PAPUA BARAT, JAGAINDONESIA.COM – Dalam rangkaian kunjungan tujuh hari Wakil Presiden (Wapres) RI ke ke Provinsi Papua Tengah, Papua Barat dan Papua Barat Daya, Kathy Wu, regional president Asia Pacific, gas and low carbon energy untuk BP – operator dari Tangguh LNG, bertemu dengan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin, dan menyampaikan bahwa BP Tangguh berkomitmen mendukung Pemerintah dalam transisi energi.
Pada kesempatan tersebut, BP Tangguh juga mengklaim keberhasilan program sosialnya, yang disebut memiliki komitmen keberlanjutan terhadap masyarakat lokal. Pernyataan ini pun ditanggapi Senator Filep Wamafma. Menurutnya, klaim BP Tangguh merupakan klaim sepihak yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
“Kita cermati klaim BP Tangguh ini ya. Mereka bilang mengembangkan model inkubasi bisnis SUBITU, memberdayakan koperasi lokal, mengembangkan perusahaan lokal, pelatihan melalui program pemagangan teknisi Tangguh. Menurut BP, mereka telah menginvestasikan sekitar Rp 600 M untuk program-program sosial termasuk untuk pendidikan, kesehatan, kewirausahaan, pemberdayaan masyarakat lokal. BP juga mengklaim telah memberikan beasiswa kepada lebih dari 1.350 pelajar Papua tingkat SMA dan Universitas. Lalu, mengklaim ada 72% pekerja BP Tangguh berasal dari Papua. Yang benar saja semua klaim itu. Coba Wapres dan Tim BP3OKP langsung cek ke lapangan dan melihat kondisinya seperti apa”, ujar Filep dalam pertemuan dengan awak media, Sabtu (5/8/2023).
Filep menegaskan temuan fakta dan hasil advokasinya di lapangan menunjukkan kondisi nyata masyarakat ring I LNG Tangguh hidup dengan serba keterbatasan. Faktanya, lanjut Filep, kesaksian masyarakat adat setempat yang ditemuinya belum merasakan perhatian dari pihak perusahaan.
“Sekali lagi saya katakan, dalam advokasi saya di lapangan terhadap masyarakat adat terdampak, orang-orang yang saya temui mengeluhkan masalah air bersih, faskes yang tidak memadai, ada akses transportasi dengan kapal kayu adalah swadaya masyarakat, jembatan juga swadaya masyarakat, ini menyebabkan masyarakat kesulitan berobat,” ucapnya.
“Kesaksian dari orang Sebyar, Weriagar, Taroy, juga kesaksian dari Ketua LMA 7 Suku Teluk Bintuni dan Kepala Pemerintahan Adat 7 Suku, membuktikan bahwa masyarakat sekitar dan terdampak oleh operasi BP Tangguh sama sekali tidak diperhatikan. Jadi 600 M itu hasil nyatanya apa? Jangan lupa, Sebyar itu suku asli Bintuni dimana wilayah adatnya ada gas alam yang dikelola oleh BP tangguh,” tegas Filep.
Pace Jas Merah ini kemudian meminta Pemerintah untuk memperhatikan keluhan masyarakat adat terkait keberadaan BP Tangguh. Menurutnya, masyarakat Suku Sebyar pada 13 Juli yang lalu sudah mengirim surat resmi kepada Wapres supaya dicarikan solusi terkait keberadaan BP Tangguh yang tidak memberi dampak positif bagi kehidupan mereka. Masyarakat menyebut tidak mendapat DBH dan hal-hal lain sebagaimana klaim BP Tangguh.
“Bukan hanya Sebyar. Masyarakat adat Mbaham Matta di Kabupaten Fakfak Wilayah Domberay juga mengeluhkan hal yang sama. Mereka bahkan difasilitasi oleh Bupati Fakfak untuk menyampaikan aspirasi ke Wapres. Mereka sudah meminta pemerintah untuk mengevaluasi dan mengaudit Tanggung Jawab Sosial BP Tangguh selama 19 tahun pelaksanaan KKS I di Teluk Bintuni, sebelum melakukan revisi terhadap AMDAL untuk produksi Train III dari sumur Ubadari di wilayah adat mereka di Fakfak. Sekarang bola panas ini jelas ada pada Wapres sebagai Ketua BP3OKP. Jika ada temuan seperti ini, maka seharusnya Wapres bersama BP3OKP turun ke lapangan untuk melihat secara langsung,” kata Filep menambahkan.
