Minggu, 18 Oktober 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 13

Lepas Jalan Sehat HUT YPK ke-64, Filep Dorong Generasi Muda Hidup Sehat dan Berprestasi

Penulis
uma ruhmana
-
0
Foto: Oridek News

FotoMANOKWARI SELATAN, JAGAINDONESIA.COM – Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, S.H., M.H., secara resmi melepas kegiatan jalan sehat dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-64 Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) di Tanah Papua yang diperingati setiap 8 Maret.

Kegiatan jalan sehat tersebut berlangsung di Kampung Waroser, Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan, Sabtu (7/3/2026). Rute kegiatan dimulai dari gedung sekolah YPK Waroser menuju Masjid Baitul Kautsar di Oransbari, kemudian kembali dan finis di halaman sekolah.

Kegiatan ini diikuti ratusan pelajar dari jenjang SD hingga SMP YPK Waroser serta puluhan guru yang turut memeriahkan peringatan HUT YPK tahun ini.

Setelah kegiatan jalan sehat, Filep Wamafma berkesempatan memberikan motivasi kepada para siswa. Dalam sambutannya, ia mengingatkan pentingnya pendidikan sebagai kunci masa depan generasi muda.

Menurutnya, membangun kebiasaan hidup yang baik dengan menjaga semangat dan kebugaran jasmani serta rohani seperti rajin berdoa, sarapan sebelum beraktivitas, serta disiplin berangkat ke sekolah.

“Tubuh kita harus sehat untuk memulai aktivitas-aktivitas produktif setiap harinya. Maka rajinlah melakukan aktivitas fisik ringan seperti jalan sehat, jogging, berlari dan sebagainya. Pasalnya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, optimisme dan spirit kerja keras untuk masa depan yang baik,” kata Filep.

“Menjaga kesehatan jasmani sangat penting, agar tubuh memiliki imun yang kuat, terhindar dari penyakit dan juga hindari hal-hal negatif seperti miras ataupun narkotika, sebab itu hanya akan merusak tubuh dan masa depan. Mari semangat jadi generasi sehat, cerdas dan unggul, dapat diandalkan bagi kemajuan daerah ke depan,” pungkasnya.

Buka Workshop Karya Ilmiah STIH, Dr. Filep Wamafma: Intelektual Wajib Menulis, Perkuat Literasi dan Publikasi

Penulis
uma ruhmana
-
0

MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM – Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari, Dr. Filep Wamafma, secara resmi membuka kegiatan Workshop Penulisan Karya Ilmiah Strategi Penulisan Hukum Menuju Mahasiswa Berprestasi dan Kampus Unggul. Kegiatan ini diselenggarakan oleh LP2M STIH Manokwari sebagai upaya meningkatkan kemampuan menulis ilmiah di kalangan mahasiswa.

Dr. Filep Wamafma menyatakan bahwa kemampuan menulis merupakan salah satu kompetensi penting yang harus dimiliki mahasiswa sebagai calon intelektual. Namun, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pihak kampus, saat ini terdapat kecenderungan penurunan kemampuan menulis di kalangan mahasiswa.

“Rata-rata mahasiswa saat ini mengalami penurunan dalam kemampuan menulis, padahal mereka merupakan calon intelektual. Jika seorang intelektual tidak memiliki kemampuan menulis yang baik, hal ini tentu menjadi suatu kerentanan kualitas akademisi,” ujarnya.

Ia menyebut, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk mendorong peningkatan kemampuan tersebut. Melalui workshop ini, STIH Manokwari ingin menumbuhkan minat dan daya tarik mahasiswa dalam menulis, khususnya dalam penulisan ilmiah yang memiliki standar dan kaidah akademik yang jelas.

Workshop ini menghadirkan sejumlah narasumber yang kompeten di bidangnya. Dosen STIH Manokwari, Natalia Rahmadani Papuana Dewi, S.H., M.H., membawakan materi tentang fondasi metodologi penelitian, struktur buku, serta etika akademik dalam penulisan ilmiah.

