MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM – Anggota DPD RI Dr. Filep Wamafma, SH., M.Hum menyampaikan upaya memajukan SDM tanah Papua merupakan tanggungjawab bersama semua pihak terkait. Terlebih Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua dan Papua Barat yang masih berada di urutan terendah nasional mutlak membutuhkan perhatian serius semua pihak terutama pemerintah daerah.

Menurut Filep, peningkatan mutu SDM yang berkualitas dapat ditempuh melalui pendidikan yang berkualitas pula dan didukung infrastruktur sebagai sarana penunjang proses pembelajaran. Hal ini disampaikan Filep saat membuka workshop dalam rangka pengembangan mutu Kurikulum Berbasis Kompetensi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) di STIH Manokwari, Kamis (21/7/2022).

“Jadi untuk meningkatkan IPM dan SDM Papua, maka dibutuhkan adanya perhatian serius semua pihak termasuk dalam hal membangun infrastruktur pendidikan. Sebab hanya dengan pendidikan yang unggul dan berkualitas, generasi orang asli Papua akan menjadi tuan di atas negerinya sendiri,” ungkap Filep.

“Saya menabuh tifa pendidikan karena saya tahu, hanya ada satu cara agar Papua dapat mengejar ketertinggalan yaitu dengan pendidikan. Sehingga suara tifa pendidikan dapat bergema baik di pesisir, lembah, pegunungan bahkan kepulauan-kepulauan. Waktunya, sekolah itu penting,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Filep berharap pemerintah tetap berkomitmen menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua. Pasalnya, UU Otsus secara jelas telah mengatur peruntukan dan penggunaan dana Otsus untuk pembiayaan pendidikan masyarakat Papua.

Filep yang merupakan doktor alumnus Unhas ini menekankan perubahan dan kemajuan tanah Papua berada di tangan orang Papua sendiri. Oleh sebab itu, pendidikan generasi Papua ke depan harus dipersiapkan dengan lebih baik lagi melalui ketersediaan SDM pengajar yang berkualitas dan mutu kurikulum yang efektif serta dibarengi dengan infrastruktur yang memadai.

“Pendidikan harus didukung dengan infrastruktur yang baik untuk memberikan kenyamanan dalam proses belajar mengajar, maka sudah saatnya pemerintah memperhatikan segala kebutuhan pendidikan di tanah Papua, khususnya di wilayah Papua Barat,” tambah Filep. (WRP)

MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM – Ketua BEM STIH Manokwari, Herzon Korwa mengutarakan upaya meningkatkan SDM Papua yang maju dan mampu bersaing dengan daerah lain di luar tanah Papua sudah seharusnya sejalan dengan dukungan pemerintah termasuk untuk memperhatikan bangunan fisik sebagai penunjang pendidikan di perguruan tinggi.

“Kami berharap pemerintah daerah melihat kemajuan STIH Manokwari. Banyak mahasiswa yang hendak menuntut ilmu hukum di STIH, namun pihak kampus masih kekurangan bangunan fisik maupun infrastrukur penunjang lainnya” ungkap Korwa.

Menurutnya, pemerintah sudah seharusnya melihat kontribusi STIH yang turut memberikan sumbangsih pemikiran dalam bidang hukum dan membantu pemerintah dalam evaluasi otsus jilid II di tanah Papua.

Sebelumnya, Dr. Filep Wamafma menyampaikan saat ini mutu SDM pengajar STIH Manokwari semakin berkualitas dengan adanya dosen bergelar doktor dan magister. Akan tetapi, infrastruktur gedung STIH masih menjadi kendala dan membutuhkan dukungan pemerintah daerah.

Hal itu disampaikan ketua STIH saat membuka workshop Pengembangan Mutu Kurikulum Berbasis Kompetensi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Kamis (21/7). Menurut Filep, kemajuan pendidikan di tanah Papua sangat diperlukan dan perlu mendapat dukungan penuh oleh pemerintah daerah maupun pemerintah Pusat khususnya bagi perguruan tinggi swasta (PTS) seperti STIH dan perguruan tinggi lainnya.

