JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Komite I DPD RI menilai Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 rawan akan menimbulkan masalah pada pemerintahan daerah. Salah satunya permasalahan yang dikhawatirkan yaitu perencanaan dan penganggaran pelaksanaan pilkada.

“Hal itu menimbulkan permasalahan pada pemerintahan daerah seperti perencanaan dan penganggaran pelaksanaan pilkada yang berhubungan dengan politik di daerah. Selain itu permasalahan lain yaitu validitas data kependudukan untuk pelaksanaan pemilu dan pilkada,” ucap Ketua Komite I DPD RI Andiara Aprilia Hikmat saat RDP dengan Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (3/7).

Menurut Andiara, berbagai masalah yang berpotensial muncul pada pemilu dan pilkada serentak penting untuk diantisipasi sejak dini. Hal itu demi menjaga pelaksanaan proses demokrasi di daerah sehingga tidak sampai menimbulkan ancaman keamanan.

“Potensial muncul pada pemilu dan pilkada serentak penting untuk diantisipasi sejak dini sehingga tidak sampai menimbulkan ancaman keamanan,” tuturnya.

Andiara melanjutkan terkait revisi UU No. 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Revisi UU itu tidak hanya dilakukan dalam konteks perubahan status Jakarta yang bukan lagi ibukota negara, tetapi juga berkaitan dengan keberlanjutan pemerintahan dan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan dan pembangunan.

“Komite I DPD RI saat ini sedang menyusun RUU ini yang rencananya akan disahkan dalam Rapat Sidang Paripurna DPD RI pada tanggal 14 Juli 2023 nanti,” imbuhnya.

Informasi yang diterima, sambungnya, pemerintah juga sedang menyusun RUU Jakarta pasca tidak lagi menjadi ibukota negara. “Besar harapan RUU dari DPD RI nantinya dapat memperkaya muatan substansi RUU Jakarta saat pembahasan tripartit di DPR RI nantinya,” harap Andiara.

Sementara itu, Anggota DPD RI asal Provinsi DKI Jakarta Dailami Firdaus meminta Kemendagri bisa melibatkan lembaga adat Betawi sebagai muatan dalam UU yang baru nanti. Ia mencontohkan bahwa Aceh dan Papua juga sebelumnya telah melibatkan lembaga adat sehingga UU itu bisa sesuai harapan.

“Lembaga adat itu sudah dijamin oleh konstitusi. Untuk itu Kemendagri harus melibatkan lembaga adat Betawi dalam revisi UU No. 29 Tahun 2007 ini seperti dulu di Aceh dan Papua,” ujarnya.

Selain itu, Anggota DPD RI asal Provinsi Nusa Tenggara Timur Abraham Liyanto mengatakan pemerintah harus berkaca pada pesta demokrasi pada 2019 lalu. Pada 2019 lalu, banyak korban jiwa yang timbul baik dari pelaksanaan di lapangan hingga pemungutan suara.

“Saya pribadi menyarankan ada strategis khusus agar kejadian 2019 lalu tidak terulang lagi korban jiwa. Apakah nanti ada terobosan baru yang lebih ringkas atau dibantu oleh teknologi sehingga petugas di lapangan tidak kelelahan,” harapnya.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo menjelaskan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 merupakan pertama kali dalam sejarah. Maka kerawanan pelaksanaan pilkada, mirip dengan kerawanan Pemilu Serentak 2024.

“Jenis kerawanan dalam pilkada sangat beragam sesuai dengan kondisi spesifik daerah. Untuk itu TNI/Polri harus mengamankan secara serentak di daerah-daerah. Hal ini berbeda dengan pilkada sebelumnya, di mana aparat daerah tidak melaksanakan pilkada dapat mendukung pengamanan di daerah yang sedang melaksanakan pilkada,” tutur John Wempi.

