MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM – Sebanyak 9 nama bakal calon telah mengakses akun sistem informasi pencalonan (Silon) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilihan Provinsi Papua Barat. Diantara nama-nama tersebut terdapat dua calon incumbent yakni Dr. Filep Wamafma, SH., M.Hum selaku Wakil Ketua Komite I DPD RI dan Yance Samonsabra selaku anggota DPD RI.

Sementara itu, beredar informasi melalui media sosial terdapat 7 nama bakal calon yang baru mengakses akun Silon KPU. Adapun tujuh nama bakal calon DPD RI asal daerah pemilihan Provinsi Papua Barat itu adalah Abdullah Manaray yang mengakses Silon pada 26 Desember 2022, Arifin dan Adolof Fonataba pada 27 Desember 2022.

Selanjutnya Jeferson Jemi Liusanda, Wiliam Wamaty dan Zakarias Fenetiruma yang mengakses Silon pada 27 Desember 2022 serta Wiliam Abraham Ramar pada 28 Desember 2022. Dari nama-nama tersebut baru satu bakal calon incumbent yang mendaftar ke KPU Papua Barat yaitu Dr. Filep Wamafma pada 29 Desember 2022.

Ketua KPU Papua Barat, Paskalis Semuanya usai menerima pendaftaran balon DPD RI Filep Wamafma mengatakan bahwa KPU telah membuka pendaftaran pencalonan anggota DPD RI pada 26 Desember 2022 hingga 8 Januari 2023.

“Untuk saat ini baru satu balon yang akses Silon KPU dan telah datang daftar menyerahkan syarat dukungan pemilih dan resmi diterima oleh KPU, setelah data fisik dicocokkan dengan data Silon KPU,” ujarnya. (WRP)

MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM – Bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia asal daerah pemilihan Provinsi Papua Barat, Dr. Filep Wamafma resmi mendaftar sekaligus menyerahkan syarat dukungan kepada KPU Provinsi Papua Barat hari ini, Kamis (29/12/2022).

Kedatangan Dr. Filep Wamafma ke KPU didampingi oleh ketua tim Frangky Wambrauw, Ishak Mansawan, penghubung calon Yorgen Baransano, kepala suku Biak Papua Barat Petrus Makbon, istri dan anak-anak dengan jumlah tim sesuai permintaan KPU Papua Barat.

Ketua KPU Papua Barat, Paskalis Semuanya didampingi Komisioner Abdul Muin Salewe dan Fatmawati serta staf KPU menerima dan menyambut baik kedatangan bakal calon DPD Filep Wamafma bersama tim. Paskalis menerima berkas syarat calon independen dari Filep Wamafma dan menyerahkannya kepada tim data KPU untuk di-crosscheck melalui aplikasi Silon KPU.

Syarat dukungan fisik yang diserahkan itu berupa dokumen dukungan sebaran pendukung dan pemilih serta sebaran daerah yang ditetapkan melalui keputusan KPU. Adapun jumlah syarat dukungan KTP sebanyak 1.377 tersebar dari kabupaten Manokwari Selatan, kabupaten Manokwari, Teluk Wondama, Teluk Bintuni dan  Fak-Fak.

Usai berkas fisik yang diserahkan dicocokkan ke Silon, KPU Papua Barat menyatakan berkas pendaftaran lengkap. Kemudian berita acara dibuat dan diserahkan kembali kepada bakal calon DPD RI Filep Wamafma.

Sebagai incumbent dan telah memenuhi persyaratan serta tahapan yang ditetapkan oleh KPU, Filep Wamafma kembali mendaftarkan diri dengan optimisme untuk melanjutkan perjuangannya mewakili daerah Papua Barat.

“Saya kembali mencalonkan diri dan siap melanjutkan perjuangan aspirasi daerah di Senayan. Tentu harapan kita, calon anggota DPD RI merupakan sosok yang memiliki kredibilitas tinggi, profesional dan mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat asli Papua sesuai representasi di atas kepentingan pribadi,” ujar Filep.

Lebih lanjut, Filep mengatakan, masih banyak kerja-kerja besar yang harus dilakukan untuk mengawal kepentingan masyarakat asli Papua ke depan. Menurutnya, sejumlah persoalan baik di sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi hingga politik mendesak segera diselesaikan. Berbekal kerja nyata selama 4 tahun ini, Filep meyakini akan dapat melanjutkan perjuangan bagi Papua Barat dan tanah Papua. (WRP)

MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM – Kapolda Papua Barat Irjen Pol. Daniel Tahi Monang Silitonga meningkatkan status siaga satu di Kabupaten Maybrat. Hal itu diungkapkannya pada Rabu (28/12/2022) saat memberikan arahan kepada para personel Polri untuk tetap siapa menghadapi teror KKB di daerah tersebut.

