PAPUA, JAGAINDONESIA.COM – Masyarakat adat di Papua terus bergerak memperjuangkan keberlangsungan ruang dan lingkungan hidupnya. Kali ini, giliran masyarakat adat Kiyura dan Iwaka di Kabupaten Mimika, Papua Tengah meminta pemerintah mencabut izin investasi perusahaan sawit di wilayah adat mereka.

Masyarakat mengeluhkan ribuan hektar hutan adat mereka habis dibabat PT Pusaka Agro Lestari (PT PAL) yang beroperasi selama 13 tahun. Salah seorang tokoh masyarakat adat Kiyura dan Iwaka di Kabupaten Mimika, Ratna Kameyauw mengatakan hutan adat tersebut kini telah beralih fungsi menjadi tanaman perkebunan kelapa sawit yang menghilangkan aneka ragam tumbuhan hayati yang selama ini menjadi tumpuan hidup Masyarakat Adat.

“Kami tambah miskin, kami tambah susah, hutan adat kami habis dibabat perusahaan kelapa sawit. Kami sekarang dijajah di atas wilayah adat kami sendiri. Ini yang kami sedihkan, hutan adat yang selama ini jadi tumpuan hidup kami sudah berubah bentuk menjadi perkebunan kelapa sawit,” kata Ratna dalam keterangannya, dikutip Kamis (26/10/2023).

Selain keluhan masyarakat adat Kiyura dan Iwaka, Masyarakat Adat Aywu di Kabupaten Boven Digul, Papua Selatan  juga mengeluhkan soal perampasan wilayah dan meminta izin investasi perusahaan kelapa sawit PT Indo Asiana Lestari di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi, Kabupaten Boven Digoel  dicabut. Selain itu, Masyarakat Adat dari Suku Besar Wate di Kabupaten Nabire juga meminta izin tambang PT Kristalin Eka Lestari dicabut.

Merespons hal ini, DPR Papua mengadakan rapat dengan jajaran Pemerintah Provinsi Papua pada 18 Oktober 2023 guna menindaklanjuti maraknya perkebunan kelapa sawit yang dikeluhkan oleh Masyarakat Adat dan Koalisi Peduli Masyarakat sipil. Pimpinan DPR Papua mendesak Pemerintah Provinsi untuk mencabut izin investasi perkebunan kelapa sawit dan pertambangan yang bermasalah di wilayah adat Papua.

Ketua Komisi II DPR Papua Mega Nikijuluw  menyatakan semua izin investasi yang  bermasalah di wilayah adat Papua harus dicabut. Mega menyebut ada beberapa  kasus perampasan tanah adat berkedok investasi yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan kelapa sawit dan pertambangan yang bermasalah, tapi justru izinnya dikeluarkan oleh Pemprov Papua.

Mega menuturkan, kasus PT PAL, sejak beroperasi pada tahun 2009  hingga 2021,  PT PAL dinyatakan  bangkrut dan menjual asetnya kepada perusahaan lain. Namun izinnya dikeluarkan oleh Pemprov Papua tanpa menyelesaikan persoalannya dengan Masyarakat Adat Kiyura dan Iwaka.  

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Anggota Komisi II DPR Papua Jhon NR Gobay menyatakan saat ini PT PAL  mundur karena telah diputus bangkrut oleh Pengadilan Niaga. Namun, perkebunan kelapa sawit sudah dibuka dan lingkungan sudah rusak. Sehingga dalam situasi seperti ini, Pemprov Papua harus bertanggungjawab.

“Pemprov Papua harus bertanggung jawab atas permasalahan ini,” tegas Jhon NR Gobay.

Dia mengatakan, banyak pelanggaran terjadi terkait pelepasan wilayah Masyarakat Adat seperti intimidasi dan juga pemalsuan dokumen tanpa memikirkan prinsip-prinsip HAM terutama hak hidup dan ruang kelola orang Papua di atas wilayah adatnya sendiri.

Di sisi lain, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Papua, Solaiyen Murib Tabuni meminta waktu untuk berdiskusi dengan dinas teknis lainnya terkait permasalahan izin investasi yang dikeluhkan Masyarakat Adat.

“Kami meminta waktu untuk koordinasi lanjutan dengan dinas teknis lainnya untuk membahas  permasalahan izin investasi di tanah Papua,” ujanrya.

Sebelumnya, Komisi II Bidang Perekonomian DPR Papua telah mengelar pertemuan bersama mitra, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat dalam rangka merespons aspirasi masyarakat adat Awio dan mahasiswa soal kerusakan lingkungan akibat tambang dan sawit, serta hilangnya mata pencaharian di hutan di Kabupaten Boven Digoel.

