JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar memberikan keterangan perihal belum dilakukannya eksplorasi Cekungan Warim di Papua. Menurutnya, eksplorasi migas di Blok Warim saat ini belum bisa dilakukan karena alasan tertentu.

“Belum (eksplorasi) karena harus dibahas dulu. Itu kan kawasan konversi harus ada prosedurnya,” jelas Siti Nurbaya di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (18/10/2023).

Siti menyampaikan, hal ini sudah pernah diusulkan oleh Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto. Akan tetapi, menurutnya, belum dibahas secara formal.

“Warim yang di Papua itu? kan ini wilayah konservasi, sudah pernah diusulkan tapi belum formal oleh Pak Dwi SKK Migas,” sambungnya.

Dia menerangkan, rencana pengembangan Cekungan Warim di Papua masih perlu dibahas diantara kementerian atau lembaga terkait lantaran blok prospektif tersebut tumpang tindih dengan Taman Nasional Lorentz.

“Kan harus dibahas dulu, itu kawasan konservasi harus ada prosedurnya,” jelas dia.

Sebelumnya, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan, meski hanya 9 persen area cekungan yang tumpang tindih dengan kawasan konversi, namun pihaknya tengah melakukan kajian lanjutan terkait potensi di area tersebut.

“Blok Warim itu hanya 9 persen areanya yang overlap. Oleh karena itu saat ini sedang studi bagaimana upaya untuk bisa mendapatkan data yang lebih akurat mengenai potensi warim itu,” kata Dwi saat konferensi pers kinerja hulu migas semester I 2023, Selasa (19/7) lalu.

“Kita masih memikirkan di luar yang overlap, waktu itu sudah dapat data juga tapi belum akurat di tahun lalu seismik, tapi menggunakan kapal terbang karena kondisi di lapangan yang sulit,” tambahnya.

Sementara itu, organisasi peduli lingkungan menaruh harapan dan optimisme besar pasca pemerintah Indonesia menandatangani Perjanjian Laut Global. Greenpeace Indonesia mengapresiasi pemerintah Indonesia yang telah menjadi salah satu dari 82 negara yang menandatangani perjanjian internasional yang mengatur konservasi keanekaragaman hayati laut lepas tersebut. 

Perjanjian dengan nama lengkap Agreement under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas beyond National Jurisdiction itu terbuka untuk ditandatangani mulai 20 September 2023 hingga 20 September 2025. Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut menandatangani di hari pertama.

“Langkah yang diambil pemerintah Indonesia adalah pencapaian yang signifikan, Khususnya dalam situasi di mana multilateralisme mengalami tekanan serius karena perkembangan dan ketegangan global politik akhir-akhir ini,” kata Kepala Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak dalam keterangan resminya, 10 Oktober 2023.

“Penandatanganan ini hanyalah momen simbolis. Waktu kita makin sempit untuk mewujudkan pelindungan 30% lautan hingga 2030. Pemerintah juga perlu juga mengeratkan kerja sama lintas negara agar laut segera bebas dari segala aktivitas destruktif,” sambungnya.

Selanjutnya, agar perjanjian tersebut mulai berlaku dan menjadi lebih efektif, 60 negara harus meratifikasi perjanjian tersebut. Pihaknya pun berharap pemerintah negara-negara di dunia untuk meratifikasi perjanjian tersebut pada Konferensi Kelautan PBB di Nice, Prancis, pada 2025 mendatang. (UWR)

PAPUA, JAGAINDONESIA.COM – Masyarakat Hukum Adat Sawoi Hnya di Kabupaten Jayapura, Papua menerima Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Tanah Ulayat dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto, Selasa (17/10/2023).

Menteri ATR/BPN menyerahkan tiga Sertipikat HPL dengan total luas 699,7 hektare (ha) kepada 130 kepala keluarga (KK) di Kampung Sawoy, Distrik Kemtuk Gresi. Menurutnya, sertifikasi tanah ulayat masyarakat hukum adat bertujuan untuk melindungi serta membuka peluang kerja sama sesuai sistem pengelolaan adat setempat.

