Selasa, 20 Oktober 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 180

Dukung Program ‘Kampus Merdeka’, Setjen DPR Gelar ‘Magang di Rumah Rakyat’

Penulis
yolanda alvionesya
-
0
(Foto: Dok. DPR RI)

JAGAINDONESIA.COM – Merdeka Belajar menjadi konsep penting dalam menyiapkan mahasiswa untuk menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat. Melalui konsep merdeka belajar, mahasiswa diberikan kebebasan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di luar kampus. Mahasiswa akan diberikan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas, sehingga mahasiswa memiliki kompetensi baru, dan lebih siap untuk menghadapi kebutuhan zaman yang berdinamika.

Oleh karena itu, dengan konsep Merdeka Belajar ini, Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai salah satu Kesekretariatan Lembaga yang menjadi mitra dari program Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan turut andil dalam meningkatkan kualitas dan relevansi lulusan program sarjana melalui program Magang Bersertifikat – Kampus Merdeka melalui program ‘Magang di Rumah Rakyat’.

DPR RI mempunyai tiga fungsi yaitu legislasi, pengawasan dan anggaran dalam kerangka representasi rakyat serta melaksanakan fungsi diplomasi parlemen. Peserta magang akan belajar business process pelaksanaan ketiga fungsi DPR RI melalui keterlibatan pada rangkaian proses tersebut secara langsung. Harapannya pelaksanaan magang ini akan memberikan manfaat positif baik bagi peserta magang, Perguruan Tinggi, Setjen maupun DPR RI.

Dalam program ‘Magang di Rumah Rakyat DPR RI’, penting sekali untuk memberikan konteks yang tepat pada setiap mahasiswa sebagai peserta magang, terutama dalam hal pelaksanaan fungsi DPR RI, yaitu legislasi, pengawasan, dan anggaran. Mahasiswa akan menjalani serangkaian kuliah/ceramah dari para narasumber yang kompeten di bidangnya tentang ketatanegaraan serta kerumahtanggaan DPR RI dari para pimpinan di Setjen DPR RI sebagai dasar pemahaman mereka mengenai ketatanegaraan dan tata kerja di DPR RI.

Tahap berikutnya mahasiswa magang akan terlibat langsung dan tidak langsung dalam setiap proses pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI baik pada masa sidang maupun masa reses. Pembelajaran untuk mahasiswa magang akan dilakukan melalui enam mekanisme pembelajaran, yakni kuliah umum, audiensi, observasi, magang, simulasi dan evaluasi.

Pengenalan Sistem, Mekanisme Kerja, serta Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPR RI

Program digelar ini digelar pada 23 Agustus 2021 hingga 31 Januari 2022, dengan masa pendaftaran pada 10 Juni hingga 30 Juli 2021. Selama satu semester, mahasiswa magang akan mengikuti proses dan dan segala macam aktivitas dalam koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran kepada DPR RI. Proses dan aktivitas tersebut akan dipandu oleh pendamping (Mentor) internal yang ada dalam unit tersebut.

Dalam prosesnya, mahasiswa magang akan dibagi menjadi beberapa kelompok untuk bisa berkolaborasi dan menjalani magang dengan lebih terstruktur, yang juga disesuaikan dengan kapasitas ruangan dan protokol kesehatan yang berlaku. Kegiatan dalam aktivitas ini lebih bersifat mempelajari business process Setjen DPR RI untuk menemukan tantangan yang bisa ditemukan, dan kemudian memberikan usulan solusi yang bisa dilakukan di masa mendatang.

Untuk melakukan aktivitas ini, setidaknya membutuhkan 55 mahasiswa magang yang menempati posisi sebagai Parliamanent Trainee. Pemagang terpilih akan mendapatkan kurikulum pembelajaran selama program magang, dengan capaian pembelajaran yang akan dikonversikan ke dalam SKS (Satuan Kredit Semester) kurikulum masing-masing kampus asal mahasiswa. Untuk bisa menjalani magang dengan baik, pemagang juga akan mendapatkan pembekalan dan induksi awal, serta dipasangkan dengan mentor profesional yang akan mendampingi para pemagang selama proses magang berlangsung.

