JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons bencana kelaparan akibat kekeringan yang melanda dua distrik, Distrik Lambewi dan Distrik Agandume, Kabupaten Puncak, Papua Tengah yang mengakibatkan 6 warga meninggal dunia.

Presiden Jokowi lantas meminta jajarannya baik di pusat dan daerah, untuk secepatnya menangani dampak cuaca ekstrem EL Nino yang terjadi di Papua Tengah. Cuaca ekstrem itu mengakibatkan kekeringan serta memicu gagal panen dan bencana kelaparan yang sedang berlangsung di daerah tersebut.

“Saya sudah perintahkan kepada Menko PMK (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan), Menteri Sosial, BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), dan juga di daerah di Papua untuk segera menangani secepat-cepatnya,” ujar Presiden.

Di kesempatan itu, Jokowi mengungkapkan, permasalahan yang dihadapi di Papua Tengah dengan kondisi geografisnya yakni terdapat daerah yang tidak dapat ditumbuhi tanaman pada musim salju.

“Problemnya, supaya tahu ya, itu adalah daerah spesifik yang kalau di musim salju itu yang namanya tanaman tidak ada yang tumbuh, di ketinggian yang sangat tinggi distrik itu,” ujarnya.

Tak hanya itu, Jokowi juga mengungkapkan tantangan lain berupa kendala keamanan yang menghambat pengiriman bantuan makanan ke wilayah terdampak. Mengatasi hal itu, Presiden menginstruksikan Panglima TNI untuk mengawal pengiriman bantuan tersebut.

“Saya minta juga tadi TNI untuk membantu mengawal. Di sana memang problemnya  selalu seperti itu, medannya yang sangat sulit, pesawat yang mau turun pilotnya enggak berani, sehingga problem itu yang terjadi,” jelasnya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Tito mengatakan penanganan bencana yang terjadi di Papua Tengah itu mengalami kendala berupa distribusi pangan.

“Di Kabupaten Puncak terjadi kekeringan, gagal panen dan 6 warga meninggal di sana. Saya sudah koordinasi dengan Gubernur dan Bupati memang ada permasalahan supply,” kata Mendagri dalam Penyerahan Insentif Fiskal Kategori Kinerja Pengendalian Inflasi di Daerah, Senin (31/7/2023).

Menurut Tito, Presiden Joko Widodo telah melakukan rapat terbatas (ratas) bersama jajaran kementerian dan lembaga untuk membahas antisipasi dan kesiapan dalam menghadapi ancaman iklim El Nino di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, (18/7/2023).

“Dua minggu lalu ada rapat terbatas dengan Bapak Presiden masalah dampak el nino, khususnya terhadap ketahanan pangan. Saya mendapat arahan langsung dari Presiden,” katanya.

Di sisi lain, ancaman dampak El Nino disebut semakin nyata dan diprediksi berlangsung cukup lama. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati memprediksi ancaman El Nino akan mengalami puncak pada Agustus-September. Menurutnya, puncak El Nino akan berdampak pada kekeringan dan menurunnya produktivitas pangan.

“Karena wilayah Indonesia ini dipengaruhi oleh dua samudera dan juga topografinya yang bergunung-gunung di khatulistiwa, masih tetap ada kemungkinan satu wilayah mengalami kekeringan, tetangganya mengalami banjir atau bencana hidrometeorologi,” jelas Dwikorita.

Adapun El Nino adalah fenomena pemanasan suhu muka laut (SML) di atas kondisi normalnya yang terjadi di Samudera Pasifik bagian tengah. Kondisi ini mengakibatkan meningkatnya potensi pertumbuhan awan di Samudera Pasifik tengah dan mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia hingga memicu terjadinya kondisi kekeringan. (UWR)

MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM – Dosen STIH Manokwari kelas Momi Waren di kabupaten Manokwari Selatan, Hengky Saiba, SH., MH menyampaikan terima kasih kepada Ketua STIH Manokwari Dr. Filep Wamafma atas terselenggaranya Pelatihan Penulisan Proposal Penelitian Skripsi dan Penulisan Jurnal Hukum bagi dosen STIH Manokwari.