Artinya, adanya sertifikasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat peningkatan ekonomi masyarakat hukum adat. Diantaranya manfaat sertipikat HPL yakni bisa disewakan untuk investasi dengan izin kepala suku adat.

Di kesempatan itu, Hadi menegaskan, tanah ulayat yang sudah bersertifikat tidak bisa hilang dari tangan masyarakat hukum adat yang memilikinya. Disebutkan, proses sertifikasi tanah ulayat masyarakat hukum adat telah melalui berbagai tahapan karena harus memberikan kepastian dan sosialisasi kepada masyarakat.

Hadi juga menjawab pertanyaan masyarakat terkait apakah pasca disertifikatkan, tanah adat tersebut dapat dijual atau akan diminta membayar pajak.

“Masyarakat bertanya apabila tanah adat saya disertifikatkan bisa dijual, jawabannya tidak. Tidak bisa dijual karena sertifikat yang kita berikan bersifat komunal. Tidak akan hilang,” ujar Hadi Tjahjanto di lokasi penyerahan.

“Pertanyaan lain, sertifikat itu gratis tapi saya akan diminta pajak, jawabannya tidak. Tidak ada pajak. Selama tanah itu tanah adat tidak ada pajak. Namun, saat tanah ulayat disewakan maka pengelola yang membayar pajak,” sambungnya.

Di kesempatan yang sama, Penjabat (Pj) Bupati Jayapura, Triwarno Purnomo mengatakan bahwa pemerintah pusat hingga daerah mendukung terealisasinya sertifikasi tanah ulayat masyarakat hukum adat. Penyerahan sertipikat HPL ini turut disaksikan oleh jajaran pejabat BPN dan Ketua Suku Adat Sawoi Hnya; serta jajaran Forkopimda Provinsi Papua.

“Dengan diberikannya sertifikat itu sangat membantu kami dalam merencanakan pemberdayaan masyarakat di atas tanah tersebut, meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jayapura,” ungkapnya.

Selain itu, Hadi Tjahjanto menyerahkan 12 sertifikat tanah aset Barang Milik Negara (BMN), dan Barang Milik Daerah (BMD), di Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Papua. Sertifikat tanah aset tersebut meliputi satu sertifikat atas nama Polri di Kabupaten Biak Numfor, dua sertifikat untuk Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang.

Kemudian, lima sertifikat atas nama Kementerian PUPR di Kabupaten Jayawijaya. Kemudian satu sertifikat untuk Pemerintah Kabupaten Mimika, satu sertifikat atas nama Polri di Kabupaten Mimika; sertifikat atas nama Kementerian Pertanian, satu sertifikat atas nama Badan Intelijen Negara (BIN) di Kota Jayapura.

Tak hanya itu, di tempat yang sama juga dilakukan penyerahan dokumen Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua yang akan menjadi acuan bagi pengembangan kota, investasi serta arahan ruang untuk keberlanjutan lingkungan, mitigasi bencana, pengembangan pariwisata, dan lain-lain.

Terdapat 13 dari 18 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang telah disusun di Provinsi Papua. Hadi mengharapkan RDTR ini seluruhnya diselesaikan pada 19 November 2023. RDTR merupakan salah satu instrumen yang bisa digunakan untuk menarik investor. Dengan RDTR memudahkan dan menarik investor masuk karena permasalahan tanah pasti sudah dilindungi secara hukum.

“RDTR juga bisa dijadikan acuan penataan ruang wilayah yang harus dimiliki oleh setiap kabupaten maupun kota, agar kemudian dapat dikeluarkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR),” ujar Hadi. (UWR)

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Persoalan isu perampasan tanah pertanian dan wilayah adat mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan terutama para aktivis maupun pegiat sosial dan lingkungan. Konferensi Tenurial 2023 mengungkapkan bahwa Indonesia tengah berhadapan dengan krisis agraria dan ekologis yang semakin memburuk.