Perancangan Satu Data DPR RI (Programmer/developer, Website Designer, Mobile programmer, Data Analyst)

Program ini digelar pada 16 Agustus 2021 hingga 31 Januari 2022, dengan durasi pendaftaran pada 10 Juni sampai dengan 30 Juli 2021. Selama satu semester, mahasiswa magang akan melakukan kajian dan analisis untuk perancangan sistem terintegrasi satu data DPR RI berdasarkan proses bisnis yang ada dan aplikasi-aplikasi unit yang sudah ada.

Tujuannya adalah untuk menghasilkan rancangan awal yang bisa digunakan sebagai acuan pengembangan sistem satu data DPR RI. Mahasiswa akan mendapatkan kesempatan untuk mengeksplorasi sumber data dari unit yang ada dan aplikasi yang selama ini digunakan oleh masing-masing unit untuk berbagai keperluan, didampingi oleh mentor profesional dan coach berprofil tinggi di lingkungan Setjen DPR RI.

Pemagang terpilih akan mendapatkan kurikulum pembelajaran selama program magang, dengan capaian pembelajaran yang akan dikonversikan ke dalam SKS kurikulum masing-masing kampus asal mahasiswa. Untuk bisa menjalani magang dengan baik, pemagang juga akan mendapatkan pembekalan dan induksi awal, serta dipasangkan dengan mentor profesional yang akan mendampingi para pemagang selama proses magang berlangsung.

Sumber: DPR RI

Kapolri Perintahkan Jajaran Ungkap Lebih Banyak Kasus Narkoba

Penulis
yolanda alvionesya
-
0
(Foto: Doc. Divisi Humas Polri)

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merasa prihatin dengan peredaran gelap narkoba yang masih terjadi di tengah pandemi COVID-19. Dia mengatakan selama kurun waktu tiga bulan, lima ton sabu berhasil diungkap oleh jajarannya.

“Kalau dihitung, hampir 3 bulan dari Januari kurang lebih ada 5 ton lebih. Kalau kita lihat kondisi seperti ini kita semua prihatin, di tengah kondisi pandemi COVID, di mana kita semua sibuk menekan laju COVID, tapi peredaran narkoba juga sangat tinggi,” kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat jumpa pers pengungkapan kasus sabu 1,1 ton di lapangan presisi Ditlantas Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (14/6/2021).

Kapolri menyampaikan Indonesia masuk sebagai negara dengan jumlah konsumen narkoba yang cukup besar. Hal itu kata Sigit, terbukti dari keberhasilan pengungkapan kasus narkoba dalam jumlah besar yang telah dilakukan sampai saat ini.

“Artinya bahwa kita prihatin bahwa Indonesia saat ini menjadi negara dengan jumlah konsumen yang sangat besar. Terbukti beredarnya narkoba dalam kurun waktu yang tidak lama walaupun bisa kita ungkap, tapi ini gambaran tentunya ini menjadi keprihatinan kita bersama terkait tantangan terhadap generasi kita masyarakat kita,” ujarnya.

Kapolri memerintahkan kepada jajarannya agar terus melakukan pengungkapan dan pengejaran para pelaku yang masih buron. Instruksi tersebut sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai bentuk perang terhadap narkoba.

“Oleh karena itu, tentunya kita terus melaksanakan apa yang menjadi perintah Pak Presiden untuk terus melakukan pengejaran, pengungkapan, dan menyelesaikan sampai ke akarnya terkait peredaran narkoba,” tuturnya.