John Wempi juga menjelaskan bahwa nantinya Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta wajib melakukan kerjasama dengan daerah perbatasan. Hal itu guna meningkatkan penyelenggaraan pengelolaan perkotaan dan daerah berbatasan di sekitarnya.

“Jadi nanti Jakarta dapat membentuk kawasan khusus atau kawasan strategis nasional yang meliputi daerah berbatasan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan bersifat khusus bagi kepentingan nasional,” imbuhnya. (Rls)

MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua Barat Harili Siregar merespons tegas viralnya tiga oknum Jaksa Penuntut umum (JPU) dan pegawai Tata Usaha (TU) di Kejaksaan Negeri Manokwari Papua Barat yang disebut melakukan pemerasan terhadap keluarga terdakwa. Kabar ini tengah menjadi sorotan masyarakat Papua Barat lantaran viral di media sosial.

Asisten Intelijen Kejati Papua Barat menyampaikan dalam siaran pers, Kamis (29/6/2023) bahwa Kajati menginstruksikan dilakukannya pemeriksaan terhadap oknum Jaksa tersebut. Adapun ketiganya masing-masing berinisial A, US dan H.

“Terhadap oknum-oknum dimaksud, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat memerintahkan secara tegas kepada Asisten Pembinaan supaya menarik Jaksa yang bersangkutan ke Kejaksaan Tinggi Papua Barat dalam rangka pemeriksaan,” kata Asisten Intelijen Kejati Papua Barat Kamis, (29/6/2023).

Para oknum ini diduga menerima sejumlah uang dari keluarga pelaku tindak pidana perlindungan anak di Kabupaten Manokwari. Pihak Kejati pun menyayangkan kejadian ini lantaran telah mengganggu upaya kerja-kerja profesional kejaksaan di wilayah Papua Barat. Oleh sebab itu, tindakan tegas akan dilakukan terhadap oknum yang dimaksud jika telah terbukti melakukan perbuatan yang ditudingkan.

“Kami sangat menyesalkan peristiwa ini muncul di tengah-tengah Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat yang sedang melakukan upaya pembenahan dan membangun integritas personel. Apabila yang bersangkutan terbukti melakukan tindak pidana, maka sesuai dengan perintah Jaksa Agung, oknum-oknum tersebut diproses hukum dan diberikan hukuman yang setimpal,” tegasnya.

Lebih lanjut, disebutkan bahwa Jaksa Agung selalu mengimbau kepada seluruh jajarannya agar tidak main-main dalam setiap penanganan perkara termasuk melakukan perbuatan ataupun perilaku tercela.

“Saya akan tindak tegas sejauh kesalahan yang anda perbuat. Tidak ada tempat bagi Jaksa untuk menyelewengkan jabatan Jaksanya. Jangan ada yang ditutupi dan apabila ada temuan, segera sampaikan kepada media dan publik. Lakukan tindakan cepat untuk pemeriksaan semua saksi-saksi yang terlibat. Tidak ada toleransi bagi aparat penegak hukum dalam hal ini Jaksa atau Pegawai Tata Usaha untuk melakukan penyimpangan. Segera laporkan kepada pimpinan hasilnya secara berjenjang,” ucapnya dalam rilis tersebut.

Sementara itu, dalam video viral yang beredar di masyarakat, pihak keluarga mengaku uang puluhan juta miliknya ‘dimakan’ oleh oknum jaksa tersebut. Akun itu menyebutkan kehadiran mereka diundang oleh Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Manokwari.

“Hari ini kami berada di Kantor Kejaksaan Manokwari, kejaksaan Negeri Manokwari, uang kami awalnya Rp65 juta dimakan sama mereka, ini yaa, ini yaa mereka oknum-oknum kejaksaan negeri Manokwari,” ucapnya.

