PAPUA BARAT, JAGAINDONESIA.COM – Provinsi Papua Barat termasuk dalam wilayah dengan status ‘rawan’ keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024 bersama dengan Provinsi Maluku Utara (Malut). Data itu berdasarkan hasil pemetaan Baintelkam Polri yang dilakukan pada Februari 2023.

Pada periode pemetaan ini, terdapat dua provinsi yang masuk dalam status ‘sangat rawan’ keamanan jelang Pemilu 2024. Salah satu diantaranya adalah provinsi di wilayah paling timur Indonesia.

“Provinsi kategori sangat rawan ada di Jawa Timur dan Papua,” ujar Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri Komjen Wahyu Widada dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/6/2023).

Sebelumnya, Papua dan Papua Barat juga termasuk dalam wilayah dengan status ‘paling rawan’ pada pemetaan tahap pertama Baintelkam Polri yang berlangsung pada Agustus 2022 lalu. Di periode yang sama, terdapat 3 provinsi yang termasuk dalam status ‘rawan’.

“Agustus 2022 secara umum kondisi provinsi ada tiga provinsi dalam kategori rawan, yaitu Jawa Barat, Maluku Utara, dan Sulawesi Selatan,” kata Wahyu menjelaskan.

Meskipun begitu, Wahyu menerangkan bahwa data tersebut sifatnya dinamis dan terus dapat berubah. Baintelkam Polri juga akan melanjutkan pemetaan pada bulan Oktober 2023 mendatang.

“Ini prosesnya kita ada berapa alat ukur yang kita gunakan ini juga kita gunakan pada tahun 2019 untuk alat ukur potensi kerawanannya,” kata Wahyu.

Menurutnya, hasil pemetaan wilayah rawan kamtibmas ini juga menjadi data penting guna mengantisipasi gangguan kemanan dan untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan pesta demokrasi pada 2024 yang akan datang.

Selain itu, Wahyu menyebutkan, Baintelkam Polri juga terus berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu agar Pemilu 2024 berjalan lancar.

Adapun Pemilu 2024 bakal digelar pada 14 Februari 2024 secara serentak untuk pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres). Sedangkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 akan diselenggarakan serentak pada tanggal 27 November 2024.

“Melaksanakan cooling system dengan melibatkan seluruh tokoh masyarakat adat untuk mendukung pemilu yang lancar dan damai, guna menjalankan operasi dalam rangka menciptakan situasi kamtibmas tetap kondusif,” katanya.

Terkait hal ini, Polda Papua Barat mendorong penguatan peran mandiri masyarakat dalam menjaga kamtibmas di lingkungan sekitar. Hal itu ditekan Kapolda Papua Barat Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitong saat mempimpin apel Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling) di Mapolresta Manokwari hari ini, Rabu (21/6/2023).

“Peran awak Satkamling perlu ditingkatkan guna menjaga keamanan masyarakat secara swakarsa. Keamanan menjadi aspek utama dalam proses pembangunan,” ujarnya, dikutip dari LinkPapua.

Oleh sebab itu, Daniel menekankan bahwa Polri terus berupaya memperkuat sistem keamanan lingkungan (siskamling) dengan melibatkan masyarakat secara aktif. Menurutnya, dengan keterlibatan aktif dari masyarakat akan dapat mendukung penyelesaian masalah dengan baik untuk keamanan dan kenyamanan bersama, tentunya dengan dukungan dari TNI-Polri.

“Satkamling harus senantiasa menjalin sinergi dengan TNI dan Polri. Data awal 2023 menunjukkan hanya 60 persen Siskamling yang aktif di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, akan dilakukan upaya untuk mengaktifkan kembali keikutsertaan mereka,” kata Daniel. (UWR)

SORONG, JAGAINDONESIA.COM – Anggota Komisi II DPR Republik Indonesia Komarudin Watubun menyampaikan bahwa Wakil Ketua Komite I DPD RI Dr. Filep Wamafma merupakan sosok putra asli Papua yang telah terbukti selalu memperjuangkan aspirasi orang asli Papua. Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua di Sorong, Papua Barat Daya beberapa waktu lalu.

Dalam pemaparannya, Watubun menyebutkan nama Dr. Filep Wamafma dari DPD RI yang disebutnya benar-benar berjuang bersama dirinya dari Komisi II DPR RI dan juga Yan Permenas Mandenas saat memperjuangkan hak-hak asli OAP dan kekhususan Papua dalam pembahasan perpanjangan UU Otsus saat itu.

Watubun menceritakan bahwa perjuangan DPD dan DPR kala itu sangat serius untuk mengawal aspirasi OAP, diantaranya dengan penambahan pasal perubahan dari 3 pasal yang diajukan pemerintah akhirnya menjadi 20 pasal.

“UU Otsus jilid I berakhir tahun 2021, makanya perlu ada regulasi khusus diperpanjang mau berapa tahun lagi ke depan. Awalnya pemerintah mengusulkan 3 pasal tentang perpanjangan dana Otsus, pasal tentang pemekaran dan perubahan terhadap ketentuan umum. Tapi teman-teman DPR berjuang sampai perubahan itu 20 pasal dan itu baru pertama dalam sejarah DPR itu perubahan lebih dari yang diminta,” ujarnya.