Lebih lanjut, Kapolri menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polda Metro jaya dan Polres Metro Jakarta Pusat atas keberhasilan pengungkapan 1,1 ton sabu jaringan Timur Tengah. Pengungkapan ini kata Sigit, merupakan komitmen Polri dalam memberantas peredaran gelap narkoba.

“Selamat kepada jajaran Polda Metro, Pak Kapolda, Pak Dirnarkoba dan jajaran, serta Polres Jakpus telah mampu mengungkap transaksi nakoba jaringan Timur Tengah. Yang kali ini mereka bekerja sama dengan warga negara baik Indonesia maupun asing yang menjadi narapidana lapas di Cilegon,” ujarnya.

“Jadi pengungkapan kali ini merupakan bagian dari komitmen kita untuk melakukan pemberantasan terhadap peredaran gelap narkoba di mana beberapa waktu lalu kita juga sudah mengungkap kurang lebih 2,5 ton juga melibatkan jaringan Timur Tengah dan pelaku dari lapas,” imbuhnya. (rls)

Densus 88 Tangkap 13 Terduga Teroris di Riau

Penulis
yolanda alvionesya
-
0
Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadhan. (Foto: Doc. Divisi Humas Polri)

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri kembali melakukan penangkapan terhadap sejumlah terduga teroris. Sebanyak 13 terduga teroris ditangkap di Riau.

“Jumlah 13 orang di wilayah Provinsi Riau,” ujar Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan, Senin (14/6/2021).

Namun, Kombes Ramadhan belum bersedia memberikan informasi lebih lanjut terkait identitas hingga jaringan dari 13 orang itu.

Menurutnya, saat ini Densus 88 masih terus melakukan pendalaman. Belasan terduga teroris itu ditangkap di sejumlah daerah di Riau.

“Sabar ya, Densus 88 masih bekerja,” katanya.

Sebelumnya, Densus 88 juga menangkap 11 terduga teroris di Merauke, Papua. Mereka terkait dengan kelompok Vila Mutiara Makassar. (rls)

Kapolri Intruksikan Seluruh Kapolda Bentuk Kampung Tangguh Narkoba

Penulis
yolanda alvionesya
-
0
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (Foto: Doc. Divisi Humas Polri)

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Kapolri Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo memerintahkan seluruh Kapolda untuk membentuk Kampung Tangguh Narkoba. Instruksi ini disampaikan usai mengungkap jaringan narkoba internasional yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Pusat dengan barang bukti 1,129 ton sabu.

“Saya minta untuk Kampung Tangguh Narkoba diciptakan di seluruh Indonesia untuk menekan peredaran narkoba,” kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Polda Metro Jaya, Senin (14/6/2021).

Menurut dia, Kampung Tangguh Narkoba dibentuk oleh jajaran Kepolisian dengan menggandeng Pemerintah Daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat serta stakeholder terkait. Kapolri menginginkan setiap Kampung Tangguh Narkoba memiliki daya cegah dan daya tangkal terhadap ancaman narkoba.

“Terhadap peredaran yang ada segera bisa di informasikan sehingga kemudian kita bisa tangkap, dengan harapan itu maka kita memiliki daya cegah dan daya tangkal,” ujar mantan Kabareskrim Polri ini.

Pada sisi lain, Sigit menyerukan kepada anggota untuk perang melawan narkoba dan menuntaskan permasalahan narkoba dari mulai hulu sampai hilir. Mantan Kapolda Banten itu menekankan perlu membangun kerja sama dengan seluruh stakeholder yang ada seperti BNN, Bea Cukai dan Ditjen PAS.

“Pemberantasan narkoba adalah tanggung jawab bersama. Kita bisa bekerja maksimal dengan melibatkan seluruh stakeholder yang ada. Narkoba adalah ancaman kita bersama. Maka kita harus melenyapkan narkoba dari Indonesia. Ini butuh kerja keras serta kerjasama dari seluruh elemen, stakeholder dan masyarakat,” ucapnya. (rls)

Kepala BPNB Sumbar Lakukan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Kaur

Penulis
yolanda alvionesya
-
0
Tim Kepala BPNB Sumatera Barat Saat Kunjungan Kerja ke Kabupaten Kaur, Sabtu (12/6/2021).