 “Hari ini kami diundang oleh kasi Pidum kejaksaan negeri Manokwari dan ketika kita masuk di dalam, kita ngomong kita malah dilempar sama Ibu siapa tuh, kami dilempar sama botol Aqua,” katanya lagi. (UWR)

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Senator Filep Wamafma memberikan respons tegas terhadap proses maupun mekanisme pengesahan regulasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) saat Badan Legislasi (Baleg) DPR menyepakati perpanjangan masa jabatan kepala desa (kades) menjadi sembilan tahun dan dapat dipilih dua kali.

Dalam hal ini, Filep menilai DPR tidak seharusnya memutuskan secara sepihak persoalan perpanjangan masa jabatan tersebut. Ia pun menyoroti kewenangan DPD RI yang sering disepelekan. Adapun kesepakatan itu disampaikan dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Penyusunan RUU Perubahan Kedua UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Baleg DPR pada Kamis, 23 Juni 2023 lalu.

“Apa yang dilakukan kawan-kawan di DPR itu merupakan pelanggaran terhadap amanat Konstitusi. DPR harus mendengarkan pandangan DPD RI. Sudah jelas, kedua lembaga ini berdiri dalam ruang bikameral untuk menjaga keseimbangan kuasa legislasi,” kata Filep dalam keterangannya, Selasa (27/6/2023).

Pimpinan Komite I DPD RI ini menjelaskan bahwa perubahan suatu UU, termasuk UU Desa misalnya terkait masa jabatan kades, harus mengikuti prosedur hukum. Secara administrasi negara, proses perpanjangan jabatan itu tidak memenuhi syarat pembentukan peraturan perundang-undangan.

“Lalu, akibatnya secara legalitas, kepala desa di kemudian hari bisa saja berhadapan dengan masalah hukum baik pidana maupun administrasi negara. Oleh sebab itu, persolan mekanisme regulasi ini perlu kita ingatkan, karena kita berharap para kades jangan sampai terjerat masalah hukum nantinya,” ungkap Filep.

“Dalam hal ini, DPR juga seolah-olah menyepelekan kewenangan DPD RI. Kewenangan DPD dalam hal legislasi juga sudah jelas yakni sesuai amanat Konstitusi di Pasal 22D yang dikuatkan dengan Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 dan Nomor 79/PUU-XII/2014 yang secara jelas menegaskan bahwa kewenangan DPD dalam mengajukan RUU diposisikan sama dengan DPR dan Pemerintah,” jelasnya menambahkan.

Filep menuturkan, DPD juga berwenang membahas RUU yang meliputi semua tahapan dan proses pembahasan RUU sampai dengan sebelum tahap persetujuan. Kemudian dalam pembahasan, terdapat mekanisme tripartit untuk hal-hal yang berhubungan dengan otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Menurut Filep, tentu saja hal-hal tersebut bersentuhan dengan eksistensi Desa.

“Sekali lagi, persetujuan DPR RI soal perpanjangan masa jabatan kades, tanpa meminta pandangan DPD RI merupakan pelanggaran terhadap Konstitusi dan sekaligus putusan-putusan MK. DPR RI seperti merasa sebagai lembaga super power legislatif, yang sebenarnya oleh Konstitusi dan Putusan MK telah direduksi menjadi kuasa legislatif bikameral. Kalau DPR buat hal begini, sama saja dengan merusak marwah legislatif. DPR lupa ada mekanisme checks and balances dari DPD RI dalam fungsi pengawasan,” tambah Pace Jas Merah ini.

Filep lantas mengingatkan, di tahun 2021 yang lalu, DPD RI dalam suatu Sidang Paripurna, mengesahkan RUU Perubahan Kedua tentang Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, lantaran masih menemukan berbagai permasalahan dan kendala terkait UU Desa diantaranya terkait kewenangan desa, penyelenggaraan pemilihan kepala desa, penyusunan perangkat desa, fungsi Badan Permusyawaratan Desa, peraturan desa, majelis perdamaian desa, dan keuangan desa.