Komarudin menegaskan secara terbuka bahwa salah satu anggota DPD RI Dr. Filep Wamafma adalah senator Papua Barat yang getol memperjuangkan aspirasi masyarakat Papua Barat khususnya dan aspirasi masyarakat Papua pada umumnya.

“Yang berjuang disana kita punya teman-teman, saya disana, ada pak Yan Mandenas disana, ada adek Filep Wamafma, dia DPD. Saya kampanye sedikit tidak apa-apa to, besok kalau kamu pilih Filep itu benar karena itu orang yang berjuang sama-sama saya, tapi dia DPD jadi tidak masalah dia bukan dari partai politik, saya jujur ini dan sesekali to saya kampanye buat Wamafma. Itulah lahir undang-undang baru ya,” jelas Watubun.

Oleh sebab itu, ia menekankan pembahasan tentang Otsus Papua sudah selayaknya mendatangkan pelaku sejarah ataupun pakar yang terlibat dalam proses perubahan UU Otsus ke jilid II guna menjaga kebenaran informasi yang disampaikan.

“Kalau bicara tentang Otonomi Khusus berarti bicara tentang sebuah peristiwa kenegaraan, peristiwa kebangsaan, jadi tidak tiba-tiba jatuh dari langit, lewat sebuah proses yang panjang bahkan proses yang menelan jiwa raga manusia. Jadi kalau teman-teman kepala daerah ini mau bicara Otonomi Khusus, PP 106 dan 107 panggil itu pakarnya, jangan panggil yang cerita-cerita tinggi yang tidak ngerti apa-apa, nanti tambah kacau pelaksanaannya,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Watubun juga menampilkan foto tokoh yang terlibat dalam pembahasan UU Otsus terdahulu seperti almarhum Gubernur Solossa, Frans Wospakrik, Agus Rumansara hingga Michael Manufandu.

Ia menambahkan bahwa salah satu aspirasi yang diperjuangkan lewat UU Otsus adalah tentang pengangkatan DPR Otsus di kabupaten/kota di tanah Papua. Kata dia, setelah melihat proporsi penempatan orang asli Papua di DPR masih sedikit, maka lewat kuota kursi DPR Otsus tingkat kabupaten diharapkan akan menjawab kebutuhan OAP dengan keterwakilan di lembaga DPR.

“Lewat kursi Otsus di tingkat kabupaten di tanah Papua, maka kita akan melihat adanya keberpihakan politik bagi OAP nantinya,” kata dia. (WRP)

BINTUNI, JAGAINDONESIA.COM – Miryam Waney menyampaikan kebutuhan didirikannya SMA Negeri di kampung Idoor, Distrik Wamesa, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat. Hal itu dibahas dalam rapat bersama para tokoh adat, tokoh pemuda dan tokoh agama yang mendiskusikan tentang pendidikan di kampung Idoor.

“Kampung kami hanya memiliki Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Selama ini lulusan di SD dapat melanjutkan di SMP yang sudah ada, namun untuk SMP yang mau lanjutkan ke SMA di kampung Idoor belum ada atau masih terkendala,” katanya kepada media ini, Minggu (18/6/2023).

Menurutnya, keberadaan SMA Negeri di Idoor merupakan kebutuhan masyarakat untuk menunjang pendidikan anak-anak di kampung itu. Bahkan, untuk lokasi kebutuhan pembangunan SMA Negeri tersebut juga telah disediakan.

“Kami berharap dari Dinas Pendidikan bisa membuka SMA Negeri di Distrik Wamesa tepatnya di kampung Idoor. Kami sudah menyediakan tempat atau lokasi untuk pembangunan sekolah. Tinggal dari pemerintah melalui dinas terkait kalau bisa hadirkan satu SMA Negeri di kampung Idoor,” ujarnya.

“Kami harus jujur bahwa kami sangat membutuhkan SMA Negeri ini, karena yang sudah ada saat ini adalah YPK mulai dari SD dan SMP. Ini di bawah Yayasan Pendidikan Kristen, lalu dimana pihak negeri untuk anak-anak Indonesia yang tinggal di pelosok seperti kami?” tanya Miryam.

Ia pun menjelaskan, keinginan adanya SMA Negeri di Idoor dan enggan menyekolahkan anak-anak mereka ke luar juga memiliki alasan yakni agar mendorong perputaran ekonomi di kampung Idoor.

“Dalam prinsip ekonomi, kami mau agar uang ataupun dana kampung yang diberikan ke kampung dapat berputar di kampung kami. Artinya tidak terjadi cost belanja yang tinggi ke luar akibat perpindahan manusia. Sehingga harapannya, semua berada dalam kawasan yang terkontrol melalui manajemen kampung yang produktif,” jelas Miryam. (MW)

MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM – Seorang mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari, Herzon A. Korwa berpendapat agar pelantikan nama-nama calon anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) yang sudah diseleksi pada tingkat kabupaten dan telah diteruskan ke panitia seleksi Provinsi Papua Barat tidak dipaksakan.