Selain itu, kegiatan ini juga menghadirkan Content Specialist dan Communication Practitioner, Yudhis Pradd, S.I.Kom., yang memberikan materi mengenai strategi penulisan di media massa, teknik copywriting, serta penguatan personal branding bagi mahasiswa. Sesi kegiatan tersebut dipandu oleh Marwah Tul A. Rumkel, S.H., M.H.

Menurut Dr. Filep, kegiatan ini tidak hanya bertujuan membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi, tetapi juga mendorong mereka untuk memiliki kemampuan meneliti dan menulis yang lebih luas sehingga mampu berkompetisi di tingkat nasional maupun internasional.

Setelah mengikuti pelatihan ini, para dosen akan mendampingi mahasiswa dalam merumuskan proposal penelitian yang berpotensi memperoleh hibah penelitian.

“STIH Manokwari juga tentu berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran khusus bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian,” kata Filep.

Selain dukungan internal kampus, tambah Filep mahasiswa juga akan didorong untuk mengakses berbagai peluang pendanaan penelitian dari luar, baik melalui kementerian maupun pihak swasta.

“Kami menunjukkan keseriusan dalam mendorong mahasiswa agar memiliki kemampuan menulis ilmiah yang baik, serta mampu menghasilkan karya penelitian yang berkualitas sebagai bagian dari upaya menuju mahasiswa berprestasi dan kampus yang unggul,” tuturnya. (Rls)

Apresiasi Agenda Konsolda di PBD, Senator Filep Harap Pembangunan Pendidikan di Daerah Semakin Progresif

Penulis
uma ruhmana
-
0

SORONG, JAGAINDONESIA.COM – Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, SH, MHum mengapresiasi kegiatan Konsolidasi Daerah (Konsolda) Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2026 Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Kegiatan yang bertempat di Vega Prime Hotel and Convention, Sorong, Papua Barat Daya ini berlangsung pada 4-6 Maret 2026.

Menurut Filep agenda tersebut sangat penting dilaksanakan oleh Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Papua Barat Daya, utamanya dalam mendukung upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Forum ini menjadi ruang konstruktif untuk membangun sinergi dan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan pendidikan guna mencapai target pembangunan pendidikan di kedua wilayah tersebut.

“Kami sangat mengapresiasi agenda BPMP tersebut, karena kepala daerah kita baik Gubernur Papua Barat dan Papua Barat Daya beserta seluruh kepala daerah itu memiliki tanggung jawab dan komitmen untuk membangun pendidikan dan mewujudkan visi besar Papua Cerdas. Maka kolaborasi pemegang kebijakan ini sangat penting lantaran isu pendidikan kita juga masih sangat kompleks,” ujar Filep dalam keterangan yang diterima, Kamis (5/3/2026).

Ia menambahkan bahwa, saat ini pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) juga menyatakan komitmen kuat terhadap percepatan pembangunan pendidikan secara nasional. Hal itu diantaranya tentang Program Indonesia Pintar (PIP), program revitalisasi sekolah, program digitalisasi sekolah hingga mekanisme evaluasi nasional melalui Tes Kemampuan Akademik (TKA).

“Dalam pertemuan ini, harapan saya bahwa semua sekolah se-Tanah Papua atau setidaknya di wilayah 3T itu menjadi skala prioritas dalam pembangunan pendidikan. Dalam hal ini diperlukan peran aktif dari semua pihak khususnya instansi teknis, Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib untuk mem-backup kepala daerah untuk menyiapkan data yang dibutuhkan oleh Kementerian agar mempercepat proses realisasi,” ujar Filep.

“Program revitalisasi sekolah ini program yang sangat baik dan mengurangi beban anggaran daerah. Maka pemda wajib pro-aktif dalam program ini di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang juga berdampak ke sektor pendidikan,” ucap senator Papua Barat itu.

Lebih lanjut, Filep berharap pemda dapat memprioritaskan program revitalisasi ini bagi sekolah pedalaman, seperti sekolah-sekolah yayasan yang telah mengabdi begitu lama di Tanah Papua. Menurutnya, realisasi program pemerintah pusat di pelosok negeri akan memberikan motivasi yang sangat berarti bagi penggerak-penggerak pendidikan yang selama ini berjuang tulus di pedalaman.

