual ini,” kata Doni dalam acara Rapat Koordinasi Satgas Penanganan Covid-19 di Kantor Bupati Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (28/4). 

Perpanjangan PPKM Mikro

Pemerintah resmi memperpanjang lagi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro terhitung mulai tanggal 4-17 Mei 2021. Pada perpanjangan kali ini, cakupan PPKM Mikro diperluas hingga totalnya menjadi 30 provinsi. Adapun tambahan 5 provinsi lagi yakni Kepulauan Riau, Bengkulu, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Papua Barat. Saat ini dari 34 provinsi di Indonesia, hanya tersisa 4 provinsi yang belum menerapkan PPKM Mikro. Yakni Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku dan Maluku Utara. 

Pemberlakuan perpanjangan PPKM Mikro ini juga sejalan dengan peniadaan mudik lebaran. Berkaitan dengan perayaan Idul Fitri, masyarakat diingatkan mematuhi kebijakan peniadaan mudik yang sudah dikeluarkan pemerintah. Kebijakan ini merupakan bentuk perlindungan yang diupayakan Pemerintah kepada masyarakatnya dari penularan Covid-19. 

Oleh karena itu, pemerintah di tingkat pusat dan daerah diharapkan menyamakan narasi terkait kebijakan peniadaan mudik. Sehingga masyarakat dapat memahami dan juga mematuhi kebijakan ini yang tentunya akan sangat membantu upaya penanganan Pandemi Covid-19. (rls)

Penting Diketahui Potensi Bencana di Indonesia, Selain Potensi Sumber Daya Alam

Penulis
yolanda alvionesya
-
0
(Foto: Universitas Indonesia)

JAGAINDONESIA.COM – Letnan TNI Doni Monardo (Kepala Badan Nasional Penanganan Bencana) mengatakan bahwa penting untuk menyadarkan masyarakat akan potensi bencana di Indonesia, karena selama ini yang ditekankan hanyalah tentang potensi sumber daya alam. Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara di seminar daring “Pentingnya Membangun Kompetensi dan Keterampilan Kebencanaan di Indonesia” yang diadakan di Sekolah Ilmu Lingkungan (SIL), Universitas Indonesia (UI) pada Selasa (4/5).

Beberapa narasumber lain di acara tersebut adalah Prof. Ir. Dwikorita Karnawati (Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika/BMKG), Prof. Fatma Lestari (Ketua Disaster Risk Reduction Center UI), dan Dr.Mahawan Karuniasa (United Nations Climate Change SIL UI). Kegiatan ini dilakukan secara virtual di kanal Youtube “Humas SIL dan SKSG UI”.

“Padahal, masyarakat luar menyebut Indonesia sebagai “supermarket bencana” karena kontur demografi kita yang begitu kompleks. Kita bahkan adalah salah satu dari 35 negara dengan tingkat potensi risiko bencana paling tinggi di dunia menurut indikator World Bank,” ujar Doni Monardo menjelaskan.

Ia menambahkan, program penanggulangan bencana di Indonesia bukan program yang dapat berdiri sendiri, karena menyangkut dimensi sosial-kemasyarakatan.

“Kalau program penanggulangan hanya bersifat proyek, bukan jangka panjang, dan tidak melibatkan masyarakat, tidak akan membawa dampak apapun,” tambahnya.

Di Indonesia terdapat empat kluster kebencanaan, yaitu geologi dan vulkanologi (letusan gunung api, gempa bumi, & tsunami); hidro-meteorologi I (kebakaran hutan, kekeringan); hidro-meteorologi II (banjir bandang, longsor, abrasi pantai); dan bencana non-alam (limbah, epidemik, gagal teknologi). Menurutnya, program penanggulangan bencana di Indonesia bukan sebuah program yang dapat berdiri sendiri, karena menyangkut dimensi sosial-kemasyarakatan.

“Kalau program penanggulangan hanya bersifat proyek, bukan jangka panjang, dan tidak melibatkan masyarakat, tidak akan membawa dampak apapun,” tambahnya.

