WONDAMA, JAGAINDONESIA.COM – Dari tanah peradaban yang penuh nilai, sejarah dan kearifan lokal, Sekretaris Asosiasi MRP se-Tanah Papua, Judson Ferdinandus Waprak menyampaikan seruan yang tulus kepada seluruh insan media, masyarakat dan pemangku kepentingan di Tanah Papua untuk kembali merawat persatuan dengan hati yang jernih dan pikiran yang bijaksana.

“Kami mengajak semua media yang saat ini terlibat dalam saling ancam dan polemik untuk menghentikan semua pertengkaran yang hanya berujung pada mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Mari kita sudahi itu. Tanah ini membutuhkan kesejukan, bukan perpecahan,” ujarnya dalam pernyataan resmi yang diterima Senin (30/3/2026).

Ia menegaskan bahwa ruang publik sudah semestinya menjadi tempat membangun kesadaran, bukan memperdalam luka. Karena itu, pendekatan yang penuh kasih, saling menghargai, dan menjunjung martabat adalah jalan yang harus dipilih bersama.

Kepada seluruh anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) se-Tanah Papua, Waprak menyampaikan pesan penguatan agar tetap teguh dan optimis dalam menjalankan amanah.

“Tetaplah optimis. Semua masukan dan kesan publik terhadap kinerja MRP adalah bagian dari proses untuk bertumbuh. Jangan biarkan kritik melemahkan, tetapi jadikan itu sebagai cahaya untuk memperbaiki diri,” katanya lagi.

Di kesempatan yang sama, Waprak yang juga Ketua MRP Papua Barat juga mengingatkan seluruh rakyat Papua agar tidak menyerang lembaga MRP, karena pembangunan Otonomi Khusus adalah tanggung jawab bersama.

“Jangan kita saling menyalahkan apalagi menyerang lembaga. Dalam pembangunan Otsus, semua pihak harus bertanggung jawab, terutama Pemerintah Daerah sebagai pelaksana utama. MRP hadir sebagai penjaga nilai dan suara Orang Asli Papua, bukan sebagai pengelola dana,” sebutnya.

Terkait transparansi, ia menegaskan bahwa MRP se-Tanah Papua juga terbuka terhadap audit sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada publik.

“Kami tidak keberatan untuk diaudit. Kami terbuka. Namun perlu dipahami bahwa MRP bukan penyelenggara dana Otsus. Keterbukaan ini adalah bagian dari komitmen kami menjaga kepercayaan masyarakat,” ucap Waprak.

Lebih lanjut, ia mengingatkan agar tidak ada narasi yang seolah-olah ‘mengancam’ atau membawa MRP ke Jakarta dengan cara yang tidak bijak.

“Tidak perlu mengancam membawa MRP ke Jakarta. Apa yang kami lakukan adalah bagian dari hak dan agenda kerja kelembagaan. Semua langkah yang diambil memiliki dasar dan tujuan yang jelas.”

Dalam perjuangannya, dia menuturkan, MRP saat ini terus mendorong penguatan regulasi melalui pemerintah pusat, khususnya terkait Peraturan Pemerintah Nomor 54 dan 64, agar kewenangan MRP dapat diperjelas dan diperkuat.

“Kami ingin ke depan MRP tidak hanya menjadi pemberi saran dan pertimbangan, tetapi juga memiliki ruang dalam pengambilan keputusan strategis, demi membela kepentingan Otonomi Khusus, demi kebaikan Orang Asli Papua, dan demi keutuhan Negara,” urainya.

Terkait dinamika dengan DPD RI, Sekretaris Asosiasi menegaskan bahwa hal tersebut akan diselesaikan melalui dialog yang baik dan penuh penghormatan.

“Persoalan dengan DPD akan kami bicarakan secara baik. Kita ini sesama anak Papua, sesama intelektual. Maka yang kita bangun adalah hubungan kerja yang harmonis, bukan konflik yang berkepanjangan,” ucap Waprak.

Oleh sebab itu, dirinya juga mengingatkan agar masyarakat tidak menggeneralisasi penilaian terhadap seluruh MRP di enam provinsi. Kehadiran MRP ke Jakarta, lanjutnya, merupakan bagian dari perjuangan besar untuk memperluas hak politik Orang Asli Papua.