JAGAINDONESIA.COM – Kedatangan Kepala Badan Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Sumatera Barat dan tim ke Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur yang didampingi oleh Penggiat Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbud-Ristek RI) untuk Kabupaten Kaur, Meki Elyantoni, S.Pd, serta perwakilan dari Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur, Hertawan, S.IP, disambut oleh Kepala Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung, Didi Hirawansah, S.Pd, dan perangkat desanya di Kantor Desa. Kedatangan rombongan ke Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur tersebut dalam rangka kunjungan kerja, Sabtu (12/6/2021).

Dalam kunjungan kerja tersebut, Kepala Badan Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Sumatera Barat (Sumbar), Undri, menyampaikan bahwa mereka sudah bertemu dengan Bupati Kaur, Lismidianto, SH, MH. dan telah menyampaikan program Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbud-Ristek RI) dan Badan Pelestarian Nilai Budaya (BPNB).

“Program prioritas dari Direktorat Jenderal Kebudayaan yakni pemajuan kebudayaan desa dan menargetkannya sebagai pioneer untuk upaya pemajuan kebudayaan desa. Sedangkan program dari BPNB (Badan Pelestarian Nilai Budaya) ini sendiri yakni membuat Film Tradisi Kaur yang akan bekerja sama dengan TVRI Bengkulu. Kami memberitahukan bahwa di Kabupaten Kaur ada penggiat budaya langsung dari Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbud-Ristek RI). Beliau merupakan perpanjangan tangan langsung dari Dirjen Kebudayaan untuk Kabupaten Kaur,” ungkapnya.

Kepala BPNB juga mengatakan Film Tradisi Kaur akan dimulai dari profil desa untuk menceritakan sejarahnya. Nanti juga ada dialog antara Bupati Kaur dan Kepala BPNB, lalu film kesenian/tradisi Kaur di Ulak Bandung.

Penggiat Budaya dari Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud-Ristek RI untuk Kabupaten Kaur, Meki Elyantoni, S.Pd, menyampaikan rasa syukurnya karena Desa Ulak Bandung menjadi salah satu desa terpilih dari ribuan desa yang ada di Indonesia dalam program tersebut.

Di Provinsi Bengkulu sendiri ada tiga desa yang menjadi percontohan/pioneer program pemajuan kebudayaan desa oleh Direktorat Jenderal (Dirjen) Kebudayaan. Ketiga desa tersebut yakni Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur, Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, dan Desa Talang Buai Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Muko-muko. Jika program pemajuan kebudayaan desa ini berhasil dan dinilai sudah sesuai dengan target, maka Desa Ulak Bandung akan tercatat secara nasional pada program-program selanjutnya dan bisa difasilitasi oleh Kementerian.

“Dasar pemilihan desa pemajuan kebudayaan itu adalah pertama, desa yang mempunyai potensi budaya yang bisa diekspos dan masih eksis budayanya, serta ada niat dari desa tersebut untuk melestarikannya. Kedua, desa itu mempunyai catatan sejarah,” ujar Meki.

“Untuk program BPNB (Badan Pelestarian Nilai Budaya) Kabupaten Kaur mendapatkan program Film Tradisi Kaur yaitu Tradisi Suku Semende di Ulak Bandung, baik tariannya maupun adat istiadatnya,” tambahnya.

Meki menyampaikan, program pemajuan kebudayaan desa ini dalam penyusunannya akan didampingi oleh daya desa yang telah dipilih yakni Rahmat Pinusi, S.Kom. Beliau merupakan penghubung dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Kaur, perangkat desa Ulak Bandung, Dirjen Kebudayaan, penggiat budaya Kaur, dan BPNB Sumatera Barat yang sudah menjalani pelatihan dari Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud-Ristek RI selama 3 hari, dari tanggal 8 hingga 10 Juni 2021 di Jakarta.

