Jumat, 23 Oktober 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 115

Tahun 2017, Filep Wamafma Bawa Putra Asli Mairasi Wondama, Kini Berhasil Raih Gelar Sarjana Hukum di STIH

0
Filep Wamafma saat bersama putra asli Papua dari suku Mairasi di pedalaman Naikere, Laurens Moray.

MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM – Sebelum menjadi calon anggota DPD RI pada tahun 2019 lalu, Dr. Filep Wamafma, SH., M.Hum telah melaksanakan penelitian, pengabdian dan pengembangan ilmu hukum kepada masyarakat di pedalaman Naikere, kabupaten Teluk Wondama pada 2017 silam.  Kegiatan ini juga dalam rangka penyusunan buku hukum adat Teluk Wondama melalui program penelitian STIH Manokwari. 

Bersamaan dengan itu, Dr. Filep Wamafma menemui masyarakat pedalaman suku Mairasi dan berjumpa dengan salah seorang putra asli Papua dari suku Mairasi di pedalaman Naikere, Laurens Moray. Filep kemudian membawanya mengikuti perkuliahan di STIH pada tahun 2018.

Selama mengikuti perkuliahan, putra asli Mairasi tersebut tidak dibebani biaya apapun dan berkuliah gratis hingga berhasil memperoleh gelar sarjana di STIH Manokwari tahun 2022 ini. Untuk memperoleh gelar sarjana, Laurens telah melalui tahap ujian proposal dan ujian tertutup dengan penguji utama Dr. Filep Wamafma, Jumat (23/12).

“Selama kuliah tidak dibebani biaya dan kuliah gratis selama 5 tahun. Bahkan ia juga diberikan uang saku setiap bulan,” ungkap Filep dengan bangga atas keberhasilan putra asli Mairasi tersebut.

Adapun biaya yang digunakan untuk pendidikan putra asli Mairasi tersebut bersumber dari biaya perpuluhan 10 persen dari STIH Manokwari dan kantong pribadi Filep Wamafma. Biaya perpuluhan ini merupakan ucapan syukur dari STIH Manokwari untuk membantu masyarakat asli Papua yang membutuhkan, termasuk kebutuhan biaya hidup.

Keberhasilan Laurens menyelesaikan studinya tentu membawa kebanggaan tersendiri bagi Filep Wamafma. Filep juga bersyukur kepada Tuhan, sebab melalui perpuluhan STIH Manokwari dapat membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) putra asli Papua, terutama mereka yang tinggal jauh di pedalaman Naikere, Teluk Wondama.

Sebelumnya, lanjut Filep, sebanyak 4 anak asli Roon yang sudah dibantu melalui perpuluhan juga telah menyelesaikan sarjana hukum pada tahun 2021 lalu. Perkembangan STIH ini bukan saja berasal dari sumber biaya dari manapun, namun juga melalui dana mandiri seorang Filep Wamafma.

“Sebelum menjadi senator sejak 2019, saya pada tahun 2017 mengambil salah satu putra suku Mairasi di pedalaman Naikere Kabupaten Teluk Wondama untuk kuliah di STIH Manokwari. Segala biaya dan biaya pondok dibebaskan, bahkan setiap bulan STIH Memberikan uang saku,” ucapnya.

“Semua sumber pembiayaan ini dari Perpuluhan atau 10 persen kurban syukur. Puji Tuhan hari ini mahasiswa atas nama Laurens Moray, sudah ujian skripsi dan siap diwisuda. Tuhan memberkati perpuluhan STIH Manokwari,” pungkas Filep Wamafma. (WRP)

Lewat Natal Biak, Filep Wamafma Ajak Warga Biak di Sidey Manokwari Bersatu

0
Lewat Natal Biak, Filep Wamafma Ajak Warga Biak di Sidey Manokwari Bersatu.

MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM – Senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma menghadiri undangan perayaan Natal Ikatan Keluarga Biak di Distrik Sidey, kabupaten Manokwari, Kamis (22/12) malam. Dalam kesempatan ini, Dr. Filep hadir didampingi oleh Kepala Suku Besar Biak Papua Barat, Petrus Makbon, SH.

Sebagai bentuk apresiasi kepada ikatan keluarga Biak di Sidey, Filep Wamafma menyampaikan pesan ‘Kobe Oser, Ko Sambrau, Ma Kobawes’ yang artinya ‘Kita bersatu, kita kuat, untuk membangun’.

“Melalui perayaan natal keluarga Biak di Sidey ini saya selaku anak Biak mengajak kita semua untuk memaknai natal ini sebagai momen yang dapat mempersatukan kita orang Biak di Papua Barat, khususnya di Sidey,” pesan Filep.