Daniel memerintahkan penangkapan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang masih menebar teror di Maybrat. Dirinya menekankan agar KKB harus ditangkap dalam keadaan hidup maupun mati.

“Kami siaga satu hadapi KKB di Maybrat. Intinya para penjahat itu harus ditangkap hidup atau mati,” kata Daniel di Manokwari, Papua Barat seperti dilansir dari Antara, Kamis (29/12/2022).

Dalam kesempatan itu, Daniel mengatakan bahwa klaim KKB menguasai Kumurkek, ibukota Maybrat selama 4 hari adalah kebohongan belaka. Menurutnya, pasukan TNI-Polri telah menguasai wilayah itu dan situasi Maybrat dalam keadaan kondusif.

“Sampai saat ini Maybrat dalam situasi kondusif. Polri dan TNI melakukan evaluasi berkala bersama Pemkab Maybrat sehingga kami memastikan video yang beredar tentang KKB menguasai Distrik Kmurkek itu tidak benar,” kata Daniel.

Daniel memastikan bahwa video pengakuan KKB menguasai Kumurkek pada malam Natal, tersebut juga tidak benar. Polisi juga telah menyebarkan identitas anggota KKB yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam kasus serangan terhadap aparat keamanan maupun warga sipil di wilayah Papua Barat.

“Bisa saja karena gelap mereka mengaku dengan membuat video. Akan tetapi, pukul 06.00 semua personel memastikan kondisi di sana aman,” ucap Daniel.

Seperti diketahui kelompok yang menyebut dirinya sebagai Tentara Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB OPM) mengklaim telah menguasai Kumurkek, ibukota Maybrat sejak beberapa hari sebelum Natal. Hal itu terekam dalam video viral yang beredar luas di media sosial.

Dalam video itu, Arnoldus Yancen Kocu yang mengklaim diri sebagai Komandan Operasi TPNPB wilayah Sorong Raya mengatakan pihaknya sudah memasuki Kumurkek dan siap menantang perang TNI-Polri.

“Kami sudah masuk di Kumerkek Ibukota Kabupaten Maybrat, kami siap perang. Saya diperintahkan Pimpinan Kodap IV Sorong Raya kini menguasai Ibu Kota Kabupaten Kumurkek,” ujar Arnoldus, Minggu (25/12) malam.

Selain itu, Arnoldus Kocu, Pentolan TPNPB itu melalui rekaman suara yang diterima dari Juru Bicara TPNPB Sebby Sambom mengatakan pada hari Natal tersebut merupakan hari keempat pihaknya menguasai daerah tersebut.

“Malam ini malam keempat, kami kuasai Ibu Kota Kabupaten Maybrat. Ketika mereka turun maka kami siap tembak mati,” katanya.

Arnoldus Kocu juga menyatakan diri bersama TPNPB-OPM menolak jeda kemanusiaan yang diinisiasi oleh Komnas HAM di Maybrat. Ia mengaku tetap siap berperang hingga memperoleh kemerdekaan penuh. (UWR)

MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM – Di sela pembukaan International Surfing Competition dan Surfing Exhibition yang terlaksana di Manokwari, Papua Barat, Dr. Filep Wamafma sempat berbincang hangat dengan para atlet cilik selancar ombak. Peselancar cilik yang merupakan putra asli Biak ini turut berpartisipasi dalam kompetisi surfing di level Asia tersebut.

Senator Filep turut berbangga lantaran di usia belia yakni 8-14 tahun, anak-anak ini sudah mahir menggunakan papan selancar modern berkelas internasional serta berani unjuk kebolehan di kompetisi surfing itu.

“Kalian masih kecil sudah pintar berselancar ya. Percaya diri kalian bagus, berani tampil di event internasional ini. Saya tanya, kalian semua masih sekolah kan? Kalian asli darimana?” ujar Filep

Anak-anak itu menjawab, semua masih sekolah, beberapa duduk di kelas 5 SD dan kelas 2 SMP. Mereka pun menjawab semuanya adalah anak-anak asli Biak, dari Marga Krey, Mofu Manggaprow dan Maryen. Mereka semua ini tinggal di Abasi, distrik Manokwari Timur.

“Kalian boleh mengikuti selancar ini dan berlatih sebagai atlet cilik yang akan dipersiapkan untuk masa depan. Bapak tidak larang kalian, dan ini hal baik yang bisa membuat kalian akan membawa nama baik pribadi, keluarga dan mengharumkan nama baik Papua Barat kedepannya, kalian harus menjadi atlet sukses ya,” katanya.