Sementara itu, Kepala Desa Ulak Bandung, Didi Hirawansah, S.Pd, menyampaikan bahwa mereka sangat merespon baik program dari Dirjen Kebudayaan dan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan.

“Kebudayaan di Desa Ulak Bandung ini sangatlah banyak, tetapi jarang terekspos dan juga jarang disupport pemerintah. Berangkat dari kurang diperhatikan itu, kebudayaan bisa berangsur hilang. Disini ada Tari Kuntau, Tari Dewa Sembilan, pencak silat, Cagar Budaya Jill (Penjara), Pesanggrahan, dll. Ini akan kami laksanakan sebaik-baiknya, tapi tentu kami perlu bimbingan dan pembinaan,” pungkas Didi.

Komisi VI DPR RI Dukung Lahirnya Bank Digital ‘Andalan’ Negara

Penulis
yolanda alvionesya
-
0
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI menggelar pertemuan dengan direksi PT BRI dan PT BRI Agroniaga di Bandung, Jawa Barat, Kamis (10/6/2021). (Foto: Erlangga/Man)

JAGAINDONESIA.COM – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih mendukung langkah PT BRI Agroniaga (Tbk) yang mendapat mandat Menteri BUMN Erick Thohir untuk melakukan transformasi menjadi bank digital negara. Menurutnya, untuk bertahan di masa pandemi ini, perbankan harus melihat perubahan pola konsumsi masyarakat dengan meningkatkan aksi-aksi korporasi.

Hal tersebut diungkapkannya kepada Parlementaria seusai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI menggelar pertemuan dengan direksi PT BRI dan PT BRI Agroniaga di Bandung, Jawa Barat, Kamis (10/6/2021). Ia menilai upaya yang dilakukan pemerintah sangat tepat untuk menjaga persaingan bisnis perbankan dengan swasta yang sudah lebih dulu menerapkannya.

“Kita tahu ada Bank Jago, GOTO juga melakukan aksi korporasi yang positif. Ini jadi tantangan buat kita mempertahankan kemenangan bank hybrid kita di offline. Kalau offline kan jangan ditanya, ATM link kita dimana-mana. Ini (Bank Digital BRI) harus segera dilaunching. DPR mendukung sekali gagasan yang tentu memberi aura positif bagi perbankan kita,” jelas politisi Partai Golkar tersebut.

Saat ini masyarakat memang tengah digandrungi oleh munculnya platform-platform bank digital baru yang sangat sederhana namun memudahkan aktivitas masyarakat sehari-hari. Politisi yang akrab disapa Demer inipun mengamini hal tersebut. Ia menilai momentum BRI untuk bertransformasi secara digital melalui BRI Agroniaga masih ada, namun harus satu tujuan, yakni tetap berinovasi pada UMKM.

“Pandemi ini jadi momentum BRI untuk melompat lebih jauh dengan tidak meninggalkan basic dan sejarah berdirinya, yaitu re-orientasi untuk membangun dan membantu pembiayaan bagi ekonomi usaha kecil menengah. Saya kira dengan kecerdasan yang dimiliki para direksi hal itu dapat diwujudkan. Platform ini harus juga dapat menjadi wadah bagi UMKM,” tandas politisi dapil Bali tersebut. (er/sf)

Diplomasi DPR Dapat Jembatani Potensi Ekonomi Banten dengan Pasar Global

Penulis
yolanda alvionesya
-
0
Ilustrasi. (Foto: Istimewa)

JAGAINDONESIA.COM – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan, diplomasi DPR yang diinisiasi oleh BKSAP berpotensi dapat menjembatani antara potensi ekonomi Banten dan pasar kawasan atau global. Yakni, dengan memanfaatkan beragam forum multilateral parlemen untuk memperkenalkan potensi ekonomi Provinsi Banten.