Oleh karena itu, pemerintah melakukan program pencegahan berbasis komunitas, melibatkan kebijaksanaan lokal di masyarakat sekitar. Upaya pendekatan kesejahteraan juga dilakukan dengan membuat program jangka panjang dengan mengembangkan potensi-potensi ekonomi lokal serta mengolah hasil-hasil produksi hutan dan lahan menjadi bernilai tambah. Menurutnya dengan begitu, maka masyarakat diajak untuk mencintai dan melihat potensi lingkungan disekitarnya.

Upaya penanganan kebencanaan juga dilakukan pemerintah melalui program edukasi. Prof. Ir. Dwikorita Karnawati dalam presentasinya memaparkan bahwa BMKG telah membuka Sekolah Lapang Gempa, Sekolah Lapang Cuaca Nelayan untuk menciptakan agen-agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga telah membangun dan terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia dapat menjadi lebih efektif dan efisien.

Dua pembicara lainnya juga menekankan tentang pentingnya upaya penanganan kebencanaan melalui kolaborasi dengan masyarakat sekitar. Melalui kolaborasi, program yang dibuat pemerintah akan bersifat sustain (berkelanjutan) dan lebih bisa diterima oleh masyarakat.

Seminar daring ini merupakan bagian dari kegiatan sosialisasi program studi (prodi) Magister Manajemen Bencana yang berada di bawah pengelolaan SIL UI.  Tujuan prodi ini adalah untuk menghasilkan sumber daya manusia yang dapat menjawab kebutuhan dalam bidang penanggulangan bencana di Indonesia. Prodi ini sudah membuka pendaftarannya pada semester Gasal 2021/2022 melalui gelombang pertama Seleksi Masuk UI (SIMAK UI) yang diadakan pada bulan Maret lalu, dan akan membuka pendaftaran berikutnya pada SIMAK gelombang kedua, 7 Juni- 9 Juli 2021. (rls)

KPK Tetapkan Enam Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Ditjen Pajak

Penulis
yolanda alvionesya
-
0
KPK Tetapkan Enam Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Ditjen Pajak (Foto: Divisi Humas Polri)

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan enam tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji dalam pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan tahun 2017 di Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan.

“KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ini ke penyidikan pada bulan Februari 2021, dengan menetapkan enam tersangka,” kata Ketua KPK Firli Bahuri kepada wartawan, Selasa (4/5/2021).

Keenam tersangka tersebut di antaranya Angin Prayitno Aji (APA) selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, Direktorat Jenderal Pajak tahun 2016-2019.

Kedua, Dadan Ramdani (DR) selaku Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan pada Direktorat Jenderal Pajak. Tersangka berikutnya adalah Ryan Ahmad Ronas (RAR) selaku Konsultan Pajak.

Keempat Aulia Imran Maghribi (AIM), selaku Konsultan Pajak, kelima Veronika Lindawati (VL) Kuasa Wajib Pajak, dan terakhir Agus Susetyo (AS) selaku Konsultan Pajak.

Untuk APA dan DR disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Sedangkan untuk RAR, AIM, VL dan AS disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

“Sebagai salah satu upaya antisipasi penyebaran virus Covid-19 dilingkungan Rutan KPK, tersangka APA akan dilakukan isolasi mandiri di Rutan KPK Kavling C1 pada gedung ACLC,” tukasnya. (rls)

Timnas Indonesia Alami Perkembangan Positif

Penulis
yolanda alvionesya
-
0
Timnas Indonesia Alami Perkembangan Positif (Foto: PSSI)

JAGAINDONESIA.COM – Tim Nasional Indonesia terus mengasah kemampuan pada pemusatan latihan (TC) di Stadion Madya, Senayan, Jakarta. TC saat ini sudah memasuki hari kelima sejak dimulai 1 Mei 2021.

Skuat Garuda disiapkan menghadapi tiga pertandingan Kualifikasi Piala Dunia 2022 grup G di Uni Emirat Arab (UEA). Indonesia akan melawan Thailand pada 3 Juni, lalu Vietnam 7 Juni, dan terakhir UEA pada 11 Juni. AFC sebelumnya telah memilih UEA sebagai lokasi sentralisasi lanjutan Kualifikasi Piala Dunia untuk Grup G.