“Setiap MRP memiliki langkah kerja dan tantangan yang berbeda. Jika ada yang dinilai belum maksimal, mari dibicarakan dengan hati yang baik. Jangan disamaratakan, karena itu tidak adil. Kami datang ke Jakarta untuk meminta kepada negara agar ke depan hak politik Orang Papua tidak hanya terbatas pada Gubernur dan Wakil Gubernur, tetapi juga mencakup Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, hingga DPRD di semua sektor pembangunan. Ini perjuangan yang sudah kami upayakan sejak tahun 2024,” ujar Waprak.

Di akhir pernyataannya, Sekretaris Asosiasi menyampaikan ajakan yang menyentuh hati kepada seluruh anak-anak Papua untuk kembali kepada nilai-nilai adat dan kebijaksanaan leluhur.

“Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam lembaga ini. Namun kami tidak ingin membangun ruang gaduh di media. Kami mengajak anak-anak Papua yang bijak dan berintelektual, mari datang ke lembaga, sampaikan hak dan pikiranmu dengan cara yang bermartabat. Kita ini satu rumah adat,” ucapnya.

“Jangan kita berbicara di luar dengan nada yang melukai, hingga orang yang tidak memahami kebaikan budaya kita justru menilai kita keliru. Mari hentikan ego negatif dalam berpikir. Mari kita kembali saling merangkul, saling menguatkan, dan berjalan bersama dalam kasih. Dari Tanah Peradaban Teluk Wondama, seruan ini disampaikan sebagai panggilan hati, bahwa Papua tidak dibangun dengan amarah, tetapi dengan cinta; tidak ditegakkan dengan saling menjatuhkan, tetapi dengan saling menopang dalam martabat dan persaudaraan,” pungkasnya.

MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM – Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, menyampaikan duka mendalam atas insiden penyerangan terhadap tenaga kesehatan (nakes) di Kabupaten Tambrauw yang mengakibatkan dua orang meninggal dunia.

Peristiwa tragis tersebut terjadi di Kampung Jokbu, Distrik Bamusbama, pada Senin (15/3/2026), saat empat tenaga kesehatan yang mengendarai sepeda motor tiba-tiba diserang oleh orang tidak dikenal (OTK). Dua korban dilaporkan tewas, sementara dua lainnya berhasil menyelamatkan diri ke Pos TNI Bamusbama.

“Kami atas nama DPD RI, khususnya Komite III, menyampaikan duka cita yang sangat mendalam. Ini adalah persoalan serius yang harus segera ditangani oleh aparat keamanan di daerah,” ujar Filep Wamafma.

Ia menegaskan apapun latar belakang perbedaan, baik ideologi maupun pandangan, hukum harus tetap melindungi warga sipil yang tidak bersalah, termasuk tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah terpencil dan rawan konflik.

Menurutnya, insiden ini menjadi bukti bahwa pelayanan kesehatan di daerah konflik tidak lagi memberikan jaminan keselamatan bagi para tenaga kesehatan.

Oleh karena itu, Komite III DPD RI mendesak aparat keamanan, termasuk Kapolda Papua Barat, Kapolda Papua Barat Daya, serta Pangdam XVIII/Kasuari, untuk memastikan perlindungan maksimal bagi tenaga kesehatan, guru, dan seluruh petugas pelayanan publik di wilayah konflik.

“Hal ini sangat penting untuk menjamin keselamatan mereka. Komite III akan mengambil langkah serius dengan meminta keterangan resmi dari seluruh pihak terkait setelah masa libur Idul Fitri,” terangnya.

Ia juga menyoroti perlindungan terhadap tenaga kesehatan dan tenaga pendidik telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk dalam kerangka Otonomi Khusus Papua, namun implementasinya perlu diperkuat di lapangan.

Selain itu, Filep Wamafma mengimbau pemerintah daerah agar lebih memperhatikan keselamatan tenaga kesehatan, guru, serta masyarakat sipil di wilayah konflik.