“Ini adalah momen penting juga bahwa revitalisasi sekolah tidak memandang sekolah negeri maupun swasta bahkan dalam beberapa hal Mendikdasmen lebih menekankan untuk mengoptimalkan sekolah-sekolah swasta. Oleh sebab itu, kita berharap sekolah-sekolah di bawah yayasan-yayasan yang sudah beroperasi di Papua sejak lama mohon untuk partisipasi aktifnya sehingga bisa juga mendapatkan prioritas,” katanya.

“Saya sudah berkomunikasi dengan sejumlah kepala sekolah dan juga ketua Yayasan di Papua agar kita dorong sama-sama menyambut program ini dan saya akan mem-backup 100% agar program revitalisasi sekolah di wilayah 3T khususnya di wilayah Tanah Papua ini menjadi prioritas untuk pendidikan di Tanah Papua. Sekali lagi kita apresiasi Gubernur Papua Barat Daya yang telah membuka acara dan telah memberikan sambutan sangat positif, juga kepada Kepala Gubernur Papua Barat, DPR Papua Barat, MRP Papua Barat dan semua pihak yang berkomitmen untuk membantu percepatan pembangunan pendidikan di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya,” pungkasnya.

Ketua Komite III DPD RI Dorong Penguatan Edukasi dan Regulasi Perlindungan Atlet

Penulis
uma ruhmana
-
0

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma menyoroti masalah dugaan kekerasan fisik dan pelecehan seksual yang dialami atlet pelatnas panjat tebing yang mengemuka ke ruang publik. Filep mengecam keras kasus tersebut lantaran korban yang melapor hingga kini bertambah dari 8 atlet menjadi 10 atlet.

“Dugaan tindak kekerasan dan pelecehan seksual ini sangat memprihatinkan. Apalagi hal ini terjadi di pelatnas, dimana atlet putra dan putri kita sudah semestinya secara bebas dan bermartabat dapat tumbuh, berkembang dan hanya berfokus pada pencapaian prestasi,” ujar Filep, Selasa (3/3/2026).

Berdasarkan informasi Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI), 10 atlet tersebut merupakan atlet laki-laki dan juga atlet perempuan. Atas persoalan ini, senator Papua Barat itu juga mendorong adanya penguatan regulasi perlindungan atlet sekaligus edukasi agar lingkungan aman dan suportif untuk pengembangan atlet.

“Kami Komite III DPD RI yang membidangi Kepemudaan dan Olahraga mengecam keras masalah ini dan mendukung Kemenpora, KONI maupun Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) mengusut tuntas kasus ini. Yang jelas penguatan regulasi perlindungan atlet harus kita kawal bersama,” sambungnya.

Ia lantas menambahkan, UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, telah menjamin hak atlet atas keamanan, keselamatan, perlindungan dari kekerasan/pelecehan, serta kesejahteraan, termasuk jaminan sosial dan pendampingan hukum. Poin-poin ini harus dapat diterjemahkan dan dipertegas dalam peraturan internal lembaga maupun federasi.

“Atlet kita adalah aset dan harapan masyarakat yang harus dijaga marwah serta masa depannya. Tak hanya pelatnas, semua atlet putra-putri bangsa ini berhak mendapatkan jaminan keamanan dari segala bentuk tindak kekerasan dan pelecehan,” tegasnya.

Selain itu, Filep mendorong agar persoalan ini diproses dengan adil dan pelaku diberi sanksi tegas. Dia menekankan, kejadian demikian agar tidak berulang di lingkungan yang sama maupun di cabang olahraga lainnya.

”Kami Komite III DPD RI mendukung langkah tegas penyelidikan maupun investigasi yang dilakukan oleh Kemenpora. Tindakan kekerasan dan pelecehan seksual sangat mencederai semangat sportivitas dan kebersamaan tim. Atlet menjadi harapan dan kebanggaan bangsa yang harus dijaga kehormatannya,” ungkap Filep.

”Langkah tegas dan segera ini penting untuk jaga martabat pelatnas sekaligus jadi bahan evaluasi untuk memberikan ruang yang terbuka, adil dan sportivitas di dunia olahraga nasional,” katanya lagi.