Lebih lanjut, Filep mengatakan, kebersamaan dalam ikatan keluarga Biak di Sidey ini harus dapat menjadi penolong bagi saudara suku Meyah dan suku Arfak pada umumnya. Sebab tanpa dukungan keluarga besar Biak Sidey, maka perayaan natal ini tidak bisa terlaksana dengan baik.

Pada kesempatan berbahagia ini, Filep juga menyampaikan ungkapan syukur dan terima kasih kepada seluruh keluarga besar Biak dan suku Arfak di daratan Sidey yang sudah memberikan dukungan penuh sehingga dirinya dipercaya menjabat sebagai senator di DPD RI.

“Tanpa dukungan keluarga Biak dan keluarga Arfak di Sidey dan sekitarnya saya tidak bisa seperti ini, maka melalui momen ini saya harus jujur sampaikan ucapan terima kasih dan sekaligus bisa berjumpa dalam perayaan natal malam ini,” ungkap Filep.

Filep pun menekankan bahwa keluarga Biak harus hadir untuk menjadi penolong sesama sebagaimana moyang orang Biak ada dan hadir bukan hanya untuk kepentingan pribadinya, melainkan juga untuk membantu sesama yang membutuhkan. Hal itu terbukti guru-guru dan pendeta dari orang Biak ada dimana-mana untuk membantu sesama yang membutuhkan di pesisir, pedalaman hingga lembah di tanah Papua ini.

“Oleh sebab itu ikatan keluarga Biak di Sidey harus kompak dan bersatu dalam ikatan keluarga Biak dan teruslah bersama suku Arfak di sini untuk melihat masa depan yang lebih baik,” ujarnya.

Terlebih, lanjut Filep, saat ini angka pendidikan anak asli Papua sangat menurun dan angka putus sekolah di Manokwari cukup tinggi. Filep pun mengajak seluruh masyarakat di Sidey untuk memperhatikan pendidikan generasi agar jangan sampai anak-anak Biak ini putus sekolah.

“Jadi saya tidak ingin panjang lebar berbicara namun saya lebih suka melihat bagaimana anak-anak Papua jangan sampai putus sekolah, harus terus bersekolah. Sebab melalui pendidikan, kita akan menjadi tuan di negeri sendiri untuk membangun tanah nenek moyang kita ini,” tambah Filep.

Diketahui, ibadah perayaan natal keluarga besar Biak di Sidey ini dipimpin oleh Pdt. Saroy dengan tema natal yaitu Pulanglah Mereka Ke Negerinya Melalui Jalan lain (Matius 2:12).

Pdt Saroy menyampaikan refleksi Firman Tuhan bahwa ketika tiga orang majus dari timur tengah menuju Jerusalem hanya menggunakan tanda Bintang sehingga bisa melihat sang raja Yesus Kristus yang telah lahir. Namun setelah pulang karena sukacita dan bahagia mendapat mu’jizat Tuhan, maka mereka tidak mengikuti jalan awal untuk pulang melainkan menggunakan jalan lain.

Dengan demikian, Pdt Saroy mengajak orang Biak di Sidey untuk terus bersatu. Menurutnya, pada tahun sebelumnya banyak persoalan yang telah dilalui, maka di tahun baru yakni 2023 mndatang masyarakat Biak harus melalui jalan lain untuk terus menjaga kebersamaan dalam ikatan keluarga Biak ini di Sidey. (WRP)

Tanggapi Pernyataan Mahfud MD Soal Kasus Paniai, Filep: Apakah Ini Formalitas Saja?

0
Wakil Ketua Komite I DPD RI Dr. Filep Wamafma.

JAGAINDONESIA.COM – Senator Filep Wamafma bereaksi keras atas penyataan Menko Polhukam Mahfud MD tentang pertemuannya dengan Presiden Jokowi bersama Jaksa Agung terkait Kasus Paniai beberapa waktu lalu. Ia mempertanyakan pernyataan tersebut sekaligus komitmen pemerintah dalam menangani kasus pelanggaran HAM di Papua.

“Saya cukup kaget dengan pernyataan Pak Mahfud. Beliau mengatakan bahwa perkara tersebut sudah diketahui ending-nya. Jika Jaksa Agung sudah memprediksi akhir dari persidangan, tapi Presiden Jokowi ngotot untuk maju saja, bagi saya ini seperti hanya formalitas sidang. Padahal kita tahu bahwa kebenaran materil harus ditemukan dalam kasus ini,” kata Filep kepada awak media, (22/12/2022).

Wakil Ketua Komite I DPD RI ini menilai pernyataan Mahfud MD itu dikhawatirkan akan membuka perdebatan publik tentang upaya serius pemerintah dalam hal penegakan hukum dan keadilan HAM di Papua.

