Rabu, 21 Oktober 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 87

Ribuan Warga di Papua Alami Kelaparan, Status Tanggap Darurat Ditetapkan

0
Perwakilan masyarakat dua distrik saat bertemu Bupati Puncak Willem Wandik di Distrik Ilaga, ibu kota Puncak, Kamis (20/7/2023). [Foto: Humas Pemkab Puncak]

PAPUA, JAGAINDONESIA.COM – Ribuan warga di wilayah Papua tengah dilanda bencana kelaparan yakni di di Distrik Agandugume dan Distrik Lambewi, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Kondisi ini dialami warga akibat cuaca ekstrem sejak Juni 2023 hingga saat ini.

Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Puncak menyebutkan, jumlah penduduk yang terdampak mencapai sekitar 7 ribu jiwa. Rinciannya, jumlah penduduk di Distrik Agandugume 3.000, sedangkan di Distrik Lambewi 4.000 lebih jiwa.

Pemerintah setempat yakni Bupati Puncak Willem Wandik menyampaikan telah menetapkan status tanggap darurat yang berlangsung selama dua bulan yakni sejak Juni hingga Agustus 2023 mendatang.

“Kami sudah tetapkan tanggap darurat berdasarkan surat keputusan Bupati Nomor.300.2/28/tahun 2023, terhitung sejak 7 Juni sampai dengan 7 Agustus mendatang,” katanya, dikutip dari JPNN, Kamis (20/7/2023).

“Cuaca ekstrem ini akibat perubahan iklim, yaitu cuaca sangat dingin. Selama dilanda cuaca ekstrem, tidak ada hujan, tanaman rusak dan busuk, bahkan wabah diare akan menyerang anak serta balita,” sambungnya.

Menangani masalah kelaparan ini, Wandik mengatakan, pemerintah telah berupaya mengatasi kondisi tersebut dengan menyediakan sembako bagi warga terdampak. Akan tetapi, distribusi bahan makanan pokok itu juga terkendala lantaran tidak adanya layanan penerbangan ke lokasi.

Menurut Wandik, hal itu dikarenakan pihak maskapai penerbangan belum mengizinkan pesawat melayani rute penerbangan ke lokasi terdampak akibat situasi gangguan keamanan sejak penyanderaan pilot Susi Air. Ia pun membuka diri kepada semua pihak yang ingin membantu warganya.

“Sudah ada bantuan, tetapi sampai saat ini, belum ada maskapai penerbangan yang mengizinkan pesawatnya melayani di daerah tersebut karena dampak dari penyanderaan pilot serta penembakan pesawat,” katanya.

Lebih lanjut, Wandik meminta agar tidak ada kontak senjata sehingga penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak cuaca ekstrem dapat terlayani. Sebelumnya, permintaan ini juga sudah disampaikan Bupati Puncak itu melalui akun media sosialnya pada 9 Mei 2023.

“Orang bersenjata, tolong mengerti kalau saya buat untuk orang banyak punya cara, jangan mengganggu maka banyak orang yang akan terganggu juga.

Menurutnya, gangguan keamanan juga akan mengganggu pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat di sekitar lokasi seperti makan, minum, pendidikan hingga layanan kesehatan.

“Oleh karena itu saya minta teman-teman yang selalu pegang senjata di daerah ini, di Beoga ini, tolong, tolong dan tolong mengerti ini ya. Tolong, tolong kamu sayang masyarakat ini,” katanya.

“Kasihan kasihan masyarakat ini, kami hadir disini untuk membantu mereka. Kalau kalian tidak terima kami dengan baik maka kehadiran kami dengan hati yang cinta terhadap masyarakat, cintanya tuh bawa pulang. Oleh karena itu saya harap ke depan harus ciptakan, yang beberapa hari yang terjadi ini (aman) saya harap kedepan terus begini, terus maka saya hormat,” sambungnya. (UWR)

Masyarakat Adat di 6 Distrik Ini Tolak Kehadiran PT Hutan Hijau Papua Barat

0
Ilustrasi. [Foto: Pixabay]

JAGAINDONESIA.COM – Masyarakat adat suku Moi di di 6 distrik yakni Distrik Klaiyli, Distrik Maudus, Distrik Wemak, Distrik Sayosa, Distrik Sayosa Timur, dan Distrik Salkma menolak dengan tegas kehadiran PT Hutan Hijau Papua Barat di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Selain itu, masyarakat juga mendesak Pemprov Papua Barat Daya segera mencabut izin perusahaan tersebut.