Ia juga mengingatkan kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan ideologi agar tidak menjadikan warga sipil sebagai sasaran kekerasan.

“Kehadiran nakes dan guru di daerah terpencil adalah untuk melayani masyarakat Papua sendiri. Mereka hadir untuk pelayanan dan keselamatan warga,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa jika tenaga kesehatan ditarik dari wilayah konflik, maka masyarakat akan kehilangan akses layanan kesehatan yang sangat dibutuhkan.

“Kalau nakes ditarik, siapa yang akan melayani masyarakat di sana? Ini tentu tidak adil bagi warga,” katanya.

Namun demikian, ia menekankan bahwa keselamatan tetap menjadi prioritas utama. Jika kondisi tidak memungkinkan, maka tenaga kesehatan perlu dipertimbangkan untuk ditarik sementara ke lokasi yang lebih aman. (Rls)

WONDAMA, JAGAINDONESIA.COM – Jalan Trans Papua Barat, Dusner-Simei menjadi tulang punggung percepatan ekonomi bagi masyarakat atau menjadi titik sentral penghubung antar kabupaten dan kota termasuk akses bagi masyarakat di desa. Kepala kampung Simei, Obet Yoweni menyayangkan kasus PT. 3M yang diduga tidak membayar material 13 ton yang terpakai untuk pembangunan jalan tersebut.

“Kami butuh jalan, tapi bukan berarti kami harus dibohongi. Apalagi hak masyarakat kami akan material timbunan sebanyak 13 ton yang hingga saat ini belum terbayarkan. Kami mengakui bahwa benar PT. 3M sudah bertemu dengan masyarakat di kampung kami dan melakukan pembicaraan dengan masyarakat kami, namun yang mereka bayar adalah uang permisi atau uang ketuk pintu saja. Lalu bagaimana dengan 13 ton material timbunan yang dipakai untuk jalan tersebut?” ujar Obet kepada awak media, Senin (16/3/2026).

“Hal ini saya sudah sampaikan bersama Kepala Distrik kepada Polres Teluk Wondama, kami juga sudah sampaikan kepada bupati dan wakil bupati Teluk Wondama. Sesuai saran dari Kapolres Wondama kami menyurati perihal permohonan kepada PT. 3M untuk membayar 13 ton material yang terpakai untuk penimbunan jalan Trans Papua Barat,” ungkapnya lagi.

Menurutnya, hal itu adalah hak masyarakat adat yang semestinya dikawal oleh pemerintah dan kepolisian. Ia berharap kasus ini tidak berjalan serupa dengan proyek Simei-Obo yang belum juga dibangun.

“Lantas apa tindakan hukum perdata dan sikap pemerintah kepada perusahaan ini? Karena kami menjadi bertanya kenapa perusahaan ini masuk bekerja pada tahun 2023-2024? Apakah akan sama kasusnya dengan jalan Simei-Obo. Karena pekerjaan ini sudah selesai dikerjakan lalu dimana uang untuk membayar hak masyarakat?” katanya.

“Kami ingin dimediasi segera soal keluhan ini. Kami berharap, segera mendapatkan titik terang dan mendapatkan hak kami,” kata Obet Yoweni. (MW)

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Ketua Komite III DPD RI menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atas diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Relaksasi Pembiayaan Komponen Honor Guru dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara pada Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026.

Dia menilai, kebijakan ini merupakan langkah konkret dan responsif pemerintah dalam menjawab berbagai persoalan pendidikan di daerah, khususnya terkait kesejahteraan guru honorer dan tenaga kependidikan non-ASN yang selama ini menghadapi ketidakpastian pembiayaan.

“Komite III DPD RI menilai bahwa relaksasi pembiayaan melalui Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan memberikan ruang yang lebih fleksibel bagi satuan pendidikan. Terutama untuk mengalokasikan anggaran bagi honorarium guru dan tendik non-ASN. Maka harapannya, keberlangsungan proses belajar mengajar di daerah dapat maksimal dan tetap terjaga,” ujar Filep dala keterangan yang diterima Sabtu (13/3/2026).