Pasalnya, menurut Herzon, pihak panitia seleksi (Pansel) harus mempertimbangkan terlebih dahulu adanya upaya gugatan oleh calon anggota MRP PB di tingkat kabupaten yang dilayangkan kepada pansel sebelum pelantikan dilaksanakan. 

“Sebelum direncanakan pelantikan calon anggota MRPB periode 2023-2027, maka panitia seleksi perlu memperhatikan kembali adanya upaya hukum yang dilakukan secara perdata dan administrasi oleh calon anggota MRPB di tingkat kabupaten lainnya yang merasa tahapan seleksi itu tidak sesuai tahapan yang sesungguhnya,” ungkap Herzon Korwa menyikapi dinamika seleksi calon MRPB, Jumat (16/6/2023)

Pada prinsipnya, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STIH Manokwari ini mendukung tahapan proses seleksi MRPB hingga pelantikan, namun dirinya meminta agar panitia seleksi juga memperhatikan dan menghargai upaya hukum yang sedang dilakukan oleh calon anggota MRPB lainnya

“Pihak Pansel baiknya juga menghormati upaya hukum yang ada, meskipun saat ini panitia seleksi MRPB di tingkat Provinsi Papua Barat sudah mengirimkan nama-nama calon dari unsur adat, perempuan dan agama ke pemerintah Pusat melalui mendagri untuk mendapat SK pelantikan,” ujarnya.

“Jadi, panitia seleksi perlu mengecek secara pasti upaya hukum yang sedang dilakukan agar tidak ada pihak yang merasa tercederai. Dengan begitu, proses seleksi hingga pelantikan MRPB ini akan lancar dan dapat diterima dengan baik oleh semua pihak,” tutupnya. (WRP)

PALU, JAGAINDONESIA.COM – Delegasi dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STIH Manokwari menghadiri sekaligus memenuhi undangan rapat kerja nasional (rakernas) BEM seluruh Indonesia ke-XVI tahun 2023 yang diselenggarkan di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan tersebut bertempat di Golden Hotel and Resort, dimulai pada tanggal 12-17 Juni 2023.

Kedua delegasi perwakilan pengurus BEM STIH Manokwari yakni Alrialdi Andi Tajong selaku wakil ketua, dan Toncy A. Karay selaku ketua DPM STIH. Sementara berdasarkan registrasi ulang kehadiran peserta oleh panitia terhadap perwakilan pengurus BEM Indonesia yang diundang pada kegiatan itu, ternyata STIH Manokwari merupakan satu-satunya perguruan tinggi swasta di tanah Papua yang menghadiri agenda rakernas BEM tersebut.

Menurut Aldi Tajong, terdapat 45 peserta perwakilan dari pengurus BEM seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang hadir pada kegiatan tersebut. Atas kesempatan itu, Tajong menyampaikan terima kasih kepada Ketua STIH Manokwari, Dr. Filep Wamafma, SH., M.Hum., C.L.A yang sudah memberikan dukungan dan mengirim delegasi BEM STIH Manokwari untuk menghadiri rakernas BEM ke-XVI di Kota Palu, Sulawesi Tengah.

“Saya berterima kasih dan bangga kepada bapak Filep Wamafma yang sudah memberikan dukungan kepada kami sehingga bisa menghadiri kegiatan di Palu. Kehadiran kami ke Palu tentu saja membawa nama baik almamater STIH Manokwari di tengah perkumpulan organisasi mahasiswa yang datang ke Palu,” ungkap Tajong saat di Palu, Rabu (13/6/2023) malam.

Secara tegas, Tajong mengatakan bahwa ketua STIH Filep Wamafma sangat memotivasi mahasiswa STIH dalam kegiatan apapun yang diselenggarakan dan disanggupi. Selain itu, rakernas BEM seluruh Indonesia ini merupakan agenda penting bagi kehidupan kemahasiswaan dan perguruan tinggi sekaligus untuk penegakan demokrasi di Indonesia sebagaimana tema Rakernas, ‘Revitalisasi Mahasiswa sebagai Fasilitator Rekonsiliasi Demokrasi Indonesia’.

“Saya menyampaikan terima kasih dan rasa hormat kepada ketua STIH dan jajaran sivitas akademika STIH yang sudah percayakan delegasi BEM STIH hadiri kegiatan dimaksud. Kami berharap akan dapat membawa perubahan positif usai pulang dari kegiatan ini,” ujar Tajong.

Secara terpisah, atas nama organisasi BEM STIH dan seluruh mahasiswa/i, Herzon A. Korwa menyampaikan sangat berterima kasih kepada Dr. Filep Wamafma yang sudah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi mahasiswa STIH untuk mengembangkan diri dalam berorganisasi baik di dalam dan di luar Papua Barat.

“Kami bangga memiliki bapak Dr. Filep Wamafma yang berjiwa kepemimpinan dalam segala aspek, dan menjadi orangtua kami di kampus sehingga bisa melihat dan menjawab apa yang menjadi kebutuhan kami mahasiswa, termasuk organisasi mahasiswa di STIH Manokwari saat ini dan kedepannya,” ungkap Herzon. (WRP)