JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Gubernur non-aktif Papua Lukas Enembe hadir dalam persidangan kasus suap dan gratifikasi di Pengadilan Tipikor Jakarta yang berlangsung pada Senin (7/8/2023). Dalam sidang itu, eks Kepala Dinas (Kadis) PUPR Provinsi Papua Mikael Kambuaya memberikan kesaksian terkait sejumlah proyek yang berkaitan dengan Lukas Enembe.

Mikael menyampaikan bahwa para kontraktor meminta proyek ke Lukas Enembe sebagai imbalan lantaran menjadi tim sukses (timses) saat Pilkada Papua. Menurut Mikael, para kontraktor meminta Lukas Enembe agar memberikan proyek yang selanjutnya Lukas meminta dirinya mengamankan proyek bagi pengusaha yang menjadi timsesnya.

“Mereka ini minta Pak Lukas, menekan Pak Lukas, harus ada pekerjaan dan saya harus sebagai kepala dinas, diarahkan untuk siapkan pekerjaan kepada mereka untuk mengamankan mereka ini supaya dapat pekerjaan,” ujar Mikael dalam persidangan.

Akan tetapi, lanjut Mikael, para kontraktor itu protes karena proyek yang diberikan dinilai tidak sebanding dengan dana yang sudah diberikan saat menjadi timses Lukas Enembe. Ia menyebut, para kontraktor meminta imbalan besar berupa proyek bernilai puluhan miliar.

“Apakah yang diminta mereka ini nilainya besar-besar?” tanya hakim.

“Besar-besar,” ujar Mikael.

“Rata-rata berapa miliar?” tanya hakim.

“Puluhan miliar. Selama 3 tahun kontrak tuh,” jawab Mikael.

Hakim lantas menyebut praktik semacam itu sudah menjadi pengetahuan umum dimana perusahaan membantu pemenang untuk meminta imbalan. Menurut hakim, modus seperti itu kerap ditemukan dalam persidangan di sejumlah kasus lain.

Seperti diketahui, jaksa KPK mendakwa Lukas menerima gratifikasi sebesar Rp 46,8 miliar. Jumlah ini merupakan akumulasi dari suap dan gratifikasi yang didakwakan jaksa. Disebutkan, Lukas menerima keseluruhannya Rp 45.843.485.350. Sedangkan gratifikasi, Lukas Enembe menerima Rp 1 miliar.

Namun, dalam sidang itu, Lukas membantah dakwaan jaksa dan menyebut dirinya sebagai orang yang bekerja paling jujur di Papua.

“Saya tidak pernah menerima uang gratifikasi, apa pun namanya. Saya orang yang kerja paling jujur di Papua,” kata Lukas dengan nada tinggi.

Lukas bahkan sempat murka hingga gebrak meja di persidangan usai jaksa KPK menyampaikan isi berita acara pemeriksaan (BAP) eks Kadis PUPR Papua, Mikael Kambuaya. Dalam BAP Mikael, ia bersama istrinya pergi ke Singapura untuk bertemu Lukas Enembe, yang akhirnya diketahui tengah main judi.

“Saat itu, saya bertemu dengan Lukas Enembe. Ternyata sehat-sehat saja dan tidak sakit. Lukas Enembe ke Singapura hanya untuk judi saja,” kata Mikael dalam BAP yang dibacakan jaksa.

Di saat mendengar BAP Mikael, Lukas Enembe merespons keras dengan menyebut tugas seorang gubernur bukan bermain judi. Menurutnya, tugasnya sebagai gubernur adalah untuk mengurus pemerintahan dan rakyat Papua. Ia bereaksi keras lantaran dituding ke Singapura hanya untuk berjudi dan bukan menjalani pengobatan karena sakit yang dideritanya.

“Tidak biasa main judi. Tidak pernah main judi. Saya Gubernur Papua tidak main judi,” tegas Lukas sambil menggebrak meja persidangan.

“Saya mau kasih tahu, gubernur tidak urus judi. Gubernur urus pemerintah, dengar itu. Jadi, saya mau kasih tahu bahwa gubernur tidak urus judi, tetapi urus pemerintah,” katanya lagi. (UWR)

PAPUA BARAT, JAGAINDONESIA.COM – Dalam rangkaian kunjungan tujuh hari Wakil Presiden (Wapres) RI ke ke Provinsi Papua Tengah, Papua Barat dan Papua Barat Daya, Kathy Wu, regional president Asia Pacific, gas and low carbon energy untuk BP – operator dari Tangguh LNG, bertemu dengan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin, dan menyampaikan bahwa BP Tangguh berkomitmen mendukung Pemerintah dalam transisi energi.