Aset Wabudori Diambil Alih Kementerian ESDM, Ini Hasil Pengawasan Angota DPRP Jaqualine Johana Kafiar

Penulis
Nana
-
0
Anggota DPRP Dapeng Supiori Jaqualine Kafiar saat melakukan pertemuan dengan Kabag Keuangan Kab. Supiori. (25/02)

SUPIORI, 25 Februari 2026 — Anggota DPR Papua Perwakilan Kabupaten Supiori, Jaqualine Johana Kafiar, menyampaikan hasil koordinasinya usai mengadakan pertemuan resmi bersama Kabag Keuangan Kabupaten Supiori (25/02/2026).

“Saya datang ke Supiori untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kejelasan dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama Dana Otsus. Dari pertemuan dengan Kabag Keuangan, dijelaskan bahwa Supiori memiliki empat sumber pendanaan utama, yaitu DBH, DAU, DAK, dan Dana Otsus. DBH yang awalnya Rp38 miliar kini turun sangat drastis menjadi hanya Rp1,9 miliar akibat pemekaran provinsi. DAU saat ini sebesar Rp334 miliar, DAK Rp24 miliar, dan Dana Otsus Rp86 miliar. Penurunan dan perubahan komposisi pendanaan seperti ini harus menjadi perhatian serius agar tidak mengganggu pelayanan publik maupun program dasar yang menyentuh masyarakat adat dan orang asli Papua,” Tegasnya kepada awak media (25/02).

Jaqualine juga menyoroti persoalan aset daerah yang disampaikan oleh Kabag Keuangan berpotensi menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat adat.

“Kabag Keuangan menjelaskan bahwa sebenarnya ada satu aset besar yang bisa menjadi pemasukan daerah sekaligus peluang kerja bagi masyarakat adat, yaitu Pembangkit Listrik Wabudori. Tetapi aset ini sudah diambil alih oleh pemerintah pusat lewat Kementerian ESDM dan dikerjasamakan dengan pengelola PLTM Wabudori bersama PT PLN (Persero). Sampai hari ini, pemerintah daerah belum mendapat kejelasan apa yang menjadi hak mereka—apalagi terkait hak ulayat masyarakat adat,” kata aktivis Perempuan Supiori tersebut.

Menanggapi kondisi tersebut, Jaqualine menegaskan bahwa ketidakjelasan peran pemerintah daerah dan OAP dalam proyek PLTM Wabudori adalah persoalan yang harus segera ditindaklanjuti, karena setiap investasi yang masuk ke Supiori sudah selayaknya turut berdampak pada ekonomi Masyarakat seperti perekrutan tenaga kerja atau dampak ekonomi lainnya. Ia menilai bahwa aset potensial daerah yang dikelola kementerian harus memberi kepastian manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.

Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa pengawasan yang ia lakukan merupakan komitmen penuh untuk mengawal hak-hak masyarakat adat dan OAP, sebagai representasi mereka di DPRP Papua dapeng Supiori.

“Dana Otsus Harus Sampai Ke Rakyat! Anggota DPRP Jaqualine Kafiar Tegaskan Pengawasan Ketat Di Supiori”

Penulis
Nana
-
0
Jaqualine Kafiar saat menggelar pertemuan dengan Richie Kafiar guna memperoleh laporan rinci mengenai pengelolaan Dana Otsus sektor pendidikan. (25/02/2026)

SUPIORI, 25 Februari 2026 — Anggota DPR Papua Perwakilan Kabupaten Supiori, Jaqualine Johana Kafiar, melaksanakan kunjungan kerja di Kabupaten Supiori sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab konstitusional untuk mengawasi penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) sekaligus memastikan keadilan kebijakan bagi masyarakat Papua, khususnya di sektor pendidikan. Dalam kunjungan tersebut, Jaqualine mengadakan dialog resmi dengan pemerintah daerah dan melakukan pengecekan langsung di lapangan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan alokasi dana benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.

