JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma menyampaikan usulan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas untuk memberlakukan pengaturan khusus terkait pengangkatan dan penempatan pejabat eselon serta penerimaan ASN di DOB Papua.

Usulan itu berdasarkan aspirasi yang diterima Dr. Filep Wamafma terkait persoalan-persoalan yang sedang terjadi di daerah. Filep mendorong aspirasi ini dalam Rapat Kerja (Raker) Komite I DPD RI bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) di Jakarta, hari ini Selasa (14/11/2023).

“Beberapa aspirasi yang saya terima dari sejumlah Kepala Daerah atau penjabat kepala daerah menyebutkan sangat sulit sekali jika DOB di Papua menggunakan standar atau mekanisme umum dalam pengisian maupun pengangkatan ASN. Pasalnya, pemekaran provinsi ini mendesak membutuhkan SDM yang apabila mengikuti standar umum akan membutuhkan waktu sangat panjang dan membuat kekosongan pemerintahan di daerah,” ucap Filep.

“Ini sangat menguras waktu, tenaga dan juga berdampak pada pelayanan. Oleh sebab itu kami meminta Menpan RB dapat meninjau kembali dan atau melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan bisa dilaksanakan di daerah-daerah otonom baru,” jelasnya.

Selain itu, Filep juga mendorong pemerintah memberikan perhatian khusus dan afirmasi bagi tenaga pendidikan terutama guru dan dosen swasta, tenaga kesehatan (nakes) hingga Satuan Polisi Pramong Praja (Satpol PP) sebagai upaya mendukung percepatan pembangunan di daerah 3T dan Daerah Otonomi Khusus termasuk Papua.

“Pada pertemuan hari ini, saya sampaikan beberapa hal yang menurut saya krusial terjadi di daerah khususnya terkait dengan rekrutmen tenaga guru atau dosen, tenaga kesehatan juga termasuk tenaga honorer polisi pamong praja yang dipandang sangat dibutuhkan di daerah,” ungkap Filep.

Di kesempatan itu, Filep Wamafma menyampaikan keluhan guru swasta yang tak terakomodasi dalam rekrutmen PPPK. Pasalnya di Papua, kuota pendaftaran guru PPPK telah terserap habis untuk honorer di sekolah negeri.

“Sesuai dengan kondisi riil di daerah, kuota rekrutmen untuk guru PPPK lebih di dominasi guru di sekolah negeri dibandingkan dengan guru yang sama-sama selama bertahun-tahun mengabdi di sekolah swasta. Sama halnya yang terjadi dengan tenaga kesehatan,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Pace Jas Merah ini, persoalan serupa dan membutuhkan perhatian juga dialami oleh para dosen di perguruan tinggi swasta di tanah Papua. Terlebih secara institusi, PTS juga harus memenuhi standar kualitas pengelolaan perguruan tinggi yang besar namun dengan dukungan finansial yang masih sangat minim.

“Saya sekaligus sebagai pimpinan perguruan tinggi swasta melihat bahwa tantangan perguruan tinggi swasta sangat berat dan kondisi riil memperlihatkan belum banyak perhatian bagi PTS di Papua. Fakta itu sangat jauh berbeda dengan pengelolaan PTS di luar Papua khususnya terkait dengan dukungan finansial, termasuk rekrutmen dosen-dosen dengan kualifikasi dan standar syarat yang begitu tinggi. Ini membuat PTS mengalami kesulitan dalam pengelolaan,” katanya.

Menanggapi hal ini, Menpan RB merespons bahwa persoalan di atas juga menjadi prioritas kementeriannya yang akan berkolaborasi dengan Menteri Pendidikan. Filep berharap, Mendikbud juga menyambut baik dan segera mengajukan permohonan kepada Menpan RB untuk merancang afirmasi bagi rekrutmen guru dan dosen swasta di tanah Papua.

“Kami berharap peraturan teknis terkait yang sedang disusun Menpan RB mudah-mudahan berjalan lancar dan pada bulan april tahun depan ada petunjuk operasional atau peraturan teknisnya. Kami apresiasi bahwa saat ini disebutkan sudah ada beberapa keputusan-keputusan Kemenpan RB yang menjadi dasar afirmasi di Papua,” urai Filep Wamafma.

Dalam kesempatan yang sama, Filep juga mengapresiasi Menpan RB dan jajarannya karena telah menindaklanjuti aspirasinya selaku perwakilan daerah pada Tahun 2022 lalu. Aspirasi itu telah dijawab diantaranya terkait rekrutmen pegawai ASN, rekrutmen di tingkat Kejaksaan, kepolisian dan beberapa afirmasi lainnya.