Menurutnya, terdapat beberapa perusahaan yang mengelola sektor tambang dan sawit di daerah itu yakni PT Kritalis Eka Lestari, dan PT PAL sebagaimana yang disampaikan masyarakat Awio.

“Kami harapkan LSM, Dinas ESDM, PTSP, Perkebunan hadir dan memberikan klarifikasi kepada kami. Dari situ kita akan tahu administrasi atau kesalahannya apa, ya harus dijelaskan. Jika ada pemberian izin, lalu ada terjadi kerusakan maka izin perusahaan harus dicabut dan Pemeririntah harus memperbaiki lingkungan,” katanya. (UWR)

PAPUA, JAGAINDONESIA.COM – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo membuka workshop Percepatan Pembangunan Papua Perspektif Otonomi Khusus (Otsus) dan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Hotel Horison Kotaraja, Kota Jayapura, Papua, Selasa (24/10/2023).

Dalam kegiatan ini, Wempi menyampaikan komitmen Kemendagri dalam mengawal percepatan pembangunan di wilayah Papua. Dia menekankan, pembentukan 4 Daerah DOB di Papua harus mengangkat harkat, derajat, dan martabat orang asli Papua (OAP), bukan malah dijadikan ajang korupsi.

Dalam sambutannya, ia memaparkan, hadirnya Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua adalah dalam rangka mendorong percepatan pemerataan pembangunan di wilayah Papua.

Wempi juga mengevaluasi kinerja sejumlah Penjabat (Pj) Gubernur di DOB. Ia mengatakan, hingga saat ini masih banyak capaian kinerja Pj Gubernur DOB yang belum sesuai harapan, sehingga perlu terus dievaluasi.

Lebih lanjut Wempi menekankan kepada para Pj Gubernur di DOB agar terus melakukan perbaikan dan fokus pada agenda utama Roadmap Implementasi 4 UU Pembentukan Provinsi di Wilayah Papua.

“Saya berharap bahwa semua proses yang sudah kita harapkan ini, dilakukan ini, bisa kita laksanakan dengan baik,” kata Wempi dalam keterangannya, Selasa (24/10/2023).

Tak hanya itu, Wamendagri juga berharap melalui workshop ini dapat membuka berbagai informasi mengenai hak-hak orang asli Papua, sehingga meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak mereka. Ia pun mendukung kegiatan tersebut dan mengimbau daerah lain di Papua agar menggelar agenda serupa.

“Ini jadi model bagi kepala-kepala daerah lain buka diri untuk melakukan kegiatan ini supaya masyarakat tahu apa yang sedang kita kerjakan, karena semua uang yang kita kelola itu uangnya rakyat,” katanya.

“Nah saya pikir mari kita membuka diri kita, membuka ruang bahwa kita diberi kepercayaan untuk melaksanakan tugas-tugas negara untuk mengawal percepatan pembangunan kesejahteraan rakyat di Tanah Papua,” kata Wempi menambahkan.

Kemendagri juga akan terus memastikan penyelenggaraan pemerintahan di 4 DOB tersebut berjalan efektif, termasuk memastikan dukungan anggaran dalam menyukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 di masing-masing DOB.

Selain itu, juga untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Papua melalui pemekaran provinsi atau pembentukan DOB. UU Otsus perubahan ini berlaku juga untuk menjamin pemberlakuan kebijakan otonomi khusus bagi provinsi-provinsi hasil pemekaran melalui perubahan definisi Provinsi Papua yang sebelumnya diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2001.

Saat ini, lanjut Wempi, pemerintah juga membentuk Tim Asistensi 4 DOB Papua dari lintas kementerian dan lembaga. Pembentukan tim asistensi ini sesuai Pasal 8 ayat (1) pada masing-masing UU pembentukan provinsi baru di Papua. (UWR)

BIAK, JAGAINDONESIA.COM – Kepala suku besar Arfak, Drs. Dominggus Mandacan menghadiri pembukaan Temu dan Karya Persekutuan Kaum Bapa (PKB) ke-VI se-Tanah Papua di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua.

Dalam agenda ke Biak Numfor, Dominggus Mandacan mengatakan bahwa sebagai bagian dari pembina PKB Klasis Manokwari, dirinya turut hadir untuk mendengar langsung program kerja yang akan dibicarakan oleh PKB se-tanah Papua.