“Perkembangan pemain semakin bagus dari hari ke hari. Pada pekan pertama TC ini kami fokus memberikan materi latihan peningkatan fisik dan secara bertahap kami tingkatkan tempo latihannya,” kata Nova Arianto.

“Setelah latihan peningkatan fisik kami akan memberikan latihan taktikal dan strategi. Selain itu kami juga memberikan variasi latihan lainnya kepada pemain. Kami harap pemain semakin siap dan makin solid,” tambahnya.  

Skuat Garuda pada Rabu (5/5) kemarin mendapatkan libur latihan dari tim pelatih. Selanjutnya mereka kembali latihan lagi pada Kamis (6/5) malam ini.

Evan Dimas dan kawan-kawan akan berangkat ke Dubai, UEA pada 17 Mei mendatang. Selain menjalani tiga pertandingan Kualifikasi Piala Dunia 2022, skuat Garuda juga akan melakukan dua laga uji coba melawan Afghanistan (25/5) dan Oman (29/5). (rls)

Pemerintah Daerah Diminta Sosialisasikan Panduan Pelaksanaan Shalat Idul Fitri

Penulis
yolanda alvionesya
-
0
Anggota DPD RI DKI Jakarta, FAHIRA IDRIS, S.E., M.H

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Shalat Idul Fitri terutama secara berjamaah adalah salah satu ibadah yang paling dinantikan umat Islam sebagai penanda ‘kemenangan’ dan momen kembali ke fitrah setelah sebulan lebih menjalankan ibadah puasa. Namun, pandemi Covid-19 yang masih belum terkendali hingga saat ini membuat ibadah shalat Idul Fitri tidak bisa dilakukan seleluasa sebelum pandemi karena harus menjalankan berbagai aturan protokol kesehatan.
 
Anggota DPD RI Fahira Idris mengungkapkan, walau tahun ini kali kedua momen Idul Fitri masih dalam masa pandemi, tetapi sosialisasi mengenai panduan shalat Idul Fitri harus terus disosialisasikan secara masif kepada seluruh masyarakat. Ini agar shalat Idul Fitri sejalan dengan syariat Islam dan protokol kesehatan sekaligus untuk mencegah penyebaran dan melindungi segenap umat dari Covid-19. Untuk itu, menjelang Idul Fitri pemerintah daerah terutama yang berada di zona dengan risiko penularan rendah diminta memformulasikan berbagai panduan menjalankan shalat Idul Fitri baik di masjid maupun di lapangan terbuka agar berlangsung nyaman dan penuh khidmat.
 
“Pelaksanaan shalat Idul Fitri harus mempertimbangkan zonasi risiko penularan Covid-19 di daerah masing-masing. Tingkat risiko penularan di berbagai wilayah berbeda-beda sehingga aturan yang ditetapkan juga harus disesuaikan, tetapi harus tetap mengacu kepada pedoman yang telah dikeluarkan Satgas Penanganan Covid-19 terutama soal zonasi risiko. Daerah terutama yang masuk zona dengan risiko penularan rendah diharapkan segera memformulasikan panduan shalat Idul Fitri berjamaah terutama terkait rincian protokol kesehatan dan menyosialisasikan ke masyarakat serta melibatkan masyarakat dalam implementasinya sehingga pelaksanaan shalat Idul Fitri, baik di masjid maupun di lapangan berlangsung khidmat,” ujar Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta (5/5).
 
Menurut Fahira, panduan yang diterbitkan pemerintah daerah diharapkan merumuskan secara detil berbagai protokol kesehatan yang harus dijalankan misalnya jarak antarjamaah, kapasitas jamaah jika digelar di masjid, dan berbagai anjuran lain misalnya wajib membawa perlengkapan shalat sendiri. Informasi-informasi ini harus sampai ke masyarakat sehingga bisa mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum ikut shalat Idul Fitri berjamaah. Selain itu, agar implementasi di lapangan berjalan baik, pemerintah daerah diminta melibatkan penuh partisipasi masyarakat.
 
