PAPUA BARAT, JAGAINDONESIA.COM – Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma memberikan keterangannya merespons laporan Alvarez Kapisa ke Bareskrim Polri beberapa waktu lalu. Filep Wamafma menegaskan bahwa seluruh proses hukum telah berjalan.

“Sebagai warga negara, saya menghormati proses hukum. Oleh karena itu saya tegaskan disini, tidak ada kata maaf ataupun mediasi. Silakan yang bersangkutan melapor, tidak ada yang melarang. Kita saling menghormati saja proses hukum yang berjalan,” kata Filep di ruang kerjanya (2/8/2024).

“Dan supaya publik tahu juga, bahwa ada dua laporan saya ke Polda Papua Barat, yaitu pengancaman secara online melalui WA dan pencemaran nama baik saya. Semua sedang berproses. Saran saya, kalau dipanggil, seharusnya gentleman saja untuk datang dan berikan keterangan. Sebagai warga negara yang taat hukum, saya siap hadir di Mabes Polri jika dipanggil, diperiksa, ataupun diproses sampai ke pengadilan,” tegas Filep.

Senator yang dikenal dalam periode pertama berjuang keras membela hak-hak OAP, termasuk melahirkan berbagai poin positif afirmatif dalam perubahan UU Otsus itu meminta agar semua pemeriksaan dilakukan secara transparan.

“Saya bersyukur bahwa saya bisa memberikan pelajaran berharga untuk taat hukum. Maka semoga semua proses ini berjalan secara transparan, dan siapa tahu ada aktor intelektualnya”, kata Filep sambil tersenyum.

“Kembali saya tegaskan disini, semua pintu sudah tertutup. Mari kita berhadapan di muka hukum supaya jelas. Hukum tidak mengadili asumsi, hukum mengurai fakta. Terkait kasus pengancaman pada saya, biar semua tahu, saya melaporkan ke Ditbinmas Polda Papua Barat pada 1 Agustus 2024, melalui Ipda Olivin Lucyana Rondonuwu,” sambungnya.

Ia menerangkan, Ipda Olivin juga telah melakukan komunikasi melalui telepon dan via pesan WhatsApp kepada terlapor namun terlapor tidak merespons dan tanpa memberikan alasan ketidakhadiran yang bersangkutan dalam pemanggilan polisi tersebut.

“Setidaknya niat baik ini dihargai, namun yang bersangkutan tidak merespons panggilan Polisi. Maka saya menindaklanjuti ke bagian Cyber Ditreskrimsus Polda Papua Barat,” kata Filep.

“Saya berjuang untuk Papua, untuk pendidikan OAP, kesehatan OAP, pemberdayaan masyarakat adat OAP. Jadi jika nama baik saya coba dijatuhkan dengan alasan yang dicari-cari dan diasumsikan, maka saya berdiri tegak disini, dan mari kita bertarung di muka hukum,” pungkas Filep.

PAPUA BARAT, JAGAINDONESIA.COM – Senator Papua Barat menyikapi secara serius perihal tudingan pihak tertentu terkait penyebutan OPM di dalam sidang paripurna DPD RI beberapa waktu lalu. Menurutnya, perdebatan yang terjadi saat sidang merupakan hal yang wajar dan tidak perlu diasumsikan negatif oleh oknum tertentu.

Menurut Filep, tudingan itu telah menyerang dan merugikan dirinya secara pribadi. Oleh sebab itu, ia melaporkan oknum yang bersangkutan kepada kepolisian agar mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terlebih kata Filep, Alvarez Kapisa yang memberikan tudingan negatif dan meminta Filep Wamafma harus diperiksa oleh Bareskrim Polri.

“Kata OPM yang ada dalam potongan video menjadi bahan politisasi oknum tidak bertanggung jawab, lalu diasumsikan dengan segala kata negatif untuk dimuat ke sejumlah media online. Tindakan ini tentu menyerang saya secara personal,” sebut Filep Wamafma saat melaporkan Alvarez Kapisa ke Ditreskrimsus Polda Papua Barat, Selasa (30/7/2024).

Dalam keterangannya, Filep Wamafma menegaskan bahwa kata OPM yang disampaikan memberikan pengertian luas tentang Orang Papua Maju, Orang Papua Mandiri. Akan tetapi, oknum tidak bertanggung jawab memberikan asumsi negatif terhadap kata OPM tersebut yang diunggah ke beberapa media online hingga ke YouTube yang mengundang berbagai percakapan kolom komentar negatif terhadap nama baik Filep Wamafma.

“Saya harus menempuh jalur hukum agar membuktikan kebenaran dalam arti kata OPM yang dituduhkan kepada saya sebagai anak asli Papua di DPD RI” tegas Filep Wamafma.

“Apakah kata OPM dijadikan dasar untuk mendesak Bareskrim Polri periksa saya? Pasalnya urusan kata OPM ini bukan sesuatu memiliki makna tentang organisasi Papua merdeka seperti yang selama ini disebutkan bagi OAP pada umumnya di tanah Papua,” tambahnya.