Sebagai bagian dari pengawasan, Jaqualine menggelar pertemuan dengan Richie Kafiar guna memperoleh laporan rinci mengenai pengelolaan Dana Otsus sektor pendidikan. Dalam pertemuan itu, Dinas Pendidikan menjelaskan bahwa sekitar Rp10 miliar Dana Otsus tahun berjalan digunakan untuk operasional dinas serta berbagai program beasiswa, termasuk program ADIK dan ADEM, beasiswa kedokteran, dan beasiswa sekolah penerbangan. Pemerintah daerah memanfaatkan Dana Otsus untuk memfasilitasi keberangkatan mahasiswa dari Supiori menuju tempat kuliah di dalam maupun luar negeri, sementara pembiayaan pendidikan lanjutan didukung oleh anggaran dari APBN. Sejak 2016 hingga 2026, hampir 500 anak asli Papua dari Supiori telah memperoleh manfaat dari program beasiswa ini dan kini tersebar di berbagai SMA/SMK serta perguruan tinggi di luar Papua.

Dalam aspek kurikulum, Dinas Pendidikan juga melaporkan bahwa Bahasa Biak telah diintegrasikan sebagai mata pelajaran muatan lokal dari tingkat SD hingga SMA. Selain itu, sedang dikembangkan pula program berbasis budaya lainnya seperti tarian daerah dan seni lukis Papua sebagai upaya mempertahankan identitas budaya masyarakat lokal. Jaqualine menyampaikan apresiasi terhadap langkah ini karena mencerminkan kebijakan pendidikan yang adil dan relevan dengan karakter sosial-budaya masyarakat Supiori.

Jaqualine turut menyoroti kondisi anggaran Otsus Kabupaten Supiori yang mengalami penurunan dari Rp101,2 miliar menjadi sekitar Rp85 miliar pada tahun 2026. Dari total tersebut, sekitar Rp10 miliar dialokasikan untuk sektor pendidikan, jumlah yang dinilai masih terbatas untuk mengakomodasi kebutuhan pendidikan di wilayah dengan sekitar 40 SD, 13 SMP, 8 SMA/SMK, dan 40 PAUD. Dalam peninjauan langsung ke Distrik Supiori Utara, Timur, Selatan, dan Barat, Jaqualine mendapati persoalan mendesak seperti kondisi bangunan sekolah yang perlu perbaikan serta minimnya tenaga guru di sejumlah wilayah. Temuan-temuan ini memperkuat pentingnya kehadiran pengawasan ketat agar Dana Otsus benar-benar dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat, terutama di wilayah terpencil.

Dalam pernyataan resminya, Jaqualine menegaskan bahwa kehadirannya di Supiori bukan sekadar agenda kunjungan, melainkan pelaksanaan nyata tugas pengawasan yang menjadi mandatnya sebagai wakil rakyat. Ia menyatakan bahwa pengawasan Dana Otsus harus dilakukan secara serius, transparan, dan menyeluruh agar kebijakan pembangunan tidak hanya menguntungkan sebagian wilayah, melainkan memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat Supiori. Ia menekankan bahwa semua temuan lapangan dan hasil dialog akan dibawa ke DPR Papua untuk menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan, demi memastikan pendidikan di Supiori berkembang dengan baik dan setara bagi seluruh anak Papua.

Senator Filep Ingatkan MRP Simbol OAP Sebagai Subjek Pembangunan di Tanah Papua

Penulis
uma ruhmana
-
0

PAPUA, JAGAINDONESIA.COM – Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma mengingatkan bahwa filosofi dasar terbentuknya MRP berlandaskan dari prinsip bahwa negara harus mengakui identitas, hak tradisional, dan eksistensi masyarakat adat Papua. Hal ini sesuai dengan Pasal 18B UUD 1945 tentang pengakuan masyarakat hukum adat.

Lebih dalam ia mengatakan, MRP adalah simbol bahwa Orang Asli Papua bukan objek pembangunan semata, melainkan subjek yang memiliki hak menentukan arah kehidupannya.

“Pembangunan harus didasari adanya kesadaran bahwa keadilan tidak selalu berarti perlakuan yang sama. Kekhususan kepada Papua lantaran sejarah politik yang berbeda, kondisi sosial-budaya yang khusus hingga tantangan pembangunan yang kompleks,” ujarnya dalam keterangan yang diterima Senin, 2 Maret 2026.