“Saya bagian dari PKB di Klasis Manokwari, dan juga adalah pembina PKB se-Klasis Manokwari, maka saya sempatkan hadir untuk mengikuti pertemuan ini dan mendengar langsung program kerja yang kemudian akan dilaksanakan masing-masing PKB di GKI se-Tanah Papua,” ucap Dominggus Mandacan di Biak, Senin (23/10/2023).

Menurut Dominggus Mandacan, momen temu raya PKB se-tanah Papua ini sebagai ajang silaturahmi, sekaligus juga sebagai bentuk komitmen PKB dalam pelayanan dalam pekerjaan Tuhan.

Bahkan kata Dominggus, lewat kegiatan ini duta-duta Kristus yang berkumpul di Biak ini tidak hanya menyatukan satu kekuatan bagi organisasi GKI di masing-masing Klasis di tanah Papua, namun juga bersatu untuk memajukan pekerjaan Tuhan bagi tanah Papua.

Lebih lanjut, mantan Gubernur Papua Barat itu menyampaikan bahwa program kerja yang dibicarakan nantinya akan memberikan rekomendasi bagi gereja, Klasis dan terutama kepada GKI Sinode di tanah Papua.

“Temu raya ini harus menghasilkan rekomendasi bagi pemerintah di tanah Papua hingga ke pemerintah pusat dalam isu-isu strategis di tanah Papua yang positif,” kata Dominggus Mandacan. (WRP)

BINTUNI, JAGAINDONESIA.COM – Pesona alam Kampung Wagura, Distrik Kuri, Kabupaten Teluk Bintuni menawarkan keindahan yang akan memanjakan mata wisatawan. Lokasi dataran Wagura ini tidak jauh dari kampung Tanier, distrik Kuri.

Wilayah ini dilintasi oleh jalan Trans Papua Barat dan para pengunjung akan disambut dengan padang pasir putih dan pepohonan perdu. Menurut informasi yang diterima, tempat ini mempunyai sejarah panjang kuri dan pasai.

Selain itu, saat melewati kampung Tanier, pengunjung akan mendapati sungai Kuri, gunung Tareno, sungai Waro, sungai Naramasa lengkap dengan jembatan merah yang dikenal khalayak.

Menurut penuturan warga setempat, di daerah ini juga terdapat Telaga Awan yang memiliki cerita tentang perjalanan nabi Nuh dan keluarganya serta 12 marga besar yang mendiami tanah Kuri.

“Saya terkesan dan ingin lebih berlama-lama disana untuk mendapatkan cerita perjalanan Kuri dan Pasai serta keluarga Nuh yang terkandas di gunung Ararat juga tongkat nabi Nuh yang konon menjadi misteri hingga kini,” ujar pemuda Kuri, Maikel Werbete.

“Serta jejak Yosua yang menjadi misteri dalam Injil Tuhan Umat Kristen. Mari berikan waktu anda dan temui para tua-tua adat dari 12 marga di tanah Kuri ungkap sejarah perjalanan di tanah Kuri, tanah perjanjian,” tutupnya. (MW)

BIAK, JAGAINDONESIA.COM – Temu raya Persekutuan Kaum Bapa (PKB) Gereja Kristen Injili (GKI) se-Tanah Papua akan berlangsung pada tanggal 22 – 26 Oktober 2023 di Kabupaten Biak Numfor.

Tidak kurang dari 15.000 orang akan ikut mengambil bagian dalam kegiatan akbar yang akan dihadiri oleh masing-masing perwakilan gereja atau klasis dari 6 provisi di wilayah Tanah Papua.

“Pada dasarnya temu raya sudah siap dilaksanakan, dan sebagai tuan rumah kami sudah siap menyambut tamu-tamu dari berbagai klasis atapun jemaat yang datang dari seluruh wilayah Tanah Papua,” ujar Ketua Panitia Temu Raya PKB GKI Se-Tanah Papua yang juga adalah Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap, S.Si., M.Pd.

Ia juga mengajak semua komponen masyarakat yang ada di Kabupaten Biak Numfor tanpa terkecuali untuk ikut menyambut dan mendukung suksesnya pelaksanaan kegiatan akbar PKB Sinode GKI di Tanah Papua.

“Kepada masyarakat, semua pihak dan unsur yang ada di wilayah Kabupaten Biak Numfor, mari kita menyambut dan mensukseskan temu raya PKB se-Tanah Papua, kita sukseskan kegiatan akbar ini,” imbuhnya.

“Sayajuga atas nama Bupati Biak Numfor dan tentunya Pemerintah Kabupaten Biak Numfor memberikan dukungan sekaligus menyampaikan selamat dan sukses Temu Raya PKB Sinode GKI di Tanah Papua,” ucap Bupati Herry Ario Naap.