“Bentuk tim dan turun langsung ke simpul-simpul masyarakat untuk menyosialisasikan panduan dan berdiskusi merumuskan rencana agar shalat Idul Fitri berjamaah berjalan lancar serta mengedepankan protokol kesehatan. Shalat Idul Fitri berjamaah adalah momen yang sangat dinantikan umat sehingga harus dilaksanakan secara khidmat,” pungkas Fahira. (rls)

Pansus Disahkan, LaNyalla Tegaskan DPD RI Siap Perjuangkan Guru Honorer

Penulis
yolanda alvionesya
-
0
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan kembali komitmen DPD untuk memperjuangkan nasib guru dan tenaga pendidik honorer. Komitmen tersebut diperlihatkan dengan dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer.

Senator Jawa Timur itu mengatakan, pendirian Pansus Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer merupakan inisiatif dari Komite III dan Komite I DPD RI.

Setelah melalui pembahasan di rapat panitia musyawarah, usul tersebut dibawa ke sidang paripurna ke-11 DPD RI Masa Sidang V Tahun Sidang 2020-2021, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/5/2021).

Dalam sidang paripurna yang dipimpin LaNyalla, didampingi Wakil Ketua DPD Nono Sampono dan Sultan B Najamudin, pembentukan Pansus Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer telah disetujui dan disahkan.

“DPD RI berkomitmen untuk memperjuangkan nasib para guru dan tenaga pendidik honorer di seluruh Indonesia. Kita ketahui, kesejahteraan guru honorer masih sangat rendah sehingga menyulitkan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,” tutur LaNyalla, Jumat (7/5/2021).

Ketua Dewan Kehormatan Kadin Jawa Timur ini memahami adanya keterbatasan pemerintah terhadap pemenuhan belanja pegawai. Namun DPD memastikan tetap akan mengawal aspirasi guru honorer.

“Melalui pansus ini, DPD akan berjuang agar teman-teman guru honorer bisa diangkat sebagai pegawai. Memang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menyiapkan formasi untuk 1 juta guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun ini, tapi dengan pansus yang baru saja disahkan, kami harap bisa membantu jutaan guru honorer lainnya yang belum terakomodir,” paparnya.

LaNyalla pun berharap Komite III yang membidangi urusan pendidikan dan Komite I yang mengurus soal pemerintah daerah dapat bersinergi sebaik-baiknya. Diharapkan, perjuangan pansus akan membawa dampak signifikan.

“Segera bekerja dan lakukan upaya yang bisa merealisasikan harapan guru yang sudah mengabdi mungkin belasan hingga puluhan tahun, tapi belum juga diangkat sebagai pegawai. Mari perjuangkan nasib mereka,” tegas Alumnus Universitas Brawijaya Malang tersebut.

Sementara itu Ketua Komite III DPD RI, Sylviana Murni, mengatakan permasalahan guru honorer bukan hanya isu di daerah-daerah perkotaan saja. Seluruh wilayah di Indonesia juga mengalami hal serupa.

“Karena di lapangan sudah membara. Tujuan kami dengan pansus ini adalah untuk mengangkat harkat dan martabat guru,” ujarnya.

Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi, menyebut, persoalan guru dan tenaga pendidikan honorer telah menjadi momok pemerintah daerah. Untuk itu, Komite I siap memfasilitasi persoalan yang dihadapi pemda bersama alat kelengkapan dewan lainnya.

“Para bupati menjerit di daerah karena mereka tidak bisa menangani permasalahan guru honorer ini,” kata Fachrul Razi.