Menurut Hengky, pelatihan yang dilaksanakan selama dua hari di swissbel hotel Manokwari ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan menulis artikel penelitian dan jurnal para dosen di STIH.

Hengky juga menyampaikan terima kasih kepada Prof. Dr. Dra. M.G Endang Sumiarni, SH., MH selaku pemateri tunggal atas ilmu dan wawasan yang diberikan selama pelatihan. Menurutnya materi pelatihan ini memberikan pemahaman tambahan bagi dosen untuk mengarahkan mahasiswa studi akhir dalam menyusun penyusunan proposal skripsi yang benar dan mudah dipahami.

“Sebagai dosen di kampus C Momi Waren di kabupaten Manokwari Selatan, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua STIH Manokwari Dr. Filep Wamafma yang sudah menjadi pimpinan yang baik dengan memberikan motivasi kepada kami dosen STIH, sehingga kegiatan ini terlaksana untuk pengembangan Sumber daya manusia (SDM) dosen STIH Manokwari kedepannya,” ucap Hengky Saiba, Kamis (27/7/2023).

Hengky Saiba mengatakan bahwa seorang dosen dituntut untuk mampu menulis jurnal hukum. Selain sebagai bagian dari kewajiban dosen, menulis jurnal hukum juga sebagai bentuk pengabdian masyarakat melalui publikasi karya tulis ilmiah untuk memberikan edukasi dan terlebih sebagai rujukan sejumlah persoalan di tengah masyarakat.

“Lewat pelatihan dua hari ini banyak hal yang kami dapatkan. Setelah kegiatan pelatihan ini kami dapat implementasikan kepada mahasiswa dalam hal bimbingan proposal skripsi, juga kami bisa termotivasi untuk segera dan wajib menulis jurnal hukum,” tutup Hengky. (WRP/humas STIH)

MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari meneken perjanjian kerja sama (PKS) tentang Pengembangan Program Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

PKS itu ditandatangani langsung oleh Kejati Papua Barat, Dr. Harli Siregar, SH., M.Hum selaku pihak pertama dan Ketua STIH Manokwari, Dr. Filep Wamafma, SH., M.Hum., C.L.A selaku pihak kedua.

Dalam sambutannya, Kajati Papua Barat Dr. Harli menyampaikan apresiasi atas kesempatan baik ini sehingga PKS dapat terlaksana. Pasalnya, STIH Manokwari bukan bagian dari pemerintah dan sebagai perguruan tinggi swasta mandiri, maka Kejaksaan Tinggi Papua Barat siap memberikan bantuan hukum sebagaimana tugas dan wewenang dalam penegakan hukum sesuai PKS yang dilaksanakan saat ini.

“Jarang terjadi dan mungkin saja ini baru pertama terjadi pertemuan antara praktisi hukum dengan akademisi. Bahkan PKS yang dibuat ini untuk menjembatani, sebab kita berharap tidak ada gap antara praktisi dan akademisi dalam bidang hukum dan peningkatan mutu kualitas serta komponen SDM dari tujuan PKS ini,” ungkap Dr. Harli, Selasa (24/7/2023) di ruang aula Kejati Papua Barat.

Harli menerangkan, hubungan kerja sama dengan perguruan tinggi ini merupakan terobosan kolaboratif sekaligus produktif. Menurutnya, selama ini Kejaksaan dapat memberikan bantuan hukum dengan pemerintah, BUMD maupun BUMN, namun dengan STIH Manokwari juga akan sangat penting untuk kemajuan SDM di lingkungan kejaksaan Papua Barat.