Hal tersebut diungkapkan Mardani saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja BKSAP dengan Gubernur Banten yang diwakili oleh jajarannya serta Civitas Akademika di Kota Serang, Banten, Jumat (11/6/2021). Ia mengatakan diplomasi BKSAP dapat dioptimalkan dengan menginisiasi dan mendorong berbagai forum parlemen untuk mengadopsi kesepakatan-kesepakatan bersama dalam kerangka memajukan perekonomian daerah.

“Menurut saya, potensi Provinsi Banten ini sangat luar biasa. Apalagi wilayahnya juga nempel dengan ibu kota dan menjadi pintu gerbang dari Sumatra. Untuk itu, potensi-potensi seperti wisata religius, wisata alam dan kuliner ini cukup potensial, cuma memang kita harus lebih menyambungkan antara potensi Provinsi Banten dengan Pemerintah Pusat maupun ke negara-negara lain. Nah, inilah yang juga menjadi tugas dari BKSAP secara informal hampir seluruh perwakilan komisi ada,” imbuh Mardani.

Politisi F-PKS ini menuturkan, BKSAP saat ini memiliki 102 Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB). Ini bermakna, ada 102 negara yang direncanakan akan dikunjungi delegasi DPR. Pemprov Banten dapat bersinergi dengan 102 GKSB dalam kerangka ekspansi produk Banten ke pasar mancanegara. Selain itu, BKSAP juga memiliki mekanisme ‘Diplomasi Individu’ dimana 575 anggota DPR dapat melakukan misi diplomasi secara mandiri.

“Dengan demikian, diplomasi-diplomasi yang dilakukan oleh BKSAP bisa disinergikan dengan pemerintah daerah dalam kerangka memajukan potensi ekonomi daerah. Selain itu, Provinsi Banten juga dapat memanfaatkan 22 anggota dari dapil Banten saat mereka melakukan diplomasi individu ke luar negeri. Ditambah dengan kunjungan teknis pimpinan BKSAP ke negara-negara tertentu untuk tujuan tertentu,” pungkas Legislator dapil DKI Jakarta I ini. (jk/es)

Minta Polemik Dihindari, Ketua DPD RI: Penggunaan Dana Haji Harus Transparan

Penulis
yolanda alvionesya
-
0
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berharap polemik seputar dana haji bisa diminimalisir. Oleh sebab itu, LaNyalla meminta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) agar lebih transparan.

LaNyalla menyampaikan hal tersebut menanggapi langkah BPKH mengalokasikan dana olahannya pada usaha mikro dan menengah, melalui program Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) Syariah, dan Pembinaan Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) Syariah untuk membantu masyarakat. 

“Dana haji adalah dana milik umat. Sehingga transparansi sangat dibutuhkan. Hal ini juga harus dilakukan agar tidak memicu polemik,” tuturnya, Jumat (11/6/2021).

Menurutnya, penggunaan dana haji yang diinvestasikan sangat penting untuk ditunjukan kepada masyarakat, bukan hanya sebatas narasi keamanan investasi. 

“Oleh sebab itu, BPKH harus lebih transparan kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui uangnya ada di mana dan berapa hasil investasinya, serta berapa besar manfaatnya untuk umat dan manfaatnya untuk urusan haji sendiri. Masyarakat perlu penjelasan yang riil dan langsung,” katanya.

Selain itu, investasi menyasar Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Sukuk Korporasi, dan Surat Berharga Korporasi. Dengan imbal hasil yang beragam. Untuk syariah, mencapai 4 persen lebih, dan surat berharga proyeksinya mencapai 7,5 persen hingga 8 persen. 

“Penjelasan detail seperti ini harus disampaikan agar tidak terjadi multipersepsi di masyarakat,” katanya.