Sidang paripurna kemarin juga mengesahkan pergantian anggota Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD), dari yang semula diwakilkan oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, kini digantikan oleh Fahira Idris. Kemudian keanggotaan Kelompok DPD di MPR yang semula diwakili oleh Fahira Idris kini digantikan oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie. (*)

Netty Prasetiyani: Pemerintah Siapkan Skenario Terburuk Hadapi Varian Baru Covid-19 Pasca Hari Raya

Penulis
yolanda alvionesya
-
0
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani dalam interupsinya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang V Tahun Sidang 2020-2021 di Ruang Paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (6/5/2021). (Foto: Azka/Man)

JAGAINDONESIA.COM – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, meminta pemerintah untuk menyiapkan skenario terburuk dalam menghadapi varian baru Covid-19 yang telah masuk ke Indonesia, khususnya pasca Hari Raya Idul Fitri 2021.

“Saya ingin pemerintah menyiapkan skenario terburuk yang sangat mungkin kita hadapi pasca hari raya Idul Fitri ini,” ujar Netty dalam interupsinya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang V Tahun Sidang 2020-2021 di Ruang Paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (6/5/2021).

Hal itu ditegaskan Netty karena melihat beberapa penyebab awal diantaranya, sesuai dengan konferensi pers Kementerian Kesehatan (Kemenkes), bahwa terdapat 3 (tiga) varian baru Covid-19 yang sudah terdeteksi masuk ke Indonesia, yaitu B.1.17 dari Inggris, B.1.617 dari India, dan B.1.351 dari Afrika Selatan. Bahkan, sesuai informasi dari Kemenkes, varian Covid-19 tersebut sudah terdeteksi 16 kasus di beberapa provinsi.

“Tentu saja ini semakin parah karena kita membaca di berita adanya mafia karantina di bandara yang melibatkan tentu saja bukan hanya orang kecil. Tapi juga saya meminta agar penegakan hukum dilakukan seadil-adilnya untuk bisa membongkar mafia yang ada di bandara,” ujar Politisi PKS ini.

Selanjutnya Netty menggarisbawahi adanya mafia tes usap (swab test) antigen daur ulang yang terungkap di Bandara Kualanamu, Medan. Menurut Netty, hal ini mencederai kemanusiaan seluruh rakyat Indonesia karena bersifat kejahatan kemanusiaan.

Sebelumnya, Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan, ada dua kasus Covid-19 di Indonesia yang terjadi akibat penularan varian mutasi dari India. Dua kasus tersebut dilaporkan ditemukan di DKI Jakarta. (rdn/es)

Ada Kerja Besar terkait Penetapan KKB sebagai Organisasi Teroris

Penulis
yolanda alvionesya
-
0
Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani dalam acara Dialektika Demokrasi yang dilaksakan di Media Center DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/5/2021). (Foto: Azka/Man)

JAGAINDONESIA.COM – Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menyoroti aspek penegakkan hukum terkait dengan penetapan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang tidak lagi sebagai sekedar Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) tetapi sebagai organisasi teroris. Penetapan itu banyak mendapatkan reaksi dari sejumlah elemen masyarakat sipil yang intinya tidak setuju dengan keputusan tersebut.

“Dalam perspektif negara demokrasi, hal itu wajar dan tidak dilarang. Tetapi satu hal yang saya catat, ketika OPM ditetapkan sebagai organisasi teroris, konsen elemen masyarakat sipil mengkhawatirkan akan terjadinya pelanggaran HAM. Oleh karenanya hal inilah yang harus kita dalami secara lebih jauh,” ucap Arsul dalam acara Dialektika Demokrasi yang dilaksakan di Media Center DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/5/2021).

Baginya, ditetapkan sebagai KKB atau organisasi teroris, potensi pelanggaran HAM itu tidak termaktub pada pemberian atau penetapan statusnya. Tetapi tergantung pada karakter-karakter dan juga kultur dari aparatur keamanan di Indonesia.

“Hal ini yang paling penting. Meskipun dengan status KKB, dimana dilakukan operasi penegakkan hukum yang melibatkan Polri dan TNI, kalau karakter aparatur kita yang melakukan operasi penegakkan hukum itu suka melanggar HAM, maka tetap akan terjadi juga (pelanggaran). Tetapi kita melihat, paling tidak setelah masa reformasi dan selama beberapa tahun terakhir ini, karakter itu telah berbeda dan sudah ada perubahan dari masa sebelumnya,” ungkapnya.