“Saya selaku senator dan mewakili masyarakat dari provinsi Papua dan Papua Barat pada umumnya mengapresiasi peran dan kontribusi Menpan RB dalam memberikan afirmasi pada rekrutmen tenaga ASN baik instansi vertikal maupun otonom apalagi dengan mengedepankan orang asli Papua sebagai subjek utama dalam hal rekrutmen di daerah. Kami berharap Menpan RB bersama jajaran dapat terus mendengar aspirasi daerah dan memberikan perhatian sesuai kebutuhan yang ada,” pungkasnya.

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Wakil Ketua Komite I DPD RI, Dr. Filep Wamafma mengusulkan sejumlah poin penting dalam Rapat Kerja Komite I DPD RI bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) pada Selasa (13/11/2023).

Dalam kesempatan ini, senator Filep memperjuangkan usulan pembentukan sekaligus penegasan status Desa Adat, aspirasi para perangkat desa/kampung hingga kebijakan afirmasi untuk mendorong kemandirian dan pembangunan kesejahteraan desa terutama dengan pelibatan aktif aparatur serta masyarakat OAP.

“Kami sampaikan sejumlah aspirasi dan persoalan-persoalan tentang penyelenggaraan pemerintahan di desa, termasuk di tanah Papua. Yang pertama adalah tentang pembentukan Desa Adat dan perlunya kebijakan afirmasi sesuai kondisi dan karakteristik kampung di pulau Papua ini. Hal ini karena pembentukan desa di Papua tidak bisa disamakan dengan di daerah lain, seperti di Pulau Jawa. Jadi perlu penyesuaian dan kebijakan yang tepat,” ungkap Filep.

“Misalnya terkait jumlah penduduk, terkait dengan syarat-syarat administrasi pembentukan desa dan lainnya. Maka kami mendorong secara langsung kepada Menteri Desa, agar hal-hal ini bisa diperjuangkan khususnya dalam revisi Undang-Undang Desa saat ini,” sambung Filep.

Selain itu, senator Papua Barat ini juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan di desa. Tujuannya, lanjut Filep, untuk meningkatkan kecakapan aparatur desa di tanah Papua dalam mengelola kebijakan sesuai dengan segala potensi di tiap desa sehingga desa mampu mandiri dan maju.

Terlebih, desa yang memiliki SDA melimpah sudah selayaknya diperhatikan lebih baik oleh pemerintah pusat dan daerah, termasuk dengan memberikan dukungan anggaran yang optimal dengan pendampingan yang maksimal pula.

“Fakta di Papua dan Papua Barat, justru desa-desa atau kampung-kampung yang miskin itu adalah kampung-kampung yang terdapat sumber daya alam yang melimpah. Maka, dalam rangka penguatan ekonomi dan kemandirian ekonomi di desa atau di kampung perlu dukungan maksimal dari stakeholder terkait termasuk alokasi dana khusus baik yang dari APBN dan dari cadangan otonomi khusus untuk Papua serta dari distribusi bagi hasil daripada sumber daya alam di desa atau di kampung tersebut,” ungkapnya.

“Misalnya penguatan BUMDes di Papua, masih didominasi pengelolanya dari non-OAP. Maka kami mendorong, pelibatan aktif masyarakat OAP untuk turut berperan dalam menggerakkan BUMDes. Sehingga juga akan mewujudkan kemandirian OAP dan peran aktifnya dalam pembangunan kesejahteraan di kampung,” jelas Pace Jas Merah ini.

Oleh sebab itu, Filep menyampaikan, dalam raker tersebut, Komite I DPD RI juga bersepakat dengan Kemendes PDTT untuk memperkuat pembangunan dan perekonomian desa berbasis potensi desa dengan mendorong peningkatan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN yang diharapkan desa akan menerima RP 5 miliar hingga 10 miliar per desa.

“Lebih detail lagi, ada 7 poin yang kami Komite I DPD RI sepakati bersama dengan Kemendes PDTT. Pertama, mendorong masa jabatan Kepala Desa 9 tahun dengan 2 periode. Kedua, memperjelas status perangkat desa. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan dana purnabakti. Empat, memperkuat peran BUMDes, kelima menegaskan status Desa Adat, keenam menyederhanakan pertanggungjawaban Dana Desa dan terakhir mendorong pengaturan khusus mengenai desa yang berada di wilayah tertinggal, terdepan dan termiskin,” urai Filep.

“Jadi, juga agar ada penghargaan kepada aparat desa yakni alokasi anggaran purna tugas. Bahkan kita juga mengusulkan aparatur desa yang masih muda atau yang masih dalam kapasitas punya pendidikan dan pengalaman bisa direkrut menjadi tenaga P3K yang bertugas di desa,” kata Filep.

Ia menambahkan, dalam rapat kerja tersebut, pada prinsipnya Menteri Desa mengapresiasi dan akan mengupayakan bersama-sama dengan Komite I DPD RI, khususnya terkait afirmasi terhadap pembentukan desa.