“Pernyataan Menkopolhukam ini bagi saya cukup sensitif jika dikaitkan dengan keseriusan pemerintah dalam menegakkan hukum HAM di Papua. Setelah hasil sidang Kasus Paniai keluar, baru cerita dibuka ke publik bahwa Jaksa Agung sudah memprediksi gagalnya kasus ini jika dinaikkan ke persidangan,” kata Filep.

“Jangan sampai pernyataan tersebut menjadi bola panas di tengah upaya kita semua menciptakan kedamaian di tanah Papua. Saya harap upaya hukum dapat diajukan dan terus berlanjut untuk kasus Paniai agar diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Sehingga ini akan tetap menjaga optimisme terhadap penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM lain di Papua dengan adil,” tegas doktor hukum lulusan Universitas Hasanuddin ini.

Senator Filep berharap pemerintah benar-benar membuktikan keseriusannya dalam menangani kasus pelanggaran HAM di Papua. Hal ini tentu juga menjadi harapan bagi masyarakat Papua terutama pihak korban dan keluarga korban.

“Korban dan keluarga korban jelas berharap kasus-kasus pelanggaran HAM ini diselesaikan secara adil dan transparan. Saya juga berharap dibentuknya Tim PPHAM (Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu), tidak menomorduakan upaya penegakan hukum (yudisial) atas kasus ini,” ucap Filep.

Seperti diketahui, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menceritakan pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Jaksa Agung Burhanuddin terkait kasus Paniai Papua.

Dalam pertemuan tersebut, Mahfud menyampaikan bahwa Presiden Jokowi yang ‘ngotot’ meminta kasus Paniai yang terjadi 2014 silam dibawa ke proses persidangan. Padahal, Mahfud menyebut, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin sudah menyampaikan prediksinya bahwa perkara tersebut bakal dinyatakan tak terbukti bila dibawa ke meja hijau.

Peringati Hari Ibu, Filep Tekankan Afirmasi Bagi Mama Papua

0
Senator Papua Barat Filep Wamafma

JAGAINDONESIA.COM – Di sela safari kegiatan di Provinsi Papua Barat, Senator Filep Wamafma menyampaikan ucapan Selamat Hari Ibu untuk semua ibu hebat di tanah air ini. Penghormatan bagi sosok ibu menurutnya sudah menjadi kewajiban moral bagi seluruh umat manusia.

“Pada hari ini, 22 Desember 2022, saya secara pribadi sekaligus sebagai anggota DPD RI, mengucapkan Selamat Hari Ibu, untuk ibu saya dan semua ibu di negara tercinta ini. Terutama dan spesial untuk semua mama-mama Papua, yang sampai detik ini terus berjuang keras memerdekakan anak-anak Papua dari kemiskinan, gizi buruk dan semua belenggu negatif lainnya,” kata Filep (22/12/2022).

Wakil Ketua Komite I DPD RI ini menegaskan bahwa seorang ibu harus ditempatkan dalam posisi yang mulia. Bukan hanya atas perjuangannya melahirkan generasi bangsa melainkan juga atas kegigihan untuk memberikan kehidupan dan penghidupan yang lebih baik bagi keluarganya.

“Sudah saatnya mama-mama Papua tidak sekedar diberi beban urusan domestik rumah tangga, tetapi juga dipercayakan untuk berkiprah di ruang publik. Publik harus tahu bahwa di Indonesia ini, 60 persen pelaku UMKM adalah perempuan. Itu secara ekonomi. Artinya memang perempuan yang adalah ibu, mampu menjadi penggerak ekonomi yang andal,” tegas Filep.

Senator Papua Barat ini lantas menambahkan, di sektor publik, peran seorang ibu juga dibutuhkan untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan-keputusan penting bagi masyarakat. Hal itu tercermin dalam ketentuan 30 persen keterwakilan perempuan di bidang politik.  

“Secara umum, UU Otsus Perubahan yang kami perjuangkan memuat detail bahwa, di DPRP dan DPRK, perempuan harus mengisi sekurang-kurangnya 30 persen dari jatah seperempat dari total anggota DPRP dan DPRK yang diangkat. Maka di Hari Ibu ini, saya mengingatkan lagi ada afirmasi bagi mama-mama Papua dan telah dipercaya dalam mengambil keputusan-keputusan politik di Tanah Papua,” jelas Filep lagi.

“Kita harus sadar bahwa peran ibu sangat besar dalam hidup kita. Boleh saya katakan bahwa ibu adalah kehidupan itu sendiri. Pertanyaannya, apakah kebijakan afirmasi terhadap mama-mama Papua, sudah diimplementasikan secara proporsional? Tentu saja saya berharap supaya Pemerintah Provinsi dan Kabupaten di tanah Papua, mampu menyikapi hal ini secara bijak, sehingga peringatan Hari Ibu bukan sekadar upacara formal saja,” ungkap Filep.