Dalam siaran pers Konferensi Tenurial 2023 di Jakarta (16/10/2023), disebutkan bahwa salah satu sorotan tajam mencermati berbagai regulasi yang semakin mempermudah dan melegalkan perampasan tanah pertanian dan wilayah adat. Erasmus Cahyadi dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengungkapkan keprihatinan mendalam atas kondisi ini.

“Kita melihat pemerintah justru mengeluarkan serangkaian regulasi yang tampaknya dirancang untuk memfasilitasi investasi dan kelompok-kelompok elit bisnis dan politik. Ini mencakup revisi UU Minerba, UU Cipta Kerja, UU IKN, hingga Revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP),” dikutip Selasa (17/10/2023).

Sebaliknya, menurut Erasmus, regulasi yang seharusnya mendukung keadilan sosial dan lingkungan masih terbengkalai dalam pelaksanaannya. Sejumlah regulasi penting itu seperti TAP MPR IX/2001, UUPA 1960, UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Perpres Reforma Agraria, dan RUU Masyarakat Adat masih belum mencapai titik penyelesaian yang memadai.

Erasmus juga menegaskan bahwa satu dekade pemerintahan Presiden Jokowi belum mampu memenuhi janji Nawacita. Reforma agraria, yang seharusnya menjadi pilar kesejahteraan bagi seluruh rakyat, tidak hanya gagal, melainkan juga meninggalkan rakyat semakin terpinggirkan.

Sementara itu, Zenzi Suhadi selaku Direktur Eksekutif Nasional dari WALHI mengungkapkan dampak negatif dialami masyarakat dan lingkungan sebagai akibat dari pembangunan yang terus menerus dilakukan dan hanya mengutamakan kepentingan pemodal.

“Model pembangunan yang terus-menerus mementingkan modal dan kepentingan korporasi besar telah menjadi biang kerusakan alam, meningkatkan bencana ekologis, dan memicu konflik sosial yang meresahkan. Tapi masalahnya tidak hanya sebatas lahan yang hilang; masyarakat juga kehilangan pengetahuan lokal serta kekayaan tradisional yang selama ini menjadi penjaga alam dan sumber daya alam. Itu adalah kerugian yang sulit diukur,” jelasnya.

Senada dengan itu, catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (2015-2022), yang menyebutkan setidaknya 2.710 konflik agraria yang telah merugikan 5,88 juta hektar lahan. Konflik-konflik ini berakar dari berbagai sektor, termasuk bisnis, pembangunan infrastruktur, pertambangan, hingga proyek-proyek strategis nasional dan destinasi pariwisata mewah.

Hal yang sama juga disampaikan Dewi Kartika, Ketua Steering Committee (SC) Konferensi Tenurial 2023, yang juga menaruh prihatin atas kondisi krisis agraria dan ekologis yang terjadi.

“Situasi ini adalah hasil kebijakan ekonomi-politik dan hukum yang lebih memihak kepada kepentingan liberal dan kapitalistik. Tanah-tanah milik rakyat, kekayaan agraria, dan sumber daya alam telah dijadikan komoditas yang dapat dikuasai secara paksa demi kepentingan investasi dan beragam bisnis berukuran besar,” katanya.

Adapun Konferensi Tenurial 2023 adalah panggung besar yang menyatukan lebih dari 800 peserta dari seluruh penjuru negeri Indonesia. Mereka bukan sekadar peserta, melainkan para pemandu suara dari akar rumput yang telah berkumpul untuk berbicara dan membawa semangat perubahan dan keadilan.

Konferensi ini resmi dibuka pada 16 Oktober 2023 di Gedung Serbaguna Senayan GBK dengan tema “Mewujudkan Keadilan Sosial dan Ekologis Melalui Reforma Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Disebutkan, konferensi ini adalah wadah bagi para pemikir, pemimpin, dan aktivis perubahan sosial untuk menjelajahi isu-isu kritis yang telah mengakibatkan ketidaksetaraan, konflik agraria, kerusakan alam, dan penyebaran kemiskinan struktural yang semakin meluas. (UWR)

MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM – Senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma menghadiri undangan sekaligus turut melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung GKI Bethesda Warkapi, Klasis Tanah Rubuh, di kabupaten Manokwari.