“Empat pilar pembangunan Papua Barat di bidang hukum sangat penting untuk diperhatikan bersama, tentu juga dibutuhkan kolaborasi. Sebab penegakan hukum yang baik membutuhkan dukungan dalam menaikkan teori hukum dan implementasi teori hukum di lapangan,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua STIH Manokwari Dr. Filep Wamafma menyampaikan terima kasih kepada Kajati Papua Barat dan jajaran atas kesempatan terjalinnya PKS ini. Menurutnya, STIH berkomitmen untuk mewujudkan beberapa poin yang tertera dalam PKS tersebut.

“Melalui penandatanganan hari ini, kami berharap PKS yang sudah diteken ini bisa memudahkan hubungan kerjasama dalam peningkatan SDM bidang hukum, baik dari instansi kejaksaan Papua Barat, juga pengembangan SDM di STIH Manokwari. Bahkan dukungan yang disampaikan Kajati Papua Barat kepada STIH Manokwari sangat luar biasa, sebab hal semacam ini sangat penting untuk saling mendukung satu sama lain,” kata Filep.

Diketahui, PKS ini memiliki ruang lingkup kerja sama antara pihak pertama dan pihak kedua di berbagai bidang, seperti dalam bidang pendidikan, bidang penelitian dan kajian kejaksaan, bidang pengabdian kepada masyarakat, bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kegiatan-kegiatan lain yang disepakati para pihak.

Sementara hak dan kewajiban para pihak tertuang dalam 9 poin PKS. Salah satunya adalah pihak kedua dapat memberikan kesempatan kepada para mahasiswa/i STIH Manokwari yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti program magang di instansi Kejaksaan di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Papua Barat sesuai kuota yang ditentukan oleh pihak pertama. (WRP)

BINTUNI, JAGAINDONESIA.COM – Perwakilan tokoh masyarakat dari suku Kuri dan Wamesa di kabupaten Teluk Bintuni menyampaikan aspirasi tentang pembentukan daerah otonom baru (DOB) Kuri Wamesa kepada Senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma. Aspirasi itu disampaikan secara langsung saat agenda diskusi dan silaturahmi di kompleks Tahiti, kabupaten Teluk Bintuni, belum lama ini.

Menanggapi aspirasi ini, Filep Wamafma memberikan penjelasan sekaligus pengertian bahwa saat ini moratorium (pemberhentian sementara) terkait DOB belum dicabut sehingga masih berlaku. Adapun pemekaran DOB di tanah Papua sebelumnya yakni 4 provinsi baru merupakan pengecualian.

Dengan demikian secara politik, Filep tidak dapat menjanjikan aspirasi soal DOB tersebut dapat segera diwujudkan.

“Saat ini, saya mewakili masyarakat adat Papua Barat di DPD RI, dan memiliki kewenangan selaku pimpinan Komite I DPD RI yang membidangi langsung tentang DOB, namun karena moratorium DOB masih berlaku sehingga saat ini saya tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi karena ini adalah aspirasi, maka saya tetap menerimanya,” ungkap Filep Wamafma.

Wakil Ketua Komite I DPD RI ini menyampaikan bahwa banyak sekali aspirasi tentang pemekaran atau pembentukan DOB di tingkat kabupaten/kota di Indonesia, termasuk aspirasi yang masuk melalui Komite I DPD RI dari tanah Papua. Akan tetapi, semua aspirasi itu masih terkendala karena adanya moratorium.

Selain dari Kuri dan Wamesa, lanjut Filep, ia juga menerimaa aspirasi DOB dari Babo, Kota Manokwari, Manokwari Barat, Fakfak, Maybrat, termasuk Raja Ampat namun semuanya masih disimpan lantaran berlakunya moratorium. Lebih lanjut, dirinya menekankan tetap menerima aspirasi tersebut dan mengikuti perkembangan moratorium ke depan.

“Saya sampaikan secara jujur bahwa negara saat ini mengalami kesulitan anggaran sehingga belum ada informasi lebih lanjut tentang pemekaran DOB kabupaten/kota se Indonesia,” kata alumnus doktor Universitas Hasanudin Makassar ini.

Dalam kesempatan itu, Filep menyampaikan terima kasih atas kepercayaan masyarakat yang telah menyampaikan aspirasi. Dia mengatakan, aspirasi tersebut memiliki tujuan yang baik untuk memperpendek rentang kendali pelayanan pemerintah kepada masyarakat, namun menurutnya, masyarakat juga perlu memahami aturan yang sedang berlaku dan mencermati perkembangan selanjutnya. (WRP)

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Penjabat Gubernur (Pj) 4 Daerah Otonom Baru (DOB) di tanah Papua bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membahas tentang dasar hukum pemungutan pajak dan retribusi pada keempat DOB di Papua. Pembahasan ini dilakukan dalam Rapat Koordinasi di Mercure Convention Centre Ancol, Jakarta, Selasa (20/7/2023) lalu.

Pertemuan itu diselenggarakan sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri, sebagai tindak lanjut pertemuan Mendagri dan Wamendagri bersama Gubernur se-Papua dengan Presiden Joko Widodo di Jayapura beberapa waktu lalu.

Agus Fatoni menerangkan perlunya menetapkan segera peraturan yang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah pada DOB perlu. Sedangkan, pemungutan pajak dan retribusi daerah dilakukan dengan Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan UU yang berlaku.

“Daerah otonom baru perlu segera menetapkan dasar hukum sebagai dasar untuk melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah,” ujar Fatoni.

Akan tetapi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selaku legislatif di daerah belum terbentuk di empat provinsi baru tersebut. Oleh sebab itu, pada pertemuan ini akhirnya menghasilkan kesepakatan yang termuat dalam berita acara dan ditandatangani peserta rapat.

Diantara poinnya adalah melakukan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada 4 DOB berdasarkan Peraturan Gubernur sampai dengan dibentuknya Peraturan Daerah. Hal tersebut sesuai amanat Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang pembentukan masing-masing DOB.

Selanjutnya, Peraturan Gubernur ditandatangani Penjabat Gubernur dan akan dibentuk Peraturan Daerah (Perda) pada saat DPRD telah terbentuk hasil Pemilu tahun 2024.

“Berdasarkan kesepakatan rapat hari ini, dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah pada DOB yaitu dengan Peraturan Gubernur sampai dengan terbentuknya DPRD, dengan memedomani ketentuan pada Undang-undang pembentukan daerah masing-masing,” jelas Fatoni.

Dalam pertemuan ini, dari unsur Pemda 4 DOB hadir Pj. Gubernur Papua Selatan Apolo Safaupo, Pj. Sekda Papua Pegunungan Sumule Tumbo, Kepala Badan (Kaban) Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Provinsi Papua Barat Daya Harjito, Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Papua Ardy Bengu.

Sementara itu, DPR RI sebelumnya telah menyatakan akan membentuk Panitia Kerja (Panja) yang bertugas khusus untuk mengawasi kerja pembangunan oleh pemerintah di DOB Papua. Adanya Panja ini juga bertujuan untuk menjadi salah satu kanal pengaduan bagi masyarakat tentang jalannya program pembangunan di provinsi-provinsi baru tersebut.

“Masyarakat lebih terbuka pintu akses pengaduannya kepada DPR RI, jika ada ketidaksesuaian antara janji pemerintah dan realisasinya di lapangan,” ujar Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus, 18 Juli 2023 lalu.

Adapun kesepakatan pembentukan Panja DOB ini diperoleh saat Rapat Kerja Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri dan sejumlah Pj Gubernur, DPRP dan DPR PB pada Senin (20/3/2023). Pembentukan Panja ini menjadi langkah konkret dalam rangka evaluasi pembentukan dan penyelenggaraan pemerintahan empat DOB di tanah Papua. (UWR)