Penolakan ini disampaikan dalam sejumlah pernyataan sikap yang juga sudah disampaikan langsung saat undangan rapat dengar pendapat bersama PT HHPB dan dihadiri Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan di gedung serba guna di Kota Sorong, pada Senin (17/7/2023).

Berdasar rilis resminya, berikut pernyataan sikap Masyarakat Adat Moi yang dibacakan saat menyampaikan aspirasi penolakan terhadap keberadaan PT Hutan Hijau Papua Barat di tanah adat mereka.

“Kami masyarakat adat yang bertandatangan di bawah ini adalah tuan dusun, pemilik tanah dan hutan adat. Kami masyarakat adat sub suku Moi yang berada di Distrik Klaiyli, Distrik Maudus, Distrik Wemak, Distrik Sayosa, Distrik Sayosa Timur, Distrik Salkma sebagai pemilik hak ulayat menolak rencana perusahaan PT Hutan Hijau Papua Barat (PT HHPB) untuk beroperasi di wilayah adat kami, dengan ini menyatakan :

  1. Kami menolak Perusahaan PT Hutan Hijau Papua Barat (PT HHPB) yang rencana akan beroperasi di tanah adat kami Sub Suku Besar  Moi yang berada di Distrik Klaiyli, Distrik Maudus, Distrik Wemak, Distrik Sayosa, Distrik Sayosa Timur, Distrik Salkma.
  2. Kami mendesak Pemerintah Daerah dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan  (PBPH) PT Hutan Hijau Papua Barat, seluas ± 92.148 Ha di wilayah adat kami.
  3. Kami masyarakat adat di Sub Suku Besar  Moi yang berada di Distrik Klaiyli, Distrik Maudus, Distrik Wemak, Distrik Sayosa, Distrik Sayosa Timur, Distrik Salkma kabupaten Sorong menolak dengan tegas rencana pembahasan Dokumen AMDAL oleh Perusahaan PT Hutan Hijau Papua Barat.
  4. Kami menolak Surat Arahan Dokumen Lingkungan Hidup dari Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kegiatan dan Usaha, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nomor : s.40/PDLUK/P2T/TLA4/1/2023. Karena dianggap bertentangan dengan asas pemerintahan yang baik.

Lebih lanjut, pernyataan sikap ini juga dibarengi dengan sejumlah dasar maupun alasan sebagai berikut: 

  1. Kehadiran PT. Hutan Hijau Papua Barat di wilayah adat kami merupakan ancaman serius terhadap kehidupan sosial kami dan akan menyebabkan hilangnya hutan, spesies dan habitat, serta sumber kehidupan  masyarakat adat.
  2. Kami menolak PT Hutan Hijau Papua Barat yang akan melakukan Deforestasi hutan di wilayah adat kami, karena akan berdampak pada kehilangan lahan hutan yang berdampak pada penurunan luasan lahan hutan dan pemanasan global pada lingkungan, kehidupan sosial dan keberlanjutan makhluk hidup.
  3. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 10 Tahun 2017 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Moi di Kabupaten Sorong, Bab IX Pasal 17 ayat 1 hingga 4 bahwa masyarakat hukum adat Moi berhak untuk menentukan pembangunan mereka sesuai dengan budaya masyarakat hukum adat Moi.
  4. Kami Masyarakat Adat Sub Suku Moi yang berada Distrik Klaiyli, Distrik Maudus, Distrik Wemak, Distrik Sayosa, Distrik Sayosa Timur, Distrik Salkmaakan kehilangan mata pencaharian dan atau sumber pangan lokal karena hutan merupakan sumber penghidupan bagi kami.
  5. Kami Masyarakat Hukum Adat Sub Suku Moi yang berada Distrik Klaiyli, Distrik Maudus, Distrik Wemak, Distrik Sayosa, Distrik Sayosa Timur, Distrik Salkmadi Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya menolak perusahaan PT Hutan Hijau Papua Barat, karena belajar dari pengalaman PT Intimpura dan PT Manca Raya yang bukannya mensejahterakan masyarakat adat, tapi kehadiran perusahaan justru menghancurkan hutan adat kami.
  6. Kami Masyarakat Hukum Adat pSuku Moi sudah punya bukti kehadiran perusahaan HPH dan erkebunan kelapa sawit yang merusak hutan dan tidak memberikan kesejahteraan bagi masyarakat adat moi. (UWR)