Sebelum peletakan batu pertama gedung baru tersebut, dilakukan ibadah bersama warga jemaat dan tamu undangan lainnya yang dipimpin oleh Pdt. Alberth Rumaropen bersama ketua majelis setempat.

Dalam sambutannya, Filep Wamafma menyampaikan akan memberikan janji iman melalui bantuan bahan bangunan saat pembangunan gedung gereja dimulai.

“Kebiasaan umat Kristen secara khusus jemaat-jemaat GKI di tanah Papua dari turun temurun terlihat bahwa meskipun rumah tinggal tidak cukup bagus dan tidak megah, namun tetap mengutamakan gereja yang jauh lebih bagus, ini adalah hal yang sangat baik,” ujar Filep, Minggu (15/10/2023).

Dengan kebiasaan ini, tambah Filep, membangun gereja tentu saja menjadi hal prioritas bagi umat Kristen dan selalu mengutamakan pekerjaan Tuhan. Lebih lanjut, dia berharap rumah ibadah yang akan dibangun tersebut ke depannya dapat mengumpulkan seluruh warga jemaat untuk senantiasa bersukacita, bernyanyi dan memuji Tuhan.

Filep pun menuturkan bahwa saat ini pengajuan bantuan bisa dilakukan kepada pemerintah untuk mendukung pembangunan gereja. Hal itu tentu berbeda di saat dahulu pembangunan gereja lebih banyak mengandalkan usaha secara swadaya.

Dia juga berharap masyarakat kristiani yang telah mapan dan berhasil khususnya dari kalangan GKI bisa turut memberikan perpuluhan untuk membangun gereja ini.

“Kalau dulu setengah mati membangun gereja, tetapi sekarang jauh lebih mudah karena ada pemerintah yang sudah menyiapkan bantuan keagamaan,” kata Filep. (WRP)

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Ramai beredar di media sosial video Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang menyampaikan bahwa selama kinerja Penjabat (Pj) Gubernur di Papua bagus, maka akan tetap dipertahankan oleh pemerintah.

Dalam video itu, pernyataan Bahlil yang juga mencatut nama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tersebut seketika menuai beragam reaksi dari publik Papua. Terkait hal ini, Senator Filep Wamafma pun memberikan tanggapannya

“Saya harus katakan bahwa pernyataan saudara Menteri Investasi sangat berbahaya karena beberapa hal. Pertama, Pj Gubernur merupakan jabatan karena penunjukkan dan bukan pilihan rakyat. Konsekuensinya adalah bahwa jabatan Pj Gubernur dilimitasi oleh waktu yang tidak panjang,” ujar Filep Wamafma saat ditemui awak media, Jumat (13/10/2023).

Lebih lanjut, Pace Jas Merah ini mengingatkan bahwa pada Pasal 8 Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 dengan tegas menyebutkan bahwa masa jabatan Pj Gubernur adalah satu tahun dan dapat diperpanjang satu tahun berikutnya dengan orang yang sama atau berbeda.

“Jadi perpanjangannya satu tahun. Masa jabatan satu tahun itu pun disebutkan dapat dikecualikan, sekali lagi dapat dikecualikan. Artinya bisa kurang dari itu kalau menindaklanjuti hasil evaluasi Menteri berdasarkan kinerja Pj Gubernur, misalnya ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pidana, memasuki usia pensiun, menderita sakit fisik atau mental tidak berfungsi secara normal, mengundurkan diri, tidak diketahui keberadaannya, meninggal dunia. Jadi tidak ada opsi perpanjangan di atas 2 tahun,” jelasnya.

“Kedua, pernyataan Saudara Menteri hanya menyebarkan narasi pembodohan publik. Seolah-olah negara ini milik orang tertentu sehingga bisa diatur suka-suka saja. Hal-hal seperti ini membuat masyarakat semakin dibodohi oleh penyesatan hukum. Saya pikir pejabat publik selevel Menteri seharusnya tidak seperti itu,” tegas Filep lagi.