Filep mengingatkan kembali ucapan Presiden RI keempat yakni Dr. K. H. Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur. Ia pun menukil salah satu ucapan Gus Dur yang sarat akan makna dan teladan dari sosok ibunya.

“Gus Dur, dalam salah satu memoar kenangannya pernah bilang, ‘ibu saya itu tidak banyak bicara tapi lebih banyak bertindak’. Saya kira cerita Gus Dur ini punya makna yang sangat dalam, yang intinya, jangan hanya banyak omong saja. Hari ini masyarakat butuh tindakan nyata. Sekali lagi, saya ucapkan Selamat Hari Ibu,” pungkasnya.

BMKG: Waspada Potensi Cuaca Ekstrem Selama Periode Nataru

0

JAGAINDONESIA.COM – Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menyampaikan bahwa dalam periode sepekan ke depan terdapat potensi signifikan dinamika atmosfer yang dapat berdampak pada peningkatan curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia khususnya selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2022/2023.

Berdasarkan platform informasi Prakiraan Berbasis Dampak BMKG, kata Dwikorita, beberapa wilayah dengan potensi siaga yang perlu diwaspadai pada periode tanggal 21 hingga 23 Desember 2022 adalah sebagian wilayah Aceh, sebagian wilayah Sumatera Utara, sebagian wilayah Riau, sebagian wilayah Jawa Barat, sebagian wilayah Jawa Tengah, sebagian wilayah Jawa Timur, sebagian wilayah Nusa Tenggara Timur, sebagian wilayah Kalimantan Barat, sebagian wilayah Kalimantan Timur, sebagian wilayah Kalimantan Utara, sebagian wilayah Maluku, dan sebagian wilayah Papua

“Khusus untuk tanggal 24 Desember 2022, potensi siaga dari prakiraan berbasis dampak perlu diwaspadai di sebagian wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan,” ujar Kepala BMKG dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (20/12/2022).

Lebih lanjut Dwikorita menyampaikan, potensi hujan dengan intensitas signifikan selama periode tanggal 25 Desember 2022 hingga 1 Januari 2023 perlu diwaspadai di beberapa wilayah. Hujan lebat hingga sangat lebat berpotensi terjadi di wilayah Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur,  Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku.

Kemudian hujan sedang hingga lebat berpotensi terjadi di wilayah Aceh, Lampung, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.

Kepala BMKG juga mengingatkan adanya potensi gelombang tinggi di wilayah perairan Indonesia pada periode 23 hingga 27 Desember 2022 yang perlu diwaspadai.

“Kategori tinggi gelombang 4,0 hingga 6,0 meter di Samudra Hindia selatan Banten, Samudra Hindia selatan Jawa Barat, Samudra Hindia selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia selatan Jawa Timur, Samudra Hindia selatan Bali, Laut Natuna Utara, Selat Makassar bagian selatan,” ujarnya.

Kemudian gelombang dengan kategori tinggi gelombang 2,5 hingga 4,0 meter berpotensi terjadi di Perairan Aceh, Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, Laut Bali, Laut Sumbawa, Laut Flores, Selat Sunda, Perairan selatan Banten, Perairan selatan Jawa, Perairan selatan Bali, Perairan selatan Lombok, Perairan selatan Sumbawa, Perairan P. Sumba, Perairan barat Sulawesi Selatan, Selat Makassar bagian utara, Perairan Halmahera, Laut Arafuru bagian barat, Samudra Hindia selatan Nusa Tenggara Barat, dan Samudra Hindia selatan Nusa Tenggara Timur.

Dalam menghadapi potensi cuaca ekstrem tersebut, Kepala BMKG meminta pihak-pihak terkait untuk melakukan persiapan, antara lain:
1. memastikan kapasitas infrastruktur dan sistem tata kelola sumber daya air siap untuk mengantisipasi peningkatan curah hujan;
2. melakukan penataan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan dan tidak melakukan pemotongan lereng atau penebangan pohon yang tidak terkontrol serta melakukan program penghijauan secara lebih masif;
3. melakukan pemangkasan dahan dan ranting pohon yang rapuh serta menguatkan tegakan/tiang agar tidak roboh tertiup angin kencang;
4. menggencarkan sosialisasi, edukasi, dan literasi secara lebih masif untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian pemerintah daerah, masyarakat serta pihak terkait dalam pencegahan/pengurangan risiko bencana hidrometeorologi (banjir, longsor, banjir bandang, angin kencang, puting beliung, dan gelombang tinggi); dan
5. lebih mengintensifkan koordinasi, sinergi, dan komunikasi antarpihak terkait untuk kesiapsiagaan antisipasi bencana hidrometeorologi.

“Masyarakat pengguna transportasi angkutan penyeberangan perlu meningkatkan kewaspadaan sebagai salah satu upaya adaptasi dan mitigasi kondisi tersebut,” ujarnya.