“Bagaimanapun STIH telah mencetak sangat banyak sarjana untuk tanah Papua, khususnya bagi Pemprov Papua Barat. Namun sejauh ini belum ada kontribusi balik pemerintah bagi STIH,” ujar Filep.

Filep menambahkan, STIH terus membina kemandirian tanpa dukungan pembiayaan infrastruktur dari pemerintah. Menurutnya, STIH akan terus memberikan pelayanan pendidikan yang maksimal agar setiap lulusan tidak diragukan saat kembali ke masyarakat maupun ke dunia kerja masing-masing.

“Sejauh ini kami masih menggunakan iuran kemandiran mahasiswa untuk manajemen STIH, lalu menyekolahkan para dosen hingga sekarang semua sudah memiliki gelar S2 dan tidak ada lagi dosen kita bergelar S1,” ungkap Filep.

Lebih lanjut, anggota DPD RI dapil Papua Barat ini mengatakan bahwa STIH Manokwari juga terus menata dan mengembangkan diri. Oleh karena itu, STIH melakukan berbagai kegiatan seperti workshop guna mengevaluasi kurikulum agar menjadi lebih baik lagi. (WRP)

MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat menyelenggarakan Seminar Hukum dalam rangka Hari Bhakti Adhyaksa ke-62 di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari, Senin (18/7/2022). Seminar kali ini mengusung tema ‘Diskresi Penuntutan Melalui Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan  Restoratif (Restorative Justice)’.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua Barat, Juniman Hutagaol, SH., MH secara resmi membuka kegiatan ini dan didampingi langsung oleh Wakajati Papua Barat, Witono, SH., M.Hum, serta Ketua STIH Manokwari, Dr. Filep Wamafma, SH., M.Hum., C.L.A. 

Dalam sambutannya, Juniman mengatakan, kegiatan seminar hukum yang diikuti oleh mahasiswa dan dosen STIH ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk memperingati Hari Bhakti Adhyaksa ke-62. Adapun peringatan Hari Bhakti Adhiyaksa ini jatuh tepat pada tanggal 22 Juli 2022.

Dalam kesempatan ini, Juniman menjelaskan bahwa restorative justice (RJ) merupakan sebuah budaya hukum yang mengakibatkan pergeseran instrumen Pidana, sehingga bukan lagi sebagai bukti hukum primum remedium.

Menurutnya, asas yang merupakan kebalikan dari ultimum remedium yakni hukum pidana diberlakukan sebagai pilihan utama. Tujuan penerapan RJ ini adalah sebagai kunci utama dalam penyelesaian pidana di luar Peradilan. 

“Misalnya seolah-olah persoalan masyarakat, termasuk perselisihan di dalam keluarga, kerabat dalam lingkungan dapat diselesaikan melalui hukum Pidana. Padahal dalam konsep RJ ini yang harus digarisbawahi bahwa tujuan Pidana adalah memulihkan keadaan, kehadiran RJ ini sebagai pendekatan untuk menyelesaikan tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan pihak lain seperti tokoh masyarakat, dan lain sebagainya dalam menyelesaikan masalah kembali ke keadaan semula,” jelas Juniman.

Menurut Juniman, RJ bukanlah solusi melakukan pembalasan kejahatan, melainkan upaya menyelesaikan masalah di luar jalur peradilan sekaligus sebagai sarana penyelesaian perkara antara pelaku dan korban.

Lebih lanjut, ia menuturkan, beberapa syarat mendapat RJ adalah belum pernah dihukum, ancaman hukuman kurang dari lima tahun, dan denda tidak lebih dari 2,5 juta serta sebagai syarat utama adalah perdamaian kedua belah pihak.

Lebih lanjut, Juniman mengemukakan bahwa RJ merupakan upaya memberikan penjelasan sehingga pelaku wajib mengakui kesalahan dan sebaliknya korban wajib memberi permohoan maaf kepada pelaku. Akan tetapi, harus juga ada pertanggungjawaban untuk kedamaian bersama. Ia mengatakan, pelaksanaan RJ bertujuan menciptakan keadaan hukum yang hakiki dan memanusiakan manusia di depan hukum.