Wakil Ketua Komite I DPD RI ini lantas menyoroti efek yang ditimbulkan dari pernyataan Menteri Investasi tersebut. Menurutnya, seorang pejabat publik harusnya berhati-hati dalam memberikan pernyataan.

“Ini kan tahun politik dan tahun elektoral. Pernyataan Saudara Menteri Investasi bisa berpotensi menumbuhkan benih konflik horizontal diantara masyarakat dan konflik vertikal antara masyarakat dan pemerintah. Apalagi sampai bicara bahwa ‘kamu mau demo pun tetap tidak bisa’. Kalimat ini seolah bermaksud membungkam kemerdekaan berpikir kritis masyarakat. Tidak boleh otoriter begitu,” kata Filep.

“Maka pertanyaan yang bisa jadi menggelitik publik adalah, apa sebenarnya yang diinginkan  oleh Menteri Investasi terkait Pj Gubernur? Apakah ada kepentingan bisnisnya atau kepentingan politiknya? Menurut saya ada banyak pekerjaan rumah Menteri Investasi di Papua yang seharusnya dilakukan, misalnya apa manfaat investasi bagi masyarakat adat Papua, bagi Orang Asli Papua? Yang harus diperhatikan saudara Menteri Investasi adalah bagaimana manfaat investasi bagi penuntasan kasus stunting, kemiskinan ekstrem, pendidikan, kesehatan, lalu bagaimana program CSR dari investasi bisa menyejahterakan Orang Papua,” sambung Filep.

Senator Papua Barat ini pun meminta agar Bahlil Lahadalia berfokus pada tugas dan fungsinya sebagai Menteri Investasi daripada memberikan pernyataan yang menimbulkan polemik dan kegaduhan di tengah publik.

“Lebih jauh lagi, publik bisa bertanya kepada Menteri Investasi ini, bagaimana dengan program Kawasan Ekonomi Khusus di Papua Barat Daya, bagaimana Kawasan Industri di Papua Barat, bagaimana rencana membangun Smelter di Papua. Ada begitu banyak hal sebenarnya yang belum dilakukan oleh Menteri Investasi di Papua. Masyarakat Papua tidak mengetahui progres kerja Menteri Investasi di tanah Papua. Semua berharap supaya jangan sampai pernyataan Saudara Menteri menciptakan konflik diantara sesama masyarakat adat Papua,” tegas Filep.

“Jadi sekali lagi, berhentilah mengeluarkan pendapat atau komentar yang kontraproduktif, apalagi dengan mencatut nama Menteri lain bahkan Presiden. Atau jangan-jangan Saudara Menteri tidak mampu sehingga hanya bisa mencatut nama orang?” pungkas Filep mengakhiri wawancara.

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Anggota DPD RI asal Provinsi Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, SH., M.Hum., C.L.A menegaskan bahwa kehadiran provinsi ini memiliki histori yang panjang dan memiliki tensi politik yang tinggi dalam memperjuangkan lahirnya daerah Irian Jaya Barat (IJB) saat itu atau menjadi Papua Barat saat ini.

Menurut senator Filep, tokoh pemekaran yang aktif dan sangat berpengaruh dalam perjuangan pemekaran Papua Barat adalah gubernur Papua Barat pertama (alm) Abraham O. Atururi, kemudian (alm) Demianus Idjie (mantan ketua DPR IJB atau Papua Barat).

Selain itu, tokoh pemekaran yang tidak asing bagi rakyat Papua Barat saat ini, adalah mantan Bupati Manokwari dua periode yakni Dominggus Mandacan, mantan ketua DPR Papua Barat Yosep Auri dan tokoh pemekaran Papua Barat lainnya yang termasuk di dalam tim 315 yang saat itu bergerak maju bersama menghadapi beragam situasi politik untuk memperjuangkan provinsi Papua Barat di Jakarta.