Selain itu, Kepala BMKG juga meminta semua pihak untuk terus memonitor informasi perkembangan cuaca dan peringatan dini cuaca ekstrem dari BMKG, secara lebih rinci dan detail untuk tiap kecamatan di seluruh wilayah Indonesia. Informasi tersebut dapat diperoleh  melalui website BMKG untuk prakiraan cuaca hingga level kecamatan, akun media sosial @infobmkg, aplikasi berbasis seluler di iOS dan android “Info BMKG”, serta call center 196 BMKG.

“Atau dapat langsung menghubungi kantor BMKG terdekat,” pungkasnya. (rls)

Seleksi PPPK Tenaga Teknis 2022 Dibuka Hari Ini, Simak Cara Cek Posisi yang Dibuka Hingga Persyaratannya

0

JAGAINDONESIA.COM – Kabar gembira datang dari Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN RI). Pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk tenaga teknis resmi dibuka dan dimulai hari ini, Rabu (21/12/2022).

Informasi tersebut disampaikan melalui surat Surat BKN 43066/B-KS.04.01/SD/K/2022. Adapun pendaftaran akan dibuka hingga 6 Januari 2023 mendatang. Setelah itu, proses rekrutmen akan dilanjutkan dengan seleksi administrasi hingga 11 Januari 2023.

Pada rekrutmen kali ini, banyak instansi pemerintahan baik kementerian maupun lembaga yang membuka berbagai posisi dengan sejumlah persyaratan dan kualifikasi. Adapun pelaksanaan pendaftaran PPPK tenaga teknis akan dilakukan melalui portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) BKN, https://sscasn.bkn.go.id.

Hal pertama yang harus dilakukan calon peserta seleksi PPPK teknis yaitu membuat akun dan melengkapi informasi dan data diri yang dibutuhkan sebelum melakukan pendaftaran.

Calon pelamar diminta mengisi data diri dengan teliti karena pembuatan akun hanya dapat dilakukan satu kali dengan dengan satu Nomor Induk Kependudukan (NIK). Selanjutnya, calon pelamar dapat login menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan saat pembuatan akun.

Cara Cek Posisi dan Persyaratan

Untuk dapat mengetahui formasi atau posisi yang dibuka pada seleksi PPPK tenaga teknis tahun ini, pelamar dapat memilih menu ‘layanan informasi’ lalu memilih ‘periode pendaftaran’. Selanjutnya akan ditampilkan daftar instansi yang sedang membuka seleksi tenaga teknis dan pelamar dapat mengunduh dokumen pengumuman pada ‘link informasi’.

Adapun ketersediaan posisi tersebut diumumkan oleh masing-masing instansi, sehingga calon peserta seleksi diimbau untuk membaca secara cermat pengumuman seleksi penerimaan PPPK tenaga teknis berikut dengan persyaratannya pada instansi yang akan dilamar.

Selain itu, para pelamar juga dapat menghubungi kontak instansi yang sedang membuka seleksi melalui menu ‘layanan informasi’ lalu memilih ‘info instansi’. Pada halaman ini akan tersedia website, media sosial, nomor telepon hingga pusat bantuan informasi terkait seleksi masing-masing instansi.

Jadwal Pelaksanaan Seleksi

Rangkaian seleksi penerimaan PPPK tenaga teknis tahun 2022 ditargetkan selesai pada Juni 2023. Berikut adalah jadwal pelaksanaan seleksi:

Pengumuman seleksi: 20 Desember 2022-3 Januari 2023

Pendaftaran seleksi: 21 Desember 2022-6 Januari 2023

Seleksi administrasi: 21 Desember 2022-11 Januari 2023

Pengumuman hasil seleksi administrasi: 12-15 Januari 2023

Masa sanggah: 16-18 Januari 2023

Jawab sanggah: 19-25 Januari 2023

Pengumuman pasca sanggah: 26-28 Januari 2023

Pemilihan titik lokasi ujian dan pencetakan kartu peserta: 18-22 Februari 2023

Penarikan data final: 23-24 Februari 2023

Penjadwalan seleksi kompetensi: 25 Februari-1 Maret 2023

Pengumuman daftar peserta, waktu, dan tempat seleksi: 2-7 Maret 2023

Pelaksanaan seleksi kompetensi: 10 Maret-3 April 2023

Pelaksanaan seleksi kompetensi tambahan: 20 Maret-6 April 2023

Pengolahan nilai seleksi kompetensi: 26 Maret-8 April 2023

Masa sanggah: 12-14 April 2023

Jawab sanggah: 14-20 April 2023

Pengumuman kelulusan pasca sanggah: 27-29 April 2023

Pengisian daftar riwayat hidup (DRH) NI PPPK: 30 April-22 Mei 2023

Usul penetapan NI PPPK: 23 Mei-20 Juni 2023

Dalam periode seleksi ini, BKN juga mengimbau agar calon peserta terus memantau perkembangan informasi secara berkala hanya pada sumber informasi resmi milik instansi pemerintah, baik pada instansi yang dilamar maupun lewat kanal informasi BKN. (UWR)

Kemendagri Evaluasi Penjabat Kepala Daerah Lewat Tiga Bidang Penilaian

0

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengevaluasi 71 penjabat (Pj.) kepala daerah yang telah dilantik dan jatuh tempo masa evaluasinya. Adapun evaluasi Pj. kepala daerah ini dilakukan per tiga bulan sekali atau per triwulan. 

Dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Penjabat Kepala Daerah yang berlangsung secara virtual pada Selasa (20/12/2022), Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Tomsi Tohir Balaw membeberkan tiga bidang penilaian yang dijadikan dasar evaluasi. 

Pertama, bidang pemerintahan. Berdasarkan data yang dikantongi pihaknya, belum seluruh Pj. kepala daerah melakukan perubahan terhadap layanan publik. Selain itu, seluruh Pj. kepala daerah juga belum seluruhnya mengalokasikan anggaran untuk dukungan Pemilu 2024. 

“Khususnya yang APBD-nya kecil, kalau disekaliguskan dipotong di 2024 maka pada tahun 2024 tidak akan ada pembangunan, ini harus dicicil 2023, kemudian 2024,” katanya. 

Kedua, bidang pembangunan yang meliputi 5 aspek dari 10 indikator pembangunan. Untuk aspek ini, Irjen Kemendagri memberikan catatan serius bagi Pj. kepala daerah yang belum mengoptimalkan realisasi anggaran, serta belum melakukan langkah-langkah kebijakan pengendalian inflasi. 

“Tolong dipahami cara penilaian ini, selain daripada yang memaparkan yang bukan seremonial, hanya foto-foto, tidak. Tetapi betul-betul kegiatan yang berkaitan dengan aspek penilaian, kemudian memberikan data dukungannya, ini yang kita hitung,” tuturnya. 

Ketiga, bidang kemasyarakatan yang meliputi dua aspek dari empat indikator, yaitu upaya memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta pengelolaan pengaduan. 

“Belum seluruh Pj. kepala daerah menindaklanjuti pengaduan masyarakat,” ujar Tomsi. 

Dari bidang, aspek dan indikator penilaian tersebut, Kemendagri membagi kategori penilaian dengan kriteria baik, cukup, dan kurang. 

Dengan evaluasi yang dilakukan secara rutin, diharapkan Pj. kepala daerah meningkatkan kinerjanya masing-masing untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. 

“Harapannya di triwulan berikutnya, penilaian ini dapat berubah menjadi lebih baik, untuk mereka yang skornya kurang. Kemarin sudah diberikan penjelasan khusus, dimohon untuk bisa memperbaikinya dan memberikan laporan update mengenai perbaikannya,” pungkasnya. (rls)

Hadiri Natal Keluarga Biak Utara, Dominggus Mandacan: Makna Natal Harus Wujudkan Kebersamaan

0
Hadiri Natal Keluarga Biak Utara, Dominggus Mandacan: Makna Natal Harus Wujudkan Kebersamaan.

MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM – Kepala suku besar Arfak, Dominggus Mandacan menghadiri undangan natal keluarga besar Biak Utara jemaat GKI Manyosi, Manokwari, Papua Barat pada Senin (19/12/2022). Dalam kesempatan itu, Dominggus menyampaikan bahwa perayaan natal di kabupaten Manokwari itu menjadi momentum untuk menyatukan ikatan dan memelihara kekompakan keluarga besar Biak utara.

“Ibadah perayaan natal seperti ini menujukkan bahwa ada kekompakan dalam ikatan keluarga Biak utara yang sudah terjalin selama ini. Terutama bagaimana melihat Manokwari ini sebagai rumah bersama, baik keluarga Biak Utara secara khusus dan masyarakat Manokwari pada umumnya,” ujar Dominggus.

Dominggus juga menyapa para tamu yang hadir pada perayaan natal ikatan keluarga Biak utara yaitu kepala suku Biak Petrus Makbon, anggota DPD RI Dr. Filep Wamafma, kepala suku ikatan Biak Utara di Manokwari, Derek Ampnir, keluarga ikatan Biak utara dan tamu undangan lainnya.

Makna natal tahun ini, lanjut Dominggus, harus mampu merawat kebersamaan, persatuan dan kesatuan dalam ikatan kekeluargaan. Terlebih, sejarah mencatat bahwa keluarga besar Biak telah banyak membawa perubahan di kabupaten Manokwari.

“Hal yang tak dapat dipungkiri bahwa kemajuan Manokwari merupakan kontribusi orang Biak bersama suku lainnya yang sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di daerah ini,” ujarnya.

