JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) melakukan audiensi dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) di Jakarta hari ini, 13 Mei 2026. Dalam pertemuan itu, Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai yang hadir bersama Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma dan Ketua Komite I DPD RI, Andi Sofyan, Anggota DPD RI Dapil Papua Tengah, Lis Tabuni beserta jajaran diterima langsung oleh Menko Polkam, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago.
Dalam audiensi ini, Yorrys merespons situasi keamanan di daerah konflik, termasuk kondisi masyarakat yang terdampak. Ia mendorong pemerintah segera merumuskan peta jalan penyelesaian keamanan di Papua.
“Konflik bersenjata yang terjadi di wilayah pegunungan telah menciptakan situasi mencekam yang merampas rasa aman masyarakat, mengganggu proses belajar anak-anak hingga memicu gelombang ribuan pengungsi,” ujarnya dikutip Rabu (13/5).
Yorrys menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan belum memberikan perhatian sepenuhnya terhadap nasib para pengungsi. Dia berharap hal ini menjadi perhatian serius oleh pemerintah guna memitigasi munculnya persoalan baru dampak konflik bersenjata.
Senada dengan hal itu, Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma menyampaikan kondisi masyarakat Papua yang gelisah dan bereaksi keras terhadap hadirnya sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN). Menurutnya, keterlibatan aparat yang dipersepsikan menggunakan kekerasan dinilai berpotensi memicu kegaduhan di tengah masyarakat.
“Kondisi di Papua menunjukkan semakin meningkatnya penolakan-penolakan terhadap Program Strategis Nasional (PSN) khususnya yang ada di Papua Selatan. Muncul keresahan masyarakat bahwa PSN dapat mengganggu stabilitas lingkungan hingga keberlanjutan hidup masyarakat adat, apabila pelaksanaannya tidak memperhatikan dampak lingkungan dan keterlibatan masyarakat setempat dalam realisasinya,” ujar Filep.
“Selain itu, kehadiran TNI di semua wilayah Papua dengan jumlah yang sangat banyak menimbulkan kekhawatiran masyarakat terkait potensi gesekan dengan masyarakat sipil. Masyarakat berharap Papua Damai dapat terwujud sepenuhnya, tanpa timbul rasa ketakutan atas kehadiran banyaknya aparat keamanan,” sambungnya.
Senator Papua Barat itu juga mendorong Kemenko Polkam menjadi garda terdepan untuk memberikan solusi penyelesaian yang komprehensif dalam rangka mengembalikan kedamaian dan kesejahteraan hidup masyarakat di tanah Papua.
“Kami mendorong Kemenko Polkam melakukan mapping ulang soal kehadiran TNI di Papua dengan memperhatikan kondisi warga sipil yang trauma dan bertahan di pengungsian. Juga banyak korban berjatuhan baik di TNI maupun masyarakat. Kondisi dan persoalan korban nakes, anak-anak kecil, ibu hamil yang terjadi di Papua Tengah, di Papua Barat Daya ini sangat memprihatinkan. Kami juga menyampaikan tentang adanya upaya intimidasi oleh oknum anggota TNI terhadap aktivitas mahasiswa kaitan dengan film Pesta Babi. Kami berharap tindakan aparat tetap memperhatikan kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat oleh masyarakat,” kata Filep.
Lebih lanjut, Filep juga menyampaikan tentang kekhawatiran masyarakat adat terkait dengan pembangunan bandar antariksa peluncuran satelit di Biak, Papua. Menurutnya, masyarakat mendesak agar keberadaan PSN ini tidak berdampak negatif pada eksistensi masyarakat adat dan mempertimbangkan kelangsungan ruang hidup sekitar wilayah. Dia juga menyoroti soal kondisi pendidikan di daerah konflik yang sangat memprihatinkan.
“Saya juga menyampaikan soal kondisi pendidikan di wilayah-wilayah konflik dan berdasarkan hasil riset di Kabupaten Keerom, kami menemukan bahwa hanya terdapat sedikit siswa yang mengikuti ujian di beberapa sekolah dalam satu distrik yang saya datangi. Maksimal hanya sekitar puluhan siswa yang bisa ikut ujian, bahkan hanya ada satu siswa di beberapa sekolah,” sebutnya.
“Tentu kami mendorong ada langkah tegas dan perhatian penuh atas kondisi ini, jangan sampai pendidikan Papua semakin terdegradasi, terutama di situasi sulit akibat konflik. Kita berharap ada atensi khusus termasuk roadmap dari Pak Presiden soal upaya pemerintah untuk menyelesaikan persoalan Papua secara komprehensif, memperhatikan semua aspek sehingga dapat berjalan efektif,” pungkas Filep.