”Kemudian MRP hadir untuk melindungi hak-hak adat dan tanah ulayat, termasuk hak perempuan Papua. Nilai-nilai agama dan budaya ini mencerminkan filosofi negara sebagai pelindung kelompok rentan, bukan sekadar pengatur kekuasaan,” tambah Filep.

Lebih lanjut, Ketua Komite III DPD RI itu menerangkan, struktur MRP yang terdiri dari unsur adat, agama dan perempuan dapat mendorong pendekatan berbasis budaya. Dalam konteks relasi kekuasaan, maka setiap keputusan-keputusan yang terkait dengan masyarakat adat, perempuan dan hubungan beragama, harus melibatkan suara MRP bukan hanya suara partai politik.

”MRP juga merupakan bentuk pendekatan integrasi nasional yang bermartabat. Artinya Integrasi Papua dalam NKRI dilakukan dengan dialog dan pengakuan, bukan hanya pendekatan keamanan dan secara filosofis lebih dalam, adanya MRP menjadi wujud pengakuan terhadap martabat manusia Papua, simbol penghormatan terhadap perbedaan dan jembatan antara negara dan budaya lokal,” jelas Pace Jas Merah itu.

Filep berharap MRP sebagai representasi kultural masyarakat OAP dapat mewakili dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, termasuk perjuangan terhadap kebijakan pemerintah. Menurutnya, MRP yang sangat dekat dengan masyarakat akar rumput dapat berkolaborasi dengan DPD RI dan DPR RI dalam hal pengawasan kebijakan di daerah.

Dia menyebut, dalam etika politik kelembagaan, hubungan kerja MRP dan DPR Otsus harus diperkuat dengan Tatip MRP sebagai lembaga Kultur dan DPR Otsus sebagai lembaga politik dari aspek penyaluran aspirasi, penyusunan perdasus atau penggunaan dana Otsus.

”Kedua lembaga ini lahir dari Otsus tetapi belum dapat bersinergi secara politik kelembagaan maka perlu dirumuskan kembali secara lebih efektif. Dengan gubernur, MRP dan DPR Otsus mutlak bersinergi, terutama gubernur sebagai mandataris masyarakat adat, agama dan perempuan.

“Yang sekarang ini dibutuhkan adalah pemahaman terhadap tugas dan fungsi MRP juga DPR Otsus. Lalu perlunya kolaborasi untuk memastikan implementasi UU Otsus dapat dilaksanakan dengan benar, penguatan kelembagaan dengan evaluasi secara berjenjang, juga komitmen bersama untuk mewujudkan tujuan Otsus dan peran kelembaagan politik di daerah dan nasional,” pungkasnya.

Tangani Kemiskinan, Kepala Daerah di Tanah Papua Diminta Perkuat Tata Kelola Pembangunan Pendidikan

Penulis
uma ruhmana
-
0
Sekretaris MPR For Papua, Dr. Filep Wamafma, SH. MHum.

PAPUA BARAT, JAGAINDONESIA.COM – Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma meminta kepala daerah baik gubernur, bupati maupun walikota untuk membangkitkan tata kelola pendidikan yang lebih baik. Pasalnya, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa presentase penduduk miskin terbanyak di Indonesia ada di wilayah tanah Papua dan berkait erat dengan pendidikan.

Hal ini sejalan dengan tema besar yang diluncurkan di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk Tanah Papua adalah ‘Papua Cerdas, Papua Sehat, dan Papua Produktif sebagaimana termuat dalam dokumen resmi Bappenas.

“Dari data BPS, provinsi-provinsi di tanah Papua ini adalah provinsi paling miskin. Dan kemiskinan itu terjadi, didominasi karena faktor pendidikan yang rendah,” kata Filep Wamafma, SH., M.Hum., C.L.A kepada wartawan, di Manokwari, Papua Barat, Kamis (26/02/2026).

Oleh sebab itu, senator Papua Barat ini berharap kepada para kepala daerah yang saat ini dipercayakan untuk memimpin di tanah Papua kembali mengintropeksi diri dan mengevaluasi program pembangunan, utamanya untuk dapat mengatasi masalah pendidikan.