“Lewat perjuangan para tokoh penting itulah maka lahirlah provinsi ini, maka tidak ada alasan untuk melupakan para pejuang dan tokoh pemekaran provinsi ini. Kita ingat bahwa di tengah memperjuangkan daerah IJB saat itu terdapat sejumlah pihak atau oknum yang menolak pemekaran dengan berbagai alasan. Namun penolakan ini tidak mengurangi semangat para tokoh untuk berjuang dalam melahirkan daerah ini,” ujar Filep, Kamis (12/10/2023).

Filep menambahkan, saat ini seluruh komponen masyarakat menikmati kemajuan daerah ini, sehingga pemerintah juga sudah selayaknya memperhatikan tokoh-tokoh pemekaran Papua Barat. Bila perlu, kata dia, para pejuang pemekaran tersebut diberikan penghargaan yang lantaran menjadi pelaku sejarah dalam perjuangan melahirkan Papua Barat.

Selain itu, di momen HUT Papua Barat ini, Filep menekankan, pemimpin di lingkungan pemprov harus betul-betul memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat, sebab Papua Barat memiliki sumber pendapatan yang sangat signifikan. Dirinya berharap, dampak kemajuan Papua Barat juga dirasakan melalui program pembangunan yang merata hingga ke daerah pedalaman dan pesisir Papua Barat.

Dengan begitu, seluruh lapisan masyarakat termasuk di pedalaman dan pesisir pulau-pulau di Papua Barat akan dapat merasakan makna dari momen HUT Provinsi Papua Barat saat ini.

“Artinya momen HUT Papua Barat ini harus mengutamakan kepentingan masyarakat di Papua Barat secara umum dan khususnya kepada rakyat asli Papua,” kata Filep. (WRP)

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari, Dr. Filep Wamafma, SH., M.Hum., C.L.A bersama sivitas akademika STIH menyampaikan selamat dan sukses atas bertambahnya usia bagi Provinsi Papua Barat ke-24 pada hari ini 12 Oktober 2023.

Di momen HUT ini, Dr. Filep Wamafma menyampaikan bahwa kehadiran Provinsi Papua Barat merupakan bagian dari komitmen negara untuk melakukan percepatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Terbentuknya provinsi ini tentu saja memberikan dampak positif di bidang pembangunan dan sektor lainnya.

“Lewat HUT Papua Barat saat ini, saya mengajak kita semua untuk refleksi ke belakang bagaimana perjuangan lahirnya provinsi Irian Jaya Barat (IJB) atau Papua Barat saat ini. Bahkan sejatinya kehadiran provinsi ini tidak semudah yang dipikirkan dan tidak lahir seperti provinsi-provinsi baru yang baru lahir saat ini di tanah Papua,” ungkap Filep.

Akademisi STIH Manokwari ini menegaskan bahwa lahirnya Provinsi Papua Barat memiliki histori dengan tensi politik yang sangat tinggi saat itu. Hal ini layak menjadi catatan penting bagi pejabat petinggi di birokrasi provinsi Papua Barat saat ini untuk tidak melupakan tokoh-tokoh pemakaran.

“Siapapun pemimpin di Provinsi Papua Barat ini jangan sampai melupakan histori maupun jasa baik tokoh-tokoh pemekaran. Lahirnya daerah Papua Barat diklaim bahwa semua orang adalah tokoh pejuang Papua Barat, namun yang perlu diketahui bersama bahwa lahirnya Papua Barat ini merupakan kontribusi dari semua masyarakat Irian Jaya Barat (IJB) saat itu hingga bisa diganti nama menjadi Papua Barat,” ujarnya.

“Jadi semua elemen, organisasi masyarakat dan lain sebagainya terlibat dalam proses pemekaran daerah Papua Barat atau saat itu IJB. Dan sesungguhnya kita harus menghormati dan menghargai tokoh utama dalam pemekaran daerah ini,” sebut Filep.

Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini selaku ketua STIH Manokwari, Dr. Filep Wamafma menyatakan ‘jangan sekali-kali melupakan sejarah’ sebagaimana slogan Jasmerah.