“Tapi, anak-anak tetap harus bersekolah. Sambil juga mengembangkan minat dan bakat khusus, mengikuti latihan surfing hingga mampu berselancar di tengah ganasnya ombak di Amban Manokwari,” pesan Filep.

Filep berharap agar anak-anak tetap fokus bersekolah sembari menekuni hobi dan minatnya berlatih selancar ombak. Kemudian anak-anak Biak yang berjumlah sekitar 12 orang tersebut menjawab serentak akan tetap sekolah. (WRP)

JAGAINDONESIA.COM – Buntut dari unggahan akun facebook dengan nama Asrianty Sinta di laman grup facebook INFO TERKINI MANOKWARI yang mencatut nama senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma SH, MHum, pakar hukum siber Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, Dr. Antoni Laot Kian angkat bicara.

“Pertama, kita harus paham bahwa perbuatan memfitnah seseorang di medsos, tidak bisa didiamkan begitu saja. Hal ini karena berkaitan dengan reputasi, martabat, nama baik, apalagi nama baik yang sudah terbangun bertahun-tahun. Publik harus diberi pencerahan bahwa perbuatan memfitnah melalui medsos merupakan bentuk pembunuhan karakter orang lain. Orang yang memfitnah dengan sekejap melemparkan tuduhan ke ruang publik, medsos. Ini harus dilawan!”jelas Dr. Antoni, Selasa (27/12/2022).

Kedua, Dr. Antoni menjelaskan, dalam konteks hukum siber, fitnah memiliki payung hukum dari KUHP, tepatnya di Pasal 311, dengan dasar pada Pasal 310. Di KUHP yang baru diatur dalam Pasal 433 dan dari KUHP kemudian berlaku asas lex specialis derogat legi generali, yaitu di Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

“Dari konstruksi Pasal 311 KUHP, jika orang yang menuduh tidak dapat membuktikan tuduhannya dan jika tuduhan tersebut diketahuinya tidak benar, maka ia melakukan fitnah. Fitnah ini merupakan penistaan atas nama baik sebagaimana ada dalam Pasal 310 KUHP, yaitu bahwa untuk dikatakan sebagai menista, penghinaan itu harus dilakukan dengan cara ‘menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu’ dengan maksud tuduhan itu akan diketahui orang banyak,” ujarnya.

“Unsur openbaar atau publik ini sudah terpenuhi dalam postingan akun facebook Asrianty Sinta, apalagi dilakukan di laman grup facebook INFO TERKINI MANOKWARI. Ini kan jelas tujuannya aanranding of goede naam atau menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Ancaman hukumannya 4 tahun,” kata Dr. Antoni.

Selanjutnya, dosen yang beberapa kali menjadi saksi ahli ini menyampaikan, bahwa pengaturan di KUHP tersebut diturunkan dalam UU ITE.

“Karena berlaku di medsos, maka arahnya jelas ke Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE, ancamannya penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak 750jt. Untuk orang yang melakukan fitnah dengan willens en wetens (menghendaki dan mengetahui), yang dilakukan dengan berulang-ulang, menurut saya harus diberi pemberatan. Efek jera harus benar-benar tampak di situ,” tegas Dr. Antoni lagi.

Menurutnya, tindakan itu tetap dapat dijerat hukum meskipun akun tersebut anonim lantaran dalam dunia maya selalu ada jejak digital. Dengan begitu, oknum tidak bisa bersembunyi di balik akun fake. Terlebih, penyidik juga mempunyai wewenang untuk meminta informasi yang terdapat di dalam sistem elektronik atau informasi yang dihasilkan oleh sistem elektronik kepada penyelenggara sistem elektronik yang terkait dengan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik.

“Hal itu jelas diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2016 tentang Administrasi Penyidikan dan Penindakan Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Sekaligus, penyidik dapat meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik. Jadi jangan harap pelaku bisa bersembunyi,” ujar Doktor Hukum lulusan Unhas ini,

“Terakhir saya mau sampaikan bahwa keadaban publik itu bukan hanya di dunia nyata saja, melainkan berlaku juga di dunia virtual. Melemparkan tudingan secara membabi buta di dunia maya, sama dengan memfitnah di dunia nyata. Saya mendukung Pak Filep untuk mengadukan akun facebook tersebut, sebagai pribadi yang diserang nama baiknya. Harga yang harus dibayar untuk martabat itu sangatlah besar. Jadi, kalaupun ada pemaafan, proses hukum harus dilanjutkan,” demikian kata Dr. Antoni.