Lewat Perpuluhan, Senator Filep Bantu Panitia Pembangunan GKI Rafidin di Bintuni

0

BINTUNI, JAGAINDONESIA.COM – Dr. Filep Wamafma turut menyumbang 100 sak semen kepada jemaat GKI Rafidin, di Muturi, Klasis Teluk Bintuni. Bantuan yang sama juga diserahkan kepada salah satu jemaat GPKAI di Ransiki, kabupaten Manokwari Selatan.

Penyerahan bantuan itu diantaranya dilakukan saat kunjungan Filep ke Teluk Bintuni baru-baru ini. Pemberian tersebut merupakan bentuk perpuluhan kepada Tuhan lewat pekerjaan pembangunan infrastruktur jemaat.

“Bantuan ini memang tak sebanding dan tidak bisa menjawab 100 persen permintaan jemaat, namun apa yang diberikan ini sebagai bentuk sumbangan kasih lewat perpuluhan saya selaku anggota DPD RI,” ungkap Filep.

Atas bantuan tersebut, penatua Marisan menyampaikan terima kasih saat menerima 100 sak semen. Menurutnya, bantuan ini adalah bentuk perhatian sosok Filep Wamafma kepada pekerjaan Tuhan dan kepedulian kepada para jemaat.

“Maka doa dari jemaat, semoga kesehatan dan umur panjang selalu diberikan kepada bapak senator Filep Wamafma dan dimudahkan dalam menjalani segala aktivitasnya,” ucapnya.

Diketahui, kehadiran Filep Wamafma sebagai pembicara pada temu raya PAM GKI se-Papua di Bintuni selain karena dinilai memiliki kapasitas yang mumpuni selaku wakil daerah untuk menyampaikan materi juga merupakan salah satu bentuk apresiasi dari para jemaat setempat.

Hal itu lantaran sosok Filep Wamafma terbukti peduli terhadap kemajuan generasi muda di tanah Papua dan juga terhadap pembangunan rumah atau tempat ibadah seperti kontribusinya bagi pembangunan gedung GKI Sion Sibena Klasis Teluk Bintuni yang kini digunakan sebagai lokasi pertemuan PAM GKI se-Tanah Papua. (WRP)

Perwakilan Suku Kuri dan Wamesa Sampaikan Aspirasi ke Senator Filep Wamafma

0

BINTUNI, JAGAINDONESIA.COM – Perwakilan masyarakat adat suku Kuri dan Wamesa berjumpa dan berdiskusi dengan senator DPD RI Dr. Filep Wamafma tentang berbagai persoalan yang sekian lama dinantikan untuk bisa disampaikan.

Pertemuan itu berlangsung melalui acara silaturahmi dan makan Papeda bersama perwakilan pemuda, tokoh adat, tokoh masyarakat dan perempuan dari dua suku tersebut di kompleks Tahiti Teluk Bintuni, Rabu (19/07) siang.

Salah seorang tokoh pemuda perwakilan suku Wamesa Hengki Manibui mengaku bersyukur dapat bertemu secara langsung dengan Senator Papua Barat di Teluk Bintuni di tengah kegiatan yang begitu padat.

“Jadi di kesempatan ini kami tidak banyak bicara, tapi kami hanya ingin menyampaikan persoalan yang kami masyarakat alami selama ini di daerah kami,” kata tokoh pemuda suku Wamesa, Hengki Manibui.