“Salah satu yang harus diakui bahwa orang Arfak mengenal Injil, tahu, membaca dan menulis semuanya merupakan peninggalan moyang orang Biak, bahkan suku lainnya sejak turun temurun ada disini, sehingga kebersamaan seperti ini yang kita harus jaga,” pesan Dominggus.

Dominggus menambahkan bahwa keluarga besar Arfak turunan Louwdik Mandacan telah menerima semua suku termasuk orang Biak di Manokwari. Oleh sebab itu, melalui momentum ini ia mengajak dan menyerukan agar saling menjaga kerukunan dan menghindari hal yang memicu perpecahan di tengah keluarga.

“Gelar yang diberikan sebagai mambri oleh orang Biak di halaman gereja Bartolemus Borasi, Manokwari belasan tahun lalu menjadi bukti bahwa keluarga Arfak-Biak sudah ada sejak lama sehingga memang sejarah seperti ini tidak perlu dilupakan,” katanya.

“Saya lahir dan pendeta yang datang berdoa buat saya yaitu Pdt. Dominggus Mayor, maka saya pun harus mengakui bahwa saya besar dari orang Biak, maka kebersamaan orang Biak dan Arfak tercatat dalam sejarah,” ujar Dominggus.

Mantan Gubernur Papua Barat itu mengaku tidak dapat melupakan sejarah bersama suku besar Biak. Ia pun menyampaikan terima kasih karena ikatan keluarga Biak sudah mengundang dirinya dalam perayaan natal ini. (WRP)

Kantor BKD Sepekan Dipalang, Pemprov Papua Barat Beri Respons Tegas

0
Kondisi Kantor BKD Papua Barat yang dipalang oleh honorer daerah. [Foto: Antara/Tri Adi Santoso]

PAPUA BARAT, JAGAINDONESIA.COM – Aktivitas Kantor BKD Papua Barat lumpuh total lantaran pintu akses masuk dan keluar telah dipalang sejak Selasa (13/12/2022) siang. Pemalangan ini dilakukan oleh honorer yang merasa kecewa lantaran tuntutan mereka tidak dipenuhi.

Berdasarkan pantauan media, pemalangan kantor BKD yang beralamat di Arfai, Kabupaten Manokwari itu dilakukan dengan timbunan tanah dan batu disertai pemasangan baliho yang berisi empat poin tuntutan. Adapun keempat poin itu antara lain:

Pertama, Tim 512 mendesak agar BKD Papua Barat tidak menerbitkan SK PNS untuk 771 orang CPNS formasi tahun 2018 sebelum menyelesaikan tuntutan 512 honorer menjadi CPNS. Sebab, 512 honorer merupakan bagian dari 1.283 honorer sesuai perintah Presiden Republik Indonesia tertanggal 6 Juni 2016.

Kedua, Kepala BKD Papua Barat  dan Kepala Bidang Pengembangan Karir dan Formasi Pegawai BKD Papua Barat segera melakukan klarifikasi ke Kementrian Dalam Negeri melalui Dirjen Otonomi Daerah terkait surat nomor 800/1519/BKD tertanggal 12 September 2022.

Surat tersebut berkaitan dengan penyampaian data honorer yang tidak benar, sehingga pemerintah pusat menerbitkan surat pengembalian Perdasi tentang Pengangkatan 512 Honorer Papua Barat.

Ketiga, Pemerintah Provinsi Papua Barat diminta membuka ruang dialog yang melibatkan Tim 512, BKD Papua Barat, Biro Hukum Setda Papua Barat, dan DPR Papua Barat. Forum itu bertujuan untuk bersama-sama memberikan penjelasan kepada Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw terkait dikembalikannya Perdasi Pengangkatan 513 Honorer Papua Barat.

Keempat, Kepala BKD Papua Barat diminta untuk tiga melakukan penerimaan data maupun berkas lainnya untuk memproses P3K yang sudah secara jelas melakukan penolakan oleh 512 honorer. Penolakan tersebut berdasarkan pertemuan antara 512 honorer dengan Kantor Regional BKN Manokwari dan BKD Papua Barat di Kantor Gubernur Papua Barat, pada 21 November 2022 lalu.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat merespons tegas aksi pemalangan ini. Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Papua Barat Dance Sengkek mengatakan akan menindak tegas pelaku pemalangan dengan membuat laporan polisi.

“Saya sudah sampaikan kepada Kepala BKD untuk buat laporan polisi, supaya mereka ditangkap dan diproses karena mengganggu aktivitas pemerintah,” ujar Dance, dikutip dari Antara, Senin (19/12/2022).

Langkah tegas itu, lanjut Dance, sudah semestinya dilakukan lantaran pemalangan yang telah berlangsung selama sepekan ini berdampak pada aktivitas perkantoran sebagai tempat pelayanan bagi masyarakat.