Sehubungan dengan hal tersebut, Senator Filep menegaskan bahwa Komite III DPD RI mendorong pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan serta satuan pendidikan untuk segera menindaklanjuti kebijakan ini secara cepat dan tepat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh para guru honorer di daerah.

“Selain itu, kebijakan ini juga kita harapkan jadi solusi bagi guru honorer yang sebelumnya dirumahkan. Jadi agar mereka dapat kembali aktif untuk mendukung proses pendidikan di sekolah-sekolah yang masih kekurangan tenaga pengajar,” kata Filep.

Lebih lanjut ia menjelaskan, dari aspek regulasi, dasar hukum pembiayaan honor guru melalui Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan telah diatur secara jelas dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan dan pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, Filep menekankan sisi implementasi kebijakan ini perlu berjalan secara akuntabel, transparan, dan tepat sasaran.

“Komite III DPD RI berkomitmen untuk terus melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan nasional, termasuk memastikan bahwa kebijakan relaksasi pembiayaan ini benar-benar memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan guru dan kualitas pendidikan, khususnya di daerah,” tegasnya.

MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM – Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Filep Wamafma, menekankan pentingnya peran mahasiswa untuk bersikap kritis namun tetap konstruktif dalam menyikapi kebijakan pembangunan nasional, termasuk implementasi Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

Hal tersebut disampaikannya usai kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR RI bertema “Penguatan Pemahaman Empat Pilar Kebangsaan sebagai Fondasi Persatuan, Perdamaian, dan Harmoni Sosial di Tanah Papua” yang diikuti sekitar 350 mahasiswa Polbangtan Manokwari Rabu (11/03/26).

Menurutnya, sikap kritis merupakan bagian penting dari peran mahasiswa dalam kehidupan demokrasi. Namun kritik tersebut harus disertai dengan solusi yang konstruktif.

“Mahasiswa boleh dan harus kritis terhadap berbagai hal. Tetapi kritik itu harus disertai solusi, bukan sekadar membuat kebijakan gagal. Jika kritik memberikan jalan keluar, maka itu sangat baik bagi seorang mahasiswa,” katanya.

Filep juga menekankan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk ikut mengawal implementasi berbagai program nasional di daerah, termasuk di Papua, agar program tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ia juga menyoroti pentingnya membangun kepercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nilai kemanusiaan, keadilan, dan ketuhanan, menurutnya, harus diwujudkan dalam praktik pemerintahan dan kehidupan sosial.

“Jika masyarakat percaya pada nilai-nilai Pancasila, maka nilai itu harus dipraktikkan. Pemerintah sebagai eksekutif harus menunjukkan bagaimana keadilan itu diterapkan dalam kebijakan,” ujarnya.

Menurut Filep, salah satu bentuk implementasi nilai keadilan adalah melalui kebijakan afirmasi di bidang pendidikan bagi masyarakat Papua, seperti pendidikan gratis bagi anak-anak Papua dari tingkat SD hingga SMA.

Ia menambahkan bahwa keberadaan Otonomi Khusus merupakan bentuk komitmen negara untuk menghadirkan keadilan pembangunan di Papua, terutama dalam menjawab tantangan ketertinggalan pembangunan, kemiskinan, serta keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan.

“Dulu pembangunan sering dianggap Jawa-sentris. Sekarang pembangunan lebih Indonesia-sentris, bahkan Papua menjadi prioritas. Salah satu bentuk keadilan itu melalui Otonomi Khusus dengan dukungan anggaran yang lebih besar,” jelasnya.

Meski demikian, ia mengakui implementasi kebijakan di daerah masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan anggaran serta efisiensi anggaran pemerintah pusat yang berdampak pada kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program secara maksimal.

Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan kepada generasi muda, lanjutnya, juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua yang menekankan pentingnya pembangunan berkeadilan melalui prioritas pada sektor pendidikan dan kesehatan.

Sementara itu, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa mahasiswa Polbangtan memiliki peran strategis sebagai calon pemimpin pembangunan pertanian di masa depan. Karena itu, selain memiliki kompetensi teknis di bidang pertanian, mahasiswa juga perlu memiliki karakter kebangsaan yang kuat.