Terlebih, STIH Manokwari sangat berperan penting dalam sejarah lahirnya provinsi Papua Barat. Sejarah mencatat bahwa STIH Manokwari adalah satu-satunya kampus dengan almamater jas merah terdepan yang bersama-sama dengan masyarakat, tokoh adat, akademisi serta kelompok mahasiswa berjuang bagi kehadiran Papua Barat.

Bahkan, kata dia, STIH Manokwari memiliki kontribusi cukup besar untuk provinsi IJB saat itu dan terbukti disebutkan dalam seminar-seminar akademisi tentang pemekaran provinsi Papua Barat di aula kampus STIH.

“Meskipun saat itu ada berbagai ucapan dengan kata cacian dari sejumlah elemen dari Jayapura Papua bagi STIH, termasuk mengirim bingkisan tentang wanita bagi STIH adalah banci. Namun adanya cibiran seperti itu justru mendorong kekuatan besar bagi STIH untuk tetap maju dengan menggerakkan mahasiswa untuk mendukung terjadinya pemekaran provinsi IJB atau sekarang Papua Barat,” jelasnya.

Lebih jelasnya, dosen STIH Manokwari ini menyebutkan bahwa pada era reformasi saat itu semua kekuatan mahasiswa digerakkan bersama elemen masyarakat untuk berada di garis terdepan dalam perjuangan IJB.

“Saat itu tensi politik sangat kuat dan sejumlah oknum dengan tegas menolak hadirnya IJB dan menyatakan sikap untuk memisahkan diri dari NKRI. Namun sivitas akademika STIH bersama BEM dan mahasiswa turun ke jalan dan tetap berada di garis depan elemen masyarakat untuk melahirkan IJB,” ungkap Filep sesuai fakta sejarah lahirnya provinsi ini.

Bahkan STIH Manokwari masuk dalam anggota tim 315 untuk berjuang ke Jakarta meminta lahirnya provinsi IJB. Oleh sebab itu, selaku pimpinan STIH Manokwari Filep Wamafma menyampaikan bahwa kehadiran provinsi ini sudah memberikan kontribusi positif bagi semua pihak dan telah terasa kemajuannya dari semua sektor pembangunan.

“Jadi saat ini kita bisa katakan bahwa kehadiran Papua Barat sudah berdampak positif dan karya terbesar ada di STIH Manokwari bersama tim pemekaran lainnya saat itu,” jawab Filep.

Hadirnya provinsi ini juga tidak terlepas dari kerja keras alumni STIH dan saat ini menjabat di birokrasi pemerintahan, legislatif, lembaga kultur (MRP) dan sektor swasta yang juga berkontribusi bersama membangun kemajuan Papua Barat.

Tak hanya itu, mantan BEM STIH Manokwari ini pun berharap adanya kontribusi pemerintah provinsi Papua Barat bagi bidang pendidikan yang jauh lebih baik. Menurutnya, sengan usia yang cukup matang, daerah ini harus sangat jeli untuk terus meningkatkan pemberdayaan SDM agar semakin berkualitas dan siap diandalkan di masa depan.

“Meskipun STIH Manokwari memiliki histori bagi daerah ini, namun saat ini faktanya pemerintah provinsi Papua Barat belum sepenuh hati melihat kontribusi STIH. Oleh karena itu lewat momen HUT Papua Barat ini perlu bagi gubernur dan jajarannya melihat histori dari berbagai pihak yang berjuang bagi lahirnya daerah ini.

“Kita berharap bahwa perguruan tinggi yang berkontribusi besar dari STIH Manokwari lewat mahasiswa dan sivitas akademika STIH jangan dipandang sebelah mata, sebab STIH Manokwari menjadi bukti sejarah bagi lahirnya provinsi Papua Barat ini. Maka diharapkan daerah ini memberikan dampak positif bagi kepentingan masyarakat serta hindari korupsi dan jangan sampai mengkriminalisasi para pejuang pemekaran ini,” tutup Filep Wamafma. (WRP)