Kajati menekankan, RJ juga tidak hanya melihat hukum tajam ke bawah, namun setiap orang termasuk pihak Kejaksaan berhak menggunakan hati nuraninya karena hati nurani bukan lagi tujuan hukum melainkan instrumen merangkul agar tujuan hukum dapat dicapai.

“Semakin tinggi hati nurani, maka semakin tinggi nilai hukum yang hakiki yang berpijak dan mencapai dalam hati nurani itu sendiri” jelas Juniman.      

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi dan tanya jawab bersama dua pemateri yakni dari Kejati Papua Barat dan Dosen STIH Manokwari. Diskusi tersebut berjalan menarik diwarnai antusiasme mahasiswa yang menyampaikan beragam pertanyaan. (WRP)

JAGAINDONESIA.COM – Senator Papua Barat Filep Wamafma menekankan bahwa pendidikan gratis wajib diberikan bagi masyarakat Papua dan Papua Barat. Hal itu sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku yakni Pasal 34 dan Pasal 36 UU Nomor 2 Tahun 2021 atau UU Otsus Perubahan.

Filep menjelaskan, Pasal 34 ayat (3) huruf e angka (2) huruf a UU Nomor 2 Tahun 2021 (UU Otsus Perubahan) menyebutkan bahwa penerimaan yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) nasional ditujukan untuk paling sedikit 30% untuk belanja pendidikan.

Sedangkan, Pasal 36 UU Otsus Perubahan menegaskan juga bahwa penerimaan terkait dana perimbangan dari bagi hasil Sumber Daya Alam (SDA) minyak bumi dan gas alam (sebesar 70%) (disebut dengan Dana Bagi Hasil/DBH) dialokasikan sebesar 35% untuk belanja pendidikan.

Selain itu, Pasal 4 ayat (3) PP Nomor 106 Tahun 2021 juga menyebutkan, dalam rangka pelaksanaan Otsus, Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diberi Kewenangan Khusus dalam bidang pendidikan dan kebudayaan.

“Dalam bagian Lampiran dari PP ini, ditegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Papua dalam hal manajemen pendidikan, menyediakan pembiayaan pendidikan yang diprioritaskan untuk menjamin setiap OAP agar memperoleh pendidikan mulai PAUD sampai pendidikan tinggi, ‘Tanpa Dipungut Biaya’,” jelas Filep, Senin (11/7/2022).

Oleh sebab itu, Filep menekankan apabila amanah UU dan PP tersebut tidak dijalankan dengan baik oleh Pemda, maka masyarakat dapat mengupayakan langkah hukum sesuai aturan yang ada. Menurutnya, masyarakat dapat mengajukan somasi, aduan hingga gugatan terkait persoalan pendidikan gratis tersebut kepada pihak-pihak terkait.

Somasi dan Gugatan

Wakil Ketua I Komite I DPD RI ini menyampaikan gugatan terkait tidak dilaksanakannya pendidikan gratis sesuai peraturan yang berlaku dapat diajukan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) apabila langkah somasi tidak berhasil maksimal.

“Untuk tidak dilaksanakannya kebijakan pendidikan gratis bagi OAP, maka OAP dapat mengajukan upaya administratif dan/atau gugatan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua. Gugatan dapat diajukan ke PTUN,” jelas Filep.

“Akan tetapi, langkah hukum sebelum mengajukan gugatan PTUN ialah mengajukan somasi kepada Pemerintah Provinsi Papua. Somasi ini bertujuan untuk mengingatkan Pemerintah Provinsi Papua tentang kewajibannya untuk menyiapkan pendaanaan bagi pendidikan gratis OAP, mulai dari PAUD sampai pendidikan tinggi,” tandasnya.

Filep menjelaskan, Pemerintah Daerah Provinsi merupakan Pejabat Tata Usaha Negara karena melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Provinsi Papua, dalam hal ini Gubernur dan Perangkat Daerah, yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, merupakan Pejabat Tata Usaha Negara.

Hal itu didasarkan pada Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aduan

Filep Wamafma menjelaskan, dalam penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah, telah diatur mengenai pungutan dan sumbangan, misalnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan Biaya Pendidikan.