Ia menjelaskan, pembangunan tanah Papua membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berkualitas. Hal ini akan banyak berdampak pada pembangunan manusia dan kemajuan daerah.

“Maka para pengajarnya dibutuhkan memiliki spesifikasi pendidikan dan jaminan kesejahteraan yang cukup. Hal ini dapat dimasukkan dalam perencanaan pembangunan. Terlebih lagi, para guru ini dituntut untuk tekun mengajar sementara kesejahteraannya seringkali diabaikan,” sebut Dr. Filep.

Lebih lanjut, ia mengemukakan, persoalan lain di Papua masih belum terselesaikan diantaranya seperti sarana-prasarana di sekolah yakni listrik, internet dan fasilitas pendukung lainnya.

“Percuma ada lembaga Otsus seperti Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua, BP3OKP, MRP, DPR Otsus di kabupaten maupun provinsi. Percuma berbagai dana pendidikan diberikan, jika tidak ada grand design yang dibuat dengan metode-metode yang mampu menjawab kebutuhan pendidikan,” ujar Dr. Filep Wamafma.

Menurutnya 25 tahun berlangsungnya Otonomi Khusus (Otsus) di tanah Papua, belum nampak keseriusan pemerintah daerah (Pemda) membangun pendidikan bagi putra-putri Cenderawasih yang bermutu.

“Pembangunan pendidikan Papua, semacam belum sepenuhnya terfokus. Metodenya, tiba masa, tiba waktu, tiba konsep. Ini menurut saya tidak tepat, mari kita konsep dengan sebaik-baiknya,” sebutnya.

Dr. Filep pun menyarankan, guru sertifikasi di daerah dapat diusulkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Menurutnya, hal ini akan memberikan kepastian karir dan kesejahteraan yang sangat penting untuk mendukung kualitas pembelajaran.

“Supaya bapak ibu guru kita mendapatkan gaji P3K dan sertifikasi. Tapi kalau mereka dapat sertifikasi dan diberhentikan. Ini sama sekali tidak manusiawi. Jadi membangun pendidikan di tanah Papua ini tidak boleh setengah-setengah, harus totalitas,” pungkasnya.

Terima Aspirasi Kepsek se-Manokwari, Filep Bakal Perjuangkan Optimalisasi PIP Hingga Sertifikasi Guru

Penulis
uma ruhmana
-
0

MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM – Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, melakukan inventarisasi masalah pendidikan secara maraton, diantaranya menemui para kepala sekolah tingkat SD hingga SMA/SMK se-Manokwari.

Pertemuan yang berlangsung di Aula Kampus STIH Manokwari pada Senin (23/2/26) ini bertujuan untuk memetakan hambatan nyata yang dihadapi satuan pendidikan di Papua Barat.

Dalam rapat tersebut, sejumlah isu mencuat, mulai dari karut-marut data bantuan sosial pendidikan hingga beban administratif tenaga pendidik.

Salah satu poin utama yang menjadi keluhan para kepala sekolah adalah terbatasnya kuota Program Indonesia Pintar (PIP). Filep menilai distribusi bantuan saat ini belum mampu menjangkau seluruh siswa dari keluarga prasejahtera di daerah tersebut.

Distribusi PIP sering kali terkendala oleh data yang tidak sinkron antara daerah dan pusat.
Ia berjanji akan membawa temuan ini ke tingkat kementerian.

“PIP ini program yang sangat baik, tetapi kuotanya masih sangat terbatas. Saya akan sampaikan kepada Menteri agar Papua mendapat perhatian khusus,” ucapnya.

Kekurangan tenaga pengajar tetap di Papua Barat membuat peran guru honorer menjadi tulang punggung sekolah. Namun, kebijakan pendidikan gratis sering kali tidak dibarengi dengan dana operasional yang cukup untuk membayar upah mereka.

“Jika guru honorer dihentikan, sekolah akan lumpuh karena kekurangan tenaga pengajar. Pemerintah harus memastikan dukungan operasional yang memadai agar proses pembelajaran tidak terganggu,” ujar Filep.