Menurut Mentan Amran, pembangunan sektor pertanian tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga pada pembentukan generasi muda yang memahami nilai persatuan, gotong royong, dan semangat kebangsaan.

“Mahasiswa Polbangtan merupakan calon pemimpin pembangunan pertanian masa depan. Mereka tidak hanya harus memiliki kompetensi teknis, tetapi juga karakter kebangsaan yang kuat agar mampu berkontribusi dalam pembangunan yang adil dan berkelanjutan,” ujarnya.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, menambahkan bahwa penguatan nilai kebangsaan menjadi bagian penting dalam membentuk sumber daya manusia pertanian yang unggul dan berintegritas.

Menurutnya, penanaman nilai Empat Pilar Kebangsaan kepada mahasiswa dapat memperkuat wawasan kebangsaan generasi muda yang kelak akan berperan dalam pembangunan sektor pertanian di berbagai daerah.

“Kami berharap mahasiswa Polbangtan tidak hanya unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian, tetapi juga memiliki pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai kebangsaan sehingga mampu menjadi agen pembangunan yang membawa manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Kepala Pusat Pendidikan Pertanian, Muhammad Amin. Ia mengatakan mahasiswa Polbangtan dibekali tidak hanya dengan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga pembentukan karakter agar menjadi insan yang bertakwa, berakhlak mulia, dan siap mengamalkan ilmunya di masyarakat.

Amin berharap mahasiswa dapat menjadi agen perubahan dalam mendukung program pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi Papua Barat, dalam mewujudkan kemandirian pangan melalui peningkatan produktivitas pertanian, terutama komoditas padi dengan dukungan mekanisasi pertanian secara menyeluruh. (Rls)

BINTUNI, JAGAINDONESIA.COM – Anggota DPD Republik Indonesia, Filep Wamafma mendorong penguatan peran masyarakat hukum adat dalam tata kelola investasi berkeadilan dan berkelanjutan di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, agar berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

“Kita lihat arus investasi di Teluk Bintuni cukup besar dan pertumbuhan ekonomi juga tinggi, tapi tantangannya ialah bagaimana keberadaan investasi benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat adat,” kata dia di Teluk Bintuni, Senin.

Ia mengatakan hal itu dalam diskusi kelompok terpumpun bersama Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Manokwari, dan LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase warga miskin di Teluk Bintuni pada September 2025 mencapai 25,34 persen atau sekitar 18,48 ribu orang dengan tingkat kemiskinan wilayah perdesaan lebih tinggi, yakni 26,34 persen sedangkan perkotaan 9,50 persen.

Kesenjangan tersebut mencerminkan bahwa investasi yang masuk ke daerah sudah semestinya dirancang lebih inklusif agar mampu menekan angka kemiskinan secara terukur, khususnya di wilayah perdesaan yang sebagian besar merupakan wilayah adat dengan penduduk orang asli Papua (OAP).

“Investasi berkeadilan menuntut pengakuan terhadap hak masyarakat adat, partisipasi bermakna, serta pembagian manfaat yang proporsional,” ujarnya.

Menurut dia, struktur perekonomian Teluk Bintuni tergolong cukup kuat dibandingkan dengan kabupaten lain di Papua Barat yang tercermin dari nilai produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku pada 2024 mencapai Rp52,36 triliun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan sebesar Rp35,02 triliun.

Lapangan usaha industri pengolahan, pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi sangat signifikan terhadap pertumbuhan PDRB Kabupaten Teluk Bintuni sekaligus menjadi daerah penyangga pertumbuhan Papua Barat, namun perlu diimbangi dengan kebijakan yang memastikan distribusi manfaat investasi lebih merata bagi masyarakat lokal.

“Terutama masyarakat adat yang hidup di sekitar wilayah investasi. Ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah,” ujar Filep.

Ia menilai integrasi hak masyarakat hukum adat dalam kebijakan investasi belum optimal dipengaruhi minim tingkat partisipasi saat perencanaan, sehingga diperlukan penerapan prinsip free, prior and informed consent (FPIC) atau persetujuan bebas tanpa paksaan berdasarkan informasi awal.