Di kesempatan itu, Hengki menyampaikan aspirasi tentang infrastruktur jalan dari Bintuni ke Kuri Wamesa dan sebaliknya yang masih sangat sulit untuk dilalui. Selain itu, persoalan tentang pembangunan infrastruktur lain seperti rumah layak huni, pendidikan, kesehatan hingga fasilitas transportasi.

Dirinya pun berharap dapat bertemu dengan Gubernur Papua Barat agar aspirasi mereka dapat disampaikan secara langsung. Menurutnya, Kuri dan Wamesa merupakan suku terbesar dan pertama di Teluk Bintuni, Teluk Wondama, namun hingga kini masih tertinggal dari kemajuan suku lainnya di daerah ini.

Para tokoh pemuda ini juga menyuarakan tentang pemekaran DOB Kuri Wamesa. Mereka berharap aspirasi ini dapat ditindaklanjuti ke pemerintah Pusat dan pemerintah provinsi Papua Barat. 

“Hanya ini yang dapat saya suarakan kepada kakak, anak, Filep Wamafma dan semoga aspirasi kami bisa diteruskan. Sebab kami selama ini ikuti kakak yang selalu berjuang buat Papua, maka tidak salah kami bertemu saat ini,” ungkap Hengki.

Menanggapi aspirasi itu, Dr. Filep Wamafma menyampaikan bahwa sebagai wakil daerah di parlemen dirinya akan mempelajari terlebih dahulu sejumlah persoalan yang telah disampaikan.

“Terkait pertemuan dengan gubernur Papua Barat, saya tidak menjanjikan namun akan mencoba mengupayakan. Sebab kewenangan Penjabat gubernur Papua Barat saat ini terbatas karena jabatannya sebagai Pj. Namun kaitan dengan aspirasi, saya akan mencoba komunikasi, apabila bisa direspons, maka nanti disampaikan lebih lanjut kepada masyarakat,” kata Filep.

Diketahui, pertemuan ini difasilitasi tokoh pemuda Kuri Wamesa, Michael Warbete bersama  kepala LMA Wamesa, Riko Manibuy, tokoh pemuda Kuri Arnol Warbet, Armando Idorway dan perwakilan tokoh pemuda dari kedua suku tersebut. (WRP)

Gagal Suarakan Pendidikan Gratis Saat Kunjungan Wapres, BEM STIH Manokwari Serahkan Aspirasi ke Tim BP3OKP

0
Ketua BEM STIH Manokwari Herzon A. Korwa menggunakan jas almamater dan serahkan aspirasi kepada tim BP3OKP di Manokwari, kemarin.

MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STIH Manokwari menyerahkan aspirasi pendidikan gratis untuk masyarakat Papua kepada perwakilan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) di Provinsi Papua Barat yakni Ketua BP3OKP, Irene Manibuy di salah satu hotel di Manokwari, Rabu (19/7/2023).

Aspirasi ini diserahkan langsung kepada Irene Manibuy setelah sebelumnya Aliansi BEM se-Manokwari gagal bertemu Wapres RI lantaran aksi yang digelar dibubarkan oleh aparat Kepolisian. Aksi para mahasiswa ini dibubarkan karena dinilai mengganggu keamanan dan ketertiban saat kunjungan kerja wapres di Manokwari, Papua Barat.

Terkait penyerahan aspirasi itu, Ketua BEM STIH Manokwari, Herzon A. Korwa mengatakan, terdapat sejumlah poin penting yang dibuat dan dibubuhi tandatangan sebagai bentuk aspirasi.

Herzon menuturkan, salah satu bentuk aspirasi mereka yakni pendidikan gratis untuk tingkat SD, SMP, SMA/SMK hingga perguruan tinggi di Papua Barat. Menurutnya, aspirasi ini merupakan tugas mahasiswa/i dalam mengawal kehendak masyarakat tersebut hingga mendapat jawaban.

Bahkan Herzon menyebut, menurut informasi dari Irene Manibuy, pihak BEM akan difasilitasi berjumpa dengan Wapres Ma’ruf Amin.