“Lalu sekarang DPR RI langsung setuju perpanjangan masa jabatan kades tanpa pandangan DPD, menurut saya ini merupakan tindakan otoritarian legislatif. Ini sama sekali tidak sehat untuk demokrasi dan ini melanggar Konstitusi. Jangan karena nafsu kuasa legislatif ditambah nafsu politik, lalu bisa dengan mudah menerobos regulasi,” pungkasnya.

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Senator Papua Barat yakni Anggota Komite I DPD RI Dr. Filep Wamafma mendorong kewenangan kejaksaan diperkuat. Filep menyayangkan adanya uji materi yang mendorong penghilangan kewenangan kejaksaan dalam mengusut kasus tindak pidana korupsi (tipikor). Pasalnya, lanjut Filep, konstitusi justru memberikan kekuasaan itu kepada ‘Korps Adhyaksa’ tersebut.

“Kejaksaan telah diberikan kewenangan oleh undang-undang sebagai pengacara negara. Oleh sebab itu, sebenarnya kejaksaan punya otoritas atas nama negara untuk melaksanakan asas negara hukum, rechsstaat. Negara Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan konstitusi,” ujarnya di Jakarta, Senin (26/6/2023).

Oleh sebab itu, dirinya tidak sepakat dengan adanya upaya penghapusan kewenangan jaksa dalam mengusut tindak pidana korupsi.

“Jadi, kalau ada upaya untuk menghapus kewenangan kejaksaan tentang kewenangan pengusutan tindak pidana korupsi, justru bagi saya, tidak setuju. Karena salah satu alat kekuasaan negara adalah kejaksaan yang diberikan kekuasaan negara untuk menegakkan hukum bersama-sama dengan kepolisian dan pengadilan,” sambungnya.

Lebih lanjut, doktor hukum alumnus Unhas Makassar ini mengatakan apabila kewenangan kejaksaan dibatasi justru bakal menimbulkan masalah. Menurutnya, hal itu merupakan tindakan yang tidak tepat.

“Jadi keliru, apabila ada upaya untuk melemahkan bahkan meniadakan kewenangan kejaksaan dalam rangka penanganan penyidikan kasus-kasus tindak pidana korupsi,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Filep Wamafma justru mendorong kewenangan kejaksaan diperbesar agar pelaksanaan hukum lebih optimal. Ia juga meminta Jaksa Agung tidak dipilih di lembaga politik, yakni DPR, karena dapat mengancam independensi bahkan cenderung melemahkannya.

“Kepala Kejaksaan Agung harus orang independen dan berasal dari lingkungan atau ia adalah struktur dalam kejaksaan. Ini akan lebih bagus karena secara tugas fungsi lebih memahami dan juga terhindari dari transaksi politik,” papar Wakil Ketua Komite I DPD RI ini. 

Seperti diketahui,  seorang advokat bernama Yasin Djamaludin mengugat kewenangan jaksa mengusut kasus korupsi ke MK. Dalam petitum permohonannya, ia meminta MK menyatakan UU Kejaksaan Pasal 30 ayat (1) huruf d; UU Tipikor Pasal 39; serta UU KPK Pasal 44 ayat (4), dan Pasal 44 ayat (5) khusus frasa “atau kejaksaan”; Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) khusus frasa “atau kejaksaan”; dan Pasal 50 ayat (4) khusus frasa “dan/atau kejaksaan” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Pemohon mendalilkan sejumlah pasal yang diujikan tersebut inkonstitusional dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dalihnya yakni adanya hak penyidikan kasus korupsi membuat kejaksaan superpower karena memiliki kewenangan lebih selain melakukan penuntutan dan penyidikan.

Pemberian wewenang sebagai penyidik dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan pun dianggap membuat jaksa dapat sewenang-wenang melakukan penyidikan. Disebutkannya, prapenuntutan atas penyidikan dilakukan sekaligus oleh jaksa sehingga tidak ada kontrol penyidikan dari lembaga lain serta kerap mengabaikan permintaan hak-hak tersangka, seperti pemeriksaan saksi/ahli dengan tujuan membuat terang suatu perkara.