Ia mengingatkan kepada jajaran pemerintah, ketika OPM ditetapkan sebagai organisasi atau pelaku terorisme berarti ada kerja besar yang harus dilakukan oleh institusi pemerintahan terkait. Penanganan tidak hanya terbatas pada kerja TNI dan Polri. Sistem pemberantasan terorisme di Indonesia mengacu pada pendekatan  penegakkan hukum berbasis sistem tindak pidana, maka penyelesaiannya juga harus dengan proses hukum pidana.

“Buat saya, dengan penetepan sebagai organisasi teroris, pemerintah juga harus melakukan kerja-kerja pencegahan. Di dalam UU Nomor 5 Tahun 2018 disebutkan bahwa dalam rangka menangkal dan memberantas terorisme, bukan sekedar dengan menurunkan Densus 88 dan menangkapi saja, tetapi ada pekerjaan lain, yang dirumuskan dalam UU nomenklaturnya disebut sebagai kesiapsiagaan nasional yang terdiri dari kontra radikalisasi dan deradikalisasi,” tegasnya.

Arsul berharap, ketika terjadi penetapan (sebagai organisasi teroris), maka jajaran pemerintahan itu juga melakukan kerja-kerja kontra radikalisasi dan deradikalisasi untuk masyarakat Papua agar tidak tertarik untuk bergabung dengan OPM itu.

“Kerja dimaksud adalah kerja kemanusiaan, mulai dari percepatan pembangunan dan memperhatikan kesejahteraan,” pungkasnya. (dep/es)

Hari Pertama Penyekatan Mudik, Kakorlantas Pastikan Situasi Aman Terkendali

Penulis
yolanda alvionesya
-
0
Hari Pertama Penyekatan Mudik, Kakorlantas Pastikan Situasi Aman Terkendali (Foto: Divisi Humas Polri)

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Istiono mengecek titik penyekatan di KM 31 Gerbang Tol Cikarang Barat atau titik penyekatan pertama keluar jalur tol menuju Jawa dari arah Jakarta.

Istiono menyatakan situasi arus lalu lintas di titik penyekatan untuk menghalau pemudik berjalan aman dan lancar. Begitu juga di titik penyekatan yang tersebar dari Sumatera menuju Bali.

“Situasi terakhir pengamanan arus mudik lebaran 2021. Situasi terakhir bahwa jalur secara nasional, mobilitas secara nasional ini dalam keadaan aman lancar tidak ada hal atau kejadian yang menonjol,” kata Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono di Exit tol Cikarang Barat, Kamis (6/52021).

Istiono memastikan seluruh titik penyekatan yang diberlakukan aman terkendali, tidak ada kejadian yang menonjol.

“Baik Jakarta menuju Sumatera maupun Jakarta menuju Jawa. Relatif terkendali aman dan lancar. Kemudian, titik-titik penyekatan dilaksanakan jajaran ini telah dilaksanakan sesuai dengan aturan,” ucapnya.

Terkait adanya titik penyekatan membuat arus lalu lintas padat, Istiono mengungkapkan bila kepadatan sudah mencapai 5 KM maka akan dilakukan upaya rekayasa lalu lintas untuk mengurai arus lalu lintas.

“Kita atur dinamikanya kita atur, kita juga tidak menghendaki antrian terlalu panjang. Rekomendasinya 5 km. Jangan sampai terlalu panjang,” pungkasnya.

Kakorlantas didampingi Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Rudy Antariksa, Dirlantas Polda Jawa Barat Kombes Eddy, Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo.

Kebijakan peniadaan mudik lebaran 2021 digelar mulai 6 Mei sampai 17 Mei 2021. Sebanyak 381 titik penyekatan disebar dari Sumatera hingga Bali untuk mendukung kebijakan tersebut. (rls)

1...194195196...223Halaman 195 dari 223

Berita Terbaru

© Copyright 2026 Jaga Indonesia. All Rights Reserved.