“Hal ini harus terwujud, sebab didalam undang-undang nomor 2 Tahun 2021 tentang Otsus bagi Provinsi Papua sudah sangat jelas, tinggal bagaimana implementasi dilaksanakan di tingkat daerah agar pendidikan gratis bisa menjawab keresahan rakyat Papua,” ungkap Herzon kepada awak media.

Dirinya pun berharap aspirasi BEM STIH Manokwari juga bisa sampai ke meja Wapres Republik Indonesia selaku ketua BP3OK di tanah Papua.

“Harapan kami, perjuangan mahasiswa/i di tanah Papua pada umumnya, dan Papua Barat lebih khusus dapat bermanfaat menyuarakan apa yang menjadi masalah serius di tengah rakyat Papua hari ini dan kedepannya,” katanya.

Dia menambahkan bahwa meskipun UU Otsus sudah memberikan ruang  untuk diberlakukan pendidikan gratis di Papua, namun fakta hari ini masih ditemukan berbagai pungutan biaya. Oleh sebab itu, mahasiswa berharap ada solusi dari BP3OK agar menjawab aspirasi tersebut demi kemajuan pendidikan masyarakat Papua. (WRP)

Pemerintah Dorong Putra-Putri Terbaik Papua Berkarier dan Berkarya di Pemerintahan dan BUMN

0
Ilustrasi ASN. [Foto: ist]

SORONG, JAGAINDONESIA.COM – Pengembangan sumber daya manusia di Papua merupakan salah satu langkah yang dilakukan Pemerintah dalam upaya percepatan peningkatan kesejahteraan di wilayah tersebut.

Seiring dengan meningkatnya kualitas pendidikan dan keahlian masyarakat Papua melalui sejumlah pelatihan, diharapkan mereka mampu mendapatkan pekerjaan di berbagai sektor, termasuk melanjutkan karier di pemerintahan.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin dalam keterangan pers usai menghadiri Peletakan Batu Pertama Sentra Sarana Prasarana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya, di Stadion Wombik, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Senin (17/07/2023).

“Komitmen untuk membangun Balai Latihan Kerja (BLK) juga kemudian (bertujuan) untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk yang disini Bank Papua, ya kita arahkan terus memberdayakan masyarakat,” ungkap Wapres.

Lebih lanjut, Wapres mencontohkan, terdapat berbagai program pelatihan peningkatan kompetensi dan produktivitas di sejumlah daerah di Papua, salah satunya pelatihan vokasi di Institut Pertambangan Nemangkawi milik PT Freeport Indonesia.

“Kemudian kita melakukan upaya pemberdayaan seperti kemarin pelatihan yang di Freeport juga, kemudian saya liat di Bintuni, itu pelatihan- pelatihan untuk keterampilan, banyak hal sampai hospital segala macam itu ada di Timika Freeport itu sampai ada 15 keterampilan,” jelasnya.

Bahkan, Wapres menyebut sebagian besar lulusan dari Institut Pertambangan tersebut langsung mendapatkan pekerjaan di PT Freeport Indonesia.

“Dari 4.000 (orang) yang dilatih, 3.000 (orang) diserap oleh Freeport, kemudian yang seribu bisa bekerja dimana-mana bahkan di luar Papua terus kita kembangkan,” tutur Wapres.

Tidak hanya itu, Wapres juga menyinggung bahwa Pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan khusus mengenai pengutamaan Orang Asli Papua (OAP) untuk mengisi formasi pegawai di pemerintahan.

“Ya, untuk mengutamakan OAP itu sudah menjadi kebijakan afirmasi Pemerintah pusat. Oleh karena itu, beberapa kebijakan diutamakan untuk diprioritaskan bahkan semacam syaratnya pun dipermudah,” tambahnya.

Tidak hanya di pemerintahan, Wapres juga mendorong putra-putri terbaik dari tanah Paua untuk berkarya dan berkarier di berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Bahkan kemarin ini saya meresmikan 1.000 orang masuk ke BUMN, ya itu diresmikan di Kantor Wakil Presiden,” tutup Wapres.

