PAPUA BARAT, JAGAINDONESIA.COM – Dr. Filep Wamafma menyoroti persoalan ketenagakerjaan di tanah Papua, khususnya di wilayah Papua Barat. Pasalnya, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di provinsi tercatat sebesar 4,10 persen pada Februari 2026. Meski begitu, angka ini menunjukkan perbaikan sektor ketenagakerjaan setelah mengalami penurunan sekitar 0,11 persen poin dibandingkan periode sebelumnya.
Filep mencermati bahwa mayoritas angkatan kerja saat ini masih berorientasi menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) daripada menekuni sektor lainnya. Di sisi lain, keterbatasan keuangan negara masih menjadi pertimbangan pemerintah pusat dalam menyetujui usulan rekrutmen pegawai.
Ia menjelaskan, meskipun pemerintah daerah memiliki kebutuhan pegawai yang cukup tinggi, namun keputusan terkait kuota penerimaan ASN tetap berada di tangan pemerintah pusat. Selain itu, gaji ASN yang direkrut menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui mekanisme transfer ke daerah.
“Saat ini kepala daerah hanya dapat mengusulkan kebutuhan pegawai. Penentuan kuota rekrutmen tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui BKN dan Kementerian PAN-RB,” katanya, Kamis (4/6/2026).
Sebaliknya, Filep mengatakan bahwa peluang dan kesempatan kerja di sektor lainnya juga sangat potensial, terutama di sektor swasta. Ia pun menekankan perlunya intervensi kebijakan pemerintah daerah untuk mendorong SDM lokal memenuhi bursa tenaga kerja sektor tersebut.
Menurutnya, pemerintah daerah khususnya instansi teknis sudah semestinya melakukan evaluasi secara rutin agar mengkaji peluang-peluang kerja di sektor lainnya dan mengakomodir SDM daerah.
“Aspirasi soal peluang afirmasi pengangkatan PNS dari daerah sudah kerap kali diperjuangkan dan kami tindaklanjuti ke Kementerian PAN-RB juga BKN. Namun di luar itu, pandangan pribadi saya, peluang kerja tidak hanya di birokrasi, melainkan banyak sektor lainnya, bisa di industri kreatif, wiraswasta, teknologi dan digital, juga swasta di daerah ini banyak peluangnya,” katanya.
Misalnya sektor swasta, lanjut Filep, di industri maupun perusahaan lain yang beroperasi di daerah itu perlu ada intervensi kebijakan untuk memanfaatkan tenaga kerja lokal.
“Kalau tenaga kerja kita itu ketergantungan dengan PNS maka berapa banyak lulusan sarjana-sarjana yang akan nganggur,” sebutnya.
“Tentu hal ini juga perlu peran aktif pemda untuk melakukan intervensi kebijakan guna mendorong angkatan kerja kita terserap maksimal di industri maupun perusahaan lokal. Apalagi, jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada November 2025 naik 9.571 orang dibanding Agustus 2025, menjadi sebanyak 311.649 orang. Maka persoalan pengangguran ini harus jadi perhatian kita bersama,” sambung Filep.
Lebih lanjut dia menekankan, pihaknya di Komite III DPD RI menyatakan siap mendukung sepenuhnya kebijakan ketenagakerjaan di daerah yang memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal. Hal itu perlu didukung dengan kebijakan untuk menyiapkan kualitas dan kapasitas SDM daerah agar memenuhi kebutuhan yang ada.
“Intervensi kebijakan itu juga harus menyiapkan skill tenaga kerja kita untuk memenuhi standar-standar dan syarat kebutuhan di dunia kerja, di bidang swasta dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Kita juga punya sektor yang masih membutuhkan tenaga kerja seperti pendidikan dan kesehatan. Dua sektor ini menjadi problem utama di Papua. Maka menurut saya kita juga harus memperhatikan kebutuhan kerja di daerah, dan sekali lagi tak hanya tertumpu di birokrasi saja,” katanya.
Ia pun berharap pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten dapat berkoordinasi secara intensif dengan wakil-wakil rakyat di pusat dalam rangka merumuskan kebijakan yang tepat guna menjawab persoalan ketenagakerjaan di daerah. Hal itu utamanya sebagai upaya menekan angka pengangguran, memenuhi sektor yang mengalami kekurangan tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