“Kalau terus seperti ini akan sangat menganggu jalannya pemerintahan,” kata Dance menambahkan.

Dalam kesempatan ini, Dance menerangkan bahwa aspirasi 512 honorer untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tidak dapat diakomodasi oleh pemerintah pusat sehingga memicu kekecewaan dan mengakibatkan pemalangan. Menurutnya, 512 honorer tersebut kini diakomodasi menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

“Tidak ada ruang mereka menjadi CPNS sehingga mereka diangkat dengan P3K, baik dari segi usia dan kelengkapannya,” katanya.

Selain itu, Dance menyebutkan, aspirasi para honorer itu juga sudah diupayakan dalam Raperdasi namun ditolak. Penolakan itu terjadi lantaran tidak sesuai dengan aturan kepegawaian.

“Bukan Pemda Papua Barat yang menolak keinginan mereka menjadi PNS, namun ada aturan yang harus dijalankan dan dipatuhi,” pungkasnya. (UWR)

Lantik Panglima TNI Yudo Margono, Presiden Jokowi Beri Arahan Terkait KKB Papua

0
Presiden Joko Widodo melantik Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/12/2022). [Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay/foc]

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Laksamana TNI Yudo Margono resmi menjabat sebagai Panglima TNI usai dilantik langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/12/2022). Yudo Margono mengucapkan sumpah jabatan menurut agama Islam dan siap menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang akan memasuki masa purnatugas pada 21 Desember 2022 mendatang.

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan selurus-lurusnya. Bahwa saya dalam menjalankan jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan dan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjunjung tinggi sumpah prajurit,” ujar Presiden Jokowi yang diikuti oleh Yudo Margono.

Dalam kesempatan itu, Jokowi menyampaikan arahan khusus kepada Panglima TNI terkait penanganan keamanan di Papua tentang pendekatan humanis dan pengurangan prajurit TNI dan meminta Yudo Margono untuk tegas kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

“Saya kira baik pendekatan humanis baik, pengurangan prajurit TNI di Papua itu baik, tetapi harus tegas di sana KKB selalu berbuat seperti itu ya tidak akan selesai-selesai masalahnya,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (19/12/2022).

Presiden Jokowi juga meminta sejumlah hal kepada Panglima Yudo Margono berkaitan dengan tugas untuk menjaga keutuhan NKRI, meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada institusi TNI hingga pesan penting terkait netralitas TNI menjelang pesta demokrasi tahun 2024 mendatang.

“Saya sudah pesankan kepadanya untuk pertama menjaga kedaulatan NKRI. Kedua menjaga persatuan dan kesatuan kita. Kemudian juga, menjaga mempertahankan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada TNI yang sekarang sudah paling tinggi, kepercayaan ini harus dijaga terus dengan profesionalisme di tubuh TNI yang terus harus ditingkatkan,” ucap Jokowi.

“Agar menjaga netralitas TNI agar tidak ketarik-tarik ke dalam politik praktis yang penting, karena dan pentingnya sinergi TNI dan Polri dalam menjaga kondusifitas Negara kita, karena penting stabilitas politik, stabilitas keamanan penting dalam rangka pembangunan Negara, pembangunan ekonomi kita, dalam situasi yang tidak pasti karena ketidakpastian global,” sambungnya.

Terpisah, Panglima TNI Yudo Margono mengatakan dalam waktu dekat akan mengunjungi Papua bersama para kepala staf untuk melihat secara langsung situasi keamanan di Papua. Yudo akan menemui para prajurit yang bertugas di lapangan, pemerintah daerah, tokoh-tokoh agama dan masyarakat setempat untuk meminta masukan.

“Ya nanti tentunya akan kita evaluasi dulu, baru nanti saya laporkan ke Bapak Presiden situasi yang ada. Nanti saya kan kesempatan pertama akan datang ke sana bersama kepala staf angkatan untuk melihat secara nyata apa sih sebenernya yang terjadi di sana,” kata Yudo.

Yudo menyebut, evaluasi situasi keamanan ini sangat penting untuk dilakukan terlebih dahulu sebelum memutuskan strategi penanganan Papua. Menurutnya, saat ini operasi TNI di Papua lebih menonjolkan operasi teritorial dengan tetap memberikan tindakan tegas sesuai aturan hukum yang berlaku.

“Tentunya kan perlu pendekatan yang di lapangan ini apa yang ada di sana. Jadi enggak harus belum-belum sudah diputuskan,” katanya.

“Sekarang ini kan operasinya lebih ditonjolkan operasi teritorial, mungkin bukan operasi militer, itu yang perlu digarisbawahi, tentunya tetap tegas kan sesuai hukum yang ada,” sambung Yudo. (UWR)

Berita Terbaru