Selain itu, Filep juga menyoroti keluhan terkait sertifikasi guru yang dianggap masih menyisakan beban administrasi yang berat. Ia berkomitmen mendesak kementerian terkait agar menyederhanakan proses tersebut sehingga guru bisa lebih fokus pada kualitas mengajar daripada sekadar urusan dokumen.

Filep mengingatkan bahwa kunci perbaikan pendidikan di Papua Barat terletak pada koordinasi. Ia meminta Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk lebih aktif bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan evaluasi berkala.

“Seluruh masukan yang terjaring dalam pertemuan ini akan disusun menjadi bahan rekomendasi resmi DPD RI untuk mendorong perubahan kebijakan pendidikan di tingkat pusat yang lebih berpihak pada kebutuhan spesifik terutama di Papua Barat,” tambah Filep.

Di Usia 51 Tahun STIH, Dr. Filep Wamafma Apresiasi Perhatian Besar Duo Mandacan

Penulis
uma ruhmana
-
0

MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM – Perayaan Dies Natalis ke-51 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari menjadi momen refleksi mendalam bagi Ketua STIH Manokwari, Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum.

Ia mengenang kembali sejarah pembangunan gedung kampus Wosi yang berkaitan erat dengan peran besar para pemimpin daerah. Filep mengungkapkan, infrastruktur STIH Manokwari saat ini merupakan wujud nyata kepedulian tokoh-tokoh Papua.

Menurutnya, gedung lantai satu di sisi kanan dibangun Dominggus Mandacan saat menjabat Gubernur periode pertama, sementara penyelesaian lantai dua dilanjutkan oleh almarhum Bupati Manokwari, Demas Mandacan.

“Pak Demas bahkan sudah meletakkan batu pertama untuk kelanjutan gedung sebelah kiri, namun beliau dipanggil Tuhan sehingga program itu terhenti. Beliau adalah sosok Bupati yang sangat peduli dengan pendidikan,” kenang Filep dengan penuh haru.

Meski mengapresiasi bantuan yang ada, Filep memberikan catatan mengenai keberlangsungan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Tanah Papua. Menurutnya, PTS tidak memiliki sumber pendapatan selain dari mahasiswa.

Filep mengibaratkan bahwa ‘saham’ kampus 99,9 persen dipegang oleh orang tua mahasiswa. Kata dia, selama ini pihak kampus selalu mengedepankan kebijakan yang humanis terkait biaya kuliah, seperti sistem cicilan hingga toleransi bagi mahasiswa yang belum melunasi biaya meski sudah memasuki masa wisuda.

“Perguruan tinggi di Papua tidak akan berkembang tanpa dukungan pemerintah daerah. Kami menyadari keterbatasan anggaran dan efisiensi, namun pendidikan adalah investasi abadi yang hasilnya dirasakan selamanya,” ucapnya.

Lebih lanjut, Senator Papua Barat ini mengingatkan, kualitas pendidikan merupakan cerminan atau “wajah” dari suatu wilayah. Jika STIH Manokwari maju, maka nama baik Kabupaten Manokwari pun akan ikut terangkat di kancah nasional.

“Manokwari seharusnya bangga memiliki STIH. Ini adalah aset besar yang cikal bakalnya dari Yayasan Perguruan Tinggi Manokwari. Jika kampus ini megah dan berkualitas, orang dari seluruh Indonesia akan datang kuliah di sini. Itulah realisasi pembangunan pendidikan yang kita harapkan, bukan sekadar bicara,” terangnya.

Filep lalu mengajak seluruh alumni yang kini telah menduduki berbagai jabatan strategis untuk kembali menoleh ke almamater. Ia mengingatkan bahwa kontribusi alumni tidak melulu soal materi.

“Kami butuh pikiran, tenaga, hingga kolaborasi program. Kampus tidak akan maju tanpa dukungan alumni. Kami berharap ke depan ada alokasi khusus dalam APBD untuk mendukung pendidikan tinggi secara totalitas, agar kita bisa melahirkan lulusan yang unggul dan bersaing,” pesan Filep.

1...121314...223Halaman 13 dari 223

Berita Terbaru

© Copyright 2026 Jaga Indonesia. All Rights Reserved.