Hadir mendampingi Wapres dalam keterangan pers ini, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pj. Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa’ad, dan Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi.

Filep Harap Pemuda GKI se-Papua Hasilkan Maklumat Terhadap Anggota MRP Jalur GKI

0

BINTUNI, JAGAINDONESIA.COM – Senator DPD RI Dr. Filep Wamafma berpesan kepada seluruh pemuda-pemudi GKI di tanah Papua, baik dari Provinsi Papua Barat, Papua Barat, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan lewat temu raya PAM GKI se-Papua ini dapat turut melakukan kontrol dan mengawasi keterwakilan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP).

Menurut Filep Wamafma fungsi kontrol ini terutama dilakukan terhadap anggota MRP yang masuk lewat jalur agama, khususnya yang mendapat rekomendasi GKI.

“Para pemuda GKI perlu untuk ikut mengontrol, agar mereka yang dipercayakan menduduki kursi lembaga MRP lewat rekomendasi GKI bisa berkontribusi kepada pemuda/i GKI di setiap wilayah lembaga kultur tersebut,” kata Filep saat menjadi pembicara pada acara temu raya PAM GKI se-Papua di Teluk Bintuni, Selasa (18/7/2023).

Lebih lanjut, wakil ketua Komite I DPD RI ini menyarankan kepada semua Pemuda GKI untuk membuat keputusan tertulis dan menyerahkan kepada ketua Sinode GKI di tanah Papua.

Tujuannya, agar setelah anggota MRP dilantik, ketua sinode dapat bertemu secara langsung dengan semua anggota MRP yang berasal dari jalur GKI untuk membuat maklumat dan memperhatikan tugas yang diemban.

“Sebab mereka berasal dari GKI, maka mau tidak mau, suka tidak suka harus melihat persoalan di GKI. Jadi, saya harap ada keputusan dari kegiatan ini dan diserahkan kepada ketua Sinode GKI Tanah Papua di Jayapura,” ujar Filep.

“Sehingga ada perhatian dari anggota MRP yang menggunakan rekomendasi GKI. Artinya ketika sudah dipercayakan dan tidak melaksanakan tugas mereka sesuai rekomendasi itu, maka pantas untuk diberikan warning,” ungkap Filep.

Filep menambahkan, keberadaan anggota MRP juga atas dasar UU Otsus termasuk dibiayai oleh dana Otsus. Dirinya berharap, para wakil di MRP dapat benar-benar memahami masalah masyarakat Papua terutama OAP melalui reses dan aspirasi. Anggota MRP utusan GKI diharapkan juga peduli dan berkontribusi bagi kemajuan pemuda/i GKI di setiap wilayah lembaga kultur. (WRP)

2 Anggota DPD RI Terima Aspirasi Soal UU Otsus Saat Diskusi Temu Raya PAM GKI se-Papua di Bintuni

0
Senator. Filep Wamafma bersama Senator Mamberop Y Rumakiek menjadi pembicara dalam Temu Raya PAM ke IV GKI se-Papua di gedung GKI Sion Sibena, Klasis kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, Selasa (18/7/2023).

BINTUNI, JAGAINDONESIA.COM – Diskusi Temu Raya PAM GKI se-Tanah Papua Tahun 2023 di Klasis Teluk Bintuni, Papua Barat menghadirkan pemateri yakni senator DPD RI asal Papua Barat, Dr. Filep Wamafma dan senator Mamberob Yosephus Rumakiek.

Diskusi bersama ratusan pemuda/i GKI se-Tanah Papua ini nampak berjalan sangat menarik. Terutama saat muncul pertanyaan tentang implementasi kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

Salah seorang pemudi dari Klasis Manokwari mempertanyakan tentang keberadaan Otsus yang sudah sangat lama namun tidak dirasakan oleh orang asli Papua, terutama pemuda/i GKI. Dirinya lantas bertanya bagaimana pengelolaan dana Otsus hingga keberadaannya seolah tak berdampak bagi OAP.