Penggunaan dana haji untuk kredit mikro, telah disetujui anggota BPKH maupun dewan pengawas. Langkah ini merupakan komitmen BPKH agar penggunaan dana haji bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Namun, mantan Ketua Umum PSSI itu berharap langkah BPKH harus jelas dan transparan.

“Apalagi memang tugas BPKH tidak mudah. Mereka bertanggungjawab dalam menutupi subsidi penyelenggaraan ibadah haji. Sehingga harus ada terobosan. Selama bisa dipertanggungjawabkan, transparan dan tidak berpolemik, kita akan mendukung langkah tersebut,” katanya.

BPKH sendiri harus menyediakan sekitar Rp7 – Rp7 triliun dalam satu tahun untuk menutupi subsidi penyelenggaraan haji. Selain itu, BPKH juga harus membayar virtual account, yang tahun lalu dianggarkan Rp2 triliun untuk jemaah. (*)

DPD RI Bahas Percepat Pemulihan Ekonomi Nasional Bersama Kemendag

Penulis
yolanda alvionesya
-
0
(Foto: Doc. DPD RI)

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Komite II DPD RI membahas program kerja dengan Kementerian Perdagangan tahun anggaran 2021 dan rencana kerja tahun 2022 di daerah. Hal tersebut dalam rangka melaksanakan Prioritas Nasional Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021, sekaligus untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan reformasi sosial akibat pandemi Covid-19. 

“Sebagaimana kita ketahui pada tahun 2021 Kementerian Perdagangan mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp2,93 triliun. Kami mau minta penjelasan hal ini,” ucap Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai saat membuka Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) di Gedung DPD RI, Jakarta, Jumat (11/6). 

Senator asal Papua itu menambahkan bahwa Komite II DPD RI juga ingin mengetahui secara jelas pagu anggaran tahun anggaran 2021 yang dimiliki oleh Kemendag.

“Sebagamana diketahui pagu anggaran tahun anggaran 2021 adalah untuk mewujudkan beberapa kegiatan strategis Kementerian Perdagangan. Itu juga seperti apa,” tuturnya. 

Sementara itu, Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menjelaskan bahwa DPD RI sangat dekat dengan masyarakat di daerah. Untuk itu, Kemendag bisa melibatkan DPD RI saat kunjungan ke daerah.

“Kami sangat dekat dengan masyarakat, maka sangat tepat bila Kemendag melibatkan DPD RI saat kunjungan ke daerah,” tegasnya. 

Sedangkan, Wakil Ketua Komite II DPD RI Hasan Basri mengatakan Kalimantan Utara memiliki satu kota dan empat kabupaten maka sangat tepat bila pembangunan pasar berbasis kerakyatan. Selain itu, ia juga meminta kepada Kemendag untuk dimudahkan bagi pengusaha mengekspor ikan ke negara tetangga, maka dibutuhkan juga pelabuhan dalam mengembangkan komoditas perikanan. 

“Begitu juga impor, saya harap pemerintah juga dapat memberikan kemudahan untuk impor pupuk dari Malaysia. Karena saat Malaysia lockdown maka harga komoditas di Kalimantan Utara meningkat. Saudara-sadaura kita di perbatasan sangat terganggu,” kata Senator asal Kalimantan Utara itu. 

Di kesempatan yang sama, Anggota Komite II DPD RI Andri Prayoga Putra Singkarru menjelaskan bahwa Provinsi Sulawesi Barat akan menjadi penyangga ibu kota baru maka perlu ada program baru bagi UMKM.

“Sulawesi Barat nanti akan menjadi penyangga ibu kota baru. Maka saya meminta agar Kemendag bisa membuat program baru bagi pelaku UMKM di Sulawesi Barat,” harapnya. 

Tidak sampai disitu, Anggota Komite II DPD RI Aji Mirni Mawarni menambahkan bahwa petani dan nelayan sejauh ini masih belum sejahtera. Justru tengkulak yang lebih sejahtera dibandingkan petani dan nelayan.