Lebih lanjut, Wakil Ketua Komite I DPD RI ini meminta supaya BP Tangguh menyampaikan fakta di lapangan. Menurutnya, pernyataan BP ke Wapres itu harus dibuktikan guna memeriksa apakah memang sesuai fakta di lapangan atau justru bertolakbelakang.
“Jadi begini, BP Tangguh seharusnya melihat fakta di lapangan. Jujurlah pada Pemerintah, terlebih lagi jujurlah pada masyarakat adat. Kalau bicara telah memberikan beasiswa kepada ribuan pelajar Papua di SMA dan Universitas, hasilnya seharusnya ada kan? Dimana 1.350 orang itu sekarang? Bisa dicek atau tidak? Data BPS 2023 menyebutkan bahwa tidak ada satupun SMA hingga tahun 2022 di Aroba, Kuri, Wamesa, Manimeri, Tuhiba, Dataran Beirnes, Aranday, Weriagar, Moskona Selatan, Biscoop, Masyeta, Moskona Barat, dan Moskona Timur. Lalu pelajar dan mahasiswa itu dapat beasiswa dimana dan ke mana? Coba buka saja datanya supaya jelas,” tegasnya.
Filep lantas mengingatkan tentang Keputusan Masyarakat Kampung pada tahun 2007 silam, yakni Keputusan Masyarakat Kampung Tanah Merah, Kampung Saengga, Dusun Onar Baru, Dusun Onar Lama dengan Pemerintah Daerah terkait Pengelolaan SMP dan Asrama di Tanah Merah.
Dalam keputusan tersebut, masyarakat meminta Bupati mendesak BP Tangguh untuk bertanggungjawab atas biaya operasional dan pengelolaan SMP dan asrama selama Tangguh beroperasi di Bintuni. Namun, hingga kini, tidak ada realisasi yang jelas atas keputusan bersama ini.
“Sementara temuan di lapangan menunjukkan kondisi sekolah yang tidak layak, misalnya, coba lihat saja bangunan SD YPK Serito, sangat memprihatinkan. Kemudian, katanya di bidang kesehatan juga ada tanggung jawab sosialnya, lalu kenapa faktanya Faskes tidak layak? Data BPS 2023 menunjukkan sampai 2021 hanya ada 1 Rumah Sakit di Bintuni, tidak ada RS Bersalin, hanya ada 2 poliklinik di Babo dan Bintuni, tidak ada Puskesmas di Dataran Beirnes, Kamundan, Weriagar, Moskona Barat, Moskona Timur, Menday, dan Biscoop. Sementara apotek hanya berjumlah 8 dan hanya terdapat di Bintuni dan Manimeri. Maka jelas sampai 2022 masih ada bayi, balita mengalami gizi buruk di Bintuni. Lalu BP Tangguh ada bikin apa?” tanya Filep.
Khusus untuk SUBITU, Senator Papua Barat ini juga meminta segera ada audit khusus. Ia mengatakan, audit perlu dilakukan termasuk memeriksa laporan keuangan guna mengetahui pasti aliran dananya.
“Bicara tentang Subitu, Subitu Karya Busana mengalami kerugian, Subitu Trans Maritim kapal-kapalnya tidak berfungsi, tidak sesuai spesifikasi. Seharusnya ada audit terkait ini. Periksa seluruh laporan keuangannya supaya jelas alirannya kemana. Apakah masyarakat terdampak menerima dananya? Apakah kehadiran Subitu memberi dampak positif? Itu semua saya minta diperiksa supaya jangan ada dusta diantara kita. Jangan seolah-olah bikin Pemerintah senang tapi sebenarnya masyarakat disana menderita,” ungkap Filep.
“Jadi sekali lagi, semoga tidak ada yang menipu Wapres. Kalau niatnya baik, seharusnya bicara terus terang saja. Masyarakat adat itu sudah lebih dulu ada daripada negara. Jadi, masyarakat adat seharusnya menjadi pelaku utama pembangunan di daerahnya sendiri. Itu yang harus dipahami!” kata Filep mengakhiri wawancara.