Potensi ketimpangan distribusi manfaat investasi dapat diminimalisasi dengan adanya penguatan tata kelola kelembagaan masyarakat adat untuk turut berperan melakukan pengawasan guna mencegah konflik sosial dan potensi lainnya yang berdampak pada kerusakan lingkungan.

“Kami berharap ke depannya, ada regulasi yang memberi kepastian hukum bagi investor sekaligus jaminan perlindungan hak masyarakat adat, sehingga investasi yang masuk, benar-benar berkontribusi terhadap kualitas hidup masyarakat,” ujar Filep. (Rls)

BINTUNI, JAGAINDONESIA.COM – Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni, Ir. I. B. Putu Suratna, MM, secara resmi membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang digagas oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Papua Barat pada Senin (9/3) di Hotel Steenkool Bintuni.

Acara ini mengangkat isu strategis mengenai pembangunan dan investasi yang berkeadilan serta berkelanjutan di wilayah Papua Barat, dengan fokus utama pada perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat dalam proses pembangunan daerah.

Dalam sambutan Bupati Teluk Bintuni yang dibacakan oleh Sekda, disebutkan bahwa Papua Barat, termasuk Kabupaten Teluk Bintuni, memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa dan posisi strategis dalam kerangka pembangunan nasional. Namun, proses pembangunan dan investasi di wilayah ini tidak terlepas dari realitas sosial masyarakat adat, yang menjadikan tanah, hutan, dan wilayah adat sebagai ruang hidup yang sarat dengan nilai sejarah, budaya, dan spiritual yang mendalam.

“Pembangunan di Papua Barat tidak cukup hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata. Ia harus mampu menjembatani kepentingan ekonomi dengan nilai sosial, kultural, dan ekologis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat,” ujar Sekda Putu Suratna dalam pidatonya.

Menurutnya, konsep investasi yang berkeadilan dan berkelanjutan menjadi pilar krusial untuk memastikan bahwa masyarakat memperoleh manfaat nyata dari pembangunan, tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang.

Hal ini sejalan dengan upaya mewujudkan pembangunan yang tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan antara manusia dan alam, serta menghormati identitas dan hak-hak masyarakat adat.

FGD ini menghadirkan Filep Wamafma sebagai keynote speaker yang memberikan wawasan mendalam terkait topik yang diangkat. Selain itu, sejumlah narasumber berpengalaman turut memberikan pandangan strategis, antara lain Agustinus Orocomna, Victor Rumere, dan Susan Trida Salossa. Diskusi yang dipandu oleh moderator Anthon Rumbruren ini menjadi wadah dialog yang konstruktif antara pemerintah, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan terkait, dalam upaya merumuskan model investasi yang lebih inklusif dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Sekda Teluk Bintuni berharap bahwa forum ini tidak hanya menjadi ruang diskusi akademik yang terbatas, tetapi juga mampu melahirkan gagasan dan rekomendasi kebijakan yang konkret dan dapat diimplementasikan. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola investasi yang transparan, inklusif, dan benar-benar memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat hukum adat.

“Bagi Kabupaten Teluk Bintuni, masyarakat hukum adat merupakan pilar utama pembangunan daerah. Ke depan, kami ingin menempatkan masyarakat adat sebagai subjek pembangunan dan mitra strategis pemerintah, bukan sekadar objek yang menerima dampak dari pembangunan,” tegas Sekda.

Melalui forum ini, diharapkan lahir rekomendasi yang dapat memperkuat perlindungan hak ulayat masyarakat adat, meningkatkan kapasitas mereka dalam berpartisipasi dalam pembangunan, serta mendorong keterlibatan yang lebih bermakna dalam setiap proses pengambilan keputusan terkait pembangunan daerah.

Hal ini sejalan dengan visi pembangunan daerah “Teluk Bintuni SERASI menuju Papua Barat yang Aman, Mandiri, Sejahtera, dan Bermartabat,” yang menempatkan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan sebagai tujuan utama.

Kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dan ISEI Papua Barat dalam mewujudkan pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan menghormati hak-hak seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat adat yang memiliki peran sentral dalam menjaga kelestarian wilayah dan nilai-nilai budaya di Papua Barat. (Rls)