Diketahui, Filep memberikan sejumlah barang bukti, tidak hanya pernyataan yang bersangkutan, namun beberapa nama lain yang diduga menyerang nama pribadinya juga masuk menjadi barang bukti elektronik sekaligus menjadi barang bukti tambahan bagi penyidik Ditreskrimsus Polda Papua Barat. (WRP)

PAPUA BARAT, JAGAINDONESIA.COM – Dr. Filep Wamafma resmi melaporkan Alvarez Kapisa ke Subdit V Tipidsiber Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Papua Barat hari ini, Selasa, 30 Juli 2024 pukul 14.30 WIT.

Laporan ini dibuat atas pernyataan sepihak Alvarez Kapisa tentang kata OPM yang termuat dalam pemberitaan sejumlah media online. Dalam laporannya, Filep yang merasa dirugikan secara pribadi menyertakan barang bukti pernyataan terlapor yang termuat di media online Kapabar.com tertanggal 29 Juli 2024 dengan judul berita “Sebut Dirinya OPM, Statement Filep Wamafma Tuai Kecaman”.

Berdasarkan laporan dan barang bukti tersebut, penyidik Subdit V Tipidsiber Ditreskrimsus Polda Papua Barat meminta keterangan Filep sebagai saksi korban. Dalam memberikan keterangan saksi, Filep Wamafma didampingi pengacara hukum Achmad Djunaidi, SH., MH, Donny Karauwan, SH., MH dan Frans Mansumbauw, SH.

Laporan ini pun telah terdaftar dalam Surat Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor: STPL/52/VII/2024/Ditreskrimsus pada 30 Juli 2024 terkait perkara pencemaran nama baik dan/atau SARA. Dalam laporan tersebut, Filep menerangkan kronologi yakni berawal dari menerima link berita dan video pendek atau potongan video yang dikirim oleh terlapor.

Menurut senator Papua Barat itu, terlapor sama sekali tidak mengetahui kejadian saat sidang paripurna DPD RI pada 12 Juli 2024 lalu. Sidang paripurna DPD RI sempat diwarnai dinamika namun sidang berakhir dengan baik dan saling meminta maaf diantara peserta sidang.

Akan tetapi, lanjut Filep, potongan video pendek yang diviralkan itu menyebutkan bahwa kata OPM merupakan ancaman bagi negara dan hal itu justru menjadi konsumsi publik sehingga mengancam nama baik Filep Wamafma.

“Saya sadar bahwa kritik oleh warga negara kepada pejabat politik ke publik sangat dimaklumi dan wajar saja, namun kali ini adalah hal yang tidak wajar dan menyudutkan nama baik saya secara pribadi,” ungkap Filep Wamafma.

“Dan lagi, dalam sidang paripurna itu masih ada lanjutan pembicaraan namun video kejadian itu dipotong tepat di kata OPM. Saya membantah bahwa kata OPM yang dikeluarkan identik dengan Organisasi Papua Merdeka, namun kata OPM yang saya maksud dan jelaskan saat sidang paripurna berlangung adalah ‘Orang Papua Maju’, ‘Orang Papua Mandiri,” sambungnya.

Filep lantas menerangkan kronologi kejadian saat rapat paripurna DPD RI sehingga dapat dipahami seutuhnya. Ia mengingatkan, setiap orang seyogyanya memahami setiap hal secara menyeluruh dan tidak sepenggal-sepenggal sebelum kemudian berkomentar.

“Saya jelaskan kronologinya supaya saudara Kapisa tidak bikin asumsi sendiri, yang bisa terjebak dalam persoalan hukum baru. Jadi, pada saat paripurna itu terjadi deadlock dan chaos karena sikap Ketua DPD RI yang otoriter mempertahankan keputusan. Pada akhir paripurna, Ketua DPD mengatakan bahwa Filep Wamafma ini pengacau. Dengan kata-kata ini, saya secara pribadi tidak terima, sehingga meminta Ketua DPD mengklarifikasi pernyataannya tersebut,” ujarnya.

“Namun, Ketua DPD tidak melakukan klarifikasi tetapi menyampaikan permohonan maaf. Oleh sebab itu saya katakan ‘saya ini OPM, yang berarti Orang Papua Maju, yaitu maju secara pengetahuan, maju sebagai wakil rakyat yang diberikan amanah untuk mewakili rakyat dalam parlemen’. Sehingga jika disebut sebagai pengacau oleh Ketua DPD, maka akan semakin panjang hal-hal yang membuat orang Papua akan dianggap buruk, lantaran dalam ruang terhormat saja seorang anggota DPD bisa dikatakan demikian,” katanya lagi.

Oleh sebab itu, Filep menekankan bahwa laporan sudah semestinya dibuat agar yang bersangkutan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dia menegaskan, tidak ada definisi liar dan di luar dari apa yang disampaikan dalam konteks perdebatan di parlemen. Sehingga menurutnya, pihak-pihak yang menuduhkan hal ini menjadi penyebar hoaks yang dapat diproses secara hukum. (WRP)