Pertanyaan itu lalu dijawab oleh Dr. Filep Wamafma. Filep mengatakan bahwa alokasi dana Otsus belum banyak dirasakan oleh masyarakat asli Papua. Menurutnya, dana Otsus belum sepenuhnya menyentuh hingga ke kebutuhan dasar OAP seperti masalah pendidikan, kesehatan hingga ekonomi.

Oleh sebab itu, Filep mendorong agar pemuda dan pemudi GKI di tanah Papua berperan penting untuk mendiskusikan, merumuskan dan mencari solusi atas masalah tersebut melalui diskusi temu raya PAM GKI se-Tanah Papua saat ini.

Salah satu contohnya, kata Filep, pemuda/i GKI harus menyatukan pikiran untuk duduk bersama dan mempertanyakan kepada pengambil kebijakan terkait dana Otsus di tanah Papua. Misalnya membuat kajian hingga menyurati pemerintah daerah tentang pengelolaan dana Otsus tersebut.

“Kita harus kawal bersama implementasi dana Otsus ini. Saya ini pimpinan di perguruan tinggi STIH Manokwari, namun jujur bahwa kami tidak pernah mendapat bantuan yang bersumber dari dana Otsus tersebut,” kata Filep.

Selaku anggota Komite I DPD RI, Filep menambahkan, dirinya pun memperjuangkan hak-hak OAP untuk terakomodasi dalam pembahasan Otsus jilid II hingga sejumlah perubahan termuat dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2021 tentang Otsus bagi Provinsi Papua. Namun dirinya turut menyayangkan setelah disahkan dan peruntukannya demi kesejahteraan rakyat Papua, fakta di lapangan kesejahteraan rakyat Papua belum banyak diperhatikan. (WRP)

Jadi Pembicara Temu Raya, Filep Wamafma Ajak Anggota PAM GKI se-Papua Jadi Pribadi Tangguh dan Berdikari

0
Dr. Filep Wamafma bersama Mamberop Y Rumakiek menjadi pembicara dalam Temu Raya PAM ke IV GKI se-Papua di gedung GKI Sion Sibena, Klasis kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, Selasa (18/7/2023).

BINTUNI, JAGAINDONESIA.COM – Anggota DPD RI Dr. Filep Wamafma menjadi pembicara dalam Temu Raya Persekutuan Anak Muda (PAM) ke IV GKI se-Papua yang berlangsung di gedung GKI Sion Sibena, Klasis kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, Selasa (18/7/2023).

Dalam paparannya, Filep menekankan pentingnya generasi muda Papua menjadi generasi yang tangguh, berkarakter dan berdikari. Senator Papua Barat ini menyampaikan sangat banyak putra-putri Papua yang kini sukses meraih cita-cita sehingga menjadi mandiri dan berkontribusi bagi masyarakat Papua.

“Kita sebagai generasi Papua, terutama adik-adik kaum muda harus tangguh, berani melangkah untuk kemajuan diri, keluarga dan masyarakat. Kita tidak boleh mudah menyerah, karena jati diri anak muda Papua yang tumbuh dalam GKI adalah kuat dan berbudaya, maka harus siap berkompetisi di segala bidang agar memanfaatkan peluang untuk bisa memberikan kontribusi bagi tanah Papua,” ujar Filep.

Menurutnya, salah satu kunci untuk sukses meraih masa depan yang gemilang adalah melalui pendidikan. Filep pun menceritakan masa-masa perjuangannya saat menhadapi kesulitan hidup lantaran keterbatasan finansial terutama saat hendak melanjutkan pendidikan tinggi.

Saat itu, dirinya tetap bertahan, tidak putus asa dan terus berjuang hingga akhirnya mampu menyelesaikan studi Strata Satunya. Selanjutnya, perjuangan yang tidak mudah dan diperlukan keteguhan serta semangat yang tinggi mengantarkan dirinya menyelesaikan pendidikan hingga bergelar doktor dan saat ini menduduki jabatan pimpinan Komite I DPD RI.

“Pendidikan itu sangat penting, terutama untuk mencetak SDM unggul. Contoh kalau sudah tamat SMA/SMK, maka harus melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana. Sebab apabila sumber daya manusia (SDM) Papua tidak berkembang, maka berbagai peluang yang ada akan diambil orang lain,” pesan Filep.