“Kita berharap ini menjadi jalan tengah solusi dalam rangka pembentukan desa-desa baru di tanah Papua. Saya yakin dengan pembentukan desa dan manajemen tata kelola yang baik tentu masyarakat desa mampu berdikari mengelola pemerintahan dan keuangannya dengan baik untuk kemajuan pembangunan di tiap desa,” pungkasnya.

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyampaikan bahwa Dana Otsus untuk Papua (Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat) akan terus diberikan hingga tahun 2041 sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi provinsi Papua.

Jumlah itu akan ditingkatkan dari 2 persen menjadi 2,25 persen dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional. Menurut Bamsoet, dana Otsus Papua meningkat dari Rp 7,6 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp 8,5 triliun untuk tahun 2022. Salah satu penggunaan dana Otsus ditujukan untuk peningkatan sektor pendidikan masyarakat di Tanah Papua.

“Sepanjang tahun 2020, Provinsi Papua mendapat alokasi anggaran pendidikan Rp 1,62 triliun dari total dana Otsus Papua sebesar Rp 5,29 triliun,” jelas Bamsoet sebagaimana dikutip dari laman resmi MPR RI Bambang Soesatyo, September 2021 lalu. 

Sementara untuk Provinsi Papua Barat menerima sekitar Rp 470 miliar dari total dana Otsus Papua Barat Rp 1,7 triliun. Anehnya, lanjut Bamsoet, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaporkan bahwa mereka tidak pernah mendapatkan informasi tentang penggunaan dana Otsus Papua untuk sektor pendidikan tersebut.

Padahal, kata dia, seharusnya peningkatan dana Otsus Papua yang sejalan dengan peningkatan dana untuk sektor pendidikan, harus dibarengi dengan transparansi penggunaan anggaran. Sehingga informasi penggunaan dana Otsus sektor pendidikan iru semestinya diketahui secara transparan.

Dalam kuliah umum Bamsoet bersama STIH Manokwari, dia menegaskan bahwa pendidikan merupakan aspek paling fundamenal bagi kemajuan suatu bangsa. Menurutnya, melalui pendidikan akan lahir sumber daya manusia yang dapat diandalkan bagi kemajuan pembangunan nasional dan khususnya di tanah Papua.

“Untuk itu kita perlu berikan apresiasi kepada STIH Manokwari di Provinsi Papua Barat sebagai salah satu entitas pendidikan tinggi Papua yang mengusung motto pendidikan merupakan faktor kunci bagi perlindungan, pemberdayaan, penghormatan dan keberpihakan terhadap rakyat Papua,” ungkap Bamsoet. (WRP)

MAKASSAR, JAGAINDONESIA.COM – Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari, Dr. Filep Wamafma kembali mengantarkan salah satu dosen tetap STIH Manokwari Max Bonsapia, SH hingga memperoleh gelar Magister Hukum (MH) di Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Kamis (9/11/2023).

Dr. Filep Wamafma secara pribadi dan mewakili institusi STIH Manokwari bersama sivitas akademika mengucapkan syukur dan bahagia telah bertambah satu lagi dosen tetap STIH yang bergelar magister. Filep menyampaikan, pencapaian gelar MH oleh Max Bonsapia adalah salah satu keberhasilan yang diraih tanpa menggunakan dana Otsus.

Sebaliknya, peningkatan mutu SDM dosen di lingkungan STIH Manokwari menggunakan dana mandiri yang berasal dari internal institusi. Lebih lanjut, Filep menyebutkan, amanat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 atas perubahan kedua Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otsus bagi Provinsi Papua sangat jelas, namun fakta saat ini belum ada jaminan pendidikan bagi semua OAP.

Hal itu diantaranya termuat dalam Pasal 56 ayat (1) yang berbunyi, “Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan hak asasi manusia, budaya, kearifan lokal, dan kemajemukan bangsa”.

Pasal 6 huruf (a) juga menyebutkan, mengalokasikan anggaran pendidikan sampai dengan jenjang pendidikan tinggi bagi Orang Asli Papua, lalu dipertegaskan lagi pada huruf (c) yang berbunyi menjamin kesejahteraan dan keamanan pendidik dan tenaga kependidikan.

“Penyedian dana Otsus bagi OAP untuk mengenyam pendidikan sangat dijamin oleh negara, namun fakta saat ini anak-anak Papua tidak bisa semuanya dijamin dengan ketersedian sumber dana Otsus,” ujarnya.

“Jadi intinya meskipun STIH Manokwari tidak memperoleh sumber dana Otsus untuk pendidikan, namun kami masih mampu sekolahkan dosen STIH memperoleh gelar magister,” ungkap Filep.

Dia berharap perubahan UU Otsus ini akan memberikan angin segar bagi OAP menyelesaikan pendidikan dari semua jenjang tanpa mengeluh kepada pemerintah. Hal itu mengingat negara sudah menyediakan sumber dana yang besar untuk tanah Papua untuk membantu menempuh pendidikan dalam segala jenjang. (WRP)