Seperti diketahui akun facebook dengan nama Asrianty Sinta memposting tulisan “Selamat pgi mhon infonya bgi yg knal dengan orang ini namanya filef wamafma dia sdh menipu teman sya” dengan disertai foto Filep Wamafma yang mengenakan jas merah. Unggahan itu jelas melukai nama baik Filep Wamafma lantaran telah melakukan fitnah dengan melontarkan tuduhan yang tidak bertanggungjawab.

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Papua Barat dan 7 kota/kabupaten di wilayahnya termasuk dalam daerah yang tidak melaporkan inovasi daerah sepanjang tahun 2022 ini. Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, total terdapat 32 kabupaten/kota di Indonesia yang tidak melaporkan inovasi daerah tahun 2022. 

Mantan Kapolri itu menyebut pemda-pemda itu hanya bekerja reguler tanpa melakukan inovasi. Hal itu disampaikannya dalam acara Penganugerahan Innovative Government Award (IGA) 2022, di Gedung Sasana Bakti Kemendagri, Jakarta, Jumat (23/12/2022).

Lebih lanjut Tito mengatakan, 32 daerah itu tersebar di tujuh provinsi yang diantaranya tersebar di Provinsi Papua Barat. Sedangkan enam provinsi lainnya yaitu di Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Provinsi Papua.

“Ada 32 wilayah yang tidak melapor dan diekspose agar masyarakat menilai bahwa kepala-kepala daerah itu tidak berinovasi. Hanya bekerja reguler,” katanya.

Ia menuturkan, puluhan kabupaten/kota yang masuk kategori tidak dapat dinilai itu perlu mendapat perhatian publik. Menurutnya, kinerja pemda terkait inovasi daerah dapat menjadi bagian dari penilaian publik termasuk dalam pertimbangan para calon daerah pada Pemilu 2024 mendatang.

“Kepala daerah yang mana yang bisa berinovasi, publik tahu. Masyarakat mengerti kepala daerah mana yang inovatif sehingga rakyat tidak salah pilih di Pilkada sistem pemilihan langsung,” ungkap Tito.

Terlebih, lanjut Tito era otonomi daerah memberikan ruang dan peluang yang besar bagi setiap daerah untuk mengelola daerahnya sebaik mungkin, terutama dalam melakukan terobosan-terobosan inovasi untuk kesejahteraan masyarakatnya.

“Jika semua daerah bangkit dengan terobosan masing-masing, InsyaAllah pendapatan Indonesia akan disumbang dari pemerintah daerah,” katanya.

Oleh sebab itu, ia mendorong seluruh pemda untuk terus berupaya, berkreasi dan berinovasi serta bersiap menghadapi segala perubahan dan perkembangan zaman di tengah dinamika era globalisasi dengan banyaknya persaingan antarbangsa.

“Inovasi merupakan jantung untuk membuat perubahan, tidak ada komunitas negara bangsa masyarakat yang akan bisa melompat tanpa ada inovasi kreativitas dan terobosan-terobosan yang kreatif,” jelasnya.

“Globalisasi adalah keniscayaan, dunia menjadi kampung kecil. Setiap negara dan bangsa bisa melakukan hegemoni sehingga semua berusaha menjadi survive. Persaingan antarbangsa semakin ketat sehingga agar bisa bertahan maka Indonesia harus kencang dari sisi inovasi,” sambungnya.

Pada ajang yang digelar tahunan itu, Kemendari memberikan anugerah penghargaan bagi pemerintah terinovatif berdasarkan penilaian atas sejumlah inovasi pemerintah daerah dalam mengembangkan dan memajukan pelayanan bagi masyarakat di daerah masing-masing.

Kemendagri memberikan penghargaan tersebut dalam beberapa kategori yaitu kabupaten dan kota terinovatif yang berhasil didapatkan oleh Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Wonogiri, Kota Mojokerto, Kota Pekanbaru dan Kota Surabaya.

Selanjutnya, kategori daerah perbatasan terinovatif diberikan kepada Kabupaten Bintan, Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sambas. Sedangkan kategori daerah tertinggal terinovatif diraih oleh Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Sorong.

Sementara itu, provinsi terinovatif diberikan kepada Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat dan Bali. Kemudian, kategori kabupaten terinovatif didapatkan oleh Kabupaten Tabalong, Sragen, Temanggung, Situbondo, Pariaman, Indragiri Hilir, Hulu Sungai Selatan, Pamekasan dan Tanggamus.

Adapun sejumlah kota yang menerima penghargaan Kategori Pemerintah Kota Terinovatif antara lain Kota Serang, Kota Bekasi, Cimahi, Mataram, Padang Panjang, Jambi, Bengkulu dan Sukabumi. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Tito Karnavian dan Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas. (UWR)