Diskusi itu pun berlangsung interaktif dan salah seorang peserta Temu Raya bertanya kepada Filep Wamafma tentang bagaimana pemuda GKI akan maju tanpa mendapat modal. Termasuk dibenturkan dengan berbagai aturan ketika mengajukan bantuan kepada pemerintah.

Menanggapi hal itu, Filep mengatakan bahwa sebagai anak muda GKI harus berani membuka peluang sendiri, mengenali potensi diri, peka dengan situasi lingkungan sekitar, menangkap ide untuk berkreasi dengan memanfaatkan potensi diri yang dimiliki dan potensi SDA di Papua.

“Saya berharap pemuda GKI SE Tanah Papua lewat kegiatan ini harus lebih percaya diri, mengenali potensi diri dan terus berjuang untuk menjadi pemuda yang bertanggung jawab tidak hanya kepada gereja, tapi masa depan tanah Papua di berbagai sektor kehidupan,” tambah Filep.

Bersama Filep Wamafma, Mamberob Yosephus Rumakiek S.Si., M.Kesos juga menjadi pembicara dalam diskusi temu raya PAM GKI tersebut. Para pembicara juga memotivasi pemuda GKI di tanah Papua untuk tetap menjaga kebersamaan untuk gereja dan kepedulian terhadap tanah kelahirannya termasuk mendiskusikan persoalan tentang Otsus agar berdampak efektif bagi kesejahteraan masyarakat Papua. (WRP)

Warga di Bintuni Ini Kagumi Perhatian Filep Wamafma Saat Perbaiki Mahkota Ketua Sinode GKI Tanah Papua   

0

BINTUNI, JAGAINDONESIA.COM – Senator Filep Wamafma menghadiri acara pembukaan temu raya PAM GKI se-Tanah Papua yang ke-IV di kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, Selasa (18/7/2023). Senator Filep bertolak dari Steenkool Hotel Bintuni ke lokasi acara pembukaan di gedung Gereja Sion Sibena, Teluk Bintuni.

Pantauan media ini, saat berada di lobi hotel Steenkool, Filep nampak disambut oleh para tokoh agama dan berbincang hangat. Adapun lokasi Gereja Sion Sibena berjarak cukup dekat dari hotel ini.

Selain itu, nampak pula para tamu lainnya yakni Kepala Suku Besar Arfak Dominggus Mandacan, Ketua Sinode GKI tanah Papua Pdt. Andrikus Mofu, M.Th, Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihiw dan Wakil Bupati Matret Kokop, Pj gubernur Papua Barat diwakili Kepala Biro Pemerintahan A. Rumbino beserta tokoh GKI, Klasis Teluk Bintuni.

Filep yang menumpangi kendaraan pribadinya bergerak menuju tempat kegiatan. Saat tiba di depan gereja, Filep bersama rombongan lantas disambut dengan prosesi adat lengkap dengan tarian adat dari 7 wilayah adat di tanah Papua.

Saat penyambutan, Filep Wamafma nampak memperhatikan prosesi adat ini. Dirinya bahkan nampak memperbaiki ikat kepala atau mahkota salah seorang tokoh di sampingnya saat pengalungan mahkota dan noken adat. Sikap Filep ini sontak terlihat menyita perhatian masyarakat di lokasi acara.

“Bapak Filep nampak perhatian sekali saat prosesi adat berlangsung. Bahkan beliau sempat memperbaiki mahkota salah seorang tokoh, ketua sinode GKI saat penyambutan adat. Hal itu membuat kami tertegun, berarti beliau memiliki perhatian yang tulus kepada sesama putra adat Papua,” ujar salah seorang warga di lokasi penyambutan.

“Sikap bapak Filep ini memberikan teladan dan budaya yang baik bagi masyarakat dan generasi muda khususnya, untuk memperhatikan adat dan budaya kita, peduli dengan sesama dan saling berkasih sayang, termasuk hal sederhana seperti memperbaiki perekat ikat kepala,” sambungnya. (MW)

Berita Terbaru