Pada kesempatan tersebut, BP Tangguh juga mengklaim keberhasilan program sosialnya, yang disebut memiliki komitmen keberlanjutan terhadap masyarakat lokal. Pernyataan ini pun ditanggapi Senator Filep Wamafma. Menurutnya, klaim BP Tangguh merupakan klaim sepihak yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

“Kita cermati klaim BP Tangguh ini ya. Mereka bilang mengembangkan model inkubasi bisnis SUBITU, memberdayakan koperasi lokal, mengembangkan perusahaan lokal, pelatihan melalui program pemagangan teknisi Tangguh. Menurut BP, mereka telah menginvestasikan sekitar Rp 600 M untuk program-program sosial termasuk untuk pendidikan, kesehatan, kewirausahaan, pemberdayaan masyarakat lokal. BP juga mengklaim telah memberikan beasiswa kepada lebih dari 1.350 pelajar Papua tingkat SMA dan Universitas. Lalu, mengklaim ada 72% pekerja BP Tangguh  berasal dari Papua. Yang benar saja semua klaim itu. Coba Wapres dan Tim BP3OKP langsung cek ke lapangan dan melihat kondisinya seperti apa”, ujar Filep dalam pertemuan dengan awak media, Sabtu (5/8/2023).

Filep menegaskan temuan fakta dan hasil advokasinya di lapangan menunjukkan kondisi nyata masyarakat ring I LNG Tangguh hidup dengan serba keterbatasan. Faktanya, lanjut Filep, kesaksian masyarakat adat setempat yang ditemuinya belum merasakan perhatian dari pihak perusahaan.

“Sekali lagi saya katakan, dalam advokasi saya di lapangan terhadap masyarakat adat terdampak, orang-orang yang saya temui mengeluhkan masalah air bersih, faskes yang tidak memadai, ada akses transportasi dengan kapal kayu adalah swadaya masyarakat, jembatan juga swadaya masyarakat, ini menyebabkan masyarakat kesulitan berobat,” ucapnya.

“Kesaksian dari orang Sebyar, Weriagar, Taroy, juga kesaksian dari Ketua LMA 7 Suku Teluk Bintuni dan Kepala Pemerintahan Adat 7 Suku, membuktikan bahwa masyarakat sekitar dan terdampak oleh operasi BP Tangguh sama sekali tidak diperhatikan. Jadi 600 M itu hasil nyatanya apa? Jangan lupa, Sebyar itu suku asli Bintuni dimana wilayah adatnya ada gas alam yang dikelola oleh BP tangguh,” tegas Filep.

Pace Jas Merah ini kemudian meminta Pemerintah untuk memperhatikan keluhan masyarakat adat terkait keberadaan BP Tangguh. Menurutnya, masyarakat Suku Sebyar pada 13 Juli yang lalu sudah mengirim surat resmi kepada Wapres supaya dicarikan solusi terkait keberadaan BP Tangguh yang tidak memberi dampak positif bagi kehidupan mereka. Masyarakat menyebut tidak mendapat DBH dan hal-hal lain sebagaimana klaim BP Tangguh.

“Bukan hanya Sebyar. Masyarakat adat Mbaham Matta di Kabupaten Fakfak Wilayah Domberay juga mengeluhkan hal yang sama. Mereka bahkan difasilitasi oleh Bupati Fakfak untuk menyampaikan aspirasi ke Wapres. Mereka sudah meminta pemerintah untuk mengevaluasi dan mengaudit Tanggung Jawab Sosial BP Tangguh selama 19 tahun pelaksanaan KKS I di Teluk Bintuni, sebelum melakukan revisi terhadap AMDAL untuk produksi Train III dari sumur Ubadari di wilayah adat mereka di Fakfak. Sekarang bola panas ini jelas ada pada Wapres sebagai Ketua BP3OKP. Jika ada temuan seperti ini, maka seharusnya Wapres bersama BP3OKP turun ke lapangan untuk melihat secara langsung,” kata Filep menambahkan.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Komite I DPD RI ini meminta supaya BP Tangguh menyampaikan fakta di lapangan. Menurutnya, pernyataan BP ke Wapres itu harus dibuktikan guna memeriksa apakah memang sesuai fakta di lapangan atau justru bertolakbelakang.

“Jadi begini, BP Tangguh seharusnya melihat fakta di lapangan. Jujurlah pada Pemerintah, terlebih lagi jujurlah pada masyarakat adat. Kalau bicara telah memberikan beasiswa kepada ribuan pelajar Papua di SMA dan Universitas, hasilnya seharusnya ada kan? Dimana 1.350 orang itu sekarang? Bisa dicek atau tidak? Data BPS 2023 menyebutkan bahwa tidak ada satupun SMA hingga tahun 2022 di Aroba, Kuri, Wamesa, Manimeri, Tuhiba, Dataran Beirnes, Aranday, Weriagar, Moskona Selatan, Biscoop, Masyeta, Moskona Barat, dan Moskona Timur. Lalu pelajar dan mahasiswa itu dapat beasiswa dimana dan ke mana? Coba buka saja datanya supaya jelas,” tegasnya.