“Untuk wilayah Papua/Papua Barat, berlaku asas lex specialis derogat legi generali, sehingga dipakai PP Nomor 106 Tahun 2021 yang mengamanatkan adanya pendidikan gratis. Oleh karena itu, jika ada pungutan dari sekolah, maka masyarakat dapat membuat aduan secara resmi kepada Perwakilan Ombudsman di Provinsi Papua/Papua Barat,” ungkapnya.

Selanjutnya Filep menekankan, apabila Ombudsman memberikan rekomendasi atas aduan OAP terkait adanya pungutan dari sekolah terkait dengan pendidikan gratis ini, maka Pemerintah Provinsi harus menjalankannya.

Seperti diketahui, Pasal 36 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota DPRD, dan daerah yang melakukan pelanggaran administratif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dijatuhi sanksi administratif.

Adapun yang termasuk pelanggaran administratif tersebut ditegaskan dalam Pasal 36 ayat (2) huruf r angka 1 dan 2, yaitu kepala daerah tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat atas (1) penyelenggara Pemerintahan Daerah yang tidak melalsanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan publik; dan (2) pelaksana yang memberi pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan publik.

“Berdasarkan langkah hukum di atas, maka diharapkan agar seluruh elemen masyarakat melakukan pengawasan terkait pelaksanaan pendidikan gratis di Papua,” jelasnya.

MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM – Wakil Ketua I Komite I DPD RI asal Papua Barat Dr. Filep Wamafma melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, Selasa (5/7/2022). Kunjungan kerja kali ini dalam rangka pengawasan pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus dan penegakan hukum di Papua Barat.

Filep Wamafma menguraikan pentingnya keberadaan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) di Provinsi Papua Barat guna menindaklanjuti amanah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua. Adanya Perdasus akan menjadi acuan pelaksanaan pasal-pasal tertentu dalam UU Otsus tersebut.

Menurut Filep, salah satu poin terpenting tersebut yakni berkaitan dengan jaminan pendidikan bagi orang asli Papua (OAP) dan perhatian bagi kesejahteraan guru sebagai tenaga pendidik, baik tingkat TK, SD, SMP, dan SMA/SMK.

Dalam kesempatan itu, Filep menerima aspirasi para guru SMA/SMK kabupaten/kota se-Papua Barat. Para guru ini mengeluhkan perubahan dan peralihan SMA/SMK di bawah tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Sementara itu, para guru SMK/SMK saat ini merasa telah terakomodasi dengan baik di bawah komando langsung pemerintah Provinsi Papua Barat.

Menanggapi hal itu, Filep menyampaikan aspirasi dan kesejahteraan para guru menjadi hal yang lebih utama untuk dipertimbangkan dalam persoalan ini. Sehingga ia berharap Pj Gubernur Papua Barat dapat segera merespons aspirasi ini demi kualitas pendidikan yang tetap terjaga di Papua Barat.

“Kalau tiga atau empat tahun lalu guru dari tingkat SMA/SMK sudah dipindahkan dari kabupaten/kota ke Provinsi, lalu mereka sudah aman, maka jangan nasib mereka dikembalikan. Sebab justru kondisi ini akan merugikan para tenaga pengajar, juga menghambat administrasi pendidikan di tingkat SMA/SMK,” ungkap Filep.

Lebih lanjut, Filep mengatakan meskipun Komite I DPD RI tidak menangani persoalan pendidikan, namun adanya UU Otsus yang merupakan tanggung jawab Komite I DPD RI, maka hal ini sangat penting bagi Komite I untuk menindaklanjuti aspirasi para guru SMA SMK sesuai amanah UU Otsus.

Oleh sebab itu, Filep berkomitmen akan menindaklanjuti aspirasi ini melalui mekanisme yang ada sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap dunia pendidikan di Papua Barat. Di samping itu, Filep akan berkoordinasi dengan Komisi X DPR RI, khususnya anggota DPR RI Robert Kardinal agar turut menyuarakan aspirasi para guru SMA/SMK tersebut.

“Saya sudah komunikasi langsung dengan Robert Kardinal, sehingga nanti akan mengundang Kementerian Pendidikan untuk segera melihat persoalan ini agar tidak ada masalah yang dapat mengganggu aktivitas belajar mengajar di Papua Barat,” kata Filep. (WRP)