“Kami meminta untuk Kemendag perlu adanya pengawasan atau kontrol harga dari petani atau nelayan hingga ke pasar. Karena kasihan para petani dan nelayan masih belum sejahtera, justru tengkulak yang sejahtera,” terangnya. 

Pada kesempatan ini, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyampaikan rencana kerja dan anggaran Kemendag tahun 2022. Pada awal tahun 2021 Kemendag mendapatkan alokasi pagu anggaran sebesar Rp3 triliun lebih, namun Kemendag diharuskan melakukan penghematan (refocusing) anggaran sebesar Rp91 miliar lebih.

“Maka pagu alokasi anggaran Kemendag tahun 2021 menjadi sebesar Rp2,9 triliun,” tuturnya. 

Muhammad Lutfi kembali menjelaskan dalam alokasi pagu anggaran Kemendag 2021 terdapat belanja yang dilaksanakan di daerah yang memiliki manfaat langsung oleh masyarakat dengan proporsi 23,97 persen. Hal tersebut meliputi pembangunan atau revitalisasi 120 unit pasar rakyat Tipe C/D.

“Kami juga membangun pusat jajanan kuliner dan souvenir pada sepuluh kawasan wisata,” pungkasnya. (***)

Kapolri Akan Tegur Kapolda dan Kapolres yang Belum Tindak Premanisme

Penulis
yolanda alvionesya
-
0
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (Foto: Doc. Divisi Humas Polri)

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan akan memberikan teguran kepada Kapolda dan Kapolres yang saat ini belum melakukan penindakan terhadap aksi premanisme di wilayahnya masing-masing.

Kapolri mengeluarkan instruksi kepada seluruh jajarannya di wilayah untuk menindak aksi premanisme dan pelaku kejahatan konvensional lainnya yang meresahkan masyarakat. Mengingat, hal tersebut menjadi atensi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Kalau belum action juga saya selaku Kapolri yang akan tegur, ini juga bagian dari program Harkamtibmas di program Presisi yang harus ditindaklanjuti oleh seluruh anggota dan jajaran di lapangan,” kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (11/6).

Sigit menekankan, mengenai hal tersebut, Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto dan Kapolda harus segera bergerak cepat untuk melakukan tindakan-tindakan tegas kepada pelaku kejahatan.

“Semua Polda dan Kabareskrim untuk merespon cepat dan ambil langkah-langkah apabila ada pengaduan dari masyarakat terkait gangguan kriminalitas yang dilakukan para preman, pelaku curas dan tukang palak dan peras dan para pelaku kejahatan konvensional lainnya utk segera diberantas habis,” ujar eks Kapolda Banten itu.

Sigit memastikan, dirinya yang bakal langsung melakukan pemantauan kepada seluruh jajarannya terkait pemberantasan pelaku kejahatan ataupun premanisme.

“Saya akan ikuti perkembangan di lapangannya apakah sudah dilaksanakan dengan baik atau belum,” ucap Sigit.

Tak lupa, Sigit mengajak masyarakat untuk memanfaatkan aplikasi Dumas Presisi dan layanan Hotline 110 apabila menerima perlakuan meresahkan dari oknum-oknum masyarakat.

“Untuk membuat rasa aman dan juga tenang bagi masyarakat, sudah ada aplikasi 110 dan Dumas Presisi, apabila ada masyarakat yang mengalami gangguan terkait Kamtibmas dan kriminalitas, bisa hubungi nomor tersebut untuk segera bisa direspon anggota di lapangan,” tutur Sigit.

Disisi lain, Sigit menyebut, jajarannya juga harus merilis hasil penindakannya terhadap aksi premanisme. Tujuannya, untuk membuat efek jera dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. (rls)

1...179180181...223Halaman 180 dari 223

Berita Terbaru

© Copyright 2026 Jaga Indonesia. All Rights Reserved.