Filep lantas mengingatkan tentang Keputusan Masyarakat Kampung pada tahun 2007 silam, yakni Keputusan Masyarakat Kampung Tanah Merah, Kampung Saengga, Dusun Onar Baru, Dusun Onar Lama dengan Pemerintah Daerah terkait Pengelolaan SMP dan Asrama di Tanah Merah.

Dalam keputusan tersebut, masyarakat meminta Bupati mendesak BP Tangguh untuk bertanggungjawab atas biaya operasional dan pengelolaan SMP dan asrama selama Tangguh beroperasi di Bintuni. Namun, hingga kini, tidak ada realisasi yang jelas atas keputusan bersama ini.

“Sementara temuan di lapangan menunjukkan kondisi sekolah yang tidak layak, misalnya, coba lihat saja bangunan SD YPK Serito, sangat memprihatinkan. Kemudian, katanya di bidang kesehatan juga ada tanggung jawab sosialnya, lalu kenapa faktanya Faskes tidak layak? Data BPS 2023 menunjukkan sampai 2021 hanya ada 1 Rumah Sakit di Bintuni, tidak ada RS Bersalin, hanya ada 2 poliklinik di Babo dan Bintuni,  tidak ada Puskesmas di Dataran Beirnes, Kamundan, Weriagar, Moskona Barat, Moskona Timur, Menday, dan Biscoop. Sementara apotek hanya berjumlah 8 dan hanya terdapat di Bintuni dan Manimeri. Maka jelas sampai 2022 masih ada bayi, balita mengalami gizi buruk di Bintuni. Lalu BP Tangguh ada bikin apa?” tanya Filep.

Khusus untuk SUBITU, Senator Papua Barat ini juga meminta segera ada audit khusus. Ia mengatakan, audit perlu dilakukan termasuk memeriksa laporan keuangan guna mengetahui pasti aliran dananya.

“Bicara tentang Subitu, Subitu Karya Busana mengalami kerugian, Subitu Trans Maritim kapal-kapalnya tidak berfungsi, tidak sesuai spesifikasi. Seharusnya ada audit terkait ini. Periksa seluruh laporan keuangannya supaya jelas alirannya kemana. Apakah masyarakat terdampak menerima dananya? Apakah kehadiran Subitu memberi dampak positif? Itu semua saya minta diperiksa supaya jangan ada dusta diantara kita. Jangan seolah-olah bikin Pemerintah senang tapi sebenarnya masyarakat disana menderita,” ungkap Filep.

“Jadi sekali lagi, semoga tidak ada yang menipu Wapres. Kalau niatnya baik, seharusnya bicara terus terang saja. Masyarakat adat itu sudah lebih dulu ada daripada negara. Jadi, masyarakat adat seharusnya menjadi pelaku utama pembangunan di daerahnya sendiri. Itu yang harus dipahami!” kata Filep mengakhiri wawancara.

PAPUA BARAT, JAGAINDONESIA.COM – Pemerintah daerah di Provinsi Papua Barat diimbau untuk segera mempercepat penyaluran dana Otonomi Khusus (Otsus) tahun 2023. Imbauan ini disampaikan Direktorat Jenderal Perbendahaan (DJPb) Kementerian Keuangan perwakilan Provinsi Papua Barat lantaran penyaluran dana Otsus ditargetkan rampung pada September 2023.

Sementara itu, realisasi penyaluran dana Otsus untuk delapan pemda di wilayah Papua Barat baru sebesar Rp 1,034 Triliun atau sekitar 44,94 persen dari pagu dana Otsus sebesar Rp 2,301 Triliun.

“Butuh percepatan (red, penyaluran), karena akhir September 2023 semua dana Otsus harus sudah tersalurkan,” ujar Wahyu Widhianto selaku Kepala Bidang PPA-II Kantor Wilayah DJPb Papua Barat, dikutip dari Antara, Kamis (3/8/2023).

Menurut Wahyu, sejauh ini semestinya penyaluran dana Otsus sudah mencapai 75 persen pada penyaluran tahap pertama dan kedua. Hal itu lantaran dana Otsus disalurkan dalam 3 tahap yaitu tahap pertama 30 persen, tahap kedua 45 persen dan tahap ketiga 25 persen.

Oleh sebab itu, pihaknya menyarankan pemda dapat berkomunikasi kepada DJPb apabila menemui hambatan teknis dalam memenuhi dokumen syarat penyaluran. Dokumen yang dimaksud diantaranya yakni laporan penggunaan dana Otsus sebelumnya dan laporan perencanaan Otsus yang terintegrasi dengan program pada APBD.

Pasalnya, menurut Wahyu, hal ini berkaitan dengan durasi waktu penyusunan Rencana Anggaran Program (RAP) Otsus untuk tahun 2024. RAP Otsus 2024 ini harus diselesaikan semua pemda di tahun 2023.

“Tahun ini melaksanakan penyaluran, tapi sambil susun RAP tahun depan,” tutur Wahyu menambahkan.

Di kesempatan yang sama, Wahyu mengatakan bahwa pemerintah pusat memberikan dana ke Papua tidak hanya berupa dana Otsus, namun juga DAK Fisik, DAK Non-Fisik, Dana Desa dan lain sebagainya. Adapun dana Otsus disalurkan guna mendukung implementasi kebijakan di daerah sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Papua.

Sementara itu, serapan anggaran di Pemprov Papua Barat dilaporkan belum mencapai 50 persen. Asisten II Sekretariat Daerah Papua Barat, Melkias Werinussa mengatakan, data Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua Barat menyebutkan serapan anggaran baru sebesar 29 persen.

Menurut Melkias, penyerapan anggaran perlu dimaksimalkan lantaran dapat memacu perekonomian daerah. Ia menyebut, lambatnya penyerapan anggaran ini membuka kecenderungan penyerapan anggaran baru akan dikebut menjelang akhir tahun.

Meski begitu, Melkias juga mengakui adanya kemungkinan penyebab faktor keterlambatan penyerapan anggaran karena Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) baru dibagikan pada akhir Maret 2023 lalu, selain karena keharusan adanya proses lelang khususnya pekerjaan fisik yang nilainya besar.

Oleh sebab itu, dirinya berharap Pemprov Papua Barat dapat mendorong agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melaksanakan segera kegiatan rapat dan kegiatan rutin lainnya.

“Sehingga lebih cepat (penyerapan anggarannya),” katanya, dilansir dari Tribun Papua Barat, Senin (31/8/2023).

Lebih lanjut, dia juga memastikan penyerapan anggaran yang lambat tidak akan mempengaruhi APBD Perubahan. Hal itu, lantaran APBD Perubahan sifatnya melaksanakan program lain dari yang tidak bisa dijalankan. (UWR)

MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM – Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari dan Fakultas Hukum (FH) Universitas Hassanudin (Unhas) meneken nota kesepahaman atau MoU di bidang pengembangan sumber daya manusia (SDM) perguruan tinggi.

Penandatanganan MoU tersebut dilakukan oleh Ketua STIH Dr. Filep Wamafma dan Dekan FH Unhas Hamzah Halim di sela-sela acara pelantikan pejabat struktural STIH Manokwari, Rabu (2/8/2023). 

Menurut Hamzah Halim, MoU yang telah dilaksanakan itu merupakan salah satu bentuk kerjasama antara STIH dan FH Unhas dalam rangka menunjang pengembangan sumber daya manusia, baik SDM dosen maupun mahasiswa.

Di kesempatan itu, Hamzah menyampaikan, Indonesia bagian timur khususnya tanah Papua memiliki sumber daya alam yang sangat besar dan menjanjikan. Menurutnya, SDA yang melimpah ini harus dibarengi dengan kualitas SDM yang mumpuni guna memaksimalkan potensi SDA untuk kemajuan masyarakat Papua.

“Sesuai data yang dilaporkan oleh ketua STIH, lulusan STIH Manokwari sangat banyak di sejumlah daerah, sehingga STIH dipandang sangat mampu melahirkan generasi-generasi yang dapat diandalkan di masa depan,” katanya.

“Dengan kemampuan ini, maka MoU yang telah dilakukan saat ini tentu juga akan mencetak semakin banyak lulusan sarjana hukum yang andal dan bisa berkarya dimana saja dalam dunia kerja,” sebut Hamzah.

Sementara itu, Ketua STIH Filep Wamafma menyampaikan terima kasih kepada Unhas Makassar yang telah memberikan kepercayaan terjalinnya kerjasama bidang peningkatan SDM dosen hingga rencana program pertukaran mahasiswa nantinya.

“Komitmen kami adalah bagaimana ke depannya SDM dosen STIH menjadi lebih andal dan mampu melakukan suatu terobosan yang melahirkan sarjana hukum yang mampu bersaing di dunia kerja,” ucapnya. 

“STIH Manokwari dan Unhas bukan pertama kalinya saling mengenal, namun sudah kenal lama dan anggap sebagai suadara kandung dalam dunia pengembangan ilmu hukum. Maka lewat MoU ini saya yakin Unhas akan membantu STIH Manokwari dalam memenuhi hal-hal yang masih kurang yang ada saat ini,” tutup